Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN :
2548-1398
Vol. 6, Special Issue No. 1, November 2021
KEBIJAKAN��� PAJAK��� ATAS��� PENGHASILAN��� BRUTO��� DOKTER YANG BERPRAKTIK
DI RUMAH SAKIT
Rahma
Liestafiani, Titi M. Putranti
Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: [email protected],
[email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konsep atas
kebijakan penetapan besaran penghasilan bruto bagi dokter yang berpraktik di
rumah sakit yang diatur secara khusus. Penelitian disusun secara deskriptif
dari analisis konsep berbagai literatur yang up to date yang diharmonisasikan
dengan konsep dasar pajak atas penghasilan kemudian diperbandingkan dengan
implementasi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan penetapan besaran penghasilan bruto dokter yang
berpraktik di rumah sakit yang diterapkan dalam peraturan perpajakan yang
mengutamakan kepada pengamanan penerimaan negara sekaligus meminimalisir upaya
penggelapan pajak. Penerapan dari konsep ini berimplikasi timbulnya pajak berganda.
Kata Kunci: pajak penghasilan,
jasa tenaga ahli, dokter, rumah sakit, pajak berganda
Abstract
This study aims to provide a conceptual explanation
of the policy for determining the amount of gross income for doctors practicing
in specially regulated hospitals. The research is compiled descriptively from
the concept analysis of various up-to-date literature which is harmonized with
the basic concept of income tax and then compared with the current
implementation of taxation regulations. The results showed that the policy of
determining the gross income of doctors practicing in hospitals which is
implemented in the taxation regulations in force in Indonesia that prioritizes
securing state revenues while minimizing tax evasion efforts. This concept implies
double taxation.
Keywords: income tax, professional fee, doctor,
hospital, double taxation
Received:
2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20
Pendahuluan
Dunia dikejutkan dengan muncul dan berkembangnya pandemi
covid-19. Rancangan dan fungsi rumah sakit untuk menanggung pasien, bertambah
dengan adanya pandemi yang menimbulkan tantangan dan tingkat kesulitan
tersendiri tidak
hanya untuk rumah sakit, tetapi juga keseluruhan sektor
bidang kesehatan (D�souza, Shetty, Apuri, & Moreira, 2020). Oleh karena
itu, pengawasan pelayanan kesehatan yang meliputi tenaga medis (dokter, perawat
dan bidan) dan non medis (pegawai administrasi) untuk memberikan pelayanan
berkualitas menjadi tanggung jawab yang serius (Hossain, Khan, & Yahya, 2020). Secara tradisional, rumah
sakit dibentuk sebagai tempat praktek bersama dokter-dokter spesialis, yang
berarti orientasi ditujukan atas kebutuhan spesialis dibandingkan dengan pasien
sebagai klien (Barzdins, 2016).
Peran penting dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, juga akan
mempengaruhi terciptanya keadilan pelayanan kesehatan (Marmot, 2017). Pada dasarnya, masyarakat menginginkan perawatan
kesehatan yang berkualitas, yang
terjangkau bagi semua (Morse, 2018). Kesehatan pada awalnya menggunakan konsep free charges terutama bagi penduduk yang
memiliki penghasilan rendah, namun terdapat tantangan pembiayaan perawatan
kesehatan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan (Hangoma, Robberstad, & Aakvik,
2018). Pajak menjadi solusi untuk menghimpun pendapatan bagi
pemerintah demi keperluan administrasi serta peningkatan kualitas masyarakat (Onyele & Nwokoacha, 2016).
Agar negara dapat menuntut pertumbuhan dan pembangunan melalui perpajakan,
harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup warga negara
(Osho & Fadakinte, 2020). Perlu diingat juga, jumlah
pendapatan negara memengaruhi kemampuan pemerintah untuk dapat menyediakan
layanan kesehatan publik, program, infrastruktur, serta penelitian untuk
melindungi kesehatan masyarakat secara memadai (Wiist, 2018).
Peranan dokter, terutama yang melakukan
praktik di rumah sakit di masa ini
menjadi pemegang peran utama. Dokter termasuk ke dalam golongan pekerja bebas
yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang tertentu dimana penghasilan yang
diperoleh pada umumnya bersifat mandiri yang tidak terikat hubungan kerja (Prasetiyo & Imadudiin, 2019). Berikut ini tabel
perbandingan jumlah dokter keseluruhan dengan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit.
Tabel 1. Perbandingan Jumlah
Dokter dengan Dokter yang Berpraktik di
RS
|
Spesifikasi
|
|
2019
|
|
2020
|
|
|
SIP
|
Praktik
di RS
|
SIP
|
Praktik
di RS
|
|
Dokter Umum
|
141.051
|
24.550
|
144.803
|
34.785
|
|
Dokter Gigi
|
32.813
|
4.264
|
33.772
|
5.039
|
|
Dokter Spesialis
|
39.853
|
29.245
|
41.311
|
37.952
|
|
Dokter Gigi Spesialis
|
4.127
|
1.140
|
4.288
|
2.415
|
|
Total
|
217.844
|
59.199
|
224.174
|
80.191
|
Sumber : Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan kemenkes RI dan Konsil Kedokteran
Indonesia (diolah kembali oleh peneliti)
Terlihat jumlah tersebut terdapat
kesenjangan yang cukup mencolok. Di Indonesia, dokter tergolongan sebagai
tenaga ahli atau profesional. Dokter yang
merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini
penghasilan bruto dokter yang berpraktik di rumah sakit diatur secara khusus
dalam PER 16 tahun 2016 jo PER
31 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan
Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dalam
Pasal 10 ayat (6). Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa penghasilan dokter yang
berpraktik di rumah sakit termasuk penghasilan rumah sakit. Pajak atas
penghasilan yang seharusnya hanya ditanggung pembebanannya oleh masing-masing
individu yang menerima atau memperolehnya, dalam kebijakan ini membuat
penghasilan dokter tidak hanya miliknya tapi juga atas penghasilan rumah sakit.
Berdasarkan paparan tersebut, peneliti memiliki dua pertanyaan
penelitian yaitu:
1)
Mengapa kebijakan penghitungan
Pajak Penghasilan atas penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit
berdasarkan penghasilan bruto yang dibayarkan pasien sebelum dikurangi dengan bagi
hasil Rumah Sakit?
2)
Apa implikasi dari kebijakan
penghitungan Pajak Penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit
berdasarkan penghasilan bruto yang dibayarkan pasien sebelum dikurangi dengan
bagi hasil Rumah Sakit?
Kebijakan penghasilan bruto dokter yang berpraktik di Indonesia
dan implikasi dari kebijakan tersebut merupakan penelitian yang belum pernah
dilakukan.
Metode Penelitian
Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti melihat
terdapat permasalahan yang timbul
atas konsep penghasilan yang diterima atau diperoleh
terutama bagi dokter yang berpraktik di rumah sakit.
Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh
pemahaman dengan menginterpretasikan secara mendalam dan langsung melalui penelitian
atas suatu fenomena sosial. Sentral yang menjadi pembimbing peneliti dalam
menganalisis bukanlah teori, namun data dan informasi yang diperoleh ketika peneliti
turun ke lapangan melakukan penelitian (Neuman, 2014). Tujuan penelitian, jenis
penelitian ini menggunakan penelitian desktiptif. Menurut Neuman, penelitian desktiptif menyajikan gambaran yang spesifik
mengenai kondisi, tatanan sosial
atau hubungan (Neuman, 2014). Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak����������� hanya�� sebagai��� pengetahuan,�� namun��� dapat����������� memberikan������� manfaat����������� secara praktis/terapan. Peneliti
menggunakan strategi dalam mengumpulkan data
melalui studi kepustakaan dan
lapangan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan peneliti
dengan mempelajari literatur
yang terkait dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, serta peraturan yang berlaku,
yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan penelusuran internet. Penelitian juga
m enggunakan metode wawancara sebagai sarana pengumpulan data yang paling
memiliki pengaruh dalam penelitian kualitatif (Punch &
Oancea, 2014).
Teknis dalam mengalisis data pada
penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menurut Creswell berupa
penggambaran, teks ataupun gambar (Creswell & Creswell, 2017).
Data wawancara yang diperoleh kemudian dituangkan menjadi tertulis,
lalu membuat transkrip wawancara yang telah dilakukan.
Proses ini dapat menghasilkan sumber yang sesuai dengan sumber yang lain
ataupun terjadi pertentangan. Proses akhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan
terhadap analisis data. Narasumber dari penelitian ini adalah perwakilan dari:
a)
Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
b)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
c)
Asosiasi dokter sebagai asosiasi
yang menaungi dokter yang berada di Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia
(IDI).
d)
Asosiasi Rumah Sakit sebagai
asosiasi yang menaungi Rumah Sakit yang berada di Indonesia yaitu Perhimpunan
Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
e)
Bagian Pajak Rumah Sakit dan konsultan pajak.
f)
Akademisi.
Peneliti menyadari bahwa pembatasan
penelitian diperlukan dalam suatu penelitian, sehingga ruang lingkup penelitian
dapat dipersempit. Hal ini seperti yang dikemukan Cresswell (2009) dalam Wagner
dkk (Wagner, Kawulich, & Garner, 2012). Penelitian ini difokuskan dan
terbatas pada analisis kebijakan besaran penghasilan bruto atas dokter yang
melakukan praktiknya di Rumah Sakit serta implikasi dari kebijakan tersebut.
Penelitian ini tidak dapat menyajikan data real untuk simulasi perhitungan
penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit serta penghasilan Rumah Sakit
dari jasa dokter yang diperoleh dari pasien. Hal ini dikarenakan kerahasian
data penghasilan tersebut yang tidak bersedia diberikan baik dokter maupun
Rumah Sakit. Peneliti hanya dapat memberikan besaran pola bagi hasil antara
dokter dengan Rumah Sakit yang berlaku secara umum berdasarkan hasil interview.
Peneliti juga tidak dapat memberikan informasi informan perwakilan RS yang
menjadi narasumber atas permintaan narasumber.
Hasil dan Pembahasan
1.
Kebijakan
Penghasilan Bruto Dokter yang Berpraktik di Rumah Sakit
Kebijakan pajak secara khusus atas
penghasilan dokter yang berpraktik di rumah sakit pertama kali dituangkan di
dalam PER 31 tahun 2009. Atas kebijakan perpajakan dokter yang berpraktik dapat
dirangkum sebagai berikut:
Tabel 2. Pihak Terkait
Pajak Dokter Berpraktik di Rumah Sakit
|
Subjek Pajak
|
Objek Pajak
|
Pihak Pemotong
|
|
Dokter
yang berstatus bukan pegawai atau penerima
honorarium sebagai tenaga ahli
yang���������������������� menerima penghasilan atas jasa
yang diberikan.
|
Penghasilan��������������������������� yang diterima atau diperoleh sehubungan
dengan jasa berupa honorarium atau fee
yang berasal dari pasien.
|
Rumah Sakit
sebagai badan yang membayar honorarium atau fee kepada dokter atas kegiatan pemberian jasa yang dilakukan
dokter.
|
Sumber: Diolah peneliti
Dari tabel diatas, yang menjadi fokus
penelitian adalah dokter yang berstatus bukan pegawai yang menerima penghasilan
sebagai tenaga ahli. Dokter tersebut menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan jasa yang berasal dari pasien. Namun, rumah sakit yang
melakukan pembayaran kepada dokter karena yang menerbitkan tagihan adalah rumah
sakit atas jasa dokter.
Di dalam pemungutan pajak atas PPh Pasal
21 sistem yang digunakan adalah withholding.
Sistem ini menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai
pemotong atau pemungut pajak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada PPh Pasal
21 disebutkan mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas
penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Bagi dokter yang� melakukan praktiknya di rumah sakit, berdasarkan KEP DirJen No.545/PJ.1/2000 atas
honorarium yang diterima atau diperolehnya bersama tenaga ahli lainnya memiliki
pola perhitungan khusus. Pola perhitungan dalam memotong PPh Pasal 21 terhutang
tenaga ahli termasuk dokter berdasarkan perkiraan penghasilan neto yaitu
sebesar 50% dari penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya. Namun,
otoritas pajak melakukan update norma penghitungan dan penyelenggaraan
pencatatan diatur dalam PER 16 tahun 2016 merupakan perubahan dari
PER-32/PJ/2015 jo PER-57/PJ/2009 jo PER-31/PJ/2009. Di mulai sejak PER 31 tahun
2009, ditambahkan Pasal 10 ayat 6 ketentuan atas besaran penghasilan bruto
dokter. Bruto dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dihitung dari
seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pasien tanpa dikurangi
biaya apapun termasuk bagi hasil dengan rumah
sakit.
Dokter yang berpraktik di rumah sakit
memiliki kesepakatan dengan rumah sakit sebagai partner dalam memberikan jasa pelayanan
kesehatan. Kesepakatan tersebut salah satunya mencantumkan klausul bagi hasil
dimana honorarium yang diterima atau diperoleh dokter dari pasien tidak
sepenuhnya menjadi milik dokter. Besaran bagi hasil dokter dengan rumah sakit
berbeda-beda tiap dokter dan rumah sakit. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara
peneliti dengan narasumber perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Slamet
Budiarto, SH, MH:
��dokter ini kan yang
bekerja di klinik dan di rumah sakit, bukan praktik soliter sendiri ya. Bagi
hasil itu ada 80:20, 90:10, 95:5�.� (Budiarto, 2021)
Maka penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari pasien atas fee dokter tidak sepenuhnya menjadi hak dokter,
namun ada porsi yang menjadi hak rumah sakit. Besaran bagi hasil akan
bergantung kepada kesepakatan antara dokter dengan rumah sakit.
Pajak atas penghasilan yang seharusnya
adalah pajak subjektif dimana pajaknya tidak dapat dialihkan kepada subjek
pajak lain justru kebijakan ini membuat satu subjek pajak menanggung beban
pajak atas objek pajak dari subjek lain. Kesederhanaan administrasi pajak akan
menopang kebijakan pajak yang tidak rumit, namun bukan berarti keadilan suatu
kebijakan terlupakan (Irianto, 2012).
Lalu mengapa kebijakan ini diberlakukan? Ada tiga hal yang menyebabkan
kebijakan Pajak Penghasilan atas
penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit diberlakukan berdasarkan penghasilan yang dibayar
pasien sebelum dikurangi bagi hasil Rumah Sakit, yaitu:
1)
Bukti otentik billing pasien Rumah Sakit sebagai
tempat praktik dokter
Dokter yang melakukan praktiknya di
Rumah Sakit menjadikan Rumah Sakit sebagai tempat pertemuannya dengan pasien.
Terjalin transaksi jasa antara pemberi jasa yaitu dokter dengan pasien sebagai
pengguna jasa di Rumah Sakit. Satu hal yang dapat menjadi bukti konkrit
hubungan ketiga pelaku dari hubungan yang terjalin dalam menjalankan pelayanan
medis, yaitu billing atau invoice.
Billing
atau invoice yang
diterima pasien dari Rumah Sakit sebagai bukti telah terjadinya transaksi
antara Rumah Sakit dengan pasien atas jasa yang diberikan oleh dokter tercantum
secara jelas. Maka dari itu, pengenaan pajak dari penghasilan seluruhnya yang
diterima atau diperoleh dari pasien atas jasa dokter merupakan konsekuensi dari
pajak yang dibebankan kepada dokter. Hal ini pun disebutkan oleh Andi bahwa billing atau invoice yang dibayarkan oleh pasien melalui Rumah Sakit tercetak
jelas jasa dokter (Andi, 2021). Oleh karena itu, akan menjadi suatu dasar yang
solid dari suatu pengenaan pajak atas diterima atau diperolehnya penghasilan
tersebut.
Pengenaan pajak tersebut juga merupakan
konsekuensi logis atas penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Bruto oleh
dokter. Penggunaan metode presumtive sebagai
second base policy akibat dari dokter
yang tidak melaporkan penghasilan menggunakan metode pembukuan, maka dibutuhkan
bukti konkrit agar tidak timbul kebocoran pajak. (Thuronyi, 2004) sudah menegaskan bahwa metode presumtive salah satunya adalah persentase dari penerimaan bruto yang
merupakan metode yang diberlakukan untuk dokter, memiliki konsekuensi logis
yaitu data yang digunakan harus mudah di audit. Maka dengan mengenakan pajak
dari penghasilan yang tercatat dalam pembukuan Rumah Sakit sebagai pendapatan
dokter berdasarkan kuitansi pasien atas jasa dokter, hal ini sejalan dengan
metode yang dipilih sendiri oleh dokter ketika tidak melakukan pembukuan.
Apabila dokter menggunakan pembukuan bukan norma, maka dokter dapat menjadikan
porsi Rumah Sakit yang bukan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh
dokter sebagai biaya. Biaya tersebut akan menjadi pengurang ketika menghitung
pajak terhutang dokter (Andi, 2021). Ini berarti, ototitas pajak sudah memberikan
keadilan bagi dokter sebagai Wajib Pajak dalam menghitung penghasilan sebelum
dikenakan pajak.
Kesederhanaan yang dipilih dokter ketika
memilih menggunakan norma adalah konsekuensi yang harus ditanggung dokter.
Keadilan yang diberikan kepada Wajib Pajak ketika menggunakan pembukuan tidak
dapat diperoleh dokter ketika mengambil opsi sederhana. Metode presumtive dari
Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagai second-base
theory tidak lagi mengutamakan keadilan karena ini adalah konsekuensi dari presumtive method (Muamarah, 2021).
Simplikasi administrasi pajak yang dipilih dokter menimbulkan ketidakadilan
bagi dokter tentunya otoritas pajak juga memiliki agenda. Salah satu alasan
metode ini
diterapkan mengusung upaya pemerintah dalam mendorong Wajib
Pajak menggunakan pembukuan (Theodikta & Rahmawati, 2021). Apabila dokter
berasumsi bahwa penggunaan norma yang selama ini digunakan merugikan dokter
sebagai Wajib Pajak, maka sudah selayaknya dokter memilih metode yang berbeda.
Dokter yang secara tingkat pendidikan serta secara financial memiliki kemampuan
untuk menjalankan pembukuan, dapat meninggalkan metode norma dan menggunakan
pembukuan dalam administrasi pajaknya (Muamarah, 2021).
Bukti otentik berupa billing yang dibayar pasien atas jasa
dokter di Rumah Sakit dapat menegaskan tanpa menimbulkan kebingungan serta
memudahkan perhitungan pajak. Maka pajak atas penghasilan dokter dihitung dari
pendapatan yang diterima atau diperoleh dari pasien. Penghasilan dokter
tersebut tercatat dalam pembukuan Rumah Sakit, dengan bukti otentik billing pasien maka otoritas pajak juga
memperoleh benefit apabila melakukan
audit sehingga meminimalkan potensi tax
loss.
2)
Dokter menerima fasilitas dari Rumah Sakit
Selain dari sisi bukti otentik, Rumah
Sakit sebagai lingkungan tempat dokter menjalankan praktiknya juga memiliki
keistimewaan yang tidak diperoleh tenaga ahli lainnya. Dokter sebagai pemberi
jasa tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang tenaga ahli lainnya harus
tanggung. Dokter yang berpraktik di Rumah Sakit tidak perlu memikirkan biaya
seperti listrik, sewa tempat praktik, tenaga bantuan seperti suster atau bagian
administrasi, termasuk alat-alat medis juga obat-obatan (Theodikta &
Rahmawati, 2021). Dokter sesungguhnya ketika menjalankan praktiknya di Rumah
Sakit dalam memberikan pelayanan medis hanya perlu berfokus kepada 1` yang dimilikinya. Begitu berartinya
kemampuan tersebut, sampai suatu skema hubungan kerja hanya dokter sebagai
profesi ahli yang memilikinya. Baik pengacara, akuntan, notaris, ataupun
arsitek tidak ada yang memiliki hubungan istimewa ini.
Ketika dokter berpraktik di Rumah Sakit,
biaya yang akan menjadi beban dokter apabila berpraktik secara pribadi tidak
lagi menjadi beban yang secara langsung ditanggung dokter. Rumah Sakit sebagai
lingkungan kerja dokter akan mengambil alih beban tersebut. Gaji tenaga medis
yang akan membantu dokter dalam menjalankan profesinya atau bagian administrasi
tidak perlu dipikirkan dokter ketika mengolah penghasilan yang diterima atau
diperolehnya. Biaya obat- obatan atau alat-alat medis menunjang pelayanan
kesehatan tidak akan menjadi salah satu biaya yang harus membebani praktik
dokter. Semua itu termasuk tempat serta sarana dan prasarananya akan menjadi tanggung
jawab Rumah Sakit. Rumah Sakit akan mengelola sumber-sumber penghasilannya
termasuk porsi Rumah Sakit dari penghasilan dokter yang berasal dari pasien
untuk dapat membiayai pengeluaran yang didalamnya terdapat juga kepentingan
dokter. Agar lebih jelas, peneliti membuat bagan skema penjelasan atas
penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit terkait analisis dari sisi
lingkungan tempat bekerja dokter.
Dokter Berpraktik di Rumah Sakit
Dokter Berpraktik di Klinik Pribadi
Bagan 1.
Analisis Penghasilan Dokter dari Lingkungan Bekerja
Sumber:
Diolah Peneliti
Oleh karena itu, dokter yang menjalankan
profesinya di Rumah Sakit tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk menunjang
pelayanan medisnya (Theodikta & Rahmawati, 2021). Rumah Sakit menggantikan
posisi tersebut sebagai pihak yang menanggung beban demi kelancaran praktik
kesehatan dokter. Ini semua akan menjadi tanggung jawab dokter secara penuh apabila
dokter menjalankan praktiknya secara pribadi di klinik miliknya sendiri. Dokter
yang berpraktik di klinik secara solitaire harus mengeluarkan secara langsung
biaya tempat apabila tidak memiliki sendiri maka harus sewa. Biaya utilitas
seperti listrik, air dan internet, juga biaya gaji tenaga administrasi dan
penunjang seperti suster apabila tidak dapat dijalankan sendiri juga akan
menjadi beban dokter.
Atas biaya yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit untuk memberikan fasilitas kepada dokter dalam menjalankan praktiknya
memang boleh menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak Rumah
Sakit. Secara konsep natura atau kenikmatan, karena dianggap bukan objek pajak,
maka biaya yang dikeluarkan atas natura atau kenikmatan tersebut tidak boleh
menjadi biaya. Apakah memasukkan penghasilan Rumah Sakit yang dianggap sebagai
biaya bagi dokter atas kenikmatan yang diterima oleh dokter menjadi penghasilan
dokter dalam menghitung pajak menjadikan skema kebijakan ini benar? Lalu konsep
penghasilan yang mana yang menjadikan penghasilan Rumah Sakit menjadi
penghasilan bruto dokter dalam menghitung pajak dokter? Agar lebih jelas
peneliti menyusun bagan berikut ini.
������� �������������������������������������������������������������������������������� 
Bagan 2. Rincian Penghasilan Dokter dari Pasien
Sumber: Dioleh Peneliti
Berdasarkan bagan diatas, otoritas pajak
mengartikan fasilitas yang diterima dokter dari Rumah Sakit merupakan tambahan
kemampuan ekonomis berupa kenikmatan atau penghasilan non tunai. Fasilitas
tersebut akan menjadi beban biaya yang harus ditanggung apabila dokter
menjalankan praktik secara pribadi. Atas kenikmatan berupa fasilitas tersebut,
dokter memberikan bagi hasil kepada Rumah Sakit dari penghasilan yang
dibayarkan pasien di Rumah Sakit. Ini yang membuat biaya yang dikeluarkan
dokter untuk Rumah Sakit berupa bagi hasil bukan dianggap sebagai biaya tapi
sebagai penghasilan non tunai dokter yang berpraktik di Rumah Sakit.
Keadilan inilah yang diusung oleh
otoritas pajak dan luput dari dokter ketika
kebijakan penghasilan bruto dokter yang berpraktik di Rumah Sakit diberlakukan.
Atas penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama. Dokter yang berpraktik di klinik pribadi dengan dokter yang
berpraktik di Rumah Sakit sama-sama memperoleh penghasilan dari pasien sebagai
jasa dokter. Penghasilan tersebut juga yang dikenakan sebagai pajak dokter.
Dokter sebagai Wajib Pajak tidak menjadi isu apakah penghasilan diperoleh atau
diterima dari lingkungan klinik pribadi atau Rumah Sakit selama dibebankan
kepada pasien sebagai jasa dokter, maka dianggap sebagai penghasilan dokter dan
dapat dikenakan pajak (Muamarah, 2021). Hal ini
sejalan dengan yang dikemukakan (Nurmantu, 2005) mengenai
prinsip keadilan dalam sistem pemungutan pajak. salah satu prinsip tersebut
adalah the principle of universality yang
dimaknai sebagai pemajakan universal bagi orang-orang yang mampu membayar tidak
boleh membedakan kelompok atau golongan tertentu. Baik dokter yang berpraktik
di Rumah Sakit maupun membuka praktik sendiri, sama- sama dikenakan pajak dari
dasar pengenaan yang sama yaitu penghasilan atas jasa yang diterima atau
diperoleh dari pasien yang tercantum dalam tagihan. Hal tersebut dibuktikan
dengan tagihan yang dibayarkan pasien sebagai jasa dokter. Sehingga dengan ini
berdasarkan justifikasi negara, keadilan telah ditegakkan dimana atas
penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama pula (Shome,
1995) (Musgrave, 1973). Selain itu, penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari pasien atas jasa dokter dikenakan pajak kepada dokter sebelum
dikurangi bagi hasil karena bagi hasil tersebut dianggap sebagai penghasilan
non tunai dokter bukan hanya semata-mata penghasilan Rumah Sakit. Kesederhanaan
pemajakan dengan berdasarkan billing dari pasien atas jasa dokter akan
memudahkan otoritas pajak dalam rangka audit tanpa perlu meminta dokumen
pendukung untuk mengetahui bagi hasil dokter dengan Rumah Sakit.
3)
Hubungan unik antara dokter dengan Rumah Sakit
Dokter yang berpraktik di Rumah Sakit
memiliki status hubungan kerja yang berbeda antara pemberi kerja dengan
pekerjanya. Karena dokter spesialis yang berpraktik di Rumah Sakit bukan bekerja sebagai pegawai Rumah Sakit.
Keunikan dokter spesialis yang berpraktik di Rumah Sakit berbeda pula dengan
hubungan pengguna jasa dengan pemberi jasa. Hubungan Rumah Sakit dengan dokter
merupakan kerjasama pemberi kerja dengan pemberi jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Widartoyo sebagai narasumber perwakilan dari PERSI. Dokter yang berpraktik di
Rumah Sakit bukan merupakan pegawai Rumah Sakit, tapi dokter bekerjasama dengan
Rumah Sakit dimana dokter sebagai penyedia jasa (Widartoyo, 2021).
Karakteristik hubungan antara dokter
dengan Rumah Sakit yang tidak umum ini juga tidak luput dari perhatian otoritas
pajak. Seperti yang diutarakan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak
Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I bahwa dokter berbeda dengan
tenaga ahli lain. Dokter ketika memberikan jasa bukan kepada Rumah Sakit, tapi
kepada pasien. Namun, yang mengikat kontrak dengan dokter bukan pasien tapi
Rumah Sakit (Theodikta & Rahmawati, 2021).
Hubungan kerja yang terjalin antara
dokter dengan Rumah Sakit tidak seperti hubungan kerja yang pada umumnya
terjalin. Hubungan vertikal yang terjadi baik antara pemberi kerja dengan
pekerjanya atau pengguna jasa dengan pemberi jasa tidak terjadi pada dokter
dengan Rumah Sakit. Hubungan dokter dengan Rumah Sakit dapat di analogikan
sebagai hubungan horizontal (Aviantara, 2021). Dimana dokter maupun Rumah Sakit
sama memiliki hubungan yang sejajar berbeda dengan profesi lainnya. Hal ini
membuat karakter dan posisi tawar profesi dokter dibandingkan dengan profesi
yang lain menjadi berbeda. Pihak luar seperti konsultan atau akuntan pada
umumnya sebagai tenaga ahli bukan pegawai tidak bisa ikut campur dalam
manajemen pengguna jasa. Namun, dokter dapat memberikan pendapat atau andil
dalam keputusan manajemen yang berkaitan dengan jasa pelayanan medis di Rumah Sakit.
Keunikan karakter dokter yang berpraktik
di Rumah Sakit dijelaskan lebih lanjut oleh Ferry Afi Andi sebagai perwakilan
dari Badan Kebijakan Fiskal. Dimana dokter yang memberikan jasa medis di Rumah
Sakit bertindak sebagai dirinya sendiri bukan bagian dari Rumah Sakit, karena
dokter tidak di gaji oleh Rumah Sakit (Andi, 2021). Berdasarkan pendapat tersebut, dokter selayaknya
tenaga ahli lainnya yang merupakan pihak luar, namun tetap
tidak sama dengan hubungan layaknya tenaga ahli lainnya dengan pengguna
jasanya.
Point yang membuat dokter yang
berpraktik di Rumah Sakit menjadi serupa tapi tak sama dengan tenaga ahli
lainnya terkait hubungan kerjanya. Hubungan ini hal yang harus dapat
diakomodasi oleh otoritas pajak agar kebijakan yang dihasilkan tidak bias,
jelas, adil sekaligus tidak mendistorsi praktik di lapangan.
Hubungan Kerja I
Hubungan Kerja II
Bagan
3. Perbandingan Hubungan Kerja
Sumber: Diolah Peneliti
Hubungan yang tergambar dalam Hubungan
Kerja I adalah hubungan kerja yang pada umumnya terjadi. Apakah hubungan antara
pekerja dengan pemberi kerjanya dimana pekerja bekerja untuk pemberi kerja,
kemudian pemberi kerja memberikan imbalan. Ada pula hubungan pengguna jasa
dengan pemberi jasa layaknya konsultan atau auditor ataupun tenaga ahli pada
umumnya yang memberikan jasa kepada pengguna jasa atau kliennya. Hubungan kerja
pada hubungan kedua dimana pengguna jasa atau pemberi kerja memberikan imbalan
atas hasil yang diterima atau diperoleh dari pekerja atau pemberi jasa, maka
pajak yang dikenakan adalah atas keseluruhan imbalan yang diterima atau
diperoleh. Kemudian hubungan kerja yang terjalin antara dokter yang berpraktik
dengan Rumah Sakit yaitu Hubungan Kerja II. Dimana imbalan pemberi jasa tidak
diberikan oleh pemberi
kerja. Pemberi jasa dan pemberi
kerja bekerja sama
memberikan pelayanan medis kepada tokoh ketiga dalam
hubungan ini, yaitu pasien. Imbalan diberikan oleh pasien kepada pemberi kerja,
kemudian pemberi kerja akan memberikan kepada pemberi jasa.
Berdasarkan hal tersebut maka
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh dokter dari pasien melalui Rumah
Sakit sudah selayaknya dihitung secara keseluruhan. Sesuai dengan konsep Pajak
Penghasilan yang merupakan jenis pajak langsung dimana pembebanan pajaknya
tidak dapat dapat dialihkan kepada lain (Nurmantu, 2005).
Penghasilan yang diterima atau diperoleh dokter atas praktiknya di Rumah Sakit
sebagai imbalan jasa dari pasien sepenuhnya menjadi beban dokter. Pajak atas
penghasilan tersebut tidak dapat dialihkan kepada Rumah Sakit. Karena pasien
membayar atas jasa yang diberikan oleh dokter bukan Rumah Sakit. Pajak
Penghasilan tergolong jenis pajak subjektif, dimana kondisi subjek pajak
menjadi dasar pertimbangan pengenaan pajak. Ini dapat diartikan bahwa kewajiban
pajak melekat subjek pajak yang bersangkutan tanpa bisa dilimpahkan kepada
subjek pajak lainnya (Waluyo & Ilyas, 2002). Dikarenakan dokter menerima
penghasilan dari pasien atas jasanya, maka dokter sepenuhnya menanggung beban
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pasien sebagai
pengguna jasanya.
Perlu digaris bawahi dalam hubungan yang
terjadi atas transaksi jasa adalah antara pasien dengan dokter, bukan pasien
dengan Rumah Sakit. Hal ini pun serupa dengan yang dijelaskan oleh Widartoyo
sebagai perwakilan dari PERSI yang menyebutkan bahwa pasien datang ke Rumah
Sakit melalui dua pintu yaitu poli atau IGD. Apabila pasien masuk melalui poli,
di sini pasien datang ke Rumah Sakit
untuk mencari dokter bukan Rumah Sakit. Transaksi bisnis yang terjadi antara
penjual jasa yaitu dokter dengan pelanggan yaitu pasien. Oleh karena itu, yang
menjadi subjek dari transaksi ini atau hubungan antara pelanggan dan penjual
itu adalah hubungan antara pasien dan dokter (Widartoyo, 2021). Pasien membayar
atas jasa yang diberikan oleh dokter. Atas jasa yang diberikan Rumah Sakit
terhadap pasien, sudah ditagihkan dan dibayar oleh pasien melalui tagihan biaya
administrasi yang ditagihkan Rumah Sakit ke pasien. Namun atas jasa dokter yang
tercantum dalam tagihan ke pasien adalah penghasilan yang diterima atau
diperoleh karena dokter memberikan jasa kepada
pasien.
Keistimewaan hubungan antara dokter
dengan Rumah Sakit bukan hanya dapat dilihat dari sisi hubungan kerja saja,
tetapi potensi dari hubungan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, dokter memiliki posisi tawar yang lebih besar dan andil langsung
kepada manajemen Rumah Sakit sebagai rekan. Tentunya hal ini menciptakan
hubungan yang dapat mengarah ke potensi berbahaya apabila dilihat dari
penerimaan pajak. Vaillancourt mengemukakan
bahwa para profesional atau tenaga ahli dapat menciptakan underground economy (Vaillancourt & Hamel, 2003). Hal ini dapat
menimbulkan potensi tax loss, apabila
praktik-praktik penghindaran pajak dapat terjadi karena hubungan antara dokter
dan Rumah Sakit yang unik. Kekekhawatiran ini pun dikemukakan oleh Imam Muhasan
sebagai Dosen di PKN STAN. Adanya potensi pergeseran penghasilan baik Rumah
Sakit
maupun dokter untuk memanfaatkan gap antara corporate tax dengan
individual� tax dengan mengatur dalam ketentuan bagi
hasil Rumah Sakit dengan dokter (Muhasan, 2021). Hal ini terjadi karena pada
dasarnya, Rumah Sakit di bangun dari praktik dokter spesialis bersama (Barzdins, 2016) (Muhasan, 2021). Dokter adapula yang memang
bergabung dengan Rumah Sakit selain melakukan praktik, juga bagian dari
manajemen. Dokter ada yang menjadi pemegang saham di Rumah Sakit, ataupun
dokter sebagai salah satu karyawan Rumah Sakit menjadi bagian manajemen Rumah
Sakit. Ini berarti kepentingan dokter terhadap Rumah Sakit dan sebaliknya
begitu tinggi sehingga resiko yang timbul menjadi besar. Kenyataan tersebut
dapat menimbulkan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak.
Kepentingan sekaligus resiko yang timbul
karena hubungan antara dokter dengan Rumah Sakit tentunya tidak boleh selalu
dianggap sebagai hal yang negatif. Namun, negara harus dapat membaca arah
sebuah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.
Sudah menjadi nature dari
pemerintahan� yang baik agar kepentingan
individu tidak mengalahkan kepentingan bersama. Pemerintah harus jeli melihat
uniknya hubungan ini baik di tingkat Rumah Sakit maupun dokter (Wolfson & Legree, 2015).
Itulah sebabnya, otoritas pajak harus dapat mengeluarkan kebijakan dengan pokok
kepentingan bersama bukan kepentingan golongan semata. Sistem perpajakan yang
baik harus dapat menghasilkan kebijakan demi kepentingan rakyat sekaligus
administrasi perpajakannya yang adil bagi Wajib Pajak (Irianto, 2012).
Oleh karena itu, negara berupaya mencegah timbulnya praktik potensi
penyelewengan pajak dari hubungan dokter dengan Rumah Sakit tanpa mendistorsi
kepentingan masyarakat memperoleh pelayanan
kesehatan.
Dikarenakan otoritas pajak berupaya
mencegah terjadinya kebocoran pajak akibat hubungan kerjasama antara dokter
dengan Rumah Sakit maka atas penghasilan bruto dokter yang berprakti di Rumah
Sakit ditetapkan menggunakan metode presumtive.
Metode presumtive dengan melakukan penghitungan ulang pendapatan sehingga dapat
mencegah terjadinya kebocoran pajak karena adanya hubungan unik antara dokter
dengan Rumah Sakit (hubungan antar pelaku).
Keunikan sekaligus potensi akibat dari
hubungan kerja yang terjalin antara Rumah Sakit dengan dokter yang berpraktik
menjadi pondasi kokoh kebijakan bruto dokter di Rumah Sakit diatur secara
khusus. PER 16 tahun 2016 jo PER 31 tahun 2009 sebagai perubahan terakhir yang
mengatur mengenai ketentuan besaran penghasilan bruto dokter yang berpraktik di
Rumah Sakit harus dihitung dari keseluruhan penghasilan dokter yang diterima
atau diperoleh dari pasien. Sejalan dengan yang dikemukakan perwakilan dari
Badan Kebijakan Fiskal, bahwa dokter yang menjadi individu yang bekerja sendiri
menjadi bagian tersendiri yang bukan merupakan bagian dari Rumah Sakit. Dokter
yang memperoleh penghasilan dari pasien bukan Rumah Sakit (Andi, 2021). Maka
dari itu, pajak atas penghasilan bruto yang diterima
atau diperoleh dokter
dari pasien seluruhnya menjadi beban
dokter. Namun, Andi juga menambahkan atas porsi penghasilan
Rumah Sakit yang menyatu dengan penghasilan bruto dokter dapat menjadi
pengurang atau dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Dokter
ketika melaporkan pendapatannya menggunakan pembukuan (Andi, 2021).
Demi pengamanan dan kesederhanaan, maka
pemajakan atas Pajak Penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit,
penghasilan bruto dihitung sebelum bagi hasil dengan Rumah Sakit. Baik
perwakilan dari otoritas pajak, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai pembuat
kebijakan dan operator dari kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
sepakat bahwa dokter tidak menanggung pajak Rumah Sakit. Atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dokter dari pasien memang sudah selayaknya ditanggung
pajaknya oleh dokter. Kedua instansi tersebut dari hasil wawancara menyebutkan
bahwa penghasilan bruto dokter yang disebutkan di dalam PER 31 tahun 2009 Pasal
10 ayat (6) belum selesai dalam melakukan penghitungan pajak dokter. Dokter
menggunakan norma sehingga penghasilan bruto tersebut dikalikan terlebih dahulu
dengan norma sebesar 50% baru selanjutnya dikalikan tarif progresif berdasarkan
komulatif penghasilan dokter (Theodikta & Rahmawati, 2021) (Andi, 2021).
Namun, pola perhitungan tersebut berlaku untuk semua tenaga ahli yang bukan
merupakan pegawai. Notaris, konsultan, arsitek termasuk pengacara menggunakan
pola yang sama, tetapi atas tagihan yang mereka berikan kepada pengguna jasa
atas jasa yang mereka berikan 100% diterima atau diperoleh semua tenaga ahli
tersebut. Ditambah, norma penghitungan merupakan konsekuensi logis atas
penerapan metode pencatatan layaknya PTKP. Norma penghitungan tidak boleh
menyebabkan Wajib Pajak harus menanggung beban pajak atas penghasilan yang
sesungguhn yang tidak diterima atau diperolehnya. Kebijakan ini justru
menyebabkan keadilan vertikal tidak terwujud, dimana atas penghasilan yang
berbeda dikenakan pajak yang sama (Mansury, 1996).
Otoritas pajak tidak hanya menggunakan
metode presumtive dengan
memberlakukan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi metode tersebut
digunakan secara double untuk dokter yang berpraktik di Rumah Sakit yang tidak
menggunakan pembukuan. Pengenaan metode presumtive
terhadap penghasilan bruto dokter yang berpraktik di Rumah Sakit yang tidak
memperhitungkan biaya dokter layaknya pengenaan pajak final terhadap UMKM.
Penjelasan mengenai biaya dan tujuan mungkin dapat dijelaskan, tetapi
penghitungan penghasilan Rumah Sakit sebagai penghasilan dokter masih tetap
tidak sejalan dengan konsep penghasilan. Pajak final yang dikenakan terhadap
UMKM jelas adalah penghasilan yang sesungguhnya diterima atau diperoleh UMKM.
Sedangkan dalam kebijakan ini, penghasilan tersebut bukan penghasilan dokter
namun Rumah Sakit.
Penghasilan bruto dokter yang berpraktik
di Rumah Sakit termasuk penghasilan Rumah Sakit diberlakukan mengambil fungsi
dari metode presumtive. Simplikasi, pencegahan kebocoran pajak, kemudahan audit
semuanya menjadi kepentingan otoritas pajak. Keunikan hubungan serta beragamnya
skema bagi hasil
Rumah Sakit dengan dokter membuat otoritas pajak mengambil
langkah ketika basis pajak sulit diukur, diverifikasi dan diawasi menggunakan
kebjakan presumtive (Slemrod &
Yitzhaki, 1994). Penerapan metode presumtive berdasarkan informasi
pihak ketiga mengenai penghasilan kena pajak secara keseluruhan memang
menyederhanakan pengumpulan dan meningkatkan nilai penerimaan pajak yang
dipungut (Bucci, 2020).
Namun, informasi pelaporan pihak ketiga mengenai komponen tunggal dari
penghasilan kena pajak (seperti nilai pendapatan yang diperoleh oleh Wajib
Pajak) tampaknya tidak terlalu efektif. Tetap dibutuhkan pemeriksaan silang
dalam menguji kebenaran atas pelaporan pihak
ketiga.
Potensi penghindaran pajak karena adanya
hubungan yang unik antara dokter dengan Rumah Sakit serta kemampuan dokter dari
sisi materi dan intelegensi membuat otoritas pajak berupaya menutup loophole
dari terjalinnya kerjasama hubungan tersebut. Secara sumber penghasilan, dokter
memiliki sumber penghasilan yang beragam, dapat dari praktik di Rumah Sakit, praktik pribadi, pembicara
seminar, bahkan tidak jarang pula dokter yang menjadi bagian manajemen badan
usaha. Namun, tidak sepatutnya dokter layaknya Wajib Pajak lainnya yang harus
tunduk terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak dirugikan.
Kepentingan dokter juga harus diperhatikan terutama sisi keadilannya. Tidak
bisa hanya demi kesederhanaan dan penerimaan, keadilan Wajib Pajak dikorbankan.
Ketika pemerintah mengutamakan penerimaan, maka tingkat keadilan akan menurun (Di Caro, 2020). Namun
menjadi kewajiban pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat membuat
kebijakan yang ramah administrasi tapi juga adil. Pemerintah tidak boleh hanya
melihat kepentingan golongan saja yaitu otoritas pajak dikarenakan potensi
lingkungan yang merugikan dapat menimbulkan potensi besar timbulnya kecurangan
pajak bagi pihak yang dirugikan (Spyridou, 2019).
Kepentingan dan keadilan bagi dokter sebagai Wajib Pajak tentunya tidak boleh
terlupakan. Kenyataannya, apabila dokter-dokter merasa dengan melakukan praktik
di Rumah Sakit merugikan, maka kerugian yang sesungguhnya pada masyarakat luas.
Kebijakan penghasilan bruto dokter yang
berpraktik di Rumah Sakit dengan
mengenakan atas keseluruhan penghasilan dokter yang diterima atau diperoleh
dari pasien sebelum dikurangi biaya apapun termasuk bagi hasil Rumah Sakit
mungkin tidak sepenuhnya membebani dokter. Secara administrasi, dokter diberi
kemudahan dengan pencatatan, terhindar dari kerumintan pelaporan pajak dengan
pembukuan. Rumah Sakit sebagai pemotong pajak dokter yang menerbitkan bukti
potong, dokter cukup mencatat penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dengan bukti konkret berupa bukti
potong ketika melaporkan pajak. Kesederhanaan bagi dokter diharapkan memberikan
tingkat kepatuhan dokter dalam menjalankan administrasi pajak, meskipun tidak
ada bukti konkret metode ini meningkatkan kepatuhan dokter. Bahkan berdasarkan
penelitian (Awasthi &
Bayraktar, 2015), dampak penyederhanaan pajak menjadikan korupsi
pajak jauh lebih tinggi untuk negara- negara
dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah seperti negara
berkembang.
Ini berarti dengan sistem administrasi pajak yang lebih
sederhana tidak menjamin kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Dokter yang memiliki sumber penghasilan
yang beragam dan tergolong dalam tenaga ahli yang berpenghasilan tinggi
sebenarnya juga memperoleh keuntungan dengan kebijakan ini. Kebijakan ini
menjadikan kredit pajak dokter yang tercantum dalam bukti potong dari Rumah
Sakit besar apabila menggunakan metode ini. Karena pengenaan beban pajak yang
tinggi namun tidak final seperti penghitungan dokter saat ini, menjadikan
potensi kekurangan pajak di akhir tahun menjadi
kecil. Dokter yang pada umumnya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan
akan memperoleh kredit pajak yang lebih besar dengan kebijakan ini. Namun, ini
semua tidak menjadikan otoritas pajak benar dengan memberlakukan kebijakan yang
tidak sesuai dengan teori dan undang-undang. Apabila dokter harus menanggung
kekurangan pajak ataupun kelebihan pajak di akhir tahun dalam SPT Pribadinya,
maka hal tersebut akan menjadi konsekuensi dokter sebagai Wajib Pajak. Itu
semua sepanjang kebijakan yang diberlakukan pemerintah sejalan dengan teori dan
undang-undang pajak yang berlaku.
2.
Implikasi Kebijakan Penghasilan
Bruto Dokter yang Berpraktik di Rumah Sakit
Kebijakan penghasilan bruto dokter dari
praktiknya di rumah sakit dimana tidak hanya penghasilan dokter namun terdapat
penghasilan rumah sakit yang menjadi komponen dalam menghitung pajak dokter
membuat dilema. Hal ini pun menimbulkan ketidakadilan dimana dokter yang
berpraktik di rumah sakit menanggung beban pajak atas penghasilan yang
sesungguhnya tidak diterima atau diperoleh. Otoritas pajak berupaya
mengantisipasi potensi adanya kebocoran pajak dengan menggunakan metode
presumtive melalui kebijakan penghasilan dokter yang berpraktik di rumah sakit
sebelum dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit.
Pajak Penghasilan yang merupakan pajak subjektif dimana
pajaknya tidak dapat dialihkan kepada subjek pajak lain, kebijakan ini membuat
atas penghasilan yang sama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh rumah
sakit dikenakan pajak double. Pertama
dikenakan kepada dokter ketika menghitung pajak dokter kemudian dikenakan lagi di tingkat badan, ketika menghitung pajak
rumah sakit (Muhasan, 2021).
������������������ 
Bagan
4. Pajak atas Penghasilan dari Pasien
Sumber: Diolah Peneliti
Berdasarkan bagan diatas, diketahui
bahwa atas porsi 20% dikenakan pajak di tingkat individu yaitu dokter dan badan
yaitu rumah sakit. Pengenaan pajak atas objek pajak yang sama tidak boleh
terjadi. Tetapi, ketentuan dalam PER 31 tahun 2009 Pasal 10 ayat (6) membuat
timbulnya double taxation. Atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali
(double taxation) di tingkat individu dan badan. Atas objek pajak yang sama
dikenakan pajak di tingkat individu yaitu dokter dan di tingkat badan yaitu rumah
sakit.
Berdasarkan hasil interview dengan
Bagian Pajak Rumah Sakit Y diketahui bahwa tidak semua rumah sakit menjalankan
kebijakan ini. Kekhawatiran akan kehilangan dokter atau kesulitan apabila
dokter menolak untuk praktik apabila pajak yang ditanggung terlalu besar,
membuat beberapa rumah sakit mengeluarkan kebijakan lain dalam menghitung pajak
dokter (Y, 2021). Memang tidak semua rumah sakit melanggar kebijakan ini.
Besarnya potensi kerugian baik moriil maupun materi yang dapat ditanggung rumah
sakit apabila terjadi pemeriksaan, maka manajemen rumah sakit memilih
menjalankan kebijakan ini. Seperti yang dikemukan oleh Bagian Pajak RS X,
dimana manajemen rumah sakit memilih sebelum bekerjasama dengan dokter dan
mengikat perjanjian, maka akan memberikan penjelasan secara mendetail mengenai
alur administrasi termasuk penghitungan pajak (X, 2021).
Tentu otoritas pajak berharap maka semua
rumah sakit akan menjalankan kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Layaknya manajemen RS X, otoritas pajak berharap rumah sakit akan
menjalankan administrasi perpajakan tanpa menimbulkan kerugian negara. Namun
kenyataan yang harus dihadapi tidak selalu lancar seperti harapan. Dikarenakan
adanya rumah sakit yang memilih mempertahankan kelancaran pelayanan medis
sekaligus arus bisnis dengan tidak
menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketidakadilan
yang dirasakan dokter, menimbulkan potensi kebocoran penerimaan yang justru
berharap dapat dicegah dengan dikeluarkan kebijakan ini.
Adanya ungkapan bahwa satu-satunya hal
yang pasti dalam hidup adalah kematian dan pajak, setidaknya pajak itu jauh
dari tak terelakkan dan individu mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi
kewajiban pajak mereka. Individu dapat menghindari Pajak Penghasilan dengan
melaporkan pendapatan yang kurang, melebih-lebihkan biaya, pengecualian ataupun
kredit, gagal mengajukan pengembalian pajak yang sesuai bahkan dengan
melibatkan dalam barter (Alm, 2019). Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi
pemungutan pajak, sehingga mempengaruhi pajak yang dihadapi Wajib Pajak yang
patuh dan layanan publik yang diterima warga negara. Ketidakpatuhan mengubah
distribusi pendapatan dengan cara yang sewenang-wenang, tidak terduga, dan
tidak adil. Penghindaran dapat berkontribusi pada perasaan perlakuan tidak adil
dan tidak menghormati hukum (Alm, 2019).
Dibutuhkan sistem fair-play termasuk dalam penerapan sistem pajak. Apabila negara
sudah memberikan keadilan bagi Wajib Pajak maka sudah sepatutnya Wajib Pajak
menjalankan administrasinya secara baik dan benar. Namun, ini akan berlaku
sebaliknya, apabila negara belum memberikan keadilan tersebut bahkan mengarah
kepada hanya kepentingan penerimaan semata, maka sangatlah tidak adil menuntut
kepatuhan Wajib Pajak (Renzo, 2014).
Singkatnya, harus ada 'rumah penuh' strategi untuk mengatasi 'rumah penuh'
motivasi (Alm, 2019). Namun perlu diingat oleh
pemerintah sebagai badan yang membuat kebijakan, agar strategi tidak
mendistorsi kelancaran arus bisnis terutama pelayanan sosial.
Kesimpulan
1)
Kebijakan penghitungan Pajak
Penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah
Sakit berdasarkan penghasilan bruto yang dibayarkan pasien sebelum dikurangi
bagi hasil Rumah Sakit diberlakukan sesuai PER 31 tahun 2009 Pasal 10 ayat (6).
Pada praktiknya, atas penghasilan yang dibayarkan pasien di Rumah Sakit tidak
hanya penghasilan dokter, namun penghasilan untuk Rumah Sakit. Kemudahan audit
dengan bukti otentik yaitu billing yang ditagihkan kepada pasien oleh Rumah
Sakit sebagai lingkungan praktik dokter juga menjadi alasan otoritas pajak.
Dokter yang berpraktik di Rumah
Sakit mendapatkan fasilitas sehingga untuk memberikan keadilan bagi dokter yang
menjalankan praktik pribadi maka fasilitas tersebut menjadi objek pajak. Ini
juga akan memudahkan audit pajak dokter tanpa perlu melihat dokumen pendukung
bagi hasil dengan Rumah Sakit. Metode presumtive
yang digunakan tidak hanya melalui Norma Penghitungan Penghasilan Neto tapi
bagi dokter yang berpraktik di Rumah Sakit juga atas besaran penghasilan bruto
adalah cara otoritas pajak mencegah terjadinya kebocoran. Pencegahan praktik
penghindaran pajak akibat hubungan unik dokter dengan Rumah Sakit. Kebijakan
tetap diberlakukan meski tidak
sesuai dengan penghasilan berdasarkan teori serta UU PPh,
dalam mengakomodasi potensi praktik penghindaran bahkan penggelapan pajak oleh
dokter melalui Rumah Sakit serta kemudahan adminstrasi perpajakan.
2)
Kebijakan penghitungan Pajak
Penghasilan dokter yang berpraktik di Rumah
Sakit berdasarkan penghasilan bruto yang dibayarkan pasien sebelum dikurangi
bagi hasil Rumah Sakit membuat dokter menanggung beban pajak lebih besar.
Kebijakan tersebut membuat dokter menanggung beban pajak atas penghasilan yang
sesungguhnya tidak diterima atau diperolehnya. Implikasi dari diberlakukannya
kebijakan penghasilan bruto dokter yang berpraktik di Rumah Sakit adalah
kebijakan penghasilan bruto dokter yang berpraktik di Rumah Sakit menyebabkan
porsi bagi hasil Rumah Sakit dipajaki di tingkat dokter dan Rumah Sakit (double
taxation). Pada praktiknya, ada Rumah Sakit yang mengakomodir ketidakadilan
tersebut dengan tidak menjalankan kebijakan yang berlaku. Rumah Sakit justru memilih
mengambil resiko pemeriksaan bahkan denda pajak demi memberikan rasa keadilan
untuk dokter dan menjaga kelancaran bisnisnya. Hal tersebut menyebabkan
kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk mencegah potensi penggelapan pajak
justru menimbulkan skema penghindaran pajak.
BIBLIOGRAFI
Alm,
James. (2019). What motivates tax compliance? Journal of Economic Surveys, 33(2),
353�388. Google Scholar
Awasthi, Rajul, & Bayraktar, Nihal. (2015). Can tax
simplification help lower tax corruption? Eurasian
Economic Review, 5(2), 297�330. Google Scholar
Barzdins,
Juris. (2016). Process-oriented knowledge system for health professionals as a
tool for transition to hospital process orientation. International Journal of Healthcare Management, 9(4), 245�250. Google Scholar
Bucci, Valeria. (2020). Presumptive taxation methods: A
review of the empirical literature. Journal
of Economic Surveys, 34(2),
372�397. Google Scholar
Creswell,
John W., & Creswell, J. David. (2017). Research
design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage
publications. Google Scholar
D�souza, Brayal, Shetty, Avinash, Apuri, Nikita, &
Moreira, Joaquim Paulo. (2020). Adapting a secondary hospital into a makeshift
COVID-19 hospital: A strategic roadmap to the impending crisis. International Journal of Healthcare
Management, 13(4), 346�351. Google Scholar
Di
Caro, Paolo. (2020). Decomposing personal income tax redistribution with
application to Italy. The Journal of
Economic Inequality, 18(1),
113�129. Google Scholar
Hangoma, Peter, Robberstad, Bjarne, & Aakvik, Arild.
(2018). Does free public health care increase utilization and reduce spending?
Heterogeneity and long-term effects. World
Development, 101, 334�350. Google Scholar
Hossain,
Md Shamim, Khan, Mohammad Jamal, & Yahya, Sofri B. (2020). Developing an
occupational health service for health professionals: Management challenges. International Journal of Healthcare
Management, 1�10. Google Scholar
Irianto, Edi Slamet.
(2012). Pengantar Ilmu Pajak. Kebijakan
Dan Implementasi Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Mansury,
R. (1996). Pajak penghasilan lanjutan. Jakarta:
Ind-Hill Co. Google Scholar Marmot, Michael. (2017). The health gap: doctors and
the social determinants of health.
Scandinavian Journal
of Public Health, 45(7), 686�693. Google Scholar
Musgrave, Richard A.
(1973). Public finance in theory and
practice. McGraw-Hill Kogakusa. Google Scholar
Neuman, W. Lawrence.
(2014). Pearson new international edition
social research methods: qualitative and quantitative approaches. London:
Pearson Education,
Ltd. Google Scholar
Nurmantu,
Safri. (2005). Pengantar perpajakan.
Yayasan Obor Indonesia. Google Scholar
Onyele,
K. O., & Nwokoacha, E. B. (2016). Sources of public funds and economic
prosperity: The Nigerian case. Journal of
Business and Financial Affairs, 5(4),
1�
11. Google Scholar
Osho,
Ogunyankin Easther O. B., & Fadakinte, Bukola. (2020). Effect of Pay As You
Earn on Social and Economic Development in Nigeria. Global Journal of Management And Business Research. Google Scholar
Prasetiyo, Hari, & Imadudiin, Shariif. (2019).
TTinjauan Hukum atas Peraturan� Direktur
Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
terhadap Beberapa Pekerja Bebas Tertentu. Jurnal
Vokasi Indonesia, 7(2). Google Scholar
Punch,
Keith F., & Oancea, Alis. (2014). Introduction
to research methods in education. Google Scholar
Renzo,��� Massimo.��� (2014).��� Fairness,��� self-deception��� and��������������� political����� obligation.
Philosophical
Studies, 169(3), 467�488. Google Scholar
Shome, P. (1995). Tax Policy Handbook. Washington:
International Monetary Fund.
Google Scholar
Slemrod,
Joel, & Yitzhaki, Shlomo. (1994). Analyzing the standard deduction as a
presumptive tax. International Tax and
Public Finance, 1(1), 25�34. Google Scholar
Spyridou,
Anastasia. (2019). TO CHEAT OR NOT TO CHEAT. Journal of the International Academy for Case Studies, 25(2), 1�5. Google Scholar
Thuronyi,
Victor. (2004). Presumptive taxation of the hard-to-tax. Contributions to Economic Analysis, 268, 101�120. Google Scholar
Wiist,
William H. (2018). Public health and corporate avoidance of US federal income
tax. World Medical & Health Policy,
10(3), 272�300. Google Scholar
Wolfson, Michael, & Legree, Scott. (2015). Private
Companies, Professionals, and Income Splitting-Recent Canadian Experience. Can. Tax J., 63, 717. Google Scholar
Copyright
holder:
Eko Prasetyo, Ivan Anindito Arista, Rudi Hermawan, Erlanda Pane (2021)
