Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

                                  e-ISSN: 2548-1398

                                  Vol. 6, No. 2, Februari 2021

 


ANALISIS ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN ATAS CASHBACK PADA INDUSTRI TEKNOLOGI KEUANGAN DOMPET ELEKTRONIK DI INDONESIA

 

Indah Kusumawardhani dan Gunadi

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Email: Indah_adh@yahoo.com dan triguna.gunadi@gmail.com

 

Abstract

This study aims to analyze the income tax treatment applied to transactions made by electronic wallet financial technology in connection with providing cashback to users of electronic wallet financial technology. In addition, analyzing income tax administration that can be applied to cashback transactions in the electronic wallet financial technology industry. This study uses qualitative research methods and in-depth interview data interview techniques with taxation stakeholders in Indonesia and literature studies. This study can analyze whether cashback is income in a tax perspective, tax administration on cashback on electronic wallet financial technology and electronic money financial technology, and income tax administration that can be applied to cashback transactions in the electronic wallet financial technology industry. The results showed that cashback is categorized as income according to a tax perspective. Cashback is not an income that must be withheld by the cashback giver and only needs to be reported on the cashback recipient's annual tax return. In addition, in substance, cashback can be a deduction form fiscal perspective on the SPT of Electronic Wallets and Electronic Money Fintech actors as long as it is supported with a nominative list. Finally, a suitable tax collection system is withholding tax with the schedular taxation concept, where cashback which is considered as income is subject to final tax at a certain rate.

 

Keywords: financial technology; electronic money; electronic wallet; cashback; tax income

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan PPh yang diterapkan atas transaksi yang dilakukan oleh Fintech Dompet Elektronik sehubungan dengan pemberian cashback pada pengguna Fintech Dompet Elektronik. Selain itu, menganalisis administrasi Pajak Penghasilan yang dapat diterapkan pada pada transaksi cashback di industri Fintech Dompet Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia dan studi literatur, penelitian ini dapat menganalisa apakah cashback merupakan penghasilan pada perspektif pajak, administrasi pajak penghasilan atas cashback pada Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik, serta administrasi Pajak Penghasilan yang dapat diterapkan atas cashback pada Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cashback dikategorikan sebagai penghasilan menurut perspektif pajak. Cashback bukan merupakan penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi cashback dan hanya perlu dilaporkan pada SPT Tahunan penerima cashback. Selain itu, secara substansi cashback dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto pada SPT Badan pelaku Fintech Dompet Elektronik dan Uang Elektronik selama dilengkapi dengan daftar nominatif. Terakhir, sistem pemungutan pajak yang cocok diterapkan adalah withholding tax dengan konsep schedular taxation, yakni cashback yang dianggap sebagai penghasilan ini dikenakan pajak secara final dengan tarif tertentu.

 

Kata kunci: financial technology, uang elektronik, dompet elektronik, cashback, pajak penghasilan

 

Pendahuluan

Saat ini kita sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0. Kagermann dalam (Prasetyo & Sutopo, 2018) menyampaikan bahwa Revolusi Industri 4.0 ialah penggabungan dari Internet of Things and Services (IoT dan IoS) dan Cyber Physical System (CPS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Mengoptimalkan fungsi internet of things ini mendorong terjadinya inovasi-inovasi pada bisnis atau kewirausahaan saat ini. Munculnya berbagai model bisnis baru berasal dari kemampuan innovator-inovator untuk merancang strategi lewat platform digital. Pada era millennial ini, inovasi pun ada di berbagai aspek kehidupan kita salah satunya inovasi pada sektor jasa keuangan. Jasa keuangan kini mengenal istilah financial technology atau sering disingkat menjadi Fintech. Fintech merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan produk-produk keuangan (Ansori, 2019). Menurut Fintechnews.sg (2016) dalam (Wulan, 2017), para pengusaha yang menggunakan fintech biasa disebut dengan Start-Up, penggunaan fintech didasarkan karena besarnya pengguna internet yang mencapai 104,2 juta pada tahun 2016 dan akan di perkirakan pada tahun 2021 mencapai 144,2 penggunaan internet tersebut untuk mengakses social media, mengirim pesan, atau mendengarkan musik. Sedangkan menurut (Philippon, 2017) dalam (Irawati, 2018), fintech merupakan sebuah inovasi bisnis yang menggunakan teknologi dibidang keuangan dan merupakan inovasi digital dalam industri. Singkatnya, Fintech adalah hasil integrasi teknologi informasi dan jasa keuangan yang kemudian mengubah model bisnis pada sektor jasa keuangan dari konvensional menjadi digital, yang mulanya dalam bertransaksi harus tatap muka di jam kerja dan membawa sejumlah uang, sekarang bertransaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Fintech merupakan hal vital di sektor keuangan, disaat kebutuhan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan serta juga menumbuhkan bisnis di lingkungan yang menantang dan dinamis. Fintech juga membuka gerbang terhadap sistem cashless economy, dimana terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik atau tunai.

Pada situasi yang membatasi manusia untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung seperti pada situasi pandemik ini, industri digital sangat dimanfaatkan oleh semua warga negara dunia termasuk Indonesia. Salah satu bentuk industri digital yang sedang bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini adalah industri keuangan digital atau sering disebut dengan Financial Technology/Fintech. Produk-produk yang dihasilkan oleh Fintech, seperti yang dikutip dalam laman smartlegal.id, diantaranya (1) Payments, Clearing and Settlement (Pembayaran, Kliring, dan Penyelesaian); (2) Deposits, Lending and Capital Raising (Deposito, Pinjaman dan Penambahan Modal); (3) Market Provisioning/Aggregators; (4) Investment and Risk Management (Investasi dan Manajemen Resiko). Berikut grafik pertumbuhan jumlah perusahaan Fintech di dunia tahun 2018-2020:

Grafik 1

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Fintech di Dunia Tahun 2018-2020

Sumber: www.statista.com (data per February 2020) yang teah diolah kembali oleh peneliti

 

Terlihat dari grafik 1 bahwa industri Fintech dunia sangat berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat dari jumlah perusahaan Fintech dunia yang terus bertumbuh dari 2018 hingga 2020 bahkan pada tahun 2020 per Februari mencapai 20.925 perusahaan. Fintech membawa inovasi baru ke layanan keuangan tradisional dan dalam prosesnya dapat membantu menjangkau segmen populasi baru dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan baru untuk pelanggan yang sudah ada. Ekstensifikasi produk dilakukan Fintech secara cepat. Mengoptimalan fungsi internet of things ini mendorong entitas jasa keuangan yang masih tradisional bermigrasi ke technology atau Fintech. Sehingga dapat bersaing dengan Fintech yang sudah ada. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah perushaan Fintech dunia pun bertumbuh dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari 6 Negara yang termasuk dalam anggota ASEAN, jumlah perusahaan Fintech pada 6 Negara ASEAN didominasi oleh perusahaan
Fintech yang berasal dari Singapore, Indonesia dan Malaysia. Jumlah perusahaan Fintech dari 6 Negara ASEAN (Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam) adalah sebanyak 1228 Perusahaan. Indonesia menduduki posisi kedua negara dengan jumlah Fintech tertinggi di ASEAN yaitu sebesar 20% atau 246 perusahaan Fintech per September 2017. Berikut gambar terkait jumlah Fintech di ASEAN:

Gambar 2

Jumlah Perusahaan Fintech di ASEAN

Sumber: State of Fintech in ASEAN dari www.uobgroup.com (data up to September 2017)

 

Salah satu produk dari Fintech yang sedang marak digunakan pengguna internet di dunia adalah Dompet Elektronik. Dompet Elektronik ini merupakan inovasi pada instrumen pembayaran secara elektronik yang semula dalam bentuk kartu debit atau kartu kredit, kemudian berinovasi menjadi bentuk yang lebih praktis. Dalam berbagai literatur, istilah Dompet Elektronik dikenal sebagai dompet elektronik atau electronic wallet atau e-wallet. Menurut (Muamar, Samsudin, & Fitriyah, 2020) dompet elektronik atau electronic wallet atau e-wallet ialah virtual product yang berfungsi layaknya dompet di saku celana yang dapat digunakan untuk menyimpan kartu debit, uang tunai, dan uang elektronik. E-wallet dapat menyimpan data keuangan secara digital (uang elektronik, kartu kredit, dan kartu debit) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.

Menurut (Armstrong, Kotler, Merino, Pintado, & Juan, 2011) dalam (Muiz, Rachma, & Slamet, 2019) sales promotion bertujuan untuk mendorong adanya penjualan dan pembelian suatu produk dalam jangka pendek. Pemberian promosi bertujuan untuk mengajak para konsumen untuk bisa menggunakan barang dan jasa, promosi mencakup iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran secara langsung (Gabrielli et al., 2017). Dengan adanya promosi yang dilakukan akan berpengaruh terhadap emosi positif konsumen dan berpengaruh terhadap adanya pembelian implusit (Alfarizi, Rachma, & Hufron, 2019). Adanya promosi yang dilakukan platfrom melalui iklan ataupun dengan adanya potongan harga melalui media online atau offlineberpengaruh terhadap kepuasan pelanggandan keputusan untuk menggunakan kembali aplikasi (Adriany, 2018). Banyak Fintech yang menggunakan cashback sebagai media promosinya, seperti Shopeepay, Ovo cash, Go pay, Dana dan lain sebagainya. Saat ini setidaknya ada 51 perusahaan Fintech yeng telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik per 27 Mei 2020.

Cashback berbeda dengan diskon. Diskon akan memotong harga barang dan jasa yang akan dibayarkan konsumen. Sedangkan cashback akan diberikan dalam bentuk tambahan saldo atau poin yang dapat ditarik atau dipergunakan untuk pembelanjaan selanjutnya tanpa memotong harga pembelian barang dan jasa bagi konsumen. Jika kita lihat dari segi penghasilan, diskon mengurangi harga barang dam jasa, dengan demikian pengeluaran atau pembelanjaan konsumen lebih sedikit. Sementara cashback memberikan konsumen tambahan uang atau kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dalam transaksi selanjutnya. Singkatnya, diskon adalah penghematan bagi konsumen sedangkan cashback tambahan kemampuan bagi konsumen.

Mengacu pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang intinya menyebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima suatu pihak, yang berasal dari manapun, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan suatu pihak, dengan bentuk apapun. Dengan demikian, seharusnya cashback merupakan objek Pajak Penghasilan karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima cashback yaitu konsumen. Ini sejalan dengan konsep penghasilan, yaitu the accretion concept dari Schanz, Haig, dan Simon (SHS) dinyatakan bahwa istilah penghasilan dalam lingkup perpajakan seharusnya tidak melihat sumber dan tidak membedakan pemakaiannya, namun lebih menitikberatkan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (Darussalam dkk, 2020). Untuk itu harus ada kebijakan pajak yang spesifik yang menegaskan bahwa cashback merupakan objek pajak penghasilan yang harus dipotong oleh perusahaa Fintech. Sehingga Pajak penghasilan yang menjadi tulang punggung penerimaan pajak di Indonesia dapat terhimpun dengan optimal.

Isu perpajakan yang timbul dikarenakan belum adanya kebijakan pajak yang spesifik dan jelas yang menegaskan mengenai implikasi PPh atas cashback pada Dompet Elektronik. Pada UU PPh di Indonesia, diatur mengenai kewajiban untuk memotong Penghasilan yang diterima oleh lawan transaksi. Hal ini didukung oleh peraturan pelaksana yaitu SE-24/PJ/2018 (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak) yang menyebutkan bahwa bonus yang diberikan penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembelian dengan jumlah tertentu dikategorikan sebagai imbalan atas jasa manajemen yang harus dipotong PPh oleh penjual. Namun, terdapat peraturan pelaksana yang mengatur lain yaitu bahwa hadiah langsung sehubungan dengan penjualan barang atau jasa selama diberikan kepada semua pembeli tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima pada saat pembelian barang atau jasa tidak dilakukan pemotongan PPh oleh penjual (PER - 11/PJ/2015 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak). Ketidakselarasan ini memungkinkan timbulnya ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi pelaku industri Fintech khususnya bidang Dompet Elektronik. Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum ini dapat bermuara pada tidak optimalnya penerimaan pajak pada kategori pajak penghasilan di sisi otoritas pajak. Kemudian di sisi wajib pajak, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum ini dapat berujung pada cost of compliance atau cost of dispute yang tinggi sehingga bukan tidak mungkin industri fintech ini mati sebelum berkembang.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Ikbar, 2012). Lebih lanjut, Moleong dalam Ikbar mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif memiliki sebelas karakteristik, yaitu diantaranya penggunaan latar alamiah, penggunaan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen), menganalisis secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (grounded theory), menganalisis secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, pembatasan penelitian berdasarkan fokus, dan lain sebagainya.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kelompok penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk melakukan penelitian terhadap status sosial sekelompok manusia, objek tertentu, dan pemikiran yang terjadi pada peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian adalah menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, sifat dan hubungan antara peristiwa yang akan diteliti.

 

Hasil dan Pembahasan

A.    Administrasi Pajak Penghasilan Atas Cashback Pada Industri Fintech Dompet Elektronik

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 3 Fintech yang memiliki nama besar di Indonesia dan memiliki investasi yang besar yaitu PT. X, PT. Y sebagai Fintech Dompet Elektronik atau e-wallet dan PT. Z sebagai Fintech Uang Elektronik atau e-money. Pada proses pengenalan ketiga Fintech ini, perusahaan Fintech PT. X, PT. Y dan PT. Z menggunakan cashback untuk membangun kesadaran merek dan produk dibenak konsumen. Penanaman awareness kepada konsumen ini dilakukan untuk mendorong konsumen baru untuk mendownload aplikasi Fintech PT. X, PT. Y dan PT. Z dan melakukan transaksi melalui aplikasi Fintech PT. X, PT. Y dan PT. Z.

Analisis ketentuan pajak penghasilan atas cashback pada industri Fintech Dompet Elektronik akan ditinjau dari dua sudut, yakni dari withholding tax atau pemotongan pajak bulanan dan dari fiscal expense atau biaya fiskal pada PPh Badan atau pemungutan pajak tahunan.

B.     Withholding tax atau Pemotongan Pajak Bulanan

Untuk menganalisis ketentuan pajak penghasilan atas cashback pada industri Fintech Dompet Elektronik, akan lebih tepat apabila ditelaah terlebih dahulu apakah cashback pada industri Fintech dapat dikategorikan sebagai penghasilan menurut perspektif pajak. Singkatnya, SHS dalam (Gunadi, 2013) menyimpulkan bahwa penghasilan sebagai nilai pasar dari konsumsi ditambah perubahan nilai kekayaan awal dan akhir periode. Simpulan ini dikenal sebagai SHS income concept, accretion concept, atau comprehensive income concept, yang banyak diikuti dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut (Gunadi, 2013), UU PPh merumuskan definisi penghasilan secara: (1) konseptual yang luas komprehensif berdasarkan konsep pertambahan atau accretion concept, dan sekaligus merujuk pada beberapa unsur penghasilan, yaitu (a) konsep, (b) pengakuan, (c) sumber, (d) pemanfaatan, dan (e) substansi, dan (2) ilustratif operasional (ilustrasi beberapa contoh konkrit tanpa membatasi bentuk atau kategori penghasilan yang dapat lebih banyak dari yang disebut mulai dengan huruf a sampai dengan s agar lebih mudah dalam pelaksanaan administrasi pengenaan dan pemungutan). Pada UU PPh penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jika frasatambahan kemampuan ekonomismenunjukkan konsep penghasilan UU PPh, frasaditerima atau diperolehmerujuk pada pengakuan penghasilan untuk pemajakan, frasabaik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia’ merajuk pada sumber penghasilan dan cakupan geografis pemajakan Indonesia (worldwide basis), frasadapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaanmerujuk pada pemanfaatan penghasilan dan konsep penghasilan SHS (konsumsi dan tambahan kekayaan), dan frasadengan nama dan bentuk apapunmempertegas substansi penghasilan tanpa memperhatikan bentuk formalnya (substance over form rule). 

Dengan demikian sehubungan dengan cashback yang diterima oleh pengguna aplikasi Fintech PT. I, PT. K dan PT. W, dapat diartikan bahwa cashback merupakan penghasilan dalam perspektif pajak bagi pengguna aplikasi Fintech PT. I, PT. K dan PT. W karena memperoleh tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis ini dapat dilihat dari karakteristik cashback yaitu tambahan saldo atau point dari Fintech Uang Elektronik atau Fintech Dompet Elektronik yang dapat dipergunakan untuk konsumsi selanjutnya. Jika kita bedah definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan mengaitkannya kepada transaksi cashback yang diterima oleh pengguna aplikasi Fintech, maka yang menjadi tambahan kemampuan ekonomis adalah cashback itu sendiri, kemudian pihak yang menerima atau memperoleh adalah pengguna aplikasi Fintech, lalu sumber penghasilannya berasal dari Indonesia,  frasa dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan ini mengacu pada penggunaan cashback yang dapat digunakan pada transaksi selanjutnya, terakhir frasa dengan nama dan bentuk apapun ini mengacu pada bentuk cashback yang beragam yaitu berupa uang tunai, non tunai, point dan lain sebagainya.

Jika cashback merupakan penghasilan dalam perspektif pajak maka pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah atas cashback ini terutang pajak penghasilan mengingat tidak semua penghasilan terutang pajak penghasilan. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang mengatur tentang penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan pajak penghasilan atas cashback pada industri teknologi keuangan Dompet Elektronik ini apakah dengan mekanisme pot-put atau withholding tax atau hanya perlu dilaporkan saja pada SPT Tahunan penerima cashback.

Saat ini, belum ada kebijakan pajak yang spesifik dan jelas yang menegaskan mengenai ketentuan PPh atas cashback khususnya cashback pada Fintech Uang Elektronik dan Fintech Dompet Elektronik. Sehingga analisis implikasi PPh atas cashback mengacu pada ketentuan umum peraturan perpajakan yang berlaku. Implikasinya, secara administrasi pajak, kondisi ini tidak memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak. Ketidakjelasan timbul sehubungan dengan belum adanya legal certainty atau kepastian hukum terkait implikasi pajak penghasilan atas cashback karena belum ada aturan yang secara khusus mengatur cashback, maka ketentuan yang dapat digunakan adalah ketentuan umum yaitu kententuan terdekat yang dapat digunakan yakni ketentuan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 (PER 11/2015) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 24/PJ/2018 (SE 24/2018).

Withholding tax adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Secara konseptual, withholding tax adalah mekanisme pemotongan-pemungutan pajak yang ditujukan untuk mengamankan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak dengan cara efisen dan efektif bagi pemerintah. Martinez-Vazquez dalam Darussalam, Septriadi dan Dhora (2020:463) mengemukakan bahwa mekanisme withholding tax secara otomatis menutup celah adanya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak secara signifikan.

Mekanisme pemotongan-pemungutan pajak ini dinilai efektif pada sisi pemerintah selaku pemungut pajak karena dapat mengurangi biaya pemungutan PPh. Hal ini didukung dengan bukti empiris yang pada beberapa penelitian yang disampaikan oleh Dušek dan Bagchi bahwa mekanisme pemotongan-pemungutan pajak dapat meningkatkan efisiensi pemerintah. Selain itu, pada mekanisme pemotongan-pemungutan pajak, cash flow yang masuk ke pemerintah diterima lebih cepat karena mekanisme withholding tax cenderung bersifat monthly bukan yearly. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Di sisi pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan), mekanisme ini dianggap kompleks dan membebani arus kas pihak ketiga serta menimbulkan biaya administrasi terkait pemenuhan tax compliance wajib pajak. Sehingga pada sisi pemotong atau pemungut pajak mekanisme ini menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Kemudian, terdapat kondisi bahwa pemotong atau pemungut pajak ini akan menanggung sanksi administrasi jika terjadi kekeliruan ataupun keterlambatan dalam pemotongan atau pemungutan pajak.

Mengacu pada ketentuan PER 11/2015 dan SE 24/2018, cashback yang diterima oleh pengguna Fintech bukan merupakan objek withholding tax, tetapi objek pajak yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan. Dengan demikian, penerimaan negara pada aktivitas cashback pada Fintech ini akan diterima secara yearly. Disisi pemotong atau pemungut pajak yaitu perusahaan Fintech, kondisi ini efektif karena perusahaan Fintech tidak terbebani biaya administrasi pemenuhan tax compliance. Hal ini dapat mendorong perusahaan Fintech untuk berkembang secara optimal dan mencapai break even point yang lebih cepat.

Pada Pasal 4 ayat (1) PER 11/2015 diatur bahwa hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) PER 11/2015 disebutkan bahwa hadiah tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaku usaha Fintech tidak perlu melakukan pemotongan penghasilan atas pajak penghasilan atas cashback yang diberikan kepada penerima cashback. Karena cashback diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Selain ketentuan yang diatur dalam PER-11/PJ/2015, ketentuan terdekat setelah PER-11/PJ/2015 yang banyak dijadikan acuan di lapangan adalah ketentuan tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 24/PJ/2018 (SE 24/2018). SE 24/2018 ini mengatur terkait pemajakan atas imbalan yang diperoleh dalam kegiatan jual beli pada kondisi tertentu. Pada bagian E angka 3 SE 24/2018 ini mengatur terkait imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan dengan pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu. Imbalan dapat berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban. Imbalan ini dikategorikan sebagai penghargaan. Penghargaan yang diterima atau diperoleh Pembeli merupakan objek PPh, dan atas penghargaan dimaksud, Penjual wajib melakukan pemotongan:

         PPh Pasal 21 dalam hal penerima penghargaan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;

         PPh Pasal 23 dalam hal penerima penghargaan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, atau kantor pusat suatu bentuk usaha tetap, dalam hal penghargaan yang diperoleh merupakan penghasilan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh;

         PPh Pasal 26 dalam hal penerima penghargaan adalah Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, atau kantor pusat suatu bentuk usaha tetap, dalam hal penghargaan yang diperoleh bukan merupakan penghasilan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh.

Terkait ketentuan SE 24/2018 tersebut, hubungannya dengan perusahaan Fintech Dompet Elektronik bahwa terdapat potensi Fintech Dompet Elektronik harus melakukan pemotongan pajak penghasilan atas cashback yang diberikan kepada pengguna Fintech Dompet Elektronik. Karena memang cashback diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa, tetapi pemberian cashback ini dilakukan jika konsumen akhir melakukan transaksi pada jumlah tertentu. Sehingga bisa jadi tidak semua konsumen akhir mendapatkan cashback dari Fintech Dompet Elektronik ini tetapi hanya konsumen akhir yang bertransaksi dalam jumlah tertentu yang mendapatkan cashback dari Fintech Dompet Elektronik tersebut. Selain itu, terdapat kondisi bahwa cashback juga dapat diberikan dalam keadaan tertentu yaitu hanya diberikan kepada sebagian konsumen akhir dan untuk merchant/rekanan tertentu. Dengan demikian, tidak semua konsumen akhir mendapatkan cashback dari Fintech Dompet Elektronik ini tetapi hanya konsumen akhir yang terpilih saja yang mendapatkan cashback.

Dengan demikian adanya PER 11/2015 dan SE 24/2018 ini menyebabkan timbulnya dispute pada industri Fintech khususnya Dompet Elektronik. Cashback yang diberikan sehubungan dengan transaksi melalui aplikasi Fintech Uang Elektronik dan Fintech Dompet Elektronik ini terdiri dari tiga kondisi. Kondisi pertama cashback yang diterima ketika harus memenuhi syarat tertentu, kondisi kedua cashback diterima tanpa harus memenuhi syarat tertentu, dan kondisi terakhir cashback diberikan pada sebagaian konsumen akhir. Contoh untuk kondisi pertama, pengguna aplikasi Fintech akan mendapatkan cashback sebesar 30% jika melakukan transaksi pada merchant rekanan Fintech PT. I dengan syarat minimum pembelian sebesar Rp 50.000 dan melakukan pembayaran melalui aplikasi Fintech PT. I. Jika pengguna aplikasi Fintech tidak memenuhi syarat minimum pembelian sebesar Rp 50.000, maka tidak ada cashback yang akan pengguna dapatkan. Contoh untuk kondisi kedua, pengguna aplikasi Fintech akan mendapatkan cashback sebesar 30% jika melakukan transaksi pada merchant/rekanan Fintech PT. I tanpa syarat minimum pembelian dan melakukan pembayaran melalui aplikasi Fintech PT. I. Sehigga pada kondisi kedua ini semua pengguna aplikasi Fintech PT. I akan mendapatkan cashback dengan jumlah transaksi berapapun, artinya tidak ada syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan cashback tersebut. Contoh kondisi ketiga, pengguna aplikasi Fintech akan mendapatkan cashback sebesar 30% jika terpilih sebagai pengguna yang diberikan cashback oleh Fintech dan melakukan transaksi pada merchant rekanan Fintech PT. I dengan syarat minimum pembelian sebesar Rp 50.000 serta melakukan pembayaran melalui aplikasi Fintech PT. I. Jika pengguna aplikasi Fintech bukan pengguna terpilih dan tidak memenuhi syarat minimum pembelian sebesar Rp 50.000, maka tidak ada cashback yang akan pengguna dapatkan.

Cashback yang diberikan pada kondisi kedua ini tidak menimbulkan dispute baik mangacu pada ketentuan PER 11/2015 maupun ketentuan SE 24/2018. Namun cashback yang diberikan pada kondisi pertama dan kondisi ketiga ini yang menimbulkan dispute di lapangan. Pemberian cashback kondisi pertama ini adalah kondisi yang paling banyak diterapkan Fintech Uang Elektronik dan Fintech Dompet Elektronik di Indonesia. Sedangkan kondisi ketiga diterapkan oleh Fintech pada occasion tertentu biasanya untuk pengguna lama yang cenderung tidak aktif dalam beberapa waktu, tujuannya agar pengguna lama tersebut dapat kembali aktif. Cashback kondisi pertama dan kondisi ketiga ini tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3 PER 11/2015 yang mengatur bahwa atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan dikenakan Pajak penghasilan dengan mekanisme pemotongan-pemungutan atau withholding tax. Karena cashback bukan hadiah yang didapat dari perlombaan atau kegiatan. Namun, cashback kondisi pertama dan ketiga ini mungkin masuk dalam ketentuan bagian E angka 3 SE 24/2018 yang mengatur terkait imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan dengan pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu. Imbalan dapat berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban. Imbalan ini dikategorikan sebagai penghargaan. Penghargaan yang diterima atau diperoleh Pembeli merupakan objek PPh, dan atas penghargaan dimaksud, Penjual wajib melakukan pemotongan pajak atau withholding tax atas imbalan ini.

Melihat ketentuan bagian E angka 3 SE 24/2018, pada sisi otoritas pajak akan cenderung manganggap bahwa cashback merupakan penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi cashback. Namun perlu ditekankan bahwa Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya. Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan Surat Edaran. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sehingga sebenarnya SE 24/2018 ini tidak dapat menjadi dasar hukum bagi otoritas pajak untuk manganggap bahwa cashback merupakan penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi cashback. Selain itu, hal yang sebenarnya dimuat di SE 24/2018 ini adalah perlakuan pajak atas imbalan sehubungan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan status pembeli merupakan distributor, agen, dan retailer. Hal ini diperkuat dengan lampiran SE 24/2018 yang memberikan contoh kasus transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan status pembeli merupakan distributor, agen, dan retailer. Jika memang cashback pun dipaksakan dianggap sebagai imbalan sehubungan dengan pembelian dengan jumlah tertentu sehingga memenuhi syarat tertentu, namun pembeli yang menerima cashback ini bukan merupakan distributor, agen, dan retailer akan tetapi pembeli yang menerima cashback ini adalah end customer atau konsumen akhir. Dengan demikian mengacu pada ketentuan PER 11/2015 dan SE 24/2018 cashback bukan merupakan penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi cashback. Penghasilan cashback ini hanya perlu dilaporkan pada SPT Tahunan penerima cashback sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

C.   Fiscal Expense Pada PPh Badan

Cashback yang diberikan oleh pelaku Fintech kepada penggunanya, umumnya akan dicatat pada beban promosi. Cashback merupakan salah satu sales promotion. Menurut (Armstrong et al., 2011) dalam (Muiz et al., 2019), sales promotion bertujuan untuk mendorong adanya penjualan dan pembelian suatu produk dalam jangka pendek. Pemberian promosi bertujuan untuk mengajak para konsumen untuk bisa menggunakan barang dan jasa, promosi mencakup iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran secara langsung (Dianti, 2017). Dengan adanya promosi yang dilakukan akan berpengaruh terhadap emosi positif konsumen dan berpengaruh terhadap pembelian implusif (Alfarizi et al., 2019). Adanya promosi yang dilakukan platfrom melalui iklan ataupun dengan adanya potongan harga melalui media online atau offline berpengaruh terhadap kepuasan pelanggandan keputusan untuk menggunakan kembali aplikasi (Adriany, 2018).

Cashback yang berfungsi sebagai penetration market ini diharapkan dapat menumbuhkan awareness masyarakat terhadap produk dan aplikasi yang dimiliki pelaku Fintech. Kegiatan pemberian cashback yang tergolong kegiatan promosi ini termasuk dalam kegiatan sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau dikenal dengan istilah 3M sesuai Pasal 6 UU PPh. Sehingga singkatnya cashback ini dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto pada SPT Badan pelaku Fintech Dompet Elektronik dan Uang Elektronik ini. Kemudian biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PMK 2/2010). Mengacu pada PMK 2/2010, terdapat 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, biaya promosi yang dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto secara fiskal harus merupakan (a) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; (b) biaya pameran produk; (c) biaya pengenalan produk baru;dan/atau (d) biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Kedua, pelaku Fintech harus membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi tersebut agar biaya promosi dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto pada SPT Badan pelaku Fintech. Daftar nominatif ini paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Adapun format daftar nominatif ini ditetapkan dalam Lampiran PMK 2/2010 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PMK 2/2010 ini. Berikut format daftar nominatif yang ada pada Lampiran PMK 2/2010:

Gambar 3

Format Daftar Nominatif Biaya Promosi

Sumber: PMK Nomor 02/PMK.03/2010

 

Industri Fintech memenuhi poin 1 di atas namun mungkin tidak dapat memenuhi poin 2 di atas. Isu pajak yang timbul atas biaya promosi ini adalah terkait kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen yang perlu dijaga oleh pelaku Fintech sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (PBI 16/1/PBI/2014). Mengacu pada Pasal 14 PBI 16/1/PBI/2014 yang mengatur bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perlindungan data dan/atau informasi Konsumen. Kemudian pada Pasal 15 PBI 16/1/PBI/2014 mengatur bahwa Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi Konsumen kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di atas, pelaku Fintech akhirnya tidak dapat membuat daftar nominatif secara formalitas sesuai dengan PMK 2/2010 dengan alasan menjaga kerahasiaan data pengguna. Pada daftar nominatif, pelaku Fintech tidak dapat melengkapi data berupa NPWP karena memang pada aplikasi Fintech tidak ada pilihan atau menu untuk memasukkan data NPWP. Kemudian, pelaku Fintech juga tidak dapat memasukkan nama pengguna dengan alasan kerahasiaan data pengguna yang harus dijaga. Dengan demikian, isu pajak yang mungkin timbul adalah daftar nominatif dianggap tidak lengkap atau tidak sesuai dengan formalitas yang disyaratkan pada PMK 2/2010 dan tidak dapat dibiayakan secara fiskal.

Di lapangan, pelaku Fintech kesulitan untuk mendapatkan data berupa NPWP pengguna. Hal ini disebabkan karena pelaku Fintech belum menyediakan feature untuk pengisian NPWP pengguna. Belum adanya feature untuk pengisian NPWP pengguna ini dilatarbelakangi dari psikologis pengguna yang ingin proses pendaftaran akun aplikasi Fintech dilakukan dengan mudah dan ringkas. Selain itu, secara psikologis, pengguna aplikasi Fintech sensitif untuk membagikan data pribadinya terlebih data perpajakan. Bagi pengguna aplikasi Fintech, data perpajakan NPWP sangat sensitif, mereka mengkhawatirkan bahwa akan ada implikasi pajak atas pemberian data tersebut atau merasa akan ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi di masa yang akan datang. Alhasil, bisa saja pengguna aplikasi justru malah tidak jadi untuk mendaftarkan diri pada aplikasi Fintech tersebut. Kemudian pada akhirnya data NPWP ini mendistorsi keinginan pengguna untuk menggunakan aplikasi Fintech. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas ease of administration yakni economy.

Bagi pelaku Fintech, permintaan data perpajakan berupa NPWP kepada pengguna aplikasi Fintech merupakan langkah yang cukup dilematis. Hal yang paling dikhawatirkan adalah mengganggu atau menghambat proses bisnis. Sehingga bisnis tidak dapat berkembang dengan optimal. Karena permintaan data perpajakan berupa NPWP ini dapat menjadi boomerang terhadap bisnis Fintech yaitu pengguna tidak jadi menggunakan aplikasi Fintech tersebut. Terlepas dari kelengkapan berupa NPWP, pelaku Fintech juga masih terbentur dengan aturan BI yang dijelaskan di atas tentang kerahasiaan data pengguna. Dalam benturan ketentuan pajak dan ketentuan BI ini, pelaku Fintech ini cenderung mengacu pada ketentuan BI sebagai regulator industri Fintech dan sebagai pemberi izin bisnis industri Fintech. Karena jika tidak memenuhi ketentuan BI ini yaitu ketentuan PBI 16/1/PBI/2014, maka pelaku Fintech dikenakan sanksi, sanksi tertinggi adalah pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran sesuai dengan  Pasal 29 PBI 16/1/PBI/2014. Jika pencabutan izin ini dilakukan maka bisnis pelaku Fintech ini akan terhenti dan dapat bermuara pada matinya industri Fintech ini. Alhasil, pelaku Fintech tidak dapat memberikan data yang transparent terkait daftar penerima cashback. Sehingga pelaku Fintech dalam perlaporan daftar nominatif sehubungan dengan biaya promosi terkait pemberian cashback hanya memberikan data unik berupa user id. Secara fomalitas, hal ini mungkin menjadi dispute dikemudian hari. Namun secara substansi sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh pelaku Fintech ini adalah biaya yang benar benar terjadi dan bukan biaya fiktif. Dispute ini sebenarnya dapat diselesaikan di tahap pemeriksaan dengan cara pelaku Fintech memberikan data transparent pada saat pemeriksaan kepada pemeriksa pajak sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU KUP yang menyebutkan bahwa dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak. Namun, bisa saja dispute pajak terkait biaya promosi tetep terjadi dan tidak terselesaikan dalam tahap pemeriksaan karena dari sisi pemeriksa pajak melihat bahwa seharusnya pelaku Fintech ini menyampaikan daftar nominatif yang memenuhi formalitas dan substantif sesuai dengan PMK 2/2010 pada saat pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pada saat SPT Badan disampaikan ke kantor pajak tempat pelaku Fintech terdaftar. Untuk itu sebenarnya harus ada aturan khusus terkait pelaporan biaya promosi untuk industri Fintech ini yang dapat mengakomodir ketentuan pajak dan ketentuan BI selaku regulator dari industri Fintech. Jika tidak ada aturan khusus, dikhawatirkan terdapat cost of dispute yang harus dikeluarkan industri Fintech ini untuk membuktikan bahwa biaya promosi adalah biaya yang benar-benar terjadi pada proses hukum setelah pemeriksaan pajak. Hal ini dapat menambah biaya pada industri Fintech yang mana pada awal berdirinya industri ini mereka masih menanggung biaya yang sangat besar pada pos biaya cashback. Dengan demikian cost of dispute ini akan menghambat industri Fintech dalam berkembang bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mematikan industri Fintech ini. 

D.   Administrasi Pajak Penghasilan yang Dapat Diterapkan atas Cashback Pada Industri Fintech Dompet Elektronik

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa cashback bukan merupakan penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi cashback. Namun memang cashback ini memberikan ruang untuk tax dispute karena biaya yang dikeluarkan Fintech ini sangat fantastis yaitu sebesar ratusan miliar hingga 1,5 Trilyun per tahun. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pelaku Fintech, biaya yang dikeluarkan untuk cashback ini merupakan biaya terbesar pada awal-awal Fintech ini berdiri. Di sisi SPT Badan, perusahaan yang baru berdiri pasti tidak membayar PPh Badannya karena perusahaan dalam kondisi rugi. Hal ini juga yang dialami oleh Fintech pada penelitian ini, Fintech PT. X, PT. Y dan PT. Z masih dalam keadaan rugi sehingga tidak membayar PPh Badan. Dengan demikian, potensi revenue productivity dari industri yang sedang berkembang pesat ini pun sepertinya hanya harapan kosong.

Pada sisi otoritas pajak sebagai penghimpun pajak, otoritas pajak cenderung menginginkan adanya pemasukan pajak pada industri Fintech ini. Jika tidak ada pemasukan pajak dari pos PPh Badan, otoritas pajak mengharapkan adanya penerimaan pajak dari pos PPh Pot-Put atau withholding tax. Sehingga ada kontribusi pajak yang menjadi penerimaan pajak dari industri Fintech ini. Namun berbanding terbalik pada sisi pelaku Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik yang mengharapkan cashback bukan objek PPh Pot-Put atau withholding tax. Karena pada awal-awal berdirinya Fintech ini, pelaku Fintech sudah terbebani biaya cashback yang besar. Jika dibebani dengan cost of compliance atau cost of tax collection karena harus memotong PPh atas cashback, maka akan sangat menyulitkan dan membebani pelaku Fintech tersebut mengingat transaksi cashback sangat massif atau tinggi. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah industri Fintech ini mati sebelum dapat berkembang secara optimal. Hal serupa dikemukakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang menyampaikan bahwa terhadap cashback ini tidak perlu dilakukan pemotongan pajak agar tidak menyulitkan pelaku Fintech. Namun, BKF hanya menyarankan adanya perjanjian untuk memberikan data kepada DJP oleh Fintech terkait pemberian cashback tersebut.

Pada sisi Direktorat Jenderal Perpajakan sampai saat ini belum ada rencana untuk melakukan peraturan khusus yang mengatur terkait pengenaan atau pemotongan PPh atas cashback. Adapun pihak Direktorat Jenderal Perpajakan masih memperlajari dan mengkaji skema cashback dan jenis-jenis cashback yang ada.

Menurut (Mansury, 1999) kebijakan pajak atau kebijakan perpajakan ialah kebijakan yang berkenaan dengan penentuan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tata cara menghitung pajak terutang serta tata cara pembayaran pajak terhutang. Sedangkan menurut (Salamun, 1991) kebijakan perpajakan adalah penentuan alternatif subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur pajak didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai. Pilihan kebijakan atau policy option yang menyangkut subjek pajak yakni mengenai siapa saja yang akan dipajaki dan siapa saja yang akan dikecualikan atau tidak dipajaki. Begitu pula dengan penentuan objek pajak, yaitu suatu pilihan kebijakan tentang apa saja yang akan dipajaki dan apa saja yang akan dikecualikan atau tidak dipajaki. Sedangkan tax policy option menyangkut tarif pajak adalah tarif progresif, regresif atau tarif yang bersifat flat yang akan dipilih.

Unsur terakhir dari tax policy option adalah pilihan administrasi perpajakan. Pilihan kebijakan dari sisi administrasi antara lain, penentuan Wajib Pajak yang wajib dan Wajib Pajak yang tidak wajib memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT), tanggal pelaporan, cara pemungutan pajak dengan withholding tax atau membayar sendiri, sistem yang akan diterapkan sistem self assessment atau official assessment. 

Salah satu unsur dari tax policy option adalah sistem pemungutan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak terdiri dari self assessment, official assessment dan withholding tax. Self assessment merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut (Rosdiana, 2014) , dalam sistem ini fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penelitian. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Kemudian, official assessment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Menurut (Rosdiana, 2014) dalam sistem official assessment, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan fiskus, Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang tersebut. Salah satu contoh penerapan sistem ini di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan karena besarnya pajak yang terhutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Terakhir, withholding tax adalah uatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Secara konseptual, withholding tax adalah mekanisme pemotongan-pemungutan pajak yang ditujukan untuk mengamankan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak dengan cara efisen dan efektif bagi pemerintah. Martinez-Vazquez dalam Darussalam, Septriadi dan Dhora (2020:463) mengemukakan bahwa mekanisme withholding tax secara otomatis menutup celah adanya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak secara signifikan.

Mekanisme pemotongan-pemungutan pajak ini dinilai efektif pada sisi pemerintah selaku pemungut pajak karena dapat mengurangi biaya pemungutan PPh. Hal ini didukung dengan bukti empiris yang pada beberapa penelitian yang disampaikan oleh Dušek dan Bagchi bahwa mekanisme pemotongan-pemungutan pajak dapat meningkatkan efisiensi pemerintah. Selain itu, pada mekanisme pemotongan-pemungutan pajak, cash flow yang masuk ke pemerintah diterima lebih cepat karena mekanisme withholding tax cenderung bersifat monthly bukan yearly. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Di sisi pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan), mekanisme ini dianggap kompleks dan membebani arus kas pihak ketiga serta menimbulkan biaya administrasi terkait pemenuhan tax compliance wajib pajak. Sehingga pada sisi pemotong atau pemungut pajak mekanisme ini menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Kemudian, terdapat kondisi bahwa pemotong atau pemungut pajak ini akan menanggung sanksi administrasi jika terjadi kekeliruan ataupun keterlambatan dalam pemotongan atau pemungutan pajak.

Melihat dari sistem pemungutan pajak di Indonesia yang terdiri dari self assessment, official assessment dan withholding tax. Sistem pemungutan withholding tax dinilai paling cocok untuk diterapkan dalam aktivitas cashback pada dompet elektronik. Kemudian, konsep yang paling cocok diterapkan adalah schedular taxation, yakni cashback yang dianggap sebagai penghasilan ini dikenakan pajak secara final dengan tarif tertentu. Pada sistem ini, cashback akan langsung dipotong oleh pelaku Fintech melalui withholding tax dengan memotong jumlah persentase tertentu dari jumlah cashback yang diberikan pelaku Fintech kepada pengguna aplikasi Fintech untuk diteruskan ke kas negara. Konsep ini paling cocok mengingat transaksi cashback pada Dompet Elektronik ini memiliki kuantitas jumlah transaksi yang sangat banyak dengan kualitas transaksi yang relatif kecil, dan tidak terdapat kelengkapan administrasi berupa NPWP. Selain itu, withholding tax bersifat final paling pas diterapkan sebab mengakomodir asas ease of administration, yakni simplicity dalam pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat hampir seluruh narasumber pada penelitian ini yang menuturkan bahwa model perpajakan final adalah model perpajakan yang dapat diterapkan pada industri Fintech ini menimbang dari kuantitas dan kualitas transaksi, jenis penghasilan yang belum termasuk dalam jenis penghasilan pemotongan pajak umum, dan dari sisi penerima cashback yang sepertinya sulit melaporkan penghasilan pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di sisi lain, jika sistem pemungutan self assessment diterapkan yakni pengguna aplikasi Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik yang diwajibkan untuk melaporkan cashback sebagai penghasilan di SPT Tahunannya, maka hal tersebut akan lebih sulit direalisasikan, mengingat tidak semua pengguna aplikasi Fintech merupakan Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Hal ini juga akan bertentangan dengan asas convenience, yang tidak memberikan kenyamanan terhadap Wajib Pajak, karena pengguna aplikasi Fintech dituntut untuk mencatat secara rinci penghasilan yang diterima atas setiap transaksi cashback. Pencatatan tersebut rasanya sulit dilakukan mengingat cashback akan terus habis karena digunakan oleh pengguna aplikasi Fintech pada setiap transaksi selanjutnya.

Di sisi pemerintah, jika sistem official assessment yang diterapkan maka akan bertentangan dengan salah satu indikator asas ease of administration yaitu efficiency. Pemungutan pajak atas cashback tidak akan efisien jika dilakukan dengan sistem official assessment karena jumlah pajak yang akan terhimpun tidak sebanding dengan cost of collection yang dikeluarkan pemerintah mengingat jumlah cashback per transaksi relatif rendah.

Penerapan withholding tax system atas transaksi cashback yang dihadapi pemerintah dan perusahaan menuai kendala, yaitu belum adanya automatic system pada aplikasi Fintech Uang Elektronik dan Fintech Dompet Elektronik yang dapat memotong pajak penghasilan atas cashback yang diberikan perusahaan Fintech kepada pengguna aplikasi Fintech. Belum adanya automatic system ini menyebabkan potensi tax compliance yang tinggi bagi pelaku Fintech, yaitu pelaku Fintech berpotensi menanggung pokok pajak atas pajak penghasilan atas cashback ini; selain itu, pelaku Fintech berpotensi memotong pajak atas transaksi cashback ini satu persatu sehingga akan sangat banyak sekali bukti potong yang harus dicetak. Kemudian bisa saja data yang ada pada pelaku Fintech dengan data yang ada di pengguna aplikasi Fintech berbeda karena tidak ada sistem yang menjembatani antara pelaku Fintech dengan pengguna aplikasi Fintech. Sehingga bukan tidak mungkin ada data yang dimanipulasi oleh pelaku Fintech untuk mengurangi bebannya; baik beban secara administrasi ataupun beban secara substantif. Hal ini dapat mengurangi kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu jika automatic system ini sudah tersedia, maka jumlah pajak tidak dapat dimanipulasi dan bisa mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pada sisi pemerintah, kendalanya ketika diterapkan automatic system adalah pemerintah juga perlu meningkatkan law enforcement terhadap jenis transaksi ini.

Terakhir, perlu adanya pengecualian terhadap pelaku Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik berupa pemotongan pajak final atas cashback tidak diwajibkan mengeluarkan bukti potong. Sehingga pelaku Fintech dapat melakukan tax saving atas penerbitan bukti potong ini dan memenuhi asas ease of administration yakni efficiency dan simplicity. Hanya saja, pengecualian ini harus didukung dengan sistem yang mumpuni yang dibahas di atas tadi sehingga dapat mencapture jumlah cashback yang diberikan secara detail, penerima cashback dan waktu cashback diberikan.

Mengacu pada salah satu indikator dari asas Ease of Administration yaitu economy, perlu diingat bahwa jika penerapan kebijakan pengenaan pajak bersifat final atas cashback dilakukan pada industri Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik ini, maka kebijakan yang sama juga harus diterapkan pada cashback diluar Fintech Dompet Elektronik dan Fintech Uang Elektronik agar menjamin adanya level playing field yang adil sehingga tidak menyebabkan entry barrier.

 

Kesimpulan

Aktivitas cashback pada dompet elektronik di Indonesia dikategorikan sebagai penghasilan menurut perspektif pajak karena memperoleh tambahan kemampuan ekonomis. Kemudian, mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, cashback bukan merupakan penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi cashback. Penghasilan cashback ini hanya perlu dilaporkan pada SPT Tahunan penerima cashback. Selain itu, secara substansi cashback dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto pada SPT Badan pelaku Fintech Dompet Elektronik dan Uang Elektronik selama dilengkapi dengan daftar nominatif.

Sistem pemungutan pajak yang cocok diterapkan adalah withholding tax dengan konsep schedular taxation, yakni cashback yang dianggap sebagai penghasilan ini dikenakan pajak secara final dengan tarif tertentu. Pada sistem ini, cashback akan langsung dipotong oleh pelaku Fintech melalui withholding tax dengan memotong jumlah persentase tertentu dari jumlah cashback yang diberikan pelaku Fintech kepada pengguna aplikasi Fintech untuk diteruskan ke kas negara. Konsep ini paling cocok mengingat transaksi cashback pada Dompet Elektronik ini memiliki kuantitas jumlah transaksi yang sangat banyak dengan kualitas transaksi yang relatif kecil, dan tidak terdapat kelengkapan administrasi berupa NPWP. Perlu diingat bahwa kebijakan pajak dengan mekanisme withholding tax ini seharusnya menunggu sampai keadaan pelaku industri Fintech kuat dan stabil agar tidak menambah beban tambahan yaitu tax collection cost yang mana akan membebani industri ini yang dapat menghambat perkembangan industri fintech ini, bahkan skenario terburuknya adalah industri ini mati sebelum berkembang secara optimal Konsep schedular taxation merupakan konsep yang paling cocok untuk diterapkan, yaitu setiap penghasilan dikenakan pajak secara final dengan tarif tertentu. Dalam sistem ini, penghasilan akan langsung dipotong oleh pihak pemberi penghasilan melalui withholding tax dengan memotong jumlah persentase tertentu dari pembayaran untuk diteruskan ke kas Negara (Rosdiana, 2014). Konsep ini paling cocok mengingat transaksi cashback pada Dompet Elektronik ini memiliki kuantitas jumlah transaksi yang sangat banyak dengan kualitas transaksi yang relatif kecil, dan tidak terdapat kelengkapan administrasi berupa NPWP. Selain itu, withholding tax bersifat final paling cocok diterapkan karena sesuai dengan asas ease of administration, yaitu simplicity dalam pemungutan pajak.

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Adriany, Vina. (2018). Neoliberalism and practices of early childhood education in Asia. SAGE Publications Sage UK: London, England.

 

Alfarizi, Rizal Ahmad, Rachma, N., & Hufron, M. (2019). Pengaruh promosi penjualan dan atmosfer toko terhadap pembelian impulsif dengan emosi positif sebagai variabel intervening pada konsumen Superindo Tlogomas Malang. JIRM, 8(09).

 

Ansori, Miswan. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. Wahana Islamika: JSK, 5(1).

 

Armstrong, Gary, Kotler, Philip, Merino, María Jesús, Pintado, Teresa, & Juan, José María. (2011). Introducción al marketing (Vol. 2). Pearson.

 

Gabrielli, Silvia, Dianti, Marco, Maimone, Rosa, Betta, Marta, Filippi, Lorena, Ghezzi, Monica, & Forti, Stefano. (2017). Design of a mobile app for nutrition education (TreC-LifeStyle) and formative evaluation with families of overweight children. JMIR MHealth and UHealth, 5(4), e48.

 

Gunadi. (2013). Panduan Komperhensif Pajak Penghasilan.

 

Ikbar, Yanuar. (2012). Metode penelitian sosial kualitatif. Bandung: Refika Aditama.

 

Irawati, Rina. (2018). Pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 12(1), 74–84.

 

Mansury, R. (1999). Kebijakan Fiskal, Jakarta.

 

Muamar, Afif, Samsudin, Samsudin, & Fitriyah, Linda. (2020). Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqa> Ṣid Syarī’ah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 92–105.

 

Muiz, Muhammad, Rachma, N., & Slamet, Afi Rachmat. (2019). Pengaruh Sales Promotion dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Pembelian Ulang di Mediasi Variabel Kepuasan Konsumen. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 8(10).

 

Philippon, Thomas. (2017). Le capitalisme d’héritiers-La crise française du travail. Média Diffusion.

 

Prasetyo, Hoedi, & Sutopo, Wahyudi. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri, 13(1), 17–26.

 

Rosdiana. (2014). Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

 

Salamun, A. T. (1991). Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya. Jakarta: BinaRena Pariwara.