Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia - ISSN: 2541-0849

e-ISSN: 2548-1398

Vol. 2, No 8 Agustus 2017

STRATEGI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG BERKELANJUTAN DI

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) PULAU BIAWAK DAN

SEKITARNYA, KABUPATEN INDRAMAYU

Mutiara Salsabiela

Akademi Minyak dan Gas Balongan, Indramayu

Email: [email protected]

Abstrak

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dibentuk sebagai alternatif kebijakan

dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap terumbu karang. Keefektifan

pengelolaan terumbu karang di KKLD Pulau Biawak dan Sekitarnya adalah

mendekati efektif dengan persentase penilaian sebesar 73,52%, sehingga diperlukan

strategi kebijakan pengelolaan untuk meningkatkan keefektifan pengelolaannya.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini bermaksud untuk merumuskan rekomendasi

strategi kebijakan pemanfaatan terumbu karang demi terwujudnya pemanfaatan

terumbu karang yang sistemik dengan menggunakan aplikasi analisi SWOT.

Berdasarkan masalah yang telah diteliti bahwa rekomendasi strategi pengelolaan

dengan mengembangkan pengelolaan yang ramah lingkungan melalui peningkatkan

Kesadaran kepada masyarakat sekitar tentang arti pentingnya nilai ekologis dan

ekonomis terumbu karang, dan meningkatkan kerjasama antara masyarakat sekitar

dan stakeholder melalui program-program pengelolaan berbasis masyarakat

bebagai upaya penurunan laju degradasi, meningkatan kelembagaan dan sarana

prasarana pengawasan demi terwujudnya penegakan hukum dan menetapan

rencana zonasi pengelolaan terumbu karang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Terumbu karang, Berkelanjutan, KKLD, Pulau Biawak

Pendahuluan

Terumbu karang sebagai ekosistem potensial di wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil, sejatinya memiliki fungsi yang manfaat yang signifikan. Secara ekologis terumbu

karang berperan sebagai: (1) produsen primer yang mampu menghasilkan 15-35 ton

setara karbon per Ha per tahun;

(2) pendaur zat-zat hara secara efisien (3) penyedia

pasir untuk pantai; (4) penghalang daerah pantai dari hempasan dan ombak serta erosi

pantai

(5) habitat bagi biota laut yang bernilai ekonomi tinggi

(daerah pemijahan)

(spawning ground), daerah pengasuhan (nursery ground) dan mencari makan (feeding

ground). Sementara itu, secara ekonomis, terumbu karang berkontribusi sebagai: (1)

penyedia alternatif mata pencaharian dari sektor perikanan; (2) laboratorium alam untuk

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Laut

menunjang penelitian dan pendidikan;

(3) objek wisata, baik wisata selam maupun

wisata pasir putih; (4) tempat penangkapan berbagai jenis ikan komersial (ikan hias dan

ikan konsumsi);

(5) penghasil bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur; dan

penghasil bahan aktif untuk obat dan kosmetik

(Tuwo, 2011). Seiring dengan adanya

manfaat ekologis dan ekonomis menyebabkan ekosistem terumbu karang rentan

terhadap ancaman yang berasal dari kegiatan manusia, seperti pencemaran dan

penangkapan ikan dengan mengunakan alat bantu seperti bom, Bahan kimia dll.

Dewasa ini, kondisi terumbu karang di Pulau Biawak dan sekitarnya cukup

mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Indramayu tahun 2012, pulau yang memiliki potensi terumbu karang seluas

±1.225 ha 45,4% berada dalam kondisi baik sedangkan sisanya

27,3% berada dalam

kondisi cukup baik dan

27,4% dan berada pada tingkat risiko tinggi, dengan indeks

risiko sebesar

2,96 hingga

3,84

(Taofiqurohman,

2013), dimana daerah yang paling

berisiko terhadap habitat terumbu karang di pulau Biawak adalah bagian selatan.

Oleh karena itu, pembentukkan KKLD dijadikan salah satu alternatif kebijakan untuk

menanggulangi hal tersebut. Didalam prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

disebutkan secara eksplisit, bahwa konservasi untuk pemanfaaatan yang berkelanjutan

adalah tujuan utama dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategi kebijakan

pengelolaan terumbu karang di KKLD Pulau Biawak dan sekitarnya demi terwujudnya

pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik sampling

purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam

(kuesioner), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis

SWOT.

Tabel 1.

Matrik SWOT

IFAS STRENGTH WEAKNESS (W)

EFAS

(S)

OPPORTUNITY (O)

Strategi S-O

Strategi W-O

THREAT (T)

Strategi S-T

Strategi W-T

Sumber: Rangkuti (2013).

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Mutiara Salsabiela

Keterangan:

Strategi S-O

= Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang;

Strategi S-T

= Membuat strategi dengan menggunakan kekuatan untuk

mengatasi ancaman;

Strategi W-O

= Menciptakan strategi

yang

menggunakan

kelemahan

untuk memanfaatkan peluang;

Strategi W-T

= Menciptakan strategi yang menggunakan kelemahan untuk

mengatasi ancaman;

Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Desember

2013.

Penelitian dilakukan di Pulau Biawak dan Sekitarnya

(Pulau Gosong dan Pulau

Candikian) Kabupaten Indramayu, dimana secara administratif ketiganya berada di

Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat.

Pulau Biawak terletak di lepas pantai Laut Jawa ± 40 km.

Hasil dan Pembahasan

1. Terumbu Karang

Pulau Biawak dan sekitarnya memiliki potensi terumbu karang yang cukup

signifikan yaitu 1.225 ha, dimana ±556 ha berada dalam kondisi baik dan ±334 ha

berada dalam kondisi kurang baik. Berdasarkan hasil kajian kondisi terumbu karang

tersebut dilakukan sebelum KKLD dibentuk pada Tahun

2003 oleh Dinas

Perikanan dan Kelautan (DISKANLA) Kabupaten Indramayu dan pada Tahun 2010

oleh Darmansyah setelah KKLD dibentuk (tersaji pada Gambar 1.) menunjukkan

adanya penurunan yang signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi laju

degradasi. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti penggunaan alat

tangkap destruktif dan tidak ramah lingkungan seperti trawl

(pukat harimau) oleh

nelayan luar Indramayu

(pulau Madura dan pulau Seribu), penangkapan dengan

bom Kalium Sianida (KCN) dan pencemaran yang berasal dari industri minyak.

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Laut

Gambar 1.

Kodisi Tutupan Karang di KKLD Pulau Biawak dan Sekitarnya

Sumber: Data Penelitian Sekunder yang Diolah, 2013.

Selain beberapa permasalahan diatas, menurut Sudiono

(2008) akar

permasalahan penyebab kerusakan terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu adanya pertambahan penduduk, kemiskinan masyarakat pesisir,

rendahnya pemahaman tentang penting kelestarian terumbu karang yang

disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan, rendahnya kualitas SDM,

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, degradasi habitat di wilayah pesisir,

pencemaran

(sedimentasi), belum optimalnya pemanfaatan jasa-jasa lingkungan

sebagai sumber mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan bagi

masyarakat lokal.

Dalam rangka menjaga keberlajutan ekosistem terumbu karang, maka

tindakan preventif berupa kebijakan pengelolaan dan perlindungan terhadap

terumbu karang harus dilakukan untuk melindungi kawasan laut dari dampak yang

merugikan. Pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah merupakan salah satu

alteratif kebijakan tersebut, dimana secara eksplisit disebutkan di dalam prinsip

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir bahwa konservasi untuk pemanfaaatan

yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumberdaya wilayah

pesisir

(Dahuri et al., 2008).

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Mutiara Salsabiela

Kawasan Konservasi Laut Daerah

Upaya pengelolaan terumbu karang dalam konteks pengelolaan KKLD

merupakan bagian dari Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan

berpedoman pada Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana diatur

dalam UU No.

32 Tahun

2004 tetang Pemerintahan Daerah yang merupakan

perekat hubungan antar beberapa undang-undang. Dalam arti bahwa UU No. 32

Tahun

2004 memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk

mengaplikasikan UU No.

5 tahun

1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati

dan Ekosistemnya, dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dengan kondisi serta situasi sosial ekonomi

masyarakat yang berhubungan dengan kondisi ekosistem terumbu karang dan

pemanfaatannya.

KKLD Pulau Biawak terdiri atas

3 gugusan pulau diantaranya pulau

Biawak, pulau Gosong dan pulau Candikian. KKLD Pulau Biawak dan sekitarnya

ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor

556/Kep.528.

Diskanla/2004 tanggal

7 April

2004. Hal tersebut sebagai upaya melindungi,

melestarikan, dan memanfaatkan kawasan secara optimal dan dengan

memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan perlindungan kelestariannya.

Pengelolaan Berkelanjutan

Pengelolaan berkelanjutan merupakan suatu strategi pengelolaan yang

memberikan ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan buatan,

serta sumberdaya alam yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidak bersifat

mutlak, yang dapat bergerak sesuai dengan kondisi penguasaan teknologi, sosial,

ekonomi dan kemampuan bisfer ekosistem untuk menerima dampak dari kegiatan

pengelolaan. Pengelolaan berkelanjutan juga merupakan strategi pemanfaatan

ekosistem alamiah dimana kapasitas fungsional ekosistem diupayakan tidak

terganggu dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia secara

berkelanjutan (Tuwo, 2011).

Menurut Darmasyah

(2010)

arah strategi pengelolaan kawasan

pengembangan di pulau Biawak dan sekitarnya lebih dititiberatkan pada

pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang sebagai kawasan wisata bahari

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Laut

(kategori selam). Pengembangan tersebut merupakan salah satu upaya pengelolaan

berupa pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang. Disamping itu,

pengelolaan KLLD pulau Biawak dan sekitanya perlu didukung dengan

pengembangan sistem informasi dan penguatan kelembagaan serta meningkatkan

sarana dan prasarana pengelolaan wisata bahari demi terwujudnya pengelolaan

terumbu karang yang berkelanjutan.

Strategi Kebijakan Pengelolaan

Menurut Salsabiela

(2014), pengelolaan terumbu karang yang telah

dilakukan di KKLD Pulau Biawak dan Sekitarnya adalah mendekati efektif dengan

persentase penilaian sebesar

73,52%, dimana persentase tertinggi sebesar 85,71%

diperoleh dari kriteria perencanaan dan persentase terendah sebesar

66,67%

diperoleh dari kriteria kebutuhan. Tingkat keefektifan pengelolaannya

diukur

dengan menggunakan kartu skor (Coremap-II) yang meliputi aspek biofisik kondisi

habitat terumbu karang, sosial ekonomi dan pengaturan. Analisis keefektifan

menunjukkan skor

139. Upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan

keefektifan pengelolaan tersebut adalah dengan menyusun strategi kebijakan

pengelolaan terumbu karang yang berkelajutan.

Strategi Kebijakan Pengelolaan dilakukan dengan menyusunan matriks

SWOT, dimana aspek biofisik, sosial dan pengaturan diidentifikasi sebagai faktor

internal dan eksternal pengelolaan terumbu karang. Setelah itu, dilakukan

pembobotan secara linier pada faktor internal dan eksternalnya dengan kisaran 0.0

sampai

1.0, dimana nilai

0.0 diartikan tidak pentinga dan

1.0 diartikan sangat

penting. Analisis SWOT juga berfungsi untuk mendeskripsikan secara

komprehensif tentang peluang dan ancaman yang dimiliki yang disesuaikan dengan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menghasilkan rencana strategi dalam

mengelola kekayaan hayati di KKLD pulau Biawak dan sekitarnya yang tersaji

pada Tabel 2.

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Mutiara Salsabiela

Tabel 2.

Matriks SWOT Pengelolaan Terumbu Karang di KKLD Pulau Biawak dan

Sekitarnya

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

IFAS

1. Perda No.

14 tahun

1. Implementasi

2006

tentang

rencana

zonasi

Pengelolaan Kawasan

belum

Konservasi

Laut

optimal (W1)

Daerah dan Penataan

2. Lemahnya

Fungsi Pulau Biawak,

penataan

dan

Gosong dan Pulau

penegakan

EFAS

Candikian (S1)

hukum terhadap

2. Keindahan panorama

kebijakan KKLD

alam dan laut (S2)

(W2)

3. Situs

budaya dan

3. Lemahnya

sejarah

berupa

kelembagaan dan

mercusuar dan makam

ego sektoral para

Syekh

Syarif

stakeholder

Hasan (S3)

dalam

4. Potensi

terumbu

pengelolaan

karang dan jenis ikan

KKLD (W3)

komersial

yang

4. Sarana

dan

dilindungi

(S4)

prasarana

5. Upaya konservasi oleh

pengawasan

masyarakat

dan

belum

stakeholder (S5)

menunjang (W4)

5. Rendahnya

pengetahuan

masyarakat

dalam

pengelolaan

(W5)

Strategi S-O

Peluang (O)

Strategi W-O

Mengembangkan

Peningkatan

1. Terciptanya

alternatif

pengelolaan terumbu

kelembagaan dan

mata pencaharian yang

karang yang ramah

sarana

prasarana

meningkatkan

lingkungan dengan

pengawasan demi

pendapatan

masyarakat

meningkatkan kesadaran

terwujudnya

(O1)

Akan pentingnya nilai

penegakan hukum

2. Pengembangan

KKLD

Ekonomis dan ekologis

(W2, W3, W4, O2,

oleh Pemerintah Daerah

terumbu karang kepada

O3, O4)

(O2)

masyarakat

3. Peningkatan SDI (O3)

(S2, S4, S5, O1, O2, O3,

4. Adanya kegiatan yang

O5)

mendukung pengelolaan

KKLD

(formal

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Laut

informal)

(O4)

5. Terciptanya

teknologi

baru rehabilitasi terumbu

karang (O6)

Ancaman (T)

Strategi S-T

Strategi W-T

Meningkatkan koordinasi

Penetapan rencana

1. Degradasi

ekositem

antara masyarakat dan

zonasi pengelolaan

terumbu

karang

dan

stakeholder

melalui

terumbu karang

lingkungan akibat

alat

program-program

(W1, W2, W3, T1,

tangkap destruktif (T1)

pengelolaan

berbasis

T4, T5)

2. Pencemarain

perairan

masyarakat

bebagai

oleh industri minyak

(T2)

upaya penurunan laju

3. Abrasi dan sedimentasi

degradasi

(T3)

(S1, S2, S5, T1, T2, T3)

4. Adanya dampak kegiatan

pariwisata

(T4)

5. Swastanisasi (T5)

Sumber: Salsabiela,

2014.

Setelah menyusunan matriks SWOT, langkah selanjutnya adalah penentuan

Rating Prioritas Strategi Pengelolaan. Hal tersebut diljadikan sebagai arahan

kebijakan dalam pengelolaan terumbu karang faktor SWOT yang terdiri dari faktor

1 sampai 4

(unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman), sehingga dapat

diperoleh ranking prioritas strategi pengelolaannya yang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3.

Rating Prioritas Strategi Pengelolaan

No.

Unsur

Keterkaitan

Skor Rating

Strategi SO

S2, S4, S5, O1, O2, O3, O5

2,90

Strategi ST

S1, S2, S5, T1, T2, T3

1,72

Strategi WO

W2, W3, W4, O2, O3, O4

1,38

Strategi WT

W1, W2, W3, T1, T4, T5

0,74

Sumber: Salsabiela,

2014.

Berdasarkan Rating Prioritas Strategi Pengelolaan yang tersaji pada Tabel 3,

dirumuskan kebijakan strategi pengelolaan sebagai berikut:

a. Mengembangkan pengelolaan terumbu karang yang ramah lingkungan

denganmeningkatkan kesadaran masyarakat akan tentang arti penting nilai

ekologis dan ekonomis terumbu karang;

b. Meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan stakeholder melalui program-

program pengelolaan berbasis masyarakat bebagai upaya penurunan laju

degradasi;

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Mutiara Salsabiela

c. Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana pengawasan demi terwujudnya

penegakan hukum; dan

d. Penetapan rencana zonasi pengelolaan terumbu karang.

Rating Prioritas Strategi Pengelolaan tersebut digunakan sebagai acuan

pengelolaan terumbu karang oleh para stakeholder guna mencapai tujuan

pengelolaan terumbu karang yang terfokus pada konservasi lingkungan. Disamping

itu, pada implementasinya perlu adanya monitoring dan evaluasi, sehingga tingkat

keberhasilannya dapat diketahui.

Kesimpulan

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan di

KKLD Pulau Biawak dan sekitarnya, dibutuhkan beberapa rekomendasi strategi

pengelolaan dengan mengembangkan pengelolaan yang ramah lingkungan melalui

peningkatkan kesadaran masyarakat akan tentang arti penting nilai ekologis dan

ekonomis terumbu karang dan meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan

stakeholder melalui program-program pengelolaan berbasis masyarakat bebagai upaya

penurunan laju degradasi, meningkatan kelembagaan dan sarana prasarana pengawasan

demi terwujudnya penegakan hukum dan penetapan rencana zonasi pengelolaan

terumbu karang.

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017

Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Laut

BIBLIOGRAFI

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M .J. Sitepu, 2008. Pedoman Sumberdaya Wilayah

Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Cetakan ke -IV. Jakarta: Pradnya Paramita.

Darmansyah, S. 2010. Daya Dukung Ekosistem Terumbu Karang untuk Wisata Bahari

di Perairan Pulau Biawak dan Sekitarnya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat .

Tesis Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB. Bogor.

Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Salsabiela, M. 2014. Kajian Keefektifan Pengelolaan Terumbu Karang (Studi Kasus:

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Biawak dan Sekitarnya,

Kabupaten Indramayu). Jurnal Saintek Perikanan Vol. 10 No. 1: 13-18.

Sudiono, G. 2008. Analisis Pengelolaan Terumbu Karang pada Kawasan Konservasi

Laut Daerah (KKLD) Pulau Randayan dan Sekitarnya Kabupaten Bengkayang

Provinsi Kalimantan Barat. Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Universitas

Diponegoro. Semarang.

Taofiqurohman, A. 2013. Penilaian Tingkat Resiko Terumbu Karang AkibatDampak

Aktivitas Penangkapan dan Wisata Bahari di Pulau Biawak, Jawa Barat.

Jurnal Depik 2 (2) : 50-57.

Tuwo, A. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Pendekatan Ekologi, Sosial-

Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah, Brillian Internasional. Sidoarjo

Syntax Literate, Vol. 2, No. 8 Agustus 2017