RADIKALISASI SEBAGAI POLA POLITIK HUKUM
INDONESIA DI ERA SOCIETY 5.0
Fanila Kasmita Kusuma
Institut
Pemerintahan dalam Negeri, Sumedang,
Jawa Barat, Indonesia
Email: [email protected]
Abstrak
Manusia akan� selalu mengalami
perubahan, dari berbagai era yang telah dilaluinya seakan menjadi bukti bahwa
perkembangan zaman terus digalakkan disebabkan naluri untuk terus berinovasi
menciptakan teknologi yang sedemikian mutakhir terus berkembang. Hari-hari ini
manusia memasuki sebuah babak baru yakni era society 5.0. dalam hal tersebut,
negara tetap harus mempertahankan bagaimana politik hukumnya agar bisa
menyesuaikan atau tetap aksis ditengah pergantian era demi era. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui radikalisasi sebagai pola politik hukmm Indonesia di
era society 5.0. Metode penelitian ini ialah penelitian
kualitatif mencakup analisis data sekunder yang di dapatkan dari berbagai studi telaah literatur. Hasil yang diperoleh bahwa radikal sangat diperlukan sebagai pola politik hukum Indonesia dalam
menyongsong fenomena maysrakat 5.0 dan menampilkan sikap bijaksana sebelum
mengambil sebuah keputusan. Karena sifat radikal sendiri sangat berkesesuaian dijadikan
sebagai pola untuk membuat politik hukum di Indonesia tetap eksis atau bahkan
tetap bertahan ditengah pergantaian era yang ada.
Kata Kunci: radikalisasi; radikal; politik hukum; society
5.0
Abstract
Humans will always experience
changes, from the various eras that they have gone through as if they are proof
that the times are constantly being encouraged due to the instinct to continue
to innovate to create such a cutting-edge technology that continues to develop.
These days, humans are entering a new phase, namely the era of society 5.0. In
this case, the state still has to maintain its legal politics so that it can
adjust or remain active in the midst of changing era after era. This study aims
to determine radicalization as a pattern of Indonesian legal politics in the
era of society 5.0. This research method is qualitative research which includes
secondary data analysis obtained from various literature review studies. The
results obtained are that radicals are indispensable as a pattern of Indonesian
legal politics in welcoming the phenomenon of society 5.0 and displaying a wise
attitude before making a decision. Because the radical nature itself is very
suitable to be used as a pattern to make legal politics in Indonesia still
exist or even remain in the midst of changing eras.
Keywords: radicalization; radical;
legal politics; society
5.0�����
Received: 2021-11-20; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20
Pendahuluan
Berbagai negara di
dunia ini pastiah memiliki tujuannya masing-masing dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa maupun bernegaranya. Tujuan dari sebuah negara, pada
umumnya berdasarkan ataupun bersendirikan pada apa yang menjadi cita-citanya
negara tersebut. Maka, negara harus mewujudkan apa yang menjadi cita-citnya
sesuai dengan undang-undang dasarnya masing-masing. Tujuan negara adalah apa
yang hendak diraihnya dengan sistematikan dan instrumen hukum yang ada pada
negaranya, Rogel Soltau mengatakan bahwa tujuan negara yakni bisa memberikan
ruang bagi para rakyat agar juga turut bisa berkembang dan terselenggaranya
daya cipta dengan sebebas-bebasnya.
Indonesia, sebagai
sebuah negara yang berpihak di diatas hukum, dan menjadikan hukum sebagai
pijakannya, menyandarkan cita-citnya serta tujuannya dengan instrumen hukum
sebagai sarananya, atau dengan diksi lain bisa dikatakan bahwa hukum merupakan
sarana yang dipakai oleh bangsa Indoensia dalam menggapai tujuan negara. Maka,
politik dan hukum memiliki kaitan disebabkan politik memiliki sifat yakni
kepentingan yang acapkali menumbuhkan konflik serta haruslah diarahkan ataupun
dikendalikan dengan adanya hukum agar tujuan negara bisa tercapai.
Politik hukum dapat
diartikan sebagai sebuah sarana ataupun instrumen yang pemerintah manfaatkan
agar bisa mewujudkan sistem hukum nasional yang ia kehendaki agar terwujudnya
cita-cita bangsa Indonesia .
Hal tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa politik hukum adalah sebuah
kebijakan sebagai pegangan dasar untuk menyelenggarakan negara, terkhusus pada
ranah hukum berkaitan dengan hukum yang akan berjalan, sedang atapun yang sudah
berlaku yang diambil dari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat agar
tercapai tujuan suatu negara seusai dengan pembukaan UUD 1945 Alinea 4.
Di dalam
berkehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya zaman dan era akan senantiasa
berkembang dan berubah. Maka berkembang pula semua hal yang ada padanya. Dunia
telah mengecap bagaimana era masyarakat/society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
dengan segala dinamikanya. Perubahan masyarakat tersebut haruslah dibarangi
dengan penyesuaian reformasi penegakan hukum. Hal ini senada dengan pernyataan
MK yang diwakilli oleh salah satu Hakim MK yakni Suhartoyo, yang dalam
pidatonya menekankan diperlukannya reformasi penegakan hukum guna menyambut society
5.0 (antaranews, 2021).
Praktik
penegakan hukum di era masyarakt 5.0 mendapat dukungan dari Internet Of
Things (IOT) dalam ranah penegakan hukum. Era society 5.0 akan
mengembangkan manusia agar lebih terpusat pada kepentingannya yakni membuat
seimbang laju ekonomi agar bisa menekan kesenjangan serta masalah-masalah
sosial lainnya dengan memanfaatkan sistem agar bisa mengintegrasikan ruang
siber dan fisik (antaranews, 2021).
Perubahan dan
adaptasi menuju pada perubahan ke era masyarakat 5.0 harus menjadi salah satu
tugas dai para stakeholder agar apa yang masuk
dalam rencana nasional dapat terwujud. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah
pola yang berisikan berbagai langkah dan cara agar bisa merubah politik hukum
Indonesia pada masyarakat 5.0.
Maka, pendekatan
yang paling memungkinkan dipakai adalah sikap radikal dari pemerintah itu
sendiri dalam mengimplementasikan tujuannya atau yang telah menjadi sebuah pola
politik hukum. Sikap radikal digunakan, karena ia adalah sebuah kata sifat dari
seseorang yang menginginkan perubahan mendasar terkhusus pada pemerintahan
ataupun politik menurut pandangan Merriam Webstar. Tidak hanya sebagai alat
yang dapat melandasi pola politik hukum di Indonesia agar bisa menyasar sebuah
peradaban manusia baru. Bahkan dalam segala hal pun, paradigma radikal bisa
digunakan, disebabkan orang yang radikal ialah orang yang berfikir untuk
mencari akar masalah, dan orang tersebut ialah orang yang fokus ingin mencabut
akar dari sebuah permasalahan.
Peradaban manusia
bertahap memasuki era society 5.0 yang ditandai dengan peggunaan
teknologi yang telah melingkupi berbagai sisi kehidupan manusia bahkan dalam
aspek bernegara agar tercipta sebuah proses pemecahan masalah utamnya dalam hal
politik hukum di sebuah negara.
Society 5.0 atau yang diartikan sebagai masyarakat 5.0
ialah sebuah konsep yang dirintis kali pertama oleh Jepang. Konsepnya tidak
hanya melingkupi sisi manufaktur saja, namun juga bagaimana cara agar masalah
bisa diatasi dengan dibantu pada integrasi ruang fisik serta firtual (Skobelev, P & Borovik, 2017). Society
memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi semakin sejahtera dengan
banyaknya pelayanan yang disediakan misalnya: (Tesa Lonika D.P, Handriyanto, Noviani, 2021)
1.
Pelayanan pada bidang
kesehatan.
Bentuk
dari pelayanan ini ialah perluasan data kesehatan di berbagai penjuru
masyarakat untuk bisa memperoleh pelayanan dirumah.
2.
Peningkatan mobilitas
Pada
layanan ini, ialah tersedianya teknologi pada berbagai pelosok daerah dengan
tujuan untuk menekan kekurangan distributor.
3.
Teknologi infrastruktur
Hal
ini sangat membantu pekerjaan manusia utamanya untuk membantu manusia dalam
peningkatan potensinya.
4.
Dan lain sebagainya.
Era society
5.0 memiliki tujuan yang utama
yaitu untuk mengadakan kesejahteraan yang lebih baik dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi pada seluruh lini masyarakat (Wasitarini, 2019) era society
5.0 merujuk pada sebuah kosep yakni
penerapan teknologi papda revolusi industri 4.0 yang memperhatikan sisi humaniora
untuk bisa menuntaskan berbagai masalah sosial (Faruqi, 2019). Era society
5.0 juga dimaknai sebagai bentuk
kecerdasan yang kuat hingga bisa memberikan integrasi pada ruang fisik serta
ruang cyber. Maka, tatanan kehidupan era society 5.0 ialah bentuk kehidupan yang memadukan data
dengan perantara teknologi informasi guna mendorong tingkat kecerdasan manusia
dalam berbagai pengembangan yang ditujukan untuk penyelesain problematika.
Indonesia
sebagai negara yang aktif berkiprah di dalam dunia internasional tentunya tidak
bisa terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi, misalnya dalam
hal revolusi industri 4.0. disebabkan revolusi industri 4.0 lekat dengan barat,
maka Indonesia hanya sekadar ikut tanpa memilih dan memfilter, akan membuat
bangsa Indonesia bisa tenggelam dalam hegemoni barat khususnya dalam dunia
hukum.
Seiring dengan
perkembangan teknologi dan inovasi berlomba-lomba untuk diciptakan,
perpolitikan pemerintahan yang baik masih belum bisa diadopsi dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari disebabkan belum adanya sebuah platform yang
disiapkan guna menyongsong era soeciety 5.0. Sugiyono Dalam penelitian
yang dilakukan oleh Saksono, ia menjabarkan bahwa tata kelola pemerintahan
Indonesia belumlah bisa berjalan dengan baik untuk mendukung terimplementasinya
era soeciety 5.0.
Hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah adaptasi agar Indonesia bisa
menyongsong era soeciety 5.0 agar bisa merata diseluruh pelosok negeri.
Berkaitan dengan hal tersebut, pola politik hukum Indonesia mengehendaki agar
teap eksis terlepas dari perkembangan dunia dan masyarakat yang telah memasuk
era demi era. Karena politik hukum adalah instrumen dalam mewujudkan tujuan
bernegara.
Seperti yang
telah diketahui bahwa setiap negara memiliki tujuan dan tujuan negara
disandarkan pada keinginan untuk mewujudkan cita-cita negara. Politik hukum
atau legal poliy sebagai alat untukk mewujudka cita-cita negara, yang
telah dilaksanakan oleh Indonesia yakni: (Mahfud, 1998)
1.
Pembangunan hukum yang
memiliki inti, yakni pembuatan serta pembaharuan pada berbagai materi hukum
yang berkesesuaian dengan kebutuhan.
2.
Pelaksanaan ketentuan hukum
yang sudah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga pembinaan para penegak hukum.
Adapun dalam
rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka politik hukum terbentuk
dengan tujuan yakni: (Serizawa, 2014)
1.
Sebagai alat atau instrumen
yang dapat dipakai oleh pemerintah guna mengadakan sebuah sistem hukum nasional
yang diinginkan.
2.
Dengan sistem hukum
nasional, maka akan terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.
Pentingnya
politik hukum di Indonesia, karena ia adalah dasar yang paling fundamental
dalam terselenggaranya negara, terkhusus pada sisi hukum yang berkenaan dengan
hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan yang telah berjalan guna mencapai
tujun negara.
Dalam mewujudkan
tujuan negara dengan adanya politik hukum ditengah maysrakat 5.0, maka
diperlukan sebuah pola yang berisi strategi ataupun kebijakan yang terstruktur
sebagai upaya pengimplementasiannya. Pola yang dikehendaki tersebut ialah pola
yang mampu membuat sang pelakunya memiliki sikap ingin mengadakan perubahan
sampai pada sisi fundamental, ataupun sikap yang menginginkan adanya perubahan
mendasar dan kokoh. Sebab apa yang ia perjuangkan yakni politik hukum di Indonesia
bukanlah hal yang sederhana ditengah arus adaptasi masyarakat society 5.0
Maka, sikap radikal sangat
dibutuhkan sebagai penggerak atau wajah dari pola politik hukum di Indonesia
untuk memasuki babak baru perkembangan kehidupan manusia yakni masyarakat society 5.0. Disebabkan
pelaku radikal memiliki paham yang mendalam, pada akar terdalam, kritis serta
tajam. Dalam hal sebagai pola politik di Indonesia maka radikalisasi ialah
sebuah proses untuk menyongsong era society 5.0 dengan politik hukum
Indonesia yang kokoh dan berakar serta tidak tergerus oleh perubahan masa ke
masa.
Metode Penelitian
Fokus utama penelitian
ini adalah untuk mencari tahu
bagaiamana radikalisasi sebagai
pola politik hukum di Indonesia di era society 5.0. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan
penelitian kualitatif berdasarkan
data sekunder yang diperoleh dengan metode tinjauan sistematis dan analisis isi
literatur ilmiah, analisis data sekunder. Data sekunder di dapatkan dari
tinjauan literatur yakni jurnal dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hasil Dan Pembahasan
A. Pentingnya Eksistensi Politik Hukum Bagi Bangsa Indoensia
Dari sudut
pandang hukum tata negara, maka negara merupakan sebuah organisasi besar,
ataupun organisasi kekuasaan. Organisasi tersebut ialah tata kerja dari alat
kelengkapan negara yang merupakan satu keutuhan. Tujun dari negara ialah
cita-cita negara yang hendak ia wujudkan, dengan perantara instrumen hukum yang
terdapat pada negara tersebut.
Emmanuel Kant
berasumsi bahwa tujuan negara ialah membentuk serta mempertahankan hukum yang
menjamin kedudukan hukum dari setiap individu di dalam masyarakat dan berarti
bahwa setiap negara memiliki kedudukan hukum dan tidak boleh mendapat perlakuan
yang semena-mena oleh penguasa. Indonesia mempertegas tujuan didirikannya NKRI
yakni termaktub dalam konstitusinya, yaitu di dalam pembukaan UUD 1945 yang disebutkan
bahwa tujuan dibentuknya NKRI ialah:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia
2. memajukan kesejahteran umum
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kebijakan
penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arahnya, bentuk
ataupun isi dari hukum yang kelak digunakan sebagai kriteria dalam menghukum
sesuatu merupakan penjabaran dari politik hukum dalam pandangan Padwi Wajhono (Wahyono, 1986) sedangkan dalam
pandangan Teuku Muhammad Radhie, mengatakan bahwa politik hukum merupakan
sebuah pernyataan kehendak penguasa berkenaan hukum yang eksis di negaranya dan
mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Dalam defenisi lain, Hartono
mengatakan politik hukum dapat
diartikan sebagai sebuah sarana ataupun instrumen yang pemerintah manfaatkan agar
bisa mewujudkan sistem hukum nasional yang ia kehendaki agar terwujudnya
cita-cita bangsa Indonesia.����
Satjipto
Rahardjo memberikan defenisi politik hukum yakni kegiatan memilih serta cara
yang akan digunakan guna tercapainya sebuah tujuan sosial dan hukum di dalam
masyarakat (Rahardjo, 1991). Satjipto berpendapat
bahwa beberapa pertanyaan mendasar yang muncul sehubungan dengan politik hukum
yakni:
1. Tujuan yang akan diraih dari sistem hukum yang ada
2. Cara seperti apa, mana yang dinilai paling baik
dalam mencapai tujuan yang dimaksud
3. Kapan waktu hukum tersebut harus dirubah serta
dengan cara apa perubahan tersebut dilakukan
4. Apakah bisa dirumuskan sebuah pola� untuk bisa
membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara agar tujuan
tersebut tercapai dengan baik
Khususnya di
Indonesia, politik hukum sangat penting adanya, hal ini terumuskan misalnya di
dalam pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 yang sekarang menjadi pasal I aturan peralihan
UUD 1945, amandemen memberikan isyarat pada pembentuk undang-undang di Indonesia
agar bisa mewujudkan cita-cita hukum nasional, dan untuk bisa memenuhi
cita-cita tersebut, maka dibutuhkan pembangunan serta pembinaan hukum. Dalam
merumuskan serta menetapkan politik hukum yang sudah dan akan dilakukan, maka
politik hukum memberikan otoritas legislasi pada penyelenggara negara. Arah
dari hal tersebut ialah dalam rangka mencapai tujuan negara.
William Zavenbergen
berujar bahwa politik hukum mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan
peraturan hukum mana yang relevan untuk dijadikan hukum (Zevenbergen, 2011). Politik hukum�
pada� berguna untuk memberikan landasar pada tahapan perkembangan di masyarakat
dengan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat pada hukum itu sendiri (Mahfud, 2009).
Maka, di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, politik hukum sangat lekat
kaitannya dengan peran dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan yakni:
1.
Sebagai alasan mengapa dibutuhkan terbentuknya
sebuah perturan perundang-undangan
2.
Untuk menentukan apa yang ingin diartikan ke dalam
kalimat hukum serta rumusan pasal.
Dua hal tersebut
sangat penting adanya disebabkan eksistensi peraturan perundang-undangan dan
perumusan pasal ialah jembatan yang mengantarai politik hukum dalam tahapan
implementasi peraturan perundang-undangan. Hal� tersebut mengingat antara
pelaksaan peraturan perundang-undangan haruslah ada konsistensi serta
keterkaian yang erat dengan apa yang disebut dengan politik (Sari, 2019).
B. Era Society 05.0
Semakin
berkembangnya waktu, maka teknologi yang digagas oleh manusia juga akan selalu
mengalami perkembangan. Maka society 5.0 merupakan sebuah perkembangan
yang dimotori oleh Jepang. Konsep society 5.0 memungkinkan manusia untuk
bisa menggunakan ilmu pengetahuan dengan basis AL, Robot, IOT dan lain
sebagainya, semua itu diperuntukkan agar manusia bisa hidup dengan nyaman.
Konsep yang
disematkan pada society 5.0, ialah penyempurnaan dari berbagai konsep
yang telah ada sebelumnya, yakni society 1.0 dimana manusia masih
berkutat pada era berburu dan baru mengenal tulisan. Society 2.0
merupakan kelanjutan dari era sebelumnya dimana manusia telah mengenal sistem
bercocok tanam. Society 3.0 adalah era dimana manusia telah memasuki
dunia industri yang ditandai dengan banyaknya dipakai mesin-mesin untuk
meringankan kinernaya. Society 4.0 ialah era dimana manusia telah
memanfaatkan komputer serta internet. Dan yang mutakhir, yakni society
5.0 merupakan era dimana keseluruhan teknologi merupakan bagian dari manusia
itu sendiri, dan tidak hanya sekedar sebagai informasi, namun juga yang dipakai
manusia dalam menjalani kehidupan.
Pemerintah jepang
mendefenisikan masyarakat society 5.0 sebagai masyarakat yang terpusat
pada manusia itu sendiri yakni yang bisa menyeimbangkan antara kemajuan�
ekonomi dengan sebuah penyelesiaan masalah atau persoalan dengan memanfaatkan
sistem yang mengintegrasikan antara dunia maya dengan dunia fisik. Dalam
pandangan Fayakuma, apa yang dimaksudkan dengan society 5.0 ialah sebuah
rencana dasar sains dan teknologi kelima yang dicanangkan oleh dewan sains,
teknologi dan inovasi yang mendapat persetujuan dari kabinet pada 2016 lalu. (Fukuyama, 2018).
Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berupusat pada manusia hingga mampu
membuat dengan seimbang antara kemajuan ekonomi serta penyelesaian masalah
sosial dengan sistem yang saling berkaitan antara dunia nyata dengan dunia
maya.� Era tersebut merupakan era dimana semua teknologi ialah bagian dari diri
manusia sendiri. Internet tidak hanya sebatas pada sumber informasi, melainkan
diperuntukkan untuk menjalani kehidupan.
Society 5.0 ialah masyarakat yang bisa menyelesaikan bebagai masalah yang
ada pada dirinya dengn memanfaatkan inovasi yang lahir di revolusi industri 4.0
misalnya internet on Things (internet untuk segala sesuatu), Artificial
Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah
besar), ataupun robot untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Society
5.0 merupakan masa dimana masyarakat berpusat pada manusia yang berusaha
untuk membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah
dengan menggunakan ruang dunia maya serta dunia fisik (Puspita, Fitriani, Astuti, & Novianti, 2020).
Di dalam society
ada nilai baru yang tercipta dengan perantara inovasi dan akan menghilangkan
ketimpangan regional, usia, jenis kelamin serta bahasa dan akan memungkinkan
tersedianya produk dan layanan yang bisa disesuaikan dengan baik untuk memenuhi
keberagaman kebutuhan indiividu serta kelompok. Dengan adanya cara ini, maka
akan sangat memungkin untuk bisa sampai pada taraf masyarakat yang mampu
meningkatkan pembangunan ekonominya. Tujuan dari adanya society 5.0
ialah untu mewujudkan masyarakat yang manusia tersebut bisa menikmati bagaimana
hidup sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi hadir
sebagai alat untuk menyejahterakan kehidupan seseorang dan bisa digunakan untuk
berkontribusi guna menyelesaikan tentangan dan problematika masyarakat di
seluruh dunia (Fukuyama, 2018).
C.
Radikalisasi Sebagai
Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0
Telah dijabarkan sebelumnya bahwa politik hukum utamanya di Indonesia
memiliki arti dan fungsi yang sangat signifikan adanya, mislanya ketika amandemen memberikan isyarat pada pembentuk undang-undang di Indenesia
agar bisa mewujudkan cita-cita hukum nasional, dan untuk bisa memenuhi
cita-cita tersebut, maka dibutuhkan pembangunan serta pembinaan hukum. Dalam
merumuskan serta menetapkan politik hukum yang sudah dan akan dilakukan, maka
politik hukum memberikan otoritas legislasi pada penyelenggara negara. Arah dari
hal tersebut ialah dalam rangka mencapai tujuan negara.
Maka penerapan guna
eksistensinya politik hukum dengan tidak tergerus oleh zaman yang dilaluinya
misalnya ketika manusia telah menyongsong era society 5.0 sangat penting
untuk dicari sebuah pola guna tercapai tujuan yang dimaksudkan. Maka dalam hal
ini, dibutuhkan sebuah pemahaman atau sikap dari diri seseorang yang memiliki
paham mendalam, pada akar terdalam, kritis serta tajam dalam mewujudkan satu
tujuan, ataupun sikap yang digambarkan sangat fundamental/ mendasar (sampai
kepada hal yang prinsip) pada keinginan untuk mengimplementasikan sebuah
tujuan, amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan). Hal
tersebut merupakan satu kesatuan yang ada pada pendefenisian dari kata radikal.
Radikal, dalam
ilmu filsafat berasal dari kata radix yang berarti berakar, mendalam, komprehenshif,
mengakar. Berfikir radikal berarti berfikir mendalam, pada akarnya, tajam,
kritis. Kemudian makna radikalisasi adalah sebuah proses mewujudkan seseorang
yang belajar secara tajam dan mendalam. Atau dalam konteks ini, yakni seseorang
kritis terhadap sebuah tujuan. . Hanya saja image yang ada masyarakat istilah
radikal itu telah mengalami peleburan dan pergeseran makna pada hal yang lebih
sempit. Istilah radikalisme merupakan faham yang berupaya melakukan perubahan
secara menyeluruh, cepat dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang kemudian
mengatasnamakan agama, membalut perilaku kekerasan dengan identitas agama
dengan mengemas aksi dengan narasi keagamaan.
Radikal tentu
berbeda dengan radikalisme yang banyak di dengung-dengunkan dengan konotasi
makna yang jahat dan harus dihindari. Radikalisme sendiri berasal dari bahasa
Latin, radix, yang berarti akar. Ia merupakan paham yang menghendaki
adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kemunculan radikalisme diasumsikan dikarenakan ketidakadilan dan ketidakbebasan
yang diselenggarakan kelompok dominan dalam politik dan ekonom.
Maka, radikal
tentunya berseberangan dengan radikalisme yang berkonotasi negatif. Pemanfaatan
sikap radikal sebagai sebuah pola dalam politik hukum di era society 5.0
ialah hal yang dibutuhkan. Sebab dengan adanya sifat yang melekat dengan kata
radikal, akan membuat pelakunya kritis terhadap apa yang dicanangkan, serta
semangat dalam pengimplementasian tujuan tersebut, hal ini mengingat bahwa
politik hukum adalah instrumen atau sarana bangsa dalam upaya untuk mencapai
tujuannya dan hal demikian tentu saja terlepas dari era yang ada.
Secara etimologis, kata radikal sesungguhnya netral.
Radikalis, kata sifat ini berasal dari bahasa Latin, radix atau radici.
Menurut The Concise Oxford Dictionary (1987), istilah
radikal berarti �akar�, �sumber�, atau �asal-mula�. Dimaknai lebih luas,
istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental,
pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna �tidak
biasanya�.
Berbicara mengenai penggunaan istilah radikal yang
pertama kali dalam jagat politik, sejarah menyematkan kepada sosok Charles
James Fox di tahun 1797. Seturut Encyclopedia Britannica, James Fox diceritakan
menyerukan pembaharuan radikal (reform radical) di Inggris terkait
sistem pemilihan bagi siapa saja yang telah dewasa. Sejak itulah, istilah
radikal mulai digunakan sebagai istilah umum bagi semua gerakan yang mendukung
gerakan reformasi parlemen. KBBI keluaran tahun 1990, istilah radikal diartikan
sebagai �secara menyeluruh,� �habis-habisan,� dan �maju dalam berpikir atau
bertindak. Artinya, di sini mudah diduga telah terjadi proses perubahan makna
dari istilah ini.
Bahkan di dalam pendekatan filsafat, berpikir radikal
justru sangat diperlukan. Sebab, berpikir radikal dalam berfilsafat bermakna
berpikir mendalam (mendasar) sampai pada akar objek yang dikaji. Hal ini juga
dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan radikal dalam arti
�secara mendasar (sampai kepada hal yang perinsip); atau maju dalam berpikir
atau bertindak�. Dalam konteks ini, berfikir radikal merupakan proses berfikir
secara mendalam sampai pada makna kebenaran yang tertinggi. Melalui proses
berfikir secara radikal, manusia mampu memperoleh kebenaran dan menemukan
sejumlah penemuan ilmiah (ilmu pengetahuan). Berfikir secara radikal dapat pula
dimaknai sebagai upaya berfikir sampai pada akar persoalan yang ada, sehingga
diharapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak salah dalam mengambil
keputusan.
Pada titik
inilah, mudah dipahami istilah radikal sebenarnya bermakna netral. Istilah
radikal bisa bermakna positif atau negatif tergantung pada konteks ruang dan
waktu sebagai latar belakang penggunaan istilah tersebut.� Atau secara
sederhana menjauhkan stigma yang buruk pada kata radikal, dan justru
penyifatannya amat dibutuhkan dalam sebuah misi pembaharuan tertentu.
Bila dirujuk dari makna di atas, terlihat bahwa berfikir
radikal sangat diperlukan sebagai pola politik hukum Indonesia dalam
menyongsong fenomena maysrakat 5.0 dan menampilkan sikap bijaksana sebelum
mengambil sebuah keputusan. Namun, bertolak belakang dengan makna radikalisme.
Sebab, radikalisme merupakan paham ekstrem yang acapkali menggunakan pemaksaan
dan kekerasan agar apa yang diinginkan (diyakini) diterima oleh orang lain
dengan menghalalkan segala cara. Kelompok penganut radikalisme ini bukan hanya berhadapan pada
negara (politik), akan tetapi juga terkadang berhadapan dengan antar agama,
suku, budaya, bahkan intern agama. Gerakan radikalisme biasanya bersifat masif
dan membentuk karakter intoleran dan memandang kebenaran tunggal hanya milik
kelompoknya. Melihat kondisi ini, gerakan radikalisme sangat berbahaya bagi
tatanan suatu negara dan peradaban umat manusia. Eksistensi radikalisme
menjadikannya sebagai musuh bersama dan perlu ditindak secara serius.
Penyifatan dan cir-ciri yang tergambar dari kata
radikal tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sebuah alat ataupun pola khususnya
dalam hal politik nasional Indonesia yang menginginkan agar ia tetap eksis
tidak terikat dengan perkembangan zaman yang tengah dilalui ummat manusia.
Sebab sejatinya tujuan dari negara adalah hal yang harus selalu diraih, dan
alat sarana untuk meraihnya ialah dengan regulasi kebijakan politik hukum yang
memainkan peran yang snagat signifikan dalam sebuah tatanan bangsa.
Kesimpulan
Politik hukum dapat
diartikan sebagai sebuah sarana ataupun instrumen yang pemerintah manfaatkan
agar bisa mewujudkan sistem hukum nasional yang ia kehendaki agar terwujudnya
cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa
politik hukum adalah sebuah kebijakan sebagai pegangan dasar untuk menyelenggarakan
negara, terkhusus pada ranah hukum berkaitan dengan hukum yang akan berjalan,
sedang atapun yang sudah berlaku yang diambil dari berbagai nilai yang hidup
dalam masyarakat agar tercapai tujuan suatu negara seusai dengan pembukaan UUD
1945 Alinea 4. Khususnya di Indonesia, politik hukum
sangat penting adanya, misalanya saat amandemen memberikan isyarat pada
pembentuk undang-undang di Indoensia agar bisa mewujudkan cita-cita hukum
nasional, dan untuk bisa memenuhi cita-cita tersebut, maka dibutuhkan pembangunan
serta pembinaan hukum. Dalam merumuskan serta menetapkan politik hukum yang
sudah dan akan dilakukan, maka politik hukum memberikan otoritas legislasi pada
penyelenggara negara. Arah dari hal tersebut ialah dalam rangka mencapai tujuan
negara.
Secara sederhana, Society 5.0 ialah masyarakat yang bisa
menyelesaikan bebagai masalah yang ada pada dirinya dengn memanfaatkan inovasi
yang lahir di revolusi industri 4.0 misalnya internet on Things
(internet untuk segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan
buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), ataupun robot untuk membantu
meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 merupakan masa dimana
masyarakat berpusat pada manusia yang berusaha untuk membuat seimbang antara
kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan ruang dunia
maya serta dunia fisik.
Berfikir radikal sangat diperlukan
sebagai pola politik hukum Indonesia dalam menyongsong fenomena maysrakat 5.0
dan menampilkan sikap bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan. Jiwa yang bersemayam pada
sifat radikal bisa dimanfaatkan sebagai sebuah alat ataupun pola khususnya
dalam hal politik nasional Indonesia yang menginginkan agar ia tetap eksis
tidak terikat dengan perkembangan zaman yang tengah dilalui ummat manusia. Sebab
sejatinya tujuan dari negara adalah hal yang harus selalu diraih, dan alat
sarana untuk meraihnya ialah dengan regulasi kebijakan politik hukum yang
memainkan peran yang sangat signifikan dalam sebuah bangsa.
BIBLIOGRAFI
Antaranews. (2021). MK: Perlu reformasi penegakan hukum untuk sambut
Society 5.0.
Faruqi. (2019). Future Service In
Industry 5.0. Jurnal Sistem Cerdas, Vol. 2(1). Google Scholar
Fukuyama, Mayumi. (2018). Society
5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. Japan Economy Foundation Journal
- Japan SPOTLIGHT. Google Scholar
Hartono, Sunarjati. (1991). Politik
Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: ALUMNI. Google Scholar
MD, MAahfud. (1998). Politik
Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Google Scholar
MD, Mahfud. (2009). Politik
Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Google Scholar
Puspita, Yenny, Fitriani, Yessi,
Astuti, Sri, & Novianti, Sri. (2020). Selamat Tinggal Revolusi Industri
4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0. Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang. Google Scholar
Rahardjo, Satjipto. (1991). ,
Ilmu Hukum (Cet. III). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Google Scholar
Sari, Cindy Permata. (2019).
Politik Hukum di Indonesia. Artikel.
Serizawa, Ali. (2014). Pengertian
Politik Hukum Nasional dan Tujuannya.
Skobelev, P & Borovik, YS.
(2017). On The Way From Industri 4.0 To Industri 5.0: From Digital
Manufactureing To Digital Society. International Scientific Research Journal
Industri. Google Scholar
Tesa Lonika D.P, Handriyanto, Amallia
Noviani, Muhammad Mona Adha. (2021). Civic Literacy: Sebagai Upaya Dalam
Mempersiapkan Warga Negara Menuju Era Society 5.0. E Prosiding Seminar
Nasional Virtual Pendidikan Kewarganegaraan. Google Scholar
Wahyono, Padmo. (1986). Indonesia
Negara Berdasatkan atas hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Google Scholar
Wasitarini. (2019). Perpustakaan
Satu Data. Jurnal Madika, Vol. 5(2). Google Scholar
Zevenbergen, William. (2011). Politik
Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
�
