Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia - ISSN : 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 2, No 3 Maret 2017

ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI

PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Andi Lala

Akamigas Balongan Indramayu

Email : [email protected]

Abstrak

Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan

jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan

agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain di dalam Pancasila,

kebebasan dalam hal beragama juga dijamin dalam Undang Undang Dasar

1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan

bahwa tiap warga negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau

menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama

telah terjamin dalam Pancasila dan UUD

1945, namun kenyataannya

permasalahan-permasalahan di masyarakat yang bertalian dengan agama

masih terjadi, seperti halnya penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu

kelompok hingga masalah yang bertalian dengan tempat ibadah suatu agama.

Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah

memberikan payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang

bertalian dengan agama yang termaktub dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang mengenai pidana penistaan

agama.

Kata Kunci: Penistaan Agama

Pendahuluan

Agama ialah satu dari sekian unsur terpenting dalam masyarakat karena

agama merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Sehingga kebebasan bagi masyarakat untuk beragama harus dihargai, dijamin dan

dilindungi. Kebebasan dalam hal beragama harus dipahami dengan pengertian yang

luas seperti kebebasan untuk membangun tempat ibadah dan berkumpul, melakukan

ibadah sesuai ajaran agamanya, melakukan dakwah

(publikasi) hingga komunikasi

dalam umat beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu permasalahan.

Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama

Kebebasan dalam bergama sejatinya sudah diatur dalam UUD 1945 amandemen

kedua pasal 28E ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa tiap warga negara diberikan

kebebasan untuk: memeluk, meyakini, dan/atau menjalankan agamanya, memilih

kewarganegaraan dan tempat tinggal, memilih pendidikan serta pengajaran.

Sehingga dapat kita pahami bahwa memeluk agama atau mayakini suatu

kepercayaan di Indonesia serta menjalankan aktivitas keagamannya merupakan hak

bagi seluruh warga negara. Hak yang dimiliki tersebut tidak dapat diintervensi dan

diintimidasi oleh siapapun karena tindakan melakukan intervensi atau intimidasi

dapat tergolong dalam jenis pelanggaran hukum. Kebebasan beragama yang diatur

dalam undang-undang bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, meniadakan

tindakan diskriminasi atas nama agama, dan menciptakan rasa nyaman dan aman

dalam menjalankan setiap kegiatan keagamaan.

Akan tetapi hal tersebut dapat terwujud apabila setiap individu dapat

menunjukan rasa saling pengertian, bersahabat dengan semua orang, menjaga

perdamaian dan persaudaraan yang universal serta menghargai tiap perbedaan.

Sehingga setiap warga negara benar-benar memahami bahwa segala macam bentuk

perbedaan termasuk dalam aspek keagamaan yang sebenarnya dapat diterapkan

sebagai media guna menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebebasan beragama

dengan menerapkan aturan-aturan tertentu

(payung hukum) mengingat bahwa

Indonesia merupakan bangsa plural yang mempunyai keberagaman dalam banyak

aspek, termasuk salah satunya dalam aspek agama. Tanpa adanya aturan yang jelas,

keberagaman ini tentunya akan berpeluang menimbulkan banyak permasalahan

dalam kehidupan bernegara.

Sehingga selain memberikan kebebasan, pemerintah juga memberikan

aturan-aturan terhadap kebebasan tersebut sebagaimana yang termaktud pada Pasal

28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 amandemen kedua. Dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD

1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai kewajiban untuk saling

menghormati dan/atau menghargai HAM satu sama lain serta wajib untuk mentaati

tata aturan yang telah disahkan oleh undang-undang mengenai pembatasan terhadap

hak asasi tersebut.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas hak yang dimiliki

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Andi Lala

orang lain. Segala macam bentuk ketidakpatuhan yang diperbuat akan dikenakan

sanksi

(pidana) sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Meskipun

kebebasan beragama dan batasan-batasannya sudah diatur, akan tetapi dalan

praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik secara individu

ataupun kelompok terhadap individu ataupun kelompok lainnya, seperti melakukan

intervensi, intimidasi ataupun menghina kepercayan suatu kelompok yang biasa

disebut dengan penistaan agama.

Perdebatan mengenai penistaan agama senantiasa terjadi terlebih saat

menentukan perbuatan dan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke jenis penistaan

agama serta vonis yang akan dikenakan bagi pelaku penistaan agama tersebut. Hal

seperti ini bisa dilihat dari beberapa kasus di nusatara yang masuk dalam kategori

penistaan agama, seperti: Kasus Arswendo Atmowiloto yang terjadi pada tahun

1990an.

Arswendo divonis

(empat) tahun penjara karena dianggap melakukan

penistaan tehadap agama Islam. Hal tersebut terjadi ketika Arswendo melakukan

polling tentang tokoh idola yang dimuat dalam Tabloid Monitor dengan hasil

pollingnya menempatkan Presiden Soeharto yang pada masa itu menjadi Presiden RI

berada di urutan pertama sedangkan Nabi Muhammad SAW yang merupakan

panutan seluruh orang islam berada di urutan ke-11. Hal tersebut tentunya

menimbulkan gejolak dalam masyarakat, padahal apa yang diperbuat oleh Arswendo

sekedar menyampaikan hasil polling, bukan secara sengaja melakukan sebuah

penistaan. Daripada itu, Pasal

156 KUHP dijadikan dasar dalam Penetapan vonis

tersebut.

Syamsuriati atau yang dikenal Lia Eden divonis

2,5 tahun penjara setelah

menyatakan dirinya sebagai nabi. Lia Eden kemudian dikenakan Pasal 156a, subsider

pasal 156 KUHP. (Kompas, 2 Juni 2009) . kemudian pada tanggal 25 Mei 2016,

Ahmad Musadeq ditahan oleh polisi karena dianggap telah melakukan penistaan

agama. Ahmad Musadeq ialah pendiri Gafatar, salah satu organisasi yang dianggap

memiliki ajaran yang menyesatkan. Selain itu Gafatar merupakan metamofosis dari

Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah merupakan konsep ideologi

yang sempat dilarang kejaksanaan agung di tahun 2007 lalu. Pasal 156a kemudian

dijadikan dasar dalam penangkapan sekaligus penahanan terhadap Imam Musadeq

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama

yang pada ahirnya imam Musadeq divonis 4 tahun penjara.

Selanjutnya pada tanggal

15 November

2016, Basuki Tjahaja Purnama

(Gubernur DKI Jakarta) dijadikan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan

penistaan agama. Hal ini berkaitan dengan pernyataanya ketika melakukan

kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Basuki Tjahaja

Purnama dianggap menistakan agama Islam setelah mengeluarkan pernyataan yang

memiliki kaitan dengan isi salah satu ayat di dalam Al Quran

(kitab suci agama

Islam). Atas ungkapannya tersebut, Basuki Tjahaja Purnama kemudian dijadikan

tersangka dengan merujuk pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Kompas, 16

Februari 2017).

Penerapan pasal 156a KUHP ini memang perlu penafsiran. Oleh karena hal ini,

hakim harus bijak apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai

pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, sehingga keputusan-keputusan yang

ditetapkan dapat mewakili kepentingan bersama bukan keputusan yang dapat

menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan disini ialah metode penelitian hukum

normative. Yaitu dengan cara mengkaji dan/atau menganalisis berbagai macam

sumber hukum

(library research). Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji

mengungkapkan bahwa hukum normatif mencakup: (1) penelitian tentang asas-asas

hukum; (2) penelitian atas sistematik hukum; (3) penelitian akan taraf sinkronisasi

vertikal dan horizontal;

(4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Data yang

peneliti gunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari

UUD 1945, KUHP pasal 156, pasal 156a dan pasal 157 serta Undang-Undang

Nomor 1/Pnps/1965. Sedangkan untuk sumber data sekunder, diperoleh dari berbagai

buku tentang hukum pidana, kamus hukum, jurnal tentang hukum dan dokumen-

dokumen resmi lain yang berkaitan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis

secara kualitatif.

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Andi Lala

Pembahasan

Hakekat Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan gabungan dari kata penistaan dan agama. Agama

menurut Koentjaraningrat diartikan sebagai sebuah sistem yang tersusun atas empat

unsur, yaitu: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat atau

kesatuan sosial

(Koentjaraningrat.

1985). Semua unsur-unsur tersebut saling

berkaitan dan terintegrasi secara utuh. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

menyebutkan bahwa agama ialah suatu sistem dan prinsip kepercayaan atas adanya

Tuhan atau Dewa (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002). Sedangkan kata penistaan

menurut KBBI mempunyai kata dasar nista yang bermakna hina, cela atau rendah

sehingga penistaan dapat diartikan penghinaan, pelecehan dan merendahkan. Dari

rangkaian penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa penistaan agama

merupakan suatu upaya untuk merendahkan, melecehkan, atau merendahkan sesuatu

yang diyakini sebagai prinsip kepercayaan seseorang baik dalam wujud ucapan atau

perbuatan.

Pengertian penistaan agama dalam KUHP tidak dipaparkan dengan jelas,

namun dalam buku yang lain dijelaskan bahwa makna dari penistaan agama adalah

penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan orang lain atau suatu

golongan baik lisan ataupun tulisan dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat

luas

(J.C.T. Simorangkir,

1995). Barda Nawawi Arief (dalam Barda Nawawi Arief,

2010)

menjelaskan bahwa kegiatan pidana yang berkaitan dengan agama dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Tindak pidana menurut agama, yaitu mencakup semua yang dilarang menurut

agama, kendati hukum negara tidak menggolongkan tindakan tersebut sebagai

perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini pada umumya dijelaskan dalam kitab suci

agamanya. Seperti membunuh, berzinah, atau mencuri.

2. Tindak pidana terhadap agama, yaitu mencakup perbuatan dan/atau ucapan yang

bersinggungan atau bertujuan untuk merendahkan Keagungan dan kemuliaan

Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, aktivitas keagamaan, Institusi Agama,

Kitab Suci, tempat ibadah dan sebagainya.

3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama, yaitu

mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama

rasa nyaman terhadap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas

keagamaannya.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam uraian sebelumnya bahwa untuk

terciptanya rasa nyaman dan ketertiban dalam masyarakat, maka diperlukan payung

hukum guna menjamin dan/atau melindungi setiap individu atau kelompok atas hak

asasinya. Termasuk hak memperoleh rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan

keagamaan (ibadah) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Hal

ini tentunya selain dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat juga dapat

menciptakan ketenangan dan sikap khusyuk dalam beribadah.

Dalam KUHP, tindak pidana agama pada awalnya hanyalah mencakup pada

poin tindak pidana yang memiliki kaitan dengan agama atau terhadap kehidupan

beragama

(kriteria poin

3). Namun ditambahkan Pasal

156a ke dalam KUHP

berdasarkan Pasal

4 Undang-Undang Nomor

1/Pnps/1965, barulah pengertian

tentang tindak pidana atas agama (poin ke-2) juga tercantum dalam KUHP.

Selain pasal

156a KUHP di atas, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1/Pnps/1965 juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana

yang berhubungan agama, tetapi tidak diintegrasikan dalam KUHP. Inti dari pasal 1

sendiri ialah tiap individu dilarang dengan sengaja di muka umum membeberkan,

menganjurkan dan/atau mengusahakan dukungan umum guna melakukan penafsiran

akan sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan

yang punya kemiripan dengan kegiatan-kegiatan ada pada agama itu, penafsiran dan

kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itudijelaskan

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Jika dipahami secara mendalam, pasal 1 di atas secara jelas melarang individu

atau kelompok untuk melakukan penafsiran-penafsiran tambahan ajaran dari suatu

agama termasuk di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai dari

kegiatan dari sebuah agama yang sudah ada. Namun aturan ini baru dapat dipidana,

apabila telah mendapat perintah atau peringatan untuk menghentikan perbuatan

tersebut yang berdasar pada SKB

3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung dan

Menteri Dalam Negeri).

Hal tersebut mengacu pada pasal

3 Undang-Undang Nomor

1/Pnps/1965.

Adapun inti dari pasal

3 sendiri ialah; apabila, setelah dilakukan perbuatan oleh

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Andi Lala

Menteri Agama beserta Menteri/Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri atau oleh

Presiden Republik Indonesia menurut aturan yang terkandung dalam pasal 2 terhadap

orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka tetaP melanggar aturan dalam

pasal

1, maka orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang

bersangkutan akan dipidana dalam waktu selama-lamanya lima tahun.

Wirjono Prodjodikoro (dalam Wirjono Prodjodikoro 1982: 149) menerangkan

bahwa pelanggaran pidana tentang agama dibagi menjadi dua, yaitu: pelanggaran

dan/atau tindak pidana yang diarahkan pada suatu agama (againts) dan pelanggaran

dan/atau tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan suatu agama

(relating, concerning). Pada umumnya sebagian besar orang menyebutkan tindak

pidana agama adalah pada konotasi yang disebutkan pada poin 1 di atas, yaitu

perbuatan atau pernyataan yang dengan jelas dilakukan untuk menyerang suatu

agama. Ini ialah pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diartikan dalam pengertian

sempit. Sedangkan tindak pidana dalam pengertian luas mencakup tindak pidana

pada kedua poin tersebut. Tindak pidana dan/atau pelanggaran yang diarahkan pada

suatu agama (againts) dijelaskan dalam Pasal 156, dan 156a dan 157 KUHP.

Adapun inti dari pasal

156 KUHP ialah barang siapa di muka umum

menyatakan dan/atau mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian, atau

penghinaan terhadap suatu atau beberapa kelompok dan/atau golongan rakyat

Indonesia, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun

atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan

golongan atau kelompok pada pasal ini diartikan sebagai bagian dari rakyat

Indonesia yang memiliki perbedaan baik dari segi agama, tempat dan/atau negeri

asal, ras, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Dalam pasal tersebut dijelaskkan bahwa pelanggaran dan/atau tindak pidana

yang dimaksud semata-mata ditunjukan kepada individu ataupun kelompok yang

mempunyai keinginan untuk memusuhi atau menghina golongan tertentu, salah

satunya adalah agama. Sehingga pasal ini dapat dijadikan rujukan untuk menjerat

pelaku tindak pidana penistaan agama dalam pengertian umum tetapi tidak spesifik

karena dalam pasal tersebut agama disejajarkan dengan golongan-golongan lainnya

seperti ras, negeri asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan.

Sehingga pasal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan-

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama

permasalahan yang berkaitan dengan agama karena dalam pasal tersebut tidak

dijelaskan mengenai unsur-unsur penistaan agama secara spesifik. Baru setelah

disahkannya UU No

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau

Penodaan Agama, maka KUHP ditambahkan dengan Pasal 156a.

Adapun inti dari 165a ialah; dipidana dengan pidana penjara paling lama lima

tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengungkapkan perasaan atau

melakukan tindakan: Yang pada intinya mengandung sifat

permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap sebuah agama yang ada di Indonesia;

Dengan tujuan agar orang tidak menganut agama apapun memiliki dasar atau sendi

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal di atas dijelaskan unsur-unsur yang secara khusus mengatur

tentang penistaan agama, sehingga sampai saat ini pasal

156a selalu dijadikan

rujukan dalam menyelesaikan serta memutuskan perkara yang menyangkut tentang

penistaan agama. Ada 2 (dua) unsur penting dalam Pasal 156a KUHP di atas, yaitu

unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja. Unsur barang siapa merupakan

penjelasan mengenai subjek hukum yang dianggap cakap dan sanggup bertanggung

jawab terhadap segala perbuatanya sedangkan unsur dengan sengaja merupakan

penjelasan bahwa semua tindakan dan ucapan yang dimaksud tersebut dilakukan

dengan penuh kesadaran dan kesengajaan.

Jika dilihat dari materi yang termaktub pada pasal 156a di atas, maka pasal ini

memang menghendaki adanya bentuk penistaan agama secara langsung yaitu

menodai ajaran suatu agama dan sarana yang menunjang kegiatan keagamaan. Akan

tetapi, masih terdapat hal yang kurang jelas sehinggga berpotensi menimbulkan

perdebatan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan atau pernyataan tersebut

termasuk ke dalam bentuk penistaan agama atau tidak. Ketidak jelasan yang

dimaksud dapat dilihat dari penggunaan kalimat “di muka umum” dalam pasal 156a.

Penggunaan kalimat di muka umum sebenarnya dapat mengurangi esensi tersebut,

karena suatu penistaan agama tidak dapat dipidanankan selama tidak dilakukan di

muka umum dan jika perbuatan tersebut tidak ditujukan guna melakukan sebuah

penistaan.

Sehingga apa yang dimaksudkan dalam pasal ini kurang jelas, apakah yang

hendak dilindungi itu adalah ajaran agama atau orang yang beragama. Oemar Seno

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Andi Lala

Adji (dalam Oemar Seno Adji, 1981) menjelaskan bahwa dalam pasal 165a masih

terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah dalam pasal 165a masih sekedar

memberikan secara parsial oleh karena perbuatan pidana tersebut hanya ditunjukan

terhadap agama

(untuk tidak beragama) dan belum mencakup pernyataan perasaan

yang ditunjukan kepada nabi, kitab suci agama atau para pemuka agama.

Selain pasal 156 dan pasal 156a, pasal 157 juga dapat dijadikan sebagai dasar

untuk menjerat pelaku penistaan agama. Adapun inti dari pasal 157 ialah:

1. Barang siapa menyampaikan, menunjukan, atau menempelkan suatu tulisan atau

lukisan di muka umum, yang pada isinya mengandung pernyataan mengenai

perasaan permusuhan, kebencian dan/atau penghinaan atas golongan-golongan

rakyat Indonesia tertentu, dengan tujuan agar isinya diketahui atau lebih

diketahui oleh khalayak luas, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya

dua tahun enam bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima

ratus rupiah.

2. jika yang pihak bersalah melakukan tindak kejahatan tersebut pada saat

menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum melewati lima tahun

terhitung sejak pemidanaannya menjadi tetap karena tindak kejahatan demikian

beserta yang bersangkutan dapat dicekal dan/atau dilarang.

Dalam kehidupan sosial, sering kali seseorang terjebak pada suatu perbuatan

dan pernyataan yang dapat dikelompokkan sebagai suatu wujud penistaan agama,

meskipun orang yang bersangkutan tersebut sebenarnya tidak bertujuan untuk

melakukan sebuah penistaan atau pernyataan permusuhan sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam pasal di atas. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi

seluruh masyarakat Indonesia, terlebih, terlebih bagi yang berada pada lingkungan

yang berbeda agama dan kepercayaan. Untuk itu agar dapat terhindar dari semua

bentuk tindak pidana penistaan agama, tentunya kita harus mempunyai pengetahuan

yang baik mengenai bentuk atau ruang lingkup tindak pidana terhadap agama

tersebut.

Berikut adalah inti bentuk serta ruang lingkup perbuatan pidana atas

penodaan agama yang dipaparkan pada konsep RUU KUHP Tahun 2005 yang diatur

secara tersendiri dalam Bab VII mengenai Tindak Pidana Terhadap Agama dan

Kehidupan Beragama: Penghinaan terhadap suatu agama, yang dirinci menjadi:

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama

mengungkapkan perasaan dan/atau melakukan tindakan yang mengandung unsur

penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

(Ps.

341); menghina

keagungan Tuhan, firman dan sifat-sifat yang dimiliki-Nya

(Ps.

342); menodai,

mengejek, dan/atau merendahkan suatu agama, rasul, nabi, kitab-kitab suci, ajaran

agama, dan/atau ibadah keagamaan (Ps.

343); delik penyiaran atas Pasal 341 atau

342

(Ps.

344). Gangguan atas penyelenggaraan suatu ibadah dan/atau kegiatan

keagamaan, terdiri dari: merintangi, mengganggu, dan/atau dengan melawan hukum

dalam bentuk pembubaran via kekerasan dan/atau ancaman kekerasan atas jamaah

yang sedang menjalankan suatu ibadah, upacara keagamaan, dan/atau pertemuan

keagamaan (Ps.

346

(1)); membuat keributan dekat bangunan ibadah pada saat

proses ibadah sedang berlangsung (Ps.

346 (2)); di muka umum melakukan ejekan

terhadap orang yang sedang melakukan ibadah atau melakukan ejekan terhadap

petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Ps. 347). Perusakan tempat ibadah,

yakni menodai dan/atau secara melawan hukum melakukan pengrusakan atau

pembakaran bangunan tempat beribadah atau benda-benda yang ada dan dipakai

untuk keperluan ibadah (Ps. 348).

Kesimpulan

1. Keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia hendaknya dapat

dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, meski demikian keberagaman tersebut

mempunyai potensi menimbulkan berbagai macam permasalahan sehingga

pemerintah memberikan payung hukum untuk melindungi dan menjamin hak

setiap warga untuk beragama dan menjalankan aktivitas keagamaanya.

2. Secara umum tindak pidana penistaan agama di Indonesia merujuk pada KUHP

pasal 165,

165a dan 157. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku atau

seseorang yang melakukan pelanggaran pidana agama akan diancam dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun .

3. Penetapan tindak pidana penistaan agama di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana

(KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan,

karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan

dari suatu agama dan hal ini dapat mengganggu ketertiban umum. Perumusan

ketentuan delik penodaan terhadap agama. Karena itu menyakitkan perasaan

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017

Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama

BIBLIOGRAFI

Alwi, Hasan.

2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga: Jakarta; Balai

Pustaka.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan

Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta; Genta Publishing.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo. 1995. Kamus Hukum, Jakarta;

Sinar Grafika.

Koentjaraningrat.

1985. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta; Gramedia.

Oemar Seno Adji. 1981. Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi. Jakarta; Erlangga,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta;

Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 1982. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung;

Refika Aditama.

Syntax Literate, Vol. 2, No. 3 Maret 2017