Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 2, Februari 2021

KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN

Muhamad Jufri Tabah

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: leijhunsu@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the strength of proof of witness investigation minute as evidence in court, and to analyze ratio decidendi of Kendari District Court judges and South East Sulawesi High Court judges on verdict number: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi in matters of the position of witness investigation minute as evidence. This research uses the juridical empirical type. The results are: 1) The position of witness investigation minute as evidence: first, equal with witness testimony under circumstances of article 162 paragraph (1) and (2) criminal procedure code and same with witness testimony that given under oath; second, it equal with documentary evidence according to the article 187 letter a jo. Article 75 letter h criminal procedure code and supreme court circular number 1 of 1985, and same as authentic deed, nevertheless it cannot be used alone. 2) Ratio decidendi of Kendari District Court judges on their verdict is not considering at all. Beside, the witness investigation minute is rejected as evidence because that is not match with article 162 criminal procedure code. Meanwhile South East Sulawesi High Court judges admit that witness investigation minute as evidence that equal with witness testimony and documentary evidence, and found the defendant was guilty.

Keywords: the strength of proof; witness investigation minute; and evidence

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian dan untuk menganalisis rasio desidendi hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusan nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian: 1). Kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian: pertama dapat dinilai sebagai keterangan saksi apabila BAP saksi dibacakan dihadapan persidangan dengan memenuhi ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah; kedua dapat dinilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP jo. Pasal 75 huruf h KUHAP dan SEMA nomor 1 tahun 1985, nilai pembuktiannya sebagai akta autentik namun tidak dapat berdiri sendiri, 2). Rasio desidendi hakim Pengadilan Negeri Kendari yaitu tidak dipertimbangkan sama sekali. Selain itu majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari juga tidak mengakui BAP saksi sebagai alat bukti keterangan saksi karena tidak memenuhi ketentuan pasal 162 KUHAP. Sementara rasio desidendi hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengakui kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti baik sebagai keterangan saksi mapun sebagai alat bukti surat dan memasukannya dalam pertimbangan hukumnya sehingga memutus para terdakwa bersalah.

Kata Kunci: kekuatan pembuktian; BAP saksi, alat bukti

Pendahuluan

Pembuktian merupakan suatu tahapan penting bagi penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dipersidangan. Benar tidaknya sangkaan yang telah ditujukan kepada terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan bergantung pada kualitas dari alat-alat bukti yang dimiliki baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sebagaimana yang tersirat dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Alfitra, 2011). Di mana penuntut umum dituntut untuk dapat memaksimalkan segala upaya dalam tahap pembuktian dengan berbekal pada alat-alat bukti tersebut untuk dapat meyakinkan hakim sehingga apa yang menjadi dakwaan penutut umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan hakim. Salah satu yang menarik perhatian perihal pembuktian ialah pembuktian yang terjadi dalam tindak pidana pemilihan umum

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Ilyas, 2012).

Tindak pidana pemilu di indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana (Santoso, 2006). Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu (Mulyadi, 2013).

Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu), payung hukumnya adalah kesepahaman bersama antara jaksa agung republik indonesia, kepala kepolisian republik indonesia dan ketua badan pengawasan pemilihan umum. Keanggotaan sentra gakkumdu di tingkat pusat terdiri dari kabareskrim polri, jaksa agung muda tindak pidana umum dan ketua bidang penanganan pelanggaran pemilu bawaslu. Di tingkat provinsi terdiri dari direktur reskrim/umum, asisten pidana umum kepala kejaksaan tinggi, koordinator bidang hukum dan penanganan pelanggaran pemilu panwaslu provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota anggotanya adalah kepala satuan reserse kriminal, kepala seksi pidana umum dan koordinator bidang hukum dan penanganan pemilu panwaslu kabupaten/kota (Santoso, 2006).

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang pemilu. Sidang pemeriksaan perkara pemilu dilakukan oleh majelis khusus. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari dan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (Jurdi, 2018).

Sementara itu dari segi pembuktian di persidangan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Harahap, 2002).

Keyakinan hakim diperoleh sejak dari berita acara penyidikan yang dirangkai menjadi surat dakwaan sampai kepada fakta-fakta persidangan yang timbul dari proses pembuktian di dalam persidangan. Jelas bahwa setiap produk dari system peradilan pidana memiliki keterkaitan erat dan tidak terpisahkan. Keseluruhan proses peradilan pidana ini bermuara pada putusan hakim. Sehingga hakim dapat disebutkan sebagai unjung tombak dari system peradilan pidana di Indonesia (Nisabella, 2011). Konstruksinya adalah berawal dari berita acara penyidikan dan berakhir pada putusan hakim. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan berita acara penyidikan termasuk didalamnya adalah berita acara pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) saksi, sangalah penting dalam system peradilan pidana di indonesia. Terlebih dalam peradilan pidana pemilu yang begitu limitative dari segi waktu penyelesaiannya. Hakim dituntut mampu mempertimbangkan segala bukti yang ada dengan akurat dan seksama sehingga mampu menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinannya untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak (Makarao & Suharsil, 2012).

Untuk mengantisipasi minimnya alat bukti, penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai penunjang keterangan saksi diluar berkas, salah satunya adalah BAP saksi-saksi yang telah diperiksa ditingkat penyelidikan (sentra gakkumdu) dan penyidikan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP, akan tetapi Tindakan penuntut umum tersebut mendapat perlawanan dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumya yang menolak hal tersebut, demikian pula majelis hakim pada tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut sama sekali tidak menganulir alat bukti surat yang diajukan penutut umum dalam amar putusannya. Lantas bagaimanakah terkait kedudukan BAP saksi-saksi yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan, dapatkah BAP saksi-saksi tersebut dinilai sebagai alat bukti surat sebagaimana di maksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan pasal 187 KUHAP mengingat rentan waktu pembuktian dalam penyelesaian perkara pemilu yang begitu singkat, bagaimanakah langkah strategis penuntut umum dalam menyelesaikan perkara a quo dan bagaimanakah pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu tersebut terutama terkait kedudukan BAP sebagai alat bukti surat, menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh Penulis dalam Penelitian ini.

Dalam hal penelitian sebelumnya yang berjudul kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana indonesia menurut KUHAP terkait dengan prinsip akusator dan inquisitor oleh (Nisabella, 2011), yang pada inti dari penelitian tersebut adalah ada atau tidaknya pelanggaran prinsip akusator yang dianut oleh KUHAP. Sementara penulis dalam karya ilmiahnya lebih fokus kepada kekuatan pembuktian BAP saksi sebagai alat bukti surat dengan mengkerucutkan penelitian pada penyelesaian perkara pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian di persidangan, serta menganalisis rasio desidendi hakim pada pengadilan negeri kendari dan pengadilan tinggi sulawesi tenggara dalam putusan perkara nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait kedudukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pembuktian pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana pemilu di indonesia. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai kekuatan pembuktian BAP sebagai alat bukti surat dalam penanganan tindak pidana pemilu, serta untuk mengkaji secara yuridis tentang bentuk dan kekutan pembuktian BAP sebagai alat bukti surat di persidangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Kendari yakni di Kejaksaan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari karena objek penelitian berupa perkara pemilu nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi ditangani dan diselesaikan di Kejaksaan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yakni pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa sejauh manakah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau hukum didalam masyarakat (Soekamto, 2012).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan perundang-undangan peneliti dapat melihat filosofi atau dasar-dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan (Marzuki, 2005).

Pendekatan konseptual (conseptual approach) yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (case approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, undang-undang yang satu dengan yang lain, dst.

Data penelitian yang dikumpulkan akan dianalisis dengan mengadakan wawancara secara mendalam (deep interview) dan tanya jawab dengan responden dan studi dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan analisa kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan sebagai alat bukti surat dan putusan perkara nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN. Kendari.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yakni data yang bertitik tolak pada upaya menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun studi kepustakaan. Selain itu, penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan (Sunggono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Tahap Pembuktian di Persidangan

Alat bukti keterangan saksi disebutkan pertama kali dalam urut-urutan alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi di dalam perkara pidana menjadi penting, mengingat fungsi hukum dari acara pidana ialah mencari kebenaran materill atau kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini diharapkan dapat diketahui dari keterangan saksi tersebut.

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi kedua syarat, sebagai berikut:

a. Syarat Materiil

Seseorang baru dikatakan sebagai seorang saksi bilamana ia memenuhi syarat materiil, sebagai berikut:

1. Harus memenuhi ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP yang mana dari ketentuan tersebut dikatakan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah pertama apabila keterangan itu yang ia dengan sendiri, lihat sendiri alami sendiri; kedua dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Syarat untuk dapat menjadi seorang saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 27 juga mengakibatkan bahwa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi, bukanlah merupakan sebuah alat bukti keterangan saksi. Hal itu diatur dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP.

2. Bukan merupakan kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi yaitu orang-orang yang dapat mengundurkan diri misalnya keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga daru terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (pasal 168 KUHAP); orang-orang yang dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi (Pasal 170 KUHAP); orang-orang yang dilarang untuk diperiksa sebagai saksi (Pasal 171 KUHAP).

b. Syarat Formil

Selain syarat materiil, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar keterangannya dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, yakni:

1. Keterangan saksi harus diberikan dibawah sumpah atau janji.

Hal kewajiban Saksi mengucapkan sumpah atau janji KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Agar keterangan Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya Saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP (Sofyan & Abdul Azis, 2014).

Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keterangan yang sebenar-benarnya guna diperolehnya kebenaran yang sejati. Jika keterangan yang diberikan ternyata palsu, maka terhadap saksi ini dapat dikenakan tindak pidana memberikan sumpah palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 ayat (2) KUHAP jo pasal 242 ayat (1) KUHAP.

Keterangan saksi yang tidak dibarengi dengan sumpah atau janji, baik diberikan dalam penyidikan (pasal 116 ayat (1) KUHAP), maupun yang diberikan di depan persidangan (pasal 161 ayat (2) KUHAP), tidak mempunyai nilai pembuktian apapun di mata hukum. Keterangan tanpa sumpah ini dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim (pasal 161 ayat (2) KUHAP) dan dapat dipakai sebagai petunjuk (penjelasan pasal 171 KUHAP) (Harahap, 2002).

2. Keterangan saksi harus diberikan didepan persidangan pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan di hadapan hakim sendiri bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan pribadi saksi, gerak-geriknya dan lain-lain (Harahap, 2002).

kemudian untuk menentukan kekuatan keterangan saksi dalam BAP saksi yang dibacakan di depan persidangan, harus melihat pada ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP telah menentukan jawabannya, yaitu:

“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa BAP saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, bilamana keterangan itu telah diberikan di bawah sumpah pada proses penyidikan. Menyangkut sumpah pada tahap penyidikan ini, ditentukan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.”

Pembacaan BAP Saksi ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah karena KUHAP telah mengaturnya dengan jelas. Jika pembacaan BAP saksi di depan persidangan ini dilakukan dengan ketentuan dalam KUHAP, maka BAP saksi tersebut dapat dipergunakan seutuhnya (Bawengan, 1977).

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pembacaan BAP saksi di depan persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. BAP saksi diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan jika saksi yang berkaitan tidak dapat hadir, karena alasan yang telah ditentukan di dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP.

b. Keterangan dalam BAP saksi yang dibacakan dapat dipersamakan dengan alat bukti keterangan saksi yang sah, bila keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah sebelumnya di tahap penyidikan.

BAP saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah jika keterangan saksi pada tahap penyidikan sebelumnya diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi dalam tahap penyidikan yang tidak diberikan dibawah sumpah tidak dapat menjadi alat bukti apapun, melainkan hanya dapat merupakan keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim jika ada persesuaian dengan alat bukti sah lainnya (Agus & Sahbani, 2011).

Pendapat banyak ahli hukum, termasuk diantaranya Gerson W. Bawengan dan Leden Marpaung (Marpaung, 2011), yang setuju bahwa BAP saksi merupakan alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf a KUHAP Jo. Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP. Lebih lanjut, (Soesilo, 2011) dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP saksi merupakan alat bukti keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 305 HIR, R. Soesilo mengatakan pendapatnya sebagai berikut (Soesilo, 2011):

“Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.”

Lebih lanjut, menyangkut kekuatan BAP saksi sebagai alat bukti surat, menurut teguh samudera, ada tiga jenis yakni sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir/luar (Salim, 2012), yaitu kekuatan yang berlaku juga bagi pihak ketiga. Kekuatan pembuktian lahir merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, sepanjang tidak terbukti ketidakautentikannya. Ketidakautentikan suatu surat harus dibuktikan oleh pihak lain, misalnya tanda tangan palsu.

2. Kekuatan pembuktian formal (Salim, 2012), yakni suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh si penandatangan akta telah diterangkan apa tercantum di dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materiil (Salim, 2012), yaitu suatu kekuatan yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa perbuatan hukum yang dinyatakan di dalam akta benar-benar telah terjadi. Kekuatan pembuktian ini ganya memberikan bukti terhadap si penandatangan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan tentang kekuatan penilaian alat-alat bukti ini, apakah alat-alat bukti termuat dalam pasal 184 KUHAP dapat digunakan permasing-masing atau dapat digunakan berhubung-hubungan, untuk mengadakan keyakinan hakim. Demikian pula tidak ada ketentuan apakah alat bukti tersebut dapat dilemahkan dengan bukti penyangkalan. Menurut Martiman, dengan ketiadaan ketentuan tersebut diatas, maka segala penggunaan alat bukti yang sah dan ditentukan oleh undang-undang diserahkan pada kebijaksanaan hakim, dengan berpegang pada prinsip atau asas negatief wettelijk ( Prodjohamidjojo, 2012).

B. Rasio Desidendi Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Alat Bukti Surat.

Bahwa dari apa yang tersaji dalam pertimbangan putusan majelis hakim nomor :176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tersebut, menunjukan bahwa masih terdapat penyangkalan terkait kedudukan BAP Saksi-saksi sebagai alat bukti, baik itu yang bernilai keterangan saksi ataupun sebagai alat bukti surat. Padahal sebagaimana telah kita bahas pada bab sebelumnya, baik secara peraturan perundang-undangan, doktrin maupun peraturan internal mahkamah agung jelas-jelas telah mengakui kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti.

Penolakan majelis hakim tingkat pertama terhadap pembacaan BAP saksi juga terlihat sangat janggal karena majelis hakim melandaskan penolakan tersebut dengan pasal 152 KUHAP yang mengatur tentang pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Hal ini menunjukan adanya kekeliruan dan kelalaian dari majelis hakim dalam menerapkan landasan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim juga menampik kejanggalan dalam persidangan terkait fenomena hilangnya para saksi-saksi yang telah di BAP sebelumnya, dimana usaha jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut tidak maksimal karena keterbatasan waktu yang diberikan dalam penyelesaian perkara pemilu, dan upaya untuk membacakan BAP saksi ditolak oleh Majelis hakim. Dimana dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim menyimpulkan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut sebagai wujud ketidakmampuan penuntut umum dalam menghadirkan saksi-saksi.

Sedangkan hakim pada tingkat banding mempertimbangkan BAP saksi sebagai alat bukti surat dan memasukannya kedalam pertimbangn hukum untuk membuktikan unsur pasal: “dalam kegiatan pemilu mengikut sertakan aparatur sipil Negara (ASN)” diantaranya BAP saksi an. Margono (bap pendahuluan di bawaslu/sentra gakkumdu) dan saksi la taena (bap penyidikan) serta mempertimbangkan bukti surat berupa print out percakapan SMS dan WA antara para terdakwa dengan saksi la mili. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan saksi diluar berkas an. La aca sebagai dasar petrtimbangan hukumnya (putusan banding No. 47/Pid.Sus/2019/PT. Kdi).

Dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut, dapat disimpulkan terkait kedudukan dan kekuatan pembuktian BAP saksi sebagai alat bukti surat sebagai berikut:

a BAP saksi dapat dibacakan dipersidangan sepanjang memenuhi ketentuan diantaranya telah dipanggil secara sah, tidak datang karena alasan yang tidak jelas, telah disumpah sebelumnya di Penyidikan dan memenuhi ketentuan Pasal 162 KUHAP.

b Nilai pembuktian terhadap BAP Saksi yang dibacakan dihadapan persidangan dengan memenuhi ketentuan tersebut ialah sama dengan keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah.

c BAP Saksi yang tidak dibacakan didepan persidangan, namun karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dibawah sumpah jabatan maka dapat nilainya sama dengan alat bukti surat sebagaimana pasal 187 huruf a KUHAP.

d Semua alat bukti yang disajikan harus dipertimbangkan secara maksimal mulai dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa, terlebih dalam perkara pemilu yang memiliki waktu penyelesaian yang terbatas.

Kesimpulan

Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian di persidangan yaitu: 1) dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila BAP saksi tersebut dibacakan dipersidangan dengan memenuhi ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, telah dipanggil secara sah, dan keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah pada tahap penyidikan. Adapun nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan saksi yang diperiksa didepan persidangan dibawah sumpah. 2) dapat dinilai sebagai alat bukti surat dengan ketentuan BAP saksi tersebut harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa paksaan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatannya, sehingga BAP Saksi dapat dipakai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP jo. Pasal 75 huruf d KUHAP dan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 1985. Adapun kekuatan pembuktian BAP saksi sebagai alat bukti surat ialah sempurna karena dianggap sebagai akta autentik. Namun demikian, karena kedudukannya sebagai surat dihubungkan dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, maka kedudukan alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri namun harus disertai dengan keberadaan alat bukti lainnya misalnya keterangan saksi, ahli, terdakwa ataupun petunjuk.

Rasio desidendi hakim pengadilan negeri kendari dalam perkara nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait BAP saksi sebagai alat bukti dalam putusannya yaitu hakim sama sekali tidak menilai BAP saksi sebagai alat bukti baik itu dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang dibacakan depan persidangan sesuai pasal 162 KUHAP ataupun sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP Jo. Pasal 75 huruf d KUHAP. Khusus untuk BAP saksi yang dibacakan, majelis hakim pengadilan negeri kendari tidak sependapat dengan penuntut umum, majelis hakim menganggap hal tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 162 KUHAP dan merupakan ketidakmampuan penuntut umum dalam menghadirkan saksi. Terkait BAP saksi sebagai alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim pengadilan negeri kendari sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan, oleh karena itu pengadilan negeri kendari membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum.

BIBLIOGRAFI

Agus, & Sahbani. (2011). Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU.

Alfitra, S. H. (2011). Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. Raih Asa Sukses.

Bawengan, Gerson W. (1977). Penyelidikan perkara pidana dan teknik interogasi. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. (2002). Pembahasan Permasalaha Dan Penerapan Kuhap: Penyidikan Dan Penuntutan.

Ilyas, Amir. (2012). Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education. Yogyakarta: Yogyakarta & PuKAPIndonesia.

Jurdi, Fajlurrahman. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana.

Marpaung, Leden. (2011). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, M. Laica. (2005). Berjalan-jalan di ranah hukum: pikiran-pikiran lepas Prof. Dr. HM Laica Marzuki, SH. Konstitusi Pers.

Matiman Prodjohamidjojo. (2012). Sistem Pembuktian Alat-Alat Bukti Seri Pemerataan Keadilan 10, Cet.5. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Mulyadi, Dedi. (2013). Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia: UU no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Refika Aditama.

Nisabella, Qorry. (2011). Respons Atas Gugatan Terhadap Keadilan Allah Dalam Kematian Substitusi Penal Yesus Kristus: Suatu Kajian Berdasarkan Pada Teori Pendamaian John Calvin. Sekolah Tinggi Amanat Agung.

Salim, Peter Salim dan Yenny. (2012). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

Santoso, Topo. (2006). Election Offences as the Ground of Election Petition: A Comparative Analysis. Indonesian J. Int’l L., 4, 346.

Soesilo, R. (2011). Penelitian: Pengaruh Postmodernisme pada perencanaan dan perancangan kota (research title: The postmodern impact on urban planning and design). Soegijapranata Catholic University.

Sunggono, Bambang. (2012). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.