Syntax
Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 5, Mei 2021
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) �HANDYCRAFT� LIMBAH KAYU JATI SEBAGAI PRODUK UNGGULAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Marantika Fibrianti Sumadi dan Ananta Prathama
Universitas
Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur,
Indonesia
Email: [email protected] dan [email protected]
Abstract
The achievement of national development
standards can be seen from education, health and welfare. An indication of the achivment of national development is through economic
development. Economic development is the responsibility of the central
government, local government and the people who use resources to meet community
needs. One of them is from the MSMe sector,in developing MSMSe this is the authority of the central government and
local governments in regulating regional autonomy. So that the role of local
governments in the development of MSMEs is an important factor. The purpose of this study is to find out, the role of local
government in development SMEs handycraft teak wood waste as the superior
product of Bojonegoro. This research focuses on the application of the role
government in developing effective and optimal SMEs proposed by Gede Diva. The
research method used is descriptive qualitative method. Data collection
techniques using interview and observation techniques to obtain qualitative
data, as well as documentation techniques used to obtain valid images in the
field. The results showed that the role of the
government in the development of SMEs using the theory of Gede
Diva was quite a role. Evidenced by the three focus, the role of the government
as a facilitator, regulator, and katalisator that has
been play a role in development of wood waste handycraft
SMEs as a superior product of Bojonegoro.
Keywords: the role of government; MSMEs
Abstrak
Pencapaian standar pembangunan nasional dapat dilihat dari pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan.
Indikasi achivment pembangunan nasional adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang menggunakan sumber daya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya dari sektor UMKM, dalam mengembangkan UMKM ini merupakan kewenangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur otonomi daerah. Sehingga peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM menjadi faktor penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui,
peran pemerintah daerah dalam pengembangan
UKM kerajinan limbah kayu jati sebagai
produk unggulan Bojonegoro. Penelitian ini berfokus pada penerapan peran pemerintah dalam mengembangkan UKM yang efektif
dan optimal yang diusulkan oleh Gede
Diva. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan
data menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data kualitatif, serta teknik dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan gambar yang valid di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan UKM menggunakan teori Gede Diva cukup berperan. Dibuktikan dengan tiga fokus
tersebut, peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator
yang selama ini berperan dalam pengembangan UKM kerajinan limbah kayu sebagai
produk unggulan Bojonegoro.
Kata Kunci: peran pemerintah; UMKM
Pendahuluan
Pembangunan
nasional yang merupakan bentuk tercapainya standar kualitas hidup bagi
masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (Ali, 2009). Pembangunan nasional salah satunya
dengan dilakukannya pembangunan dari segi perekonomian yang bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat. Indikasi tercapainya suatu pembangunan ekonomi yaitu
dari peningkatan segi perekonomian, kesempatan kerja yang luas, minimnya
tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi ini menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah serta masyarakat yang mengelola dari sumber daya yang
ada untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yaitu produk-produk yang sudah
dihasilkan. Untuk itu dari
sector UMKM, merupakan kegiatan
wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki baik
satu orang maupun kelompok sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam pengembangan UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah daerah juga memiliki peran dan wewenang yang besar dalam mengatur
otonomi daerah.
Pemerintah daerah yang melakukan pengembangan terhadap UMKM dalam� meningkatkannya
pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu salah satunya pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro. Dengan banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro sehinga harus adanya
pengembangan dan bimbingan dari pemerintah daerah. Salah satu
UMKM yang unggul yaitu kerajinan dari kayu jati, karena� Kabupaten Bojonegoro memiliki hutan jati dengan
luas area mencapai 93.833,36 Ha
(Badan Pusat Statistika, n.d.). Hal tersebut merupakan sumber daya yang menjadi salah satu potensi unggulan kabupaten Bojonegoro adalah kayu jati
(Agro Bisnis, 2019).
Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Bojonegoro sebagai sumber usaha dengan berbahan
dasar kayu jati.
Adapun daerah-daerah yang terkenal sebagai indutri kayu jati
diantaranya mebel atau furniture jati yaitu Desa Sukorejo
dan Temayang yang diklaim beda dengan yang lain sebab furniture Bojonegoro berbahan kayu jati
yang sudah tua jadi menghasilakn furniture kuat dan ukiran indah yang memberikan corak khas. Sedangkan
perajin akar jati atau gembol
dari Desa Meduri kecamatan Margomulyo. Selain itu limbah kayu
jati dimanfaatkan oleh warga desa Desa
Batokan Kecamatan Kasiman, Bojonegoro yaitu handycraft dari bubut kayu jati
asli dari Bojonegoro (Agro Bisnis, 2019).
Pada penelitian ini akan memfokuskan
di salah satu UMKM yaitu Handycraft kayu jati di Kecamatan
Kasiman karena kerajinan tangan berbahan dasar limbah-limbah potongan kayu jati sehingga
diolah menjadi berbagai jenis produk seperti hiasan dinding, jam dinding, tempat tisu, tempat gelas,
vas bunga,toples kayu, miniature dan lain-lain. Dengan
mengandalkan limbah potongan kayu jati
dapat dijadikan suatu produk kerajinan
tangan yang mempuyai nilai jual yang tinggi. Hasil potongan limbah kayu jati
yang diperoleh dari pabrik atau tempat
pembuatan furniture mebel
yang sebelumnya berupa kayu jati gelondongan
dan limbahnya yang sudah tidak terpakai digunakan sebagai kerajinan tangan atau handycraft.
Tabel 1
Data jumlah Usaha Industri Kerajinan Rumah Tangga
Desa/Kelurahan |
Tempe |
Tahu |
Roti |
Anyaman |
Mebel |
Penggiling Padi |
Kerajinan Kayu |
Batokan |
3 |
2 |
4 |
0 |
4 |
0 |
174 |
Betet |
1 |
1 |
4 |
0 |
6 |
1 |
46 |
Tembeling |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
4 |
10 |
Sidomukti |
1 |
0 |
4 |
1 |
0 |
3 |
0 |
Besah |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
18 |
Sambeng |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
2 |
12 |
Ngaglik |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Kasiman |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
6 |
Sekaran |
2 |
1 |
0 |
2 |
4 |
1 |
0 |
Tambakmerak |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
Jumlah |
16 |
10 |
15 |
3 |
26 |
17 |
270 |
�di Kecamatan Kasiman Tahun 2019
Sumber: bojonegorokab.bps.go.id
Dari
data tabel 1 menunjukan bahwa masyarakat di Desa Batokan Kecamatan
Kasiman mampu memanfaatkan limbah kayu jati dengan inovasi dan ciri chas� sehingga menjadi kerajinan tangan dengan
memiliki nilai jual yang tinggi bahkan mampu menembus ekspor ke luar negeri.
Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro mendapat kabar baik karena salah satu UMKM handycraft kayu jati dari Kecamatan
Kasiman mendapat penghargaan juara 1 dalam lomba Perkoperasian
dan UMKM berprestasi yang di adakan
oleh Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur.
Gambar 1
Pemberian Penghargaan
Sumber: Diskopukm.jatimprov.go.id
Gambar diatas adalah Pemberian penghargaan Gubernur Jawa Timur kepada juara 1 UMKM berprestasi kategori Handycraft di Tingkat Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa adanya peran
pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam perannya sebagai wadah yang memberikan naungan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Produk handycraft berbahan dasar
dari limbah kayu jati dan serat
alam juga mampu menembus pasar Asia dan Eropa,
dan dengan ini mampu memperkerjakan tenaga kerja yang direkrut dari warga
sekitar dengan melalui serangkaian pelatihan. Semua capaian itu tidak
terlepas dari peran pemerintah daerah.
Sehingga
dengan usaha kerajinan limbah kayu jati di Kecamatan Kasiman ini dapat menyerap
tenaga kerja masyarakat sekitar untuk menambah pendapatan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan positif UMKM di
Bojonegoro, beberapa faktor yang mempengaruhi�
para pelaku UMKM juga semakin kompleks. Adapun peran pemerintah daerah
Kabupaten Bojonegoro khususnya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,
bertanggung jawab menjalankan suatu�
kebijakan pemerintah daerah dalam program kerja untuk pengembangan UMKM.
Seperti
dijelaskan oleh teori Gede Diva dalam pengembangan UMKM yang
optimal dan efektif maka pemerintah memiliki peran yaitu sebagai fasilitator,
regulator dan katalisator. Oleh karena itu peran dari� pemerintah�
Kabupaten Bojonegoro selalu berupaya memberikan pelayanan atau pembinaan
kepada UMKM Handycraft kayu jati di Kecamatan Kasiman yaitu dengan memberikan
perlindungan, pembinaan atau sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM,
fasilitasi pengembangan usaha seperti halnya memberikan modal ataupun alat
produksi, perluasan pemasaran, memberikan sosialisasi tentang sistem penyaluran
kredit kur dengan suku bunga rendah, hal ini bertujuan supaya siap dan mampu
dalam bersaing dengan produk lain. Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar
dapat menciptakan suatu inovasi dalam kualitas produk, serta dilakukannya
promosi. Sehingga pengembangan UMKM Handycraft
kayu jati di Kabupaten Bojonegoro semakin berkembang pesat.
Penelitian terdahulu yaitu sudah dilakukan oleh pihak sebelumnya yang sudah pernah melakukan
penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui relevansi, kesamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan. Penelitian pertama adalah penelitian dari (Putra, 2016) yang berjudul Peran Pemerintah
Daerah Dan Partisipasi Pelaku
Usaha Dalam Pengembangan
UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui peran dari pemerintah dan partisipasi dari pelaku usaha dalam
pengembangan Usaha Mikro
Kecil Menengah manik-manik kaca di Kabupaten Jombang.
Hasil dari penelitian ini yaitu, peranan dari pemerintah dalam upaya mengembangkan
UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang yaitu sebagai fasilitator
meliputi pelatihan manajemen usaha dan proses produksi, bantuan sarana dan prasarana dan alat produksi. Peran pemerintah sebagai katalisator, meliputi penetapan manik-manik kaca sebagai produk
unggulan kabupaten Jombang, promosi, bantuan pengurus HAKI, penyediaan modal bergulir. Sedangkan partisipasi pelaku usaha, dalam
penelitian ini bahwa diwujudkan dari hadir dalam
acara temu usaha, memberikan gagasan, mengikuti pameran, mengadakan kegiatan pelatihan, meningkatnya omzet ketika mengikuti
pameran, usaha yang rapi pasca pelatihan
manajemen usaha.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian
deskriptif melalui pendekatan kualitatif (Moleong, 2017). Metode
deskriptif kualitatif bertujuan untuk meringkas, menggambarkan, situasi atau
kondisi dari suatu keadaan dimasyarakat. Fokus penelitian ini yaitu peran
pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati sebagai
produk unggulan Kabupaten Bojonegoro. Dasar teori yang digunakan yaitu teori
menurut Gede Diva yang mengemukakan 3 peran
pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal meliputi peran
pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator (Prof Sugiyono, 2015).
Sumber data penelitian ini yaitu meliputi buku,
dokumen, berita, informan, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian ini data
diperoleh melalui observasi dan informan, meliputi dari data sekunder dan
primer. Teknik dari pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara,
pengamatan serta dokumentasi. Hal ini merupakan langkah utama untuk mendapatkan
suatu data (P. D. Sugiyono, 2012). Teknik
analisis data menggunakan dari Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dengan melalui tahap kondensasi
data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.
Hasil dan Pembahasan
Pada bagian ini akan menguraikan
hasil dari penelitian yang data-datanya berasal dari lapangan
sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti sudah menetapkan menggunakan metode penelitian melalui tahap observasi,
wawancara dan juga dokumentasi
sehingga pada saat wawanacara sumber data yang diperoleh bersumber dari key person dan informan.
Hasil penelitian membahas sesuai dengan fokusnya
dan rumusan masalah penelitian yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM Handycraft Limbah Kayu Jati sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. Berikut uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan landasan teori, berurutan dengan masing-masing fokus dan sasaran kajian maka selanjutnya terdapat 3 fokus dalam penelitian ini dengan melihat
peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yaitu meliputi :
A. Peran Pemerintah
Daerah sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator,
pemerintah daerah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM hal ini guna
untuk mendorong pengembangan dan kemajuan UMKM. Dalam penjelasan UU No 20 tahun 2008 pasal 1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha,dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas,bimbingan, pendampingan,
dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peranan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten atau kota sebagai
fasilitator sangat penting dalam pengembangan
UMKM. Fasilitasi sendiri terdapat tiga indikator
yaitu:
1.
Sarana dan Prasarana
Menurut (Moenir, 1992)
mengatakan sarana merupakan seperangkat peralatan atau perlengkapan kerja yang bisa dipergunakan saat proses pekerjaan. Sedangkan prasarana menurut KBBI yaitu sesuatu yang sebagai penunjang utama dari terselenggaranya proses kegiatan atau pekerjaan
(Indonesia, 2002).
Dalam hal ini, untuk memberikan
fasilitas dalam kegiatan pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati
sebagai produk unggulan Kabupaten Bojonegoro pemerintah daerah sudah memfasilitasi
sarana dan prasarana. Fasilitas sarana prasarana dalam hal ini pemerintah
Kabupaten Bojonegoro pertama, sudah memfasilitasi dari sarana dan prasarana tempat pameran produk.
Gambar 2 Gedung Dekranasda
Sumber: Dokumentasi peneliti 2020
Fasilitas yang diberikan untuk
mewadahi produk-produk UMKM
yang ada di Bojonegoro khususnya Handycraft limbah kayu jati ini
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendirikan gedung Galeri Dekranasda
Bojonegoro yaitu pusat produk unggulan
dan oleh-oleh Kabupaten Bojonegoro
sebagai ajang pamer produk-produk unggulan daerah yang dapat meningkatkan pemasaran.� Kedua, tempat untuk pelatihan
baik itu di aula dinas terkait ataupun
kantor kecamatan yang menjadi pelaksanaan kegiatan pelatihan perajin handycraft kayu jati di Kasiman.
Gambar 2 Tempat Pelatihan
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2020
Gambar 3
Kegiatan pelatihan
2. Pelatihan SDM
Menurut (Hamalik, 2000)
Pelatihan adalah suatu proses serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian
bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga
professional kepelatihan dalam
satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam
bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan
efektivitas dan produktivitas
dalam suatu organisasi. Pemberian pelatihan SDM kepada UMKM handycraft limbah kayu jati di Kecamatan
Kasiman selalu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan dinas
terkait. Hal ini dibuktikan bahwa adanya agenda tahunan yaitu dua kali dalam setahun dan kegiatan berlangsung tiga sampai satu
minggu. Peserta pelatihan dihadiri khususnya untuk para pelaku UMKM handycraft limbah kayu jati
yang ada di Kasiman.
Gambar 4
Kegiatan Pelatihan Finishing Souvenir (Handycraft)
Limbah Kayu Jati di Kecamatan Kasiman
Sumber: Dinas
Perindustrian Bojonegoro
Pelatihan yang sudah diberikan yaitu mengenai
Finishing produk kerajinan kayu jati dan pelatihan pemanfaatan limbah kayu jati
baik itu dari pengecatan, bentuk ukir-ukiran dan model atau bentuk produk.
Dengan mendatangkan tenaga ahli baik itu dari pihak internal Dinas
Perindustrian Kabupaten Bojonegoro ataupaun dari Romansa Furniture Ngawi selaku
pelaku usaha� industry kayu. Sehingga adanya
kerjasama antara pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait dengan pihak luar
yang mendukung dari kegiatan pelatihan.
Gambar 5
Hasil Pelatihan Model Finishing Handycraft Limbah Kayu Jati
Sumber: Dokumentasi Dinas Perindustrian Bojonegoro
3. Promosi atau Pemasaran
Fasilitas
promosi atau pemasaran merupakan upaya pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam
pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati di Kecamatan Kasiman. Menurut
KBBI pemasaran yaitu cara, proses, kegiatan dalam mempromosikan barang kepada
masyarakat luas. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku
usaha untuk mempromosikan suatu produk. Promosi yang sudah dilaksanakan dalam
memperkenalkan produk handycraft limbah kayu jati sebagai produk unggulan
Kabupaten Bojonegoro yaitu melalui online seperti media sosial seperti
instagram atau promosi melalui aplikasi BBI (Bangga Buatan Indonesia) dan
aplikasi DOLAN. Berikut produk-produk handycraft limbah kayu jati yang banyak diminati oleh
masyarakat yaitu sebagai berikut:
Gambar 6
Kegiatan Pameran �
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2020
Selanjutnya yaitu melalui kegiatan pameran baik
tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Dengan ikut sertanya kegiatan
pameran baik lokal ataupun nasional akan memberikan wawasan atau informasi bagi
perajin ataupun pemerintah daerah sendiri untuk mengembangkan produk UMKM nya
dari berbagai kalangan yang dapat meningkakan produktivitas serta ide-ide
kreatif perajin dalam membuat desain-desain baru yang diminati oleh pasar.
Selain itu juga adanya bentuk dukungan promosi dari pemerintah daerah melalui
penitipan produk UMKM ke Galeri Dekranasda Bojonegoro dan Mall Pelayanan
Publik. Sehingga
dari adanya fasilitas promosi ini dapat meningkatkan penjualan dari perajin
handycraft limbah kayu jati.
Berdasarkan respon pelaku UMKM handycraft limbah
kayu jati di Kecamatan Kasiman dan fasilitas baik sarana prasarana, pelatihan
SDM dan fasilitas promosi atau pemasaran menurut hasil dari wawancara dan
dilakukannya observasi oleh peneliti di lokasi penelitian, fokus pertama
mengenai peran pemerintah sebagai Fasilitator bisa dikatakan sudah berperan. Hal ini merupakan bentuk
dari peran pemerintah dalam memfasilitasi dan� memotivasi� pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan mampu bersaing.
B.
Peran Pemerintah Daerah sebagai
Regulator
Peran
pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah mempersiapkan arah sebagai
penyeimbang penyelenggaraan pembangunan dengan membuat suatu peraturan atau
kebijakan bertujuan untuk meningkatkan�
efektivitas serta tertib
dalam administrasi pembangunan. Dalam penelitian ini, fungsi regulator dalam
menentukan peraturan dan kebijakan guna mendukung jalannya proses pengembangan
dan pemberdayaan UMKM.
Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya sebagai
regulator khususnya Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan
Usaha Mikro yaitu yang Pertama, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
57 Tahun 2020, yang berisi tentang penjelasan tugas, fungsi dan tata kinerja Dinas Perindustrian
Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal
ini telah diimplementasikan pembinaan serta pengembangan UMKM handycraft� berupa pemberian (a) sarana dan prasarana
seperti tempat pelatihan, (b) memberikan pelatihan SDM, dalam memfinishing
produk (c) fasilitas promosi melalui kegiatan pameran atau study banding.
Kedua,
berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 yang berisi
mengenai tupoksi serta tata kerja dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini dinas terkait sebagai pemerintah
daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan, penyelenggaraan
pembinaan dan� mengoordinasikan kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan UMKM salah satunya handycraft limbah kayu jati di
Kecamatan Kasiman. Dalam bidang promosi
atau pemasaran pada pasal 10 ayat 2 yaitu menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan misi dagang bagi
produk unggulan melalui pameran lokal, nasional dan internasional. Hal ini sudah diimplementasikan melalui kegiatan promosi produk baik itu melalui
pameran kabupaten, provinsi dan nasional atau dengan system online melalui sosial media dan juga aplikasi-aplikasi seperti BBI dan
DOLAN.
Ketiga, Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
No. 23 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023. Keempat, Peratutan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Bojonegoro Tahun 2020. Dilihat dari peraturan
atau kebijakan sudah direncanakan dan diimplementasikan yang menjadi pedoman dalam menjalankan
kegiatan atau program kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati
sebagai produk unggulan Kabupaten Bojonegoro dalam hal peran pemerintah
sebagai regulator sudah berperan. Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai regulator adapun pembagian wewenang suatu kebijakan baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam mengatur masyarakat dan daerahnya.
C.
Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator
Katalisator
menurut KBBI merupakan seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya
perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Peran
pemerintah sebagai Katalisator yakni pemerintah dalam hal ini berada diposisi
sebagai aktor yang mempercepat pengembangan suatu daerah . Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah daerah
sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM adalah mempercepat proses atau
upaya untuk melaksanakan kegiatan mendukung pengembangan UMKM baik itu
meningkatkan mutu produk ataupun meningkatkan dari segi permodalan dan dana anggaran untuk pelaksanaan setiap kegiatan pengembangan UMKM.
1. Permodalan
Modal merupakan hal
yang sangat penting dalam suatu usaha,
dengan tidak adanya modal usaha tidak akan bergerak
dan berkembang. Permodalan ini dibutuhkan dari usaha kecil
sampai dengan usaha yang sudah skala besar. Dalam
permodalan UMKM handycraft limbah kayu jati
ini, pemerintah daerah pernah memiliki
program bantuan tunai kepada pelaku UMKM akan tetapi tidak
berjalan sampai saat ini hal
ini dikarenakan dari beberapa factor sehingga program bantuan tidak bisa dilanjutkan.
Sehingga para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal ini pihak pemerintah
hanya menjembatani untuk melakukan pinjaman ke bank daerah atau BUMD.
2.
Tekonologi
Teknologi
adalah sarana sebagai penyedia barang yang dibutuhkan bagi manusia. Digunakanya
teknologi ini berawal dari proses berubahnya SDA menjadi suatu alat sederhana.
Sebagai alat, teknologi dipergunakan dalam memproduksi atau membuat suatu
barang seperti halnya mesin. Dalam hal ini peran pemerintah daerah dalam
pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati dengan diberikannya alat atau
teknologi untuk mempercepat proses produksi yang dapat meningkatkan mutu
kualitas produk dan meningkatkanya produktivitas. Akan tetapi program bantuan
alat produksi ini juga pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun
kementrian yang akhirnya tidak berjalan sampai sekarang karena penggunaan
seperti alat bubut, gerinda, resin tidak digunakan dengan bijak.
3.
Anggaran Dana
Berdasarkan
UU No.20 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk
mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Setiap bentuk kegiatan atau fasilitas
dan program kerja memerlukan
adanya pembiayaan. Dari hasil penelitian bentuk dana ini sudah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui APBD untuk seluruh kegiatan
pengembangan UMKM dari pengadaan kegiatan pelatihan, penyewaan narasumber, uang saku peserta, konsumsi, perlengkapan kegiatan pelatihan bahkan juga untuk kegiatan anggaran kegiatan pameran. Menurut hasil wawancara dan observasi peran pemerintah sebagai katalisator sudah cukup berperan, hal ini dibuktikan
dari bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari beberapa indikator
meskipun ada yang sudah tidak berjalan.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian
tentang pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati sebagai
produk unggulan Kabupaten Bojonegoro, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa terdapat peran pemerintah yaitu pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.
Pertama, Peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai fasilitator melalui berbagai kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas sarana dan prasarana baik itu tempat
pelatihan, tempat pameran perajin handycraft kayu jati dan gedung pameran yaitu Galeri
Dekranasda Bojonegoro sebagai pusat promosi
produk-produk unggulan UMKM
salah satunya handycraft limbah kayu jati
selain itu juga ada di Mall Pelayanan Publik Bojonegoro. Fasilitas pelatihan sumber daya manusia
tentang pelatihan finishing
produk baik itu model, motif ukiran ataupun finishing pengecatan produk dan desain produk yang dapat meningkatkan mutu hasil produksi serta kreativitas perajin dalam membuat
desain-desain baru yang lebih diminati pasar. Dan fasilitas promosi atau pemasaran dengan melakukan promosi produk melalui system online seperti
media sosial instagram akun @galeribojonegoro dan melalui
aplikasi misalnya BBI atau DOLAN. Tidak hanya itu sarana
fasilitas promosi juga dilakukan dengan kegiatan pameran baik itu tingkat
Kabupaten, Provinsi, Nasional
ataupun juga promosi melalui Galeri Dekranasda dan Mall Pelayanan Publik. Sehingga pemerintah daerah sebagai fasilitator sudah berperan dalam pengembangan UMKM dan meningkatkan produktivitas, kreativitas dan penjualan produk.
Kedua, Peran Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro sebagai regulator yaitu merencanakan, melaksanakan dan evaluasi suatu kebijakan atau peraturan. Melalui tugas pokok, fungsi
yang sudah ada dalam peraturan Bupati serta peraturan
tentang pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten Bojonegoro melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program kerja yaitu kegiatan pengembangan UMKM handycraft limbah kayu jati sebagai
produk unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai regulator sudah berperan sesuai dengan kebijakan
yang ada.
Dan Ketiga, peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai katalisator yaitu dari melalui pemberian
bantuan permodalan yang sudah tidak berjalan
melainkan pemerintah masih menjembatani para pelaku UMKM dalam mencari modal ke bank daerah atau BUMD, pemberian bantuan teknologi juga sudah tidak ada, dan pengguanaan anggaran dana dari APBD yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM sehingga peran pemerintah daerah sebagai regulator sudah cukup berperan.
Agro Bisnis. (2019). Bojonegoro Pusat Kerajinan Kayu
Jati Jawa Timur.
Ali, Mohammad. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju
bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo. Google Scholar
Badan Pusat Statistika. (2011). Luas Hutan Jati Kabupaten Bojonegoro.
Hamalik, Oemar. (2000). Pengembangan SDM: Manajemen Pelatihan
Ketenagakerjaan. Pendekatan Terpadu, Cetakan, 1. Google Scholar
Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus besar bahasa
Indonesia. Google Scholar
Moenir, H. A. S. (1992). Manajemen Pelayanan Indonesia. Jakarta: Bumi
Aksara. Google Scholar
Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung:
PT Remaja Rosdakarya. Google Scholar
Putra, Taranggana Gani. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi
Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. Kebijakan
Dan Manajemen Publik, 3(April), 1�10. Google Scholar
Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan
R&D (Vol. 8). Alfabeta. Bandung.
Sugiyono, Prof. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung:
Alfabeta, 28. Google Scholar
Copyright
holder: Marantika Fibrianti
Sumadi dan Ananta Prathama (2021) |
First
publication right: Journal Syntax Literate |
This article
is licensed under: |