�Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
p�ISSN: 2541-0849
��e-ISSN : 2548-1398
Vol.
6, Special Issue No. 2, Desember 2021
�
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM APLIKASI (STUDI KASUS APLIKASI SIMDA
KEUANGAN DAN SIMDA BMD)
Andhika Ramanda, Safuan,
Musa Alkadhim Alhabshy
Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
Email: [email protected], [email protected], [email protected]
Abstrak
Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai dengan di terbitkannya laporan keuangan yang baik, yang berarti memiliki relevansi, bisa dimengerti, bisa dibandingkan serta bisa diuji, netral, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, dan lengkap. Untuk mencapai kriteria diatas dibutuhkan tools yang tepat, antara lain SDM yang berkompetensi, pemantauan berkesinambungan selama setahun penuh, dan juga untuk melengkapi dibutuhkan juga program aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah salah satu program komputer yang banyak digunakan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, aplikasi ini mencakup penganggaran, yang merupakan awal dari pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan, yang merupakan alat kontrol pengeluaran daerah selama setahun penuh, dan juga output berupa laporan-laporan yang berguna untuk kepentingan keuangan pemerintah daerah seperti Buku Besar, serta laporan keuangan diantaranya Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas. Metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif serta pendekatan studi kasus. Subjek dalam jurnal ini adalah narasumber, dengan objeknya yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan SIMDA BMD. Narasumber dalam penelitian ini yaitu unsur pemakai aplikasi. SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dibuat dengan harapan agar Pemerintah Daerah dapat terbantu dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses otomatisasi yang terdapat dalam aplikasi SIMDA Keuangan yang dimulai dari perencanaan yaitu dengan dibuatnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) lalu dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, lalu Penatausahaan Keuangan� ddengan dibuatnya Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dilanjutkan dengan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diakhiri dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan berakhir pada proses akuntansi dengan melakukan posting terhadap jurnal-jurnal yang timbul karena proses penatausahaan serta proses yang ada pada SIMDA BMD dapat dilihat pada proses Perencanaan aset, Pengadaan aset, Penatausahaan aset dan Penghapusan aset lalu ditunjang dengan pengendalian aplikasi yang baik sehingga kesalahan dalam pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan aset dapat diminimalisir, pada akhirnya akan menciptakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang andal, transparan dan akuntabel.
Kata Kunci: aplikasi sistem informasi manajemen daerah; pengelolaan keuangan daerah
Abstract
Good local government
financial governance can be seen with the good published financial statement,
which is relevant, understandable, can be tested, punctual, comparable and
complete. To achieve that we need the right tools that is the competence human
resources, a whole year of continuous monitoring and an application to govern
the local government financial. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) is an
application used by many local government, this application covers budgeting,
which is the beginning of the local government financial governance,
administration, which is the controlling the expense in a year and other output
like reports for the financial statement such as ledger and part of financial
statement like cash flow statement and balance sheet. The method in this paper
is qualitative research method and case study approach. Subject in this
research is called the source of information and the object in this research is
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan and SIMDA BMD. One source of
information in this research is the user of the application. SIMDA Keuangan and
SIMDA BMD is made to help local government create financial statement and asset
statement through information technology as the media, with the automatical
process in SIMDA Keuangan which started with planning that is Budget Work Plan
and Budget Execution Document then in administration financial process which is
started with Letter of Provision of Funds, Payment Order, Accountability Letter,
Disbursement Order and ended in the Accounting process which is posting the
journals that appear because of the administration process, in SIMDA BMD
process that happen are asset planning, asset procurement, asset administration
and asset deletion, with the support of good application control so that local
government can reduce the mistake made in creating financial statement and
asset statement, so finally, the local goverment can create the best financial
statement that is reliable, transparant and accountable.
Keywords: regional
management information system application; regional financial management
Received:
2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20
Pendahuluan
Di era globalisasi seperti
sekarang ini, komputer telah menjadi alat yang umum di pakai untuk melakukan
pekerjaan sehari-hari seperti membuat presentasi, membuat laporan atau
melakukan pendataan statistik, tak terkecuali juga dalam pembuatan laporan
keuangan pada Pemerintah Daerah.
�� Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang
digunakan oleh pemerintah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah
daerah wajib mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan
pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Ariska, Masniadi, & Rachman, 2019).
�� Pembuatan laporan keuangan baik di sektor publik maupun swasta,
telah lazim dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer, pembuat software
aplikasi untuk akuntansi dan laporan keuangan di Indonesia pun telah banyak dan
berkembang sehingga perusahaan tinggal memilih software aplikasi yang paling
compatible dan paling efektif baik dari segi penginputan maupun pengoperasian
software tersebut untuk mereka untuk menghasilkan laporan keuangan.
�� Efektifitas pengelolaan melalui perencanaan, proses sampai dengan
pelaporan data-data keuangan juga akan terwujud melalui aspek sumber daya
manusia yang handal dan mengerti dengan apa yang akan dikerjakan dan digunakan,
penerapan SIM butuh aspek SDM yang berkualitas guna mencapai efektifitas
kinerja pelaporan anggaran di tiap OPD. Sistem informasi manajemen (SIM) akan
memberikan manfaat yang besar bagi suatu entitas organisasi, dalam hal ini
adalah unit OPD. Dengan SIM, tata pengelolaan data keuangan akan terkoordinasi
dan tersistemisasi satu dengan yang lainnya, sehingga kecil kemungkinan untuk
data bermasalah atau data error. Hal ini tentu akan mempermudah sistem
pelaporan keuangan di birokrasi, utamanya sistem birokrasi di daerah (Yanto & Afkir, 2020).
�� Kajian ini mengkaji salah satu software aplikasi untuk standar
akuntansi dan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Software aplikasi
diperuntukkan untuk kebutuhan pemerintah daerah juga telah banyak
diperkenalkan, namun pada studi kali ini akan dibahas mengenai aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Hal ini relevan dengan bidang akuntansi karena aplikasi
Simda Informasi Manajemen Daerah ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk
penyusunan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari Pengelolaan
Keuangan.
�� Menurut (BPKP, 2011) dalam
modulnya Modul Bimbingan Teknis Pedoman Pengoperasian Simda Keuangan,
pengoperasian SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD yaitu melalui menu-menu yang terbagi
sebagai berikut:
1.
Perencanaan yaitu dengan
dibuatnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
2.
Penatausahaan Keuangan yang
ditandai dengan dibuatnya Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan
3.
Akuntansi dengan melakukan
posting terhadap jurnal-jurnal yang timbul karena proses penatausahaan.
Sedangkan
pada SIMDA BMD proses yang ada yaitu sebagai berikut:
1.
Perencanaan aset,
2.
Pengadaan aset,
3.
Penatausahaan aset dan
4.
Penghapusan aset.
�� Menurut (Watulingas & Tangkuman, 2018) manfaat
aplikasi SIMDA yaitu efisiensi untuk biaya perjalanan dinas, karena penginputan
dapat dilakukan kapan saja dimana saja secara online. SIMDA (Sistem Informasi
Manajemen Daerah) keuangan merupakan sistem yang digunakan untuk menyusun,
memproses, mendapatkan, mengolah data dan menyimpan untuk menghasilkan informasi
yang strategis.
�� Tujuan pengembangan Program Aplikasi SIMDA menurut (Hardjanto, 2019)
adalah:
a)
Menyediakan Database mengenai
kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah,
kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk
penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
b)
Menghasilkan informasi yang
komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi
ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
c)
Mempersiapkan aparat daerah
untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang
lebih baik.Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi
daerah. Untuk perencanaan dan pelaporan kegiatan pada Organisasi Perangkat
Daerah yang relevan, akurat, dan tepat BPKP mengembangkan program aplikasi
berbasis dekstop dan web-based sebagai aplikasi keuangan yang digunakan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran pada pemerintah daerah. Aplikasi SIMDA
digunakan pada organisasi pemerintah daerah secara terintegrasi satu dengan
yang lain.
�� SIMDA yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut merupakan produk
BPKP yang diciptakan guna memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan
output berupa laporan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel. SIMDA ini
dibagi menjadi empat jenis antara lain SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik
Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan dan telah diimplementasikan di
banyak pemerintah daerah. Pada Penelitian ini akan difokuskan kepada SIMDA
Keuangan dan SIMDA BMD dimana kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi utama
dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemda.
�� Namun aplikasi yang bagus saja tidaklah cukup, diperlukan juga
pengendalian aplikasi agar input dan output yang masuk dan keluar dari aplikasi
tidaklah Garbage In Garbage Out. Dalam pengendalian aplikasi dibutuhkan SDM
yang berwenang dibidangnya agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam
penginputan.
Menurut Penelitian (Polii & Pontoh, 2018),
unsur pengendalian aplikasi antara lain:
a)
Pengendalian Batasan, yang
fungsinya menjaga agar data yang diinput di aplikasi telah sesuai dengan aturan
atau prosedur yang ditetapkan,
Diperlukan
untuk membatasi siapa saja pengguna (user) yang dapat dipercaya untuk
menggunakan aplikasi tersebut.
b)
Pengendalian Masukan,
Data
yang akan diinput ke aplikasi harus dipastikan sudah benar sesuai dengan aturan
yang berlaku untuk mendeteksi sekaligus mencegah jika terdapat kesalahan ketika
pemasukan data. Pengelolaan data keuangan menggunakan SIMDA Keuangan memiliki
prosedur yang sudah ditetapkan, mulai dari pengguna (user) yang dapat
menggunakannya sampai dengan data apa saja yang diperlukan oleh aplikasi dalam
proses pembuatan suatu dokumen.
c)
Pengendalian Proses
Untuk
memastikan pengeloaan data dalam suatu aplikasi telah dilakukan secara benar.
Pengendalian ini sebenarnya sudah dilaksanakan dalam pemrogaman aplikasi SIMDA
Keuangan dengan adanya program untuk melakukan penolakan otomatis ketika data
yang diinput tidak sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi dan peringatan
untuk mengoreksi bila ada kesalahan ketika penginputan, sehingga ketepatan data
dapat terjaga selama proses pengolahan sampai dengan output dihasilkan.
Pengendalian proses juga ditunjang oleh koordinasi yang dilakukan.
����������� Dari latar belakang tersebut, maka
penulis akan meneliti mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menggunakan
SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.
Metode Penelitian
Penelitian kualitatif adalah
metode yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan studi terhadap kasus.
Menurut (Sugiyono, 2010)
Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi aplikasi yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci
dalam pengumpulan data.
�� Narasuber merupakan subjek dalam penelitian ini, dengan objeknya
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan BMD. Ada satu narasumber
dalam penelitian ini yaitu unsur pemakai aplikasi.
�� Penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif dan
dilaksanakan pada bulan November 2021. Data yang dikumpulkan akan menghasilkan
data primer yaitu Data aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD serta data
sekunder yaitu data dari penelitian terdahulu.
Berikut penelitian terdahulu
sebagai data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini:
Tabel 1
Penelitian Terdahulu
|
Penulis |
Identitas Jurnal |
Judul |
|
|
Vol, Hal & Tahun: Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan Vol. 2 Issue 1 2018 Hal 15-23 |
Penerapan SIMDA terhadaP Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten SUMBAWA |
|
Vol, Hal & Tahun: Indonesian Journal of Strategic Management Vol. 3 Issue 1 2019 |
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) |
|
|
Vol, Hal & Tahun: Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat Vol. 2 No .2, 2018, Hal : 434-436 DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018.21797 |
IPTEKS APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA |
|
|
JURNAL TEKNIK INFORMATIKA Vol 12 No.1, 2019, Hal 11-20 |
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG |
|
|
Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat Vol. 2 No. 2, 2018, Hal: 246-250 DOI: https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21743 |
IPTEKS PENGENDALIAN INTERN SIMDA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI UTARA |
|
|
Jurnal Pundi Vol. 4, No.02, 2020, Hal: 241-250 DOI:10.31575/jp.v4i2.214 |
Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman) |
|
|
Jurnal EMBA Vol. 3 No.2 2015 |
EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA DPPKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
|
|
Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.1 2016 Hal 118-129 |
EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMAN BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM MENDUKUNG INVENTARISASI ASET DAERAH DI KABUPATEN MAJENE |
|
|
Jurnal MONEX Vol 6 No.1 2017 Hal 224-229 |
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) � BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG |
|
|
Jurnal Akuntansi Akrual, Vol 2, No.1. 2013 Hal 25-33 |
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK) |
|
|
Akuntabilitas:Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol.10 No.2. 2016 Hal 167-176. DOI: https://doi.org/10.29259/ja.v10i2.8892 |
ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) KABUPATEN LAHAT |
Hasil dan Pembahasan
A. Aplikasi
SIMDA
1.
Program Aplikasi SIMDA Keuangan
�� Aplikasi ini dipakai oleh Pemerintah Daerah
sebagai sarana untuk mengelola keuangan daerah dengan ruang lingkup:
Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Penatausahaan, Pelaksanaan akuntansi dan
pelaporannya dengan Output:
a)
Penganggaran
- Rencana Kerja Anggaran (RKA),
- RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD,
- APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, dan
\
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pengendalian
intern ditandai dengan adanya pencocokan data antara pembuat DPA sampai
akhirnya di buat Surat Penyediaan Dana (SPD) yang nantinya akan digunakan pada
saat melakukan Penatausahaan.
b)
Penatausahaan,
meliputi:�
- Surat Penyediaan Dana (SPD),
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- Surat Perintah Membayar (SPM),
- SPJ,
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
- Surat Tanda
Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian
anggaran lainya.
Pengendalian
intern ditandai ketika akan membuat SPM dimana dibutuhkan verifikasi pada
SPP-nya, ketika verifikasi tidak dilakukan maka SPM tidak dapat dibuat. Begitu pula dengan SP2D, SP2D baru dapat dibuat
ketika SPM di-Final-kan.
c)
Akuntansi dan
Pelaporan, meliputi:
- Proses penjurnalan,
- Buku Besar,
- Buku Pembantu,
- Laporan Realisasi Anggaran,
- Laporan Arus Kas,
- Neraca, dan
- Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.
Gambar 1
�Tampilan Login SIMDA Keuangan
Laporan-laporan
diatas baru dapat dibuat ketika Jurnal yang dihasilkan dari proses
penatausahaan selesai di-posting. Sehingga dibutuhkan komunikasi sebagai
pengendalian intern antara bagian yang melakukan bagian penatausahaan dan
bagian akuntansi.
2.
Program
Aplikasi SIMDA BMD
Gambar 2
Tampilan Login SIMDA BMD
Aplikasi SIMDA BMD berfokus pada
pengelolaan barang/aset daerah meliputi perencanaan aset, pengadaan aset,
penatausahaan aset, penghapusan aset dan proses akuntansinya, dengan Output:
a)
Perencanaan , antara lain:
- Daftar
Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan,
- Daftar
Rencana Pengadaan Barang Daerah, dan
- Daftar Rencana Pemeliharaan
Barang Daerah.
Gambar 3
Tata cara input Perencanaan
b)
Pengadaan, meliputi:
- Daftar
Hasil Pengadaan,�
- Daftar
Hasil Pemeliharan Barang, dan
- Daftar Kontrak Pengadaan.
Gambar 4
Tata cara input pengadaan
Salah satu pengendalian pada tahapan pengadaan adalah
pemilihan Nomor dan Tanggal Kontrak yang dapat langsung dipilih apabila Kontrak
telah diinput sebelumnya pada menu dan aplikasi yang berbeda.
c) Penatausahaan, meliputi:
- Kartu Inventaris
Barang (KIB),
- Kartu Barang,
- Kartu Inventaris
ruangan (KIR),
- Buku Inventaris ,
- Daftar Mutasi Barang
Daerah, dan
- Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
Gambar 5
Tata cara input penatausahaan
d) Penghapusan, meliputi:
- SK Penghapusan,
- Lampiran SK
Penghapusan, dan
- Daftar Barang yang dihapus.
Gambar 6
Tata Cara Input Penghapusan
Penghapusan baru dapat diinput ketika telah muncul SK
Penghapusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sehingga dibutuhkan
pengendalian berupa konfirmasi antara barang yang tercantum pada SK Penghapusan
dengan aset yang dihapus pada aplikasi.
e) Akuntansi pada aset,
meliputi:
- Barang Intracomptable,
- Barang extracomptable,
- Lampiran Neraca,
- Daftar Penyusutan Aset
Tetap,
- dan Daftar Aset
Lainnya, serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
Agar didapatkan data akurat untuk diinput pada aplikasi
dibutuhkan pengendalian berupa rekonsiliasi data yaitu proses pencocokan data
antara Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pencatatan aset dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan aset.
B.
Alur Penginputan SIMDA
Keuangan
1.
�Penganggaran
�� Hal Pertama yang
menjadi dasar dari semua Pengeluaran dan Pendapatan dari pemerintah daerah
adalah Penganggaran karena apabila tidak ada penganggaran yang dalam hal ini di
tandai dengan terbitnya Dokumen Pelaksaan Anggaran, maka pengeluaran pemerintah
daerah tidak akan ada dasar pengeluarannya. Dalam SIMDA, Penganggaran ditandai
dengan diisinya RKA, Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Strategis (Renstra).
�� Dalam Pengisian RKA,
terlebih dahulu diisi Program Kegiatan untuk masing-masing SKPD yang
bersangkutan, setelah Program Kegiatan diisi penginputan beralih ke Renstra
yang berisi:
- Data umum,
- Alamat,
- Nama dan jabatan pimpinan,
- Data jabatan unit
organisasi,
- Tupoksi SKPD
- Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, dan
- Program, Kegiatan beserta
Indikator
Dalam masing-masing belanja SKPD terdapat batas penggunaan
dana yang dinamakan pagu, pagu ini diisi didalam Renja yang nantinya belanja
dari perangkat daerah tidak boleh lebih dari pagu, Setelah pagu masing-masing
belanja diisi, maka RKA yang merupakan inti dari penggangaran dapat diisi.
�� RKA adalah dokumen
yang memuat perencanaan dan penganggaran dari perangkat daerah yang akan
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD, RKA antara lain memuat:
- Rencana pendapatan,
- Rencana belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan, serta
- Rencana pembiayaan
Dokumen tersebut digunakan untuk tahun yang direncanakan,
penginputan dalam SIMDA dilakukan sampai dengan rincian obyek baik untuk
pendapatan, belanja dan pembiayaan, dengan keterangan nilai anggaran pada tahun
sebelumnya serta prakiraan anggaran maju untuk tahun berikutnya, jadi jelas
disini bahwa RKA diinput untuk masing-masing belanja dengan memperhatikan
detail belanja dan nilai satuan. Keuntungan dalam memakai aplikasi adalah
setelah penginputan angka masing-masing kegiatan telah otomatis terakumulasi
serta tidak mungkin melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Setelah
Penginputan RKA selesai, maka DPA dapat dicetak pada menu laporan di aplikasi
yang nantinya akan digunakan untuk penerbitan SPD.
����������� Surat
Penyediaan Dana (SPD) pada SIMDA digunakan sebagai dasar penerbitan SPP,
apabila SPD belum diinput atau dana pada SPD tidak mencukupi, maka SPP tidak
dapat dibuat. Didalam aplikasi, SPD adalah hal pertama yang diinput setelah
keluarnya DPA. SPD merupakan batas belanja suatu kegiatan jadi apabila melebihi
batas belanja tersebut maka aplikasi akan otomatis menolak untuk diinput.
Gambar 7
Cara input RKA
2. Penatausahaan
�� Setelah Penganggaran
selesai diinput maka tongkat estafet di berikan pada bagian penatausahaan, ini
merupakan bagian paling panjang dalam bagian pengelolaan keuangan daerah karena
penatausahaan ini secara berkesinambungan dilakukan selama setahun penuh.
Dimulainya penatausahaan ditandai dengan adanya Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai awal untuk meminta dana yang digunakan
membiayai kegiatan. Menurut Permendagri 21 Tahun 2011, SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau
bendahara pengeluaran yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP dibagi menjadi 4, yaitu:
� SPP-Uang Persediaan (UP) adalah dokumen bendahara pengeluaran ketika akan meminta uang muka kerja.
� SPP-Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dokumen
bendahara pengeluaran Ketika akan mengajukan permintaan penggantian uang persediaan (UP).
� SPP-Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah dokumen
bendahara pengeluaran ketika akan meminta tambahan uang persediaan (UP), SPP-TU digunakan
untuk melaksanakan kegiatan SKPD
yang mendesak.
� SPP Langsung (LS) adalah dokumen bendahara
pengeluaran ketika akan meminta
pembayaran yang langsung, baik kepada pihak ketiga dan pembayaran gaji.
����������� Dalam
penginputan di aplikasi harus jelas terlebih dahulu apakah kita akan menginput
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU atau SPP-LS karena output yang dikeluarkan oleh aplikasi
akan berbeda. SPP diinput secara rinci dengan memperhatikan nomor rekening yang
ada serta dibatasi dengan adanya SPD. Setelah SPP selesai diinput lalu
diverifikasi dan hasilnya menjadi bahan untuk membuat SPM.
Gambar 8
Tata cara input SPP
����������� Menurut
Permendagri 21 Tahun 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, di SIMDA penginputan SPM
dilakukan setelah SPP selesai diinput, nilai yang ada di SPM merupakan nilai
yang mengacu dari SPP, yang harus diperhatikan pada saat penginputan adalah
tanggal SPM tidak boleh lebih rendah dari tanggal SPP atau sistem akan menolak
nantinya. Di SPM ini juga nantinya akan diinput pajak dan potongan lainnya.
Setelah SPM selesai diinput maka SKPD akan menyerahkan data berupa dokumen dan
juga hasil ekspor data SPP dan SPM kepada dinas pengelola keuangan daerah
dimana dinas tersebut akan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Gambar 9
Tata cara input SPM
��������� Menurut Permendagri 21 tahun 2011, SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM, penginputan SP2D dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil impor data SPP dan SPM dari SKPD, penginputan SP2D terbilang cukup sederhana karena nilai rincian kegiatan tidak usah diinput kembali, sehingga yang diinput cukup nomor dan tanggal SP2D saja, untuk mendukung kesesuaian data antara dinas pengelolaan keuangan daerah dan SKPD maka diharapkan setelah selesai menerbitkan SP2D, dinas tersebut harus menyerahkan data ekspor SP2D untuk nantinya diimpor oleh SKPD di server masing-masing.
��������� Untuk SP2D UP, apabila telah diterbitkan maka diwajibkan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) GU di aplikasi dengan mengisi nomor, tanggal dan nilai yang disetujui untuk SPJ GU tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membuat SPP GU. Untuk SP2D TU, apabila telah di terbitkan maka harus membuat SPJ TU yang nantinya digunakan untuk mengisi SPP-Nihil.
Gambar 10
Tata cara input SP2D
3.
Pelaporan
��������� Seperti yang dijelaskan diawal bahwa
dalam program aplikasi SIMDA Keuangan ini output yang akan dihasilkan yaitu :
-
Buku
Besar,
-
Buku
Pembantu,
-
Neraca
-
Laporan
Realisasi Anggaran,
-
Laporan
Arus Kas, dan
-
Perda
Pertanggungjawaban dan Penjabarannya,
namun
sebelum dapat dihasilkan laporan tersebut ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, antara lain :
a)
Pendapatan
��������� Aplikasi SIMDA Keuangan bukanlah
aplikasi pendapatan, namun untuk mendapat data laporan keuangan yang
komprehensif maka diharapkan pendapatan juga di input. Penginputan pendapatan
di SIMDA Keuangan dibagi menjadi Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS)
dimana Bukti Penerimaan diisi berdasarkan setoran oleh wajib pajak dengan
mengisi nomor, tanggal, nilai serta nomor rekening pendapatan yang ada di
aplikasi dan STS diisi berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan yang telah dibuat
sebelumnya, STS merupakan perwujudan dari bukti setor ke Bank yang telah
ditunjuk oleh pemerintah daerah.
b)
Jurnal
��������� Pada menu jurnal di aplikasi SIMDA
digunakan untuk melakukan penyesuaian ataupun koreksi. Menu koreksi pada SIMDA
Keuangan digunakan pada proses akuntansi sebagai sarana agar pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan
yang keadaan seharusnya.
Koreksi ini
dilakukan sepanjang tahun.
Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian sebagai sarana pembetulan secara akuntansi, agar pos-pos di
laporan keuangan menunjukkan kondisi
yang sebenarnya. Penyesuaian
dilakukan dengan cara menginput jurnal penyesuaian, antara lain : Jurnal Penyesuaian pada saldo kas, Jurnal Penyesuaian pada persediaan, Jurnal Penyesuaian pada aktiva dalam pengerjaan,� piutang serta utang.
c)
Saldo
awal
��������� Saldo awal digunakan agar laporan
keuangan yang tampil di laporan menyajikan laporan yang komparatif, data yang
diinput merupakan data dari laporan keuangan tahun lalu� meliputi neraca, LRA dan LAK tahun
sebelumnya.
��������� Dengan menggunakan diagram alur,
proses penginputan Simda Keuangan adalah sebagai berikut :
�SPD
�Nilai RKA �Renja �Renstra �DPA SPD SPP UP/TU/LS SPM UP/TU/LS SP2D �SP2D �Pendapatan �Jurnal �Saldo awal Laporan
Terkait
Gambar 11
Diagram Alur Proses Simda Keuangan
�� Penggunaan Sistem
Aplikasi SIMDA ini memiliki tujuan untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam
melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercapainya pelaporan keuangan
yang andal, transparan dan akuntabel karena dengan pengelolaan keuangan daerah
yang dilakukan dengan menggunakan sistem maka risiko-risiko kesalahan dalam
proses penatausahaan baik dari Keuangan maupun Aset dapat diminimalisir karena
adanya proses automatisasi sehingga kesalahan-kesalahan mendasar yang biasa
dilakukan oleh manusia dapat dihindari.
�� Hal yang senada juga
diungkapkan pada penelitian (Ananda & Sari, 2020),
bahwa SIMDA berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, dimana responden
berkeyakinan dengan menggunakan SIMDA dalam mengelola keuangan daerah dapat
membantu meningkatkan kinerja dan individu yakin dalam menggunakan sistem akan
membantu mencapai keuntungan dalam pekerjaan.
�� Sependapat dengan hal
tersebut, penelitian oleh (Darea & Elim, 2015),
menyatakan bahwa dengan diterapkannya SIMDA Keuangan, proses penyajian laporan
keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini berbeda dengan sebelum
diterapkannya SIMDA Keuangan dimana penyajian laporan keuangannya membutuhkan
proses yang lama dan menguras tenaga pembuat laporan keuangan. Perbandingannya
adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Perbandingan Penggunaan SIMDA
|
Sebelum Menggunakan SIMDA Keuangan |
Setelah Menggunakan
SIMDA Keuangan |
|
Waktu yang
dibutuhkan lebih banyak dalam penyajian Laporan Keuangan |
Dengan menggunakan
program komputerisasi yang bekerja secara otomatis sehingga memiliki
kecepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. |
|
Tidak memiliki
program rumus yang baku sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan
Laporan Keuangan Hal ini berakibat dapat terjadi keterlambatan jadwal dalam
penyampaian laporan pertanggungjawaban |
Memiliki rumus-rumus
yang telah diprogram otomatis sehingga dapat meminimalisir terjadinya
kesalahan dalam perhitungan Laporan Keuangan. |
Sumber tabel : Kesimpulan penelitian
yang dilakukan oleh (Darea & Elim, 2015)
�� Selain itu, penerapan
SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah juga sangat bermanfaat dalam pengelolaan aset
didaerah tersebut, seperti yang diketahui bahwa aset adalah bagian yang sangat
sering muncul pada temuan BPK, hal ini dikarenakan jumlah aset yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah sangat banyak dan seharusnya pengelolaan aset di
Pemerintah Daerah membutuhkan perhatian khusus dari masing-masing Kepala Dinas
pada Pemerintah Daerah sehingga diperlukan Tools agar pencatatan aset daerah
dapat lebih akuntabel serta dapat menghasilkan informasi yang akurat, tepat dan
akurat.
�� Sejalan dengan kajian
(Sultan & Fatimah, 2016)
bahwa secara teknis, operasional dan ekonomis penggunaan SIMDA BMD di kabupaten
Majene memberikan dampak yang cukup signifikan dari segi efektif, efisiensi
secara waktu dan efisiensi secara dana. Informasi yang dihasilkan dari SIMDA
BMD digunakan sebagai sumber informasi untuk dijadikan dasar pengambilan
keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi khususnya terkait pengelolaan
BMD.
�� Kesimpulan yang
senada juga diungkapkan dalam kajian (Utami & Sari, 2017)
bahwa efektifitas penggunaan SIMDA BMD pada DPPKAD Kabupaten Pemalang dapat
dikatakan Efektif dengan persentase yang dihasilkan dari perhitungan sebesar
80%. Dengan demikian usaha Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah pada
pengelolaan Aset Daerah dengan menggunakan SIMDA BMD dapat dikatakan cukup
berhasil,
�� Dalam hal
pengendalian aplikasi, SIMDA telah menerapkan pengendalian aplikasi, (Nugraha, 2013)
menyebutkan pengendalian-pengendalian yang digunakan pada SIMDA Keuangan
diantaranya:
a) Pengendalian atas akses
dan wewenang pemakai, dengan dipakainya akun serta password serta adanya
pembagian kewenangan seperti administrator, supervisor dan operator.
b) Pengendalian keamanan
dengan menggunakan uninterruptible power
supply (UPS) sebagai pengaman daya.
c) Pengendalian pada fungsi
menu untuk menjamin validitas masukan data.
d) Pengendalian pada aplikasi
yang terdiri dari pengendalian masukan yang digunakan untuk mengetahui
kesalahan dalam memasukkan data, pengendalian proses yang berfungsi untuk
memastikan pemrosesan data telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan
e) Pengendalian keluaran yang
memiliki tujuan untuk menjamin output yang dihasilkan akurat dan benar.
Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Inayah et al., 2016),
pengendalian intern yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat antara lain:
a) Pembangian kewenangan
user:
Untuk menjamin bahwa
seluruh transaksi terotorisasi, valid, dicatat secara akurat, benar dan
lengkap.
Pengendalian internal
dalam aplikasi SIMDA Keuangan yaitu dengan adanya pembagian tingkat kewenangan,
yang meliputi: administrator, supervisor, dan operator.
Administrator memiliki kewenangan untuk membuat user dan melakukan
setting pada otoritas user, melaukukan setting pada aplikasi (parameter),
melakukan posting anggaran, dan melakukan unposting pada jurnal.
Supervisor memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi pada
penginputan data serta melakukan koreksi dan penyesuaian.
Operator hanya memiliki kewenangan untuk melakukan input data serta
melihat laporan.
b) Pengendalian menu
berdasarkan Fungsi bertujuan untuk menjamin validitas input atas data aplikasi
SIMDA Keuangan yang mengatur pengendalian berdasarkan fungsi penganggaran,
fungsi penatausahaan, dan fungsi pembukuan.
Kesimpulan
Pengelolaan keuangan daerah adalah hal vital untuk mewujudkan
pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, tanpa adanya SDM yang
berkompetensi dan pemantauan berkelanjutan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa
dilakukan dengan baik. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, manusia
terus berupaya untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah termasuk juga dalam
pengelolaan keuangan,� maka dibuatlah
aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk memudahkan dan juga mengontrol
pengeluaran daerah selama setahun penuh. Banyak aplikasi pengelolaan keuangan
daerah yang beredar di Indonesia, namun yang dijadikan studi adalah aplikasi
SIMDA. Penginputan dan alur pada SIMDA mengacu pada Permendagri Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, alur yang dipakai yaitu dari penganggaran yakni
penginputan Renstra dan RKA sampai jadi DPA, lalu ke Penatausahaan yang
mengatur pengeluaran keuangan daerah dengan penerbitan SPP, SPM dan SP2D, dan
yang terakhir untuk menghasilkan pelaporan yang komprehensif dan terintegrasi
dilakukan penginputan jurnal, saldo awal serta pendapatan sehingga tercipta
laporan keuangan yang lengkap dan dapat di komparasi. Untuk SIMDA BMD
berpedoman pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah dimana sudah mengakomodir Perencanaan Aset, Pengadaan Aset,
Penatausahaan Aset, Penghapusan Aset dan Akuntansi.
�� Aplikasi SIMDA
Keuangan dan BMD membantu Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan dan
Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses otomatisasi yang
terdapat dalam aplikasi serta dengan pengendalian aplikasi yang baik sehingga
kesalahan dalam pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan aset dapat
diminimalisir, pada akhirnya akan menciptakan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang andal, transparan dan akuntabel.
����������� Sebaik
apapun aplikasi tentunya tergantung pula pada SDM yang mengoperasikannya,
sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat melatih SDM-nya agar menjadi SDM
yang unggul serta diharapkan juga kedepannya agar aplikasi pengelolaan keuangan
daerah dapat terus berkembang secara dinamis sesuai dengan Undang-Undang dan
peraturan baru yang nantinya akan muncul.
Ananda, Febryandhie, & Sari, Mustika Permata.
(2020). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Pundi, 4(2). Google Scholar
Ariska, Cici, Masniadi, Rudi, &
Rachman, Rosyidah. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Riset
Kajian Teknologi Dan Lingkungan, 2(1), 15�23. Google Scholar
BPKP. (2011). Modul Bimbingan Teknis
Pedoman Pengoperasian Simda Keuangan. Jakarta: Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Google Scholar
Darea, Devita Wulandari, & Elim,
Inggriani. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA: Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(2), 114�122. Google Scholar
Hardjanto, Kurnia. (2019). Implementasi
Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Berbasis Akrual Pada Dinas
Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. Jurnal Teknik Informatika, 12(1),
11�20. Google Scholar
Inayah, Restu, Hakiki, Arista, &
Relasari, Relasari. (2016). Analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)
Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ppkad)
Kabupaten Lahat. Akuntabilitas, 10(2), 167�176. Google Scholar
Nugraha, Harmadhani Adi. (2013). Analisis
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam
Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. SKRIPSI Jurusan Akutansi-Fakultas Ekonomi
UM, 2(1), 23�33. Google Scholar
Polii, Imanuel Ronaldo Angelo, &
Pontoh, Winston. (2018). Ipteks pengendalian intern SIMDA keuangan dalam
pengelolaan data keuangan pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat,
2(2). Google Scholar
Sugiyono, Sugiyono. (2010). Metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung. Google Scholar
Sultan, Mahayuddin, & Fatimah, Jenny
Maria. (2016). Evaluasi Sistem Informasi Manajeman Barang Milik Daerah (Simda-bmd)
dalam Mendukung Inventarisasi Aset Daerah di Kabupaten Majene. KAREBA:
Jurnal Ilmu Komunikasi, 118�129. Google Scholar
Utami, Annafia, & Sari, Yeni Priatna.
(2017). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(Simda)�Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Dppkad Kabupaten Pemalang. Monex:
Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal, 6(1).
Google Scholar
Watulingas, Patricia, & Tangkuman,
Steven. (2018). Ipteks Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)
Keuangan Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 2(2). Google Scholar
Yanto, Edi, & Afkir, Mr. (2020).
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN)
DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli). Indonesian Journal of
Strategic Management, 3(1). Google Scholar
|
Copyright holder: Andhika Ramanda,
Safuan, Musa Alkadhim Alhabshy (2021) |
|
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia |
|
This article is licensed
under: |