Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke

  • Erwin Nugraha Purnama Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah, Indonesia
  • Kismartini Kismartini Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah, Indonesia
  • Retno Sunu Astuti Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah, Indonesia
Keywords: peran, lembaga masyarakat adat, sengketa tanah ulayat

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa tanah Ulayat di Kota Merauke serta menganalisis faktor yang mempengaruhi peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Marind dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di Kota Merauke. Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan study pustaka dan study lapangan berupa observasi dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lembaga Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kota Merauke masih belum optimal, masih banyak kasus sengketa tanah ulayat yang belum terselesaikan dan masih ada berbagai indikator yang berpotensi menyebabkan terjadinya permasalahan terkait tanah ulayat. Di kemudian hari, indikator tersebut adalah; belum sistematisnya pendataan Lembaga Masyarakat adat terkait hak ulayat, belum adanya pemetaan secara tertulis terkait batas wilayah adat. Rekomendasi yang diberikan; Melakukan pemetaan wilayah dan batas wilayah adat yang dituangkan secara tertulis dalam Peta wilayah adat, merapihkan sistem administrasi di Lembaga Masyarakat Adat terkait status tanah ulayat yang belum dan yang telah dilepaskan, Melakukan pendataan dan pemetaan secara akurat terkait kelengkapan administrasi kepemilikkan Tanah ulayat, Membuat forum diskusi dengan melibatkan Instansi pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Adat dan masyarakat, untuk dapat membuat sebuah rancangan produk hukum yang mengatur secara spesifik tata wilayah adat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbas, S. (2011). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Google Scholar

Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Google Scholar

Aris, Lumangkun, A., & Nugroho.R, J. (2014). Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat Di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Jurnal Kehutanan, 341-347. Google Scholar

Chomzah, H. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Jilid. 2. Jakarta: Prestasi Pustaka. Google Scholar

Goti, S. M. R. (2014). Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada. Atma Jaya: Yogyakarta. Google Scholar

Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia. Cita Hukum, 1(2), 95778. Google Scholar

Hutapea, E. (2018). Sengketa Tanah antar-perorangan tembus 6071 kasus. Www.Kompas.Com.https://properti.kompas.com/read/2018/12/18/125954021/sengketa-tanah-antar-perorangan-tembus-6071-kasus

Peraturan Mahakimah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pub. L. No. 1 (2008).

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat, Pub. L. No. 4 (2013).

Rahmadi, T. (2011). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajagrafindo. Google Scholar

Rukuni, T., Machingambi, Z., Musingafi, M. C. C., & Kaseke, K. E. (2015). The Role of Traditional Leadership in Conflict Resolution and Peace Building in Zimbabwean Rural Communities: The Case of Bikita District. Public Policy and Administration Research, 5(3), 75–79. Google Scholar

Sopian, N. L. (2015). Informal Dispute Resolution Based On Adat Law: A Case Study Of Land Dispute In Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia. Indonesian Law Review, 2, 106–122. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.157 Google Scholar

Sudantra, I. K., Putra Astiti, T. I., & Dharma Laksana, I. G. N. (2017). Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 7(1), 85. https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i01.p06 Google Scholar

Turner, B. S. (2012). Teori Sosial dari Klasik sampai postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar

Unit Bina Masyarakat Polres Merauke. (2019). jumlah sengketa pertanahan 6 (enam) tahun terakhir di Merauke.

Yakin, H. (2013). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang. Public Policy and Management Review, 2(2), 91–100. Google Scholar
Published
2021-06-19