Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia � ISSN : 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 2, No 2 Februari 2017

HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN HAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1983

Parihutantua Simarmata

Akademi Maritim Cirebon

Abstrak

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara maritim yang ada di dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki ZEE, atau yang biasa disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia sendiri terbilang luas, bahkan sangat luas. Luas ZEE Indonesia yang� tak sempit tentu jadi sebuah tantangan tersendiri. Sebab, dengan luas yang dimilikinya, Indonesia bisa saja menjadi tempat terbaik untuk melakukan kegiatan yang condong ke kejahatan laut seperti pencurian ikan, perusakan ekosistem perairan dan sebagainya. Oleh karena hal itu, untuk melindungan keamanan, keseltarian, dan kelangsungan ekosistem di ZEE, Indonesia juga membuat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang tata kelola dan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Undang-undang tersebut merupakan aturan yang membahas tentang berbagai hal seputar aturan umum, penetapan batas, hak berdaulat, yurisdiksi dan kewenangan, kegiatan yang boleh dilakukan, ganti rugi, penegakan hukum, ketetapan pidana, ketentuan nominal denda, pengajuan permohonan pelepasan tersangka yang ditahan, perizinan, pengawasan, dan berbagai hal yang bersinggungan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian di Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Dengan adanya perundang-undangan ini, Indonesia sebagai salah satu negara pantai berhak dan berkewajiban melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 seputar tata kelola dan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif. Di luar daripada itu, perundang-undangan ini juga bertujuan untuk melaksanakan hak Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat.

Keyword: Hukum zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi eksklusif

Pendahuluan

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Di sisi lain, letak Indonesia yang ada di antara dua samudra dan benua juga memungkinanya memiliki sumber daya yang melimpah, iklim yang baik, serta pertumbuhan ekonomi yang terbilang baik sejak beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, keberadaan rangkaian pulau-pulau cantik yang menjadikan Indonesia sebagai republik dengan wisata maritim terbesar di dunia. Tak hanya itu, keberadaan pulau-pulau tersebut juga menjadi magnet tersendiri dan tempat wisata bagi turis lokal atau pun mancanegara.

Jika dirunut dari sejarah, Indonesia memang tergolong dalam negara dengan kesatuan maritim yang baik. Kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara jadi bukti bahwa dulu Indonesia pernah jadi bagian dari jajaran negara dengan potensi maritim terbaik di dunia. Hingga beberapa tahun berikutnya, Indonesia masih melestarikan kejayaan itu, hal itu sendiri terbukti dari banyaknya suku yang besar di lautan. Sebut saja Suku Makassar. Suku tersebut adalah salah satu dari sekian banyak suku Indonesia yang besar di lautan. Tak hanya Suku Makassar, Indonesia juga mempunyai suku dengan kemampuan maritim yang baik, yaitu Suku Bugis. Alasan kenapa Suku Bugis jadi suku yang besar di lautan adalah karena mereka mampu membuat kapal pinisi, yang saat itu, kapal tersebut adalah kapal terbaik yang bisa berlayar beribu-ribu mil, bahkan mengelilingi dunia. Baik Suku Makassar, ataupun Suku Bugis, keduanya adalah suku Indonesia yang terkenal matang di maritim, membuat kapal, berlayar, dan melaut. Kemampuan keduanya di bidang maritim sudah bukan isapan jempol lagi. Sebab, hingga kini, penerus dari keduanya masih melestarikan kemampuan nenek moyang walaupun dengan menggunakan kualitas yang berbeda.

Kemampuan dan kebisaan kedua penerus suku tersebut tentu bukan tanpa alasan. Sebab, sebagai warga atau masyarakat yang terletak di wilayah maritim, keduanya harus mempunyai kemampuan dan kebisaan yang menonjol di bidang maritim. Kemampuan dan kebisaan tersebut tentu sangat dibutuhkan, khususnya dalam mencari makan, sumber daya alam, dan pertahanan.

Tak hanya memiliki kemampuan, warga atau masyarakat yang hidup di wilayah maritim juga harus memiliki ketahanan maritim yang baik. Ketahanan tersebut berguna untuk melindungi wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki dari tangan-tangan yang salah seperti pencuri ikan, pencuri sumber daya alam dan lainnya.� Di samping melindungi wilayah dan potensi alam yang dimiliki, ketahanan ini juga berperan dalam menjaga kedaulatan. Dimana, sebagai masyarakat maritim, orang yang hidup dengan mengandalkan potensi laut harus memiliki kedaulatan dan pengakuan sosial atas keberadaannya di tempat tersebut.

Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia juga harus memiliki kedaulatan di depan negara lain sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan dan kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Kedaulatan Indonesia di ranah maritim sendiri dinilai penting. Sebab, bagaimana pun juga, Republik Indonesia adalah negara dengan wilayah laut yang luas dan potensi atau sumber daya laut� yang melimpah. Tanpa adanya kedaulatan, baik bentang laut ataupun sumber daya tentu akan terancam, dan mengakibatkan� kerugian yang tak terelakkan.

Luas laut Indonesia sendiri mencapai 3,5 juta kilometer persegi (UNCLOS: 1982) Luas tersebut tentu sangat jauh dengan luas daratan yang hanya 1,9 juta kilometer persegi (Kemendagri: 2010). Walau demikian,beberapa dekade ke belakang luas perairan tersebut selalu berkurang seiring pergantian rezim dan pemerintahan. Di masa kolonial Belanda, perairan Indonesia menyesuaikan teritorialnya dengan Territoriale Zee en Marritiem Kringen Ordonantie (TZMKO) pada tahun 1939. Setelah merdeka, tepatnya di 13 Desember 1953, Indonesia membuat Deklarasi Djuanda dan menetapkan kawasan perairan yang� ada di bagian dalam kepulauan Indonesia menjadi bagian dari teritori Indonesia itu sendiri. Selain itu, di waktu yang tak jauh beda, Indonesia juga mengubah pengukuran garis pantai dari yang tadinya 3 mil per pulau jadi 12 mil per pulau. Di samping itu, di tahun 1989, Indonesia telah mengajukan ketentuan tadi dan diterima sebagai ketentuan hukum laut internasional hasil konferensi PBB tentang hukum laut ketiga (UNCLOS). Di luar penetapan dan pengajuan hasil ketetapannya ke PBB, Indonesia juga telah menetapkan kawasan ZEE dengan total wilayah hingga 200 mil diukur dari garis pantai terdekat.

Seperti yang disampaikan di atas, ZEE sendiri adalah zona perairan yang memiliki batas hingga 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Pada zona tersebut, sebuah negara pantai punya wewenang untuk mengeksplorasi sumber daya, melakukan kebijakan hukum, navigasi, hingga melakukan aktivitas di atas zona tersebut. Di luar daripada itu, ZEE juga berperan sebagai batas terluar dari teritorial sebuah negara. Karenanya, sebagaimana batas teritorial, ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif hanya berlaku hingga 200 mil, tidak lebih.

Sama halnya dengan negara maritim lain, Indonesia juga mempunyai batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang sama, yaitu 200 mil.� Batas itu menjadi batas terotori yang hingga kini jadi perdebatan. Sebab, hingga kini batas tersebut masih saja ditembuh oleh kapal dan nelayan asing. Hasilnya, sumber daya atau potensi laut di ZEE pun berkurang, bahkan hilang. Untuk menghentikan hal tersebut, Indonesia sebagai negara pantai juga harus memiliki perundang-undangan yang mengatur berbagai pelanggaran di ZEE, baik itu pencurian ikan, perompakan atau yang lain.�

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasar pada kajian yuridis normatif yang dilakukan pada UU RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Model kajian normatif sendiri lebih fokus pada pembahasan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983. Sedang untuk metode pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menempatkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 sebagai sebuah hukum, aturan, normal dan undang-undang yang harus dipatuhi. Untuk kerangka teori penulis lebih fokus pada aturan perundang-undangan dengan fokus undang-undang yang digunakan adalah UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Data yang digunakan di sini merujuk pada data perundang-undangan RI dengan fokus undang-undangnya adalah UU RI No. 5 Tahun 1993 tentang ZEE. Objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hak Indonesia menurut UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Sedang untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan fokus data yang digunakan adalah UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang kepustakaan.

Pembahasan

Hukum dan Perundang-undangan di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan yang luasnya sekitar 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Setiap negara pantai atau yang memiliki zona tersebut disebut dengan negara pantai. Karena menjadi pemilik atas zona tersebut, negara pantai kemudian berhak atas pemanfaatan sumber daya, melakukan penelitian, pemeriksaan, bahkan penegakan hukum jika ditemui pelanggaran dalam tata kelola ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Sejauh ini, di beberapa negara, banyak ditemui pelanggaran yang merugikan negara pantai. Adapun kerugian yang dialami negara pantai antara lain; kekurangan sumber daya laut, kerusakan alam, bahkan tercurinya informasi yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Republik Indonesia selaku negara pantai juga tak luput dari kerugian. Sebagai contoh, untuk kasus pencurian ikan, Indonesia sedikitnya telah kehilangan 11-26 juta ton ikan per tahunnya. Jumlah tersebut tentu sangatlah merugikan negara dan nelayan setempat. Untuk menekan kerugian tersebut, Republik Indonesia selaku pemilik ZEE dan negara pantai tentu harus memiliki perundang-undangan yang mengatur kemaritiman, khususnya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.

Di tahun 1983, Indonesia telah membuat perundang-undang yang konsen mengatur tentang kemaritiman, khususnya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Undang-undang yang dimaksud mengatur beberapa hal, seperti; eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut, kegiatan di ZEE, penegakan hukum, ketetapan pidana, dan hak Indonesia sebagai pemilik ZEE. Undang-undangan itu ialah Undang-undang RI nomor 5 tahun 1983 seputar ZEE atau Zona Ekonomi EKsklusif. Adapun isi undang-undang tersebut adalah:

1. Pasal 1 di Bab 1 Ketentuan Umum berisi tentang;

a. Sumber daya alam hayati

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 point (a), sumber daya alam hayati adalah semua jenis organisme, entah itu tumbuhan atau pun hewan, asal dia berada di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, dia dianggap sebagai bagian dari ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Artinya, setiap hewan dan tumbuhan di Zona Ekonomi Eksklusif harus diatur dan dikelola pemanfaatannya dengan baik oleh undang-undang.

b.� Sumber daya alam non hayati

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 poin (b), segala aspek alam non hayati adalah semua jenis aspek alam selain sumber daya alam hayati yang ada di ZEE. Tak jauh beda dengan sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati pun harus dikelola dan diatur oleh perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia selaku negara pantai.

c. Penelitian Ilmiah

Menurut� UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 poin (c), penelitian ilmiah adalah segala kegiatan yang melibatkan penelitian tentang kelautan, meliputi penelitian permukaan air, ruang air, dasar laut, serta tanahnya yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal ini, penelitian harus diatur agar tidak ada unsur pencurian informasi kelautan atau sebagainya. Di samping itu, pengaturan juga berguna untuk melindungi hak-hak negara pantai sebagai pemilik Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

d. Konservasi sumber daya alam

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 poin (d), konservasi sumber daya alam adalah segala kegiatan yang bertalian dengan pelestarian dan perlindungan sumber daya yang ada di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Sebagai negara pantai, Indonesia memang butuh pelestarian untuk menjaga kondisi sumber daya alam laut, khususnya yang ada di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.

e. Pelestarian dan perlingungan lingkungan laut

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 poin (e), pelestarian dan perlindungan lingkungan laut dimaksudkan sebagai usaha untuk menjaga ekosistem laut di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Sama halnya dengan konservasi SDA, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut juga bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya yang ada di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.

2. Pasal 2 Di Bab 2 Zona Ekonomi Eksklusif berisi tentang pengertian ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif seutuhnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 2, ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai jalur di luar Indonesia, serta berbatasan langsung dengan laut Indonesia sebagaimana yang ditetapkan undang-undang tentang perairan Indonesia. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif melingkupi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan bentang wilayah hingga 200 mil.

3. �Pasal 3 Bab 2 Zona Ekonomi Eksklusif tentang batas ZEE. Pasal ini sendiri terbagi menjadi 2 poin, yakni:

3.1.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 3 ayat 1, Jika batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia mengalami tumpang tindih dengan batas negara lain, maka batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang berlaku adalah batas yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Indonesia sebagai pemilik Zona Ekonomi Eksklusif harus melakukan perundingan dengan negara terkait. Hingga saat ini Indonesia sendiri telah melakukan perundingan seputar batas ZEE dan teritori dengan beberapa negara tetangga seperti; Malaysia, Singapura, Timor Leste, serta Papua Nugini.

3.2.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 3 ayat 2, Adapun jika belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dengan\negara terkait, maka batas yang digunakan adalah garis tengah, atau garis sama jauh yang diukur dari pangkal laut masing-masing negara. Tapi kembali lagi pada poin di atas, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hasil kesepakatan itulah yang menjadi batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.

4. Pasal 4 Bab 3 kewajiban dan yuridiksi di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif terbagi ke dalam beberapa ayat, seperti:

4.1.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 4 ayat 1, dalam ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, Republik Indonesia selaku pemilik ZEE dan negara pantai wajib melaksanakan dan memiliki:

4.1.1. Yurusdiksi yang berkaitan dengan hal-hal seperti; penelitian ilmiah seputar keluatan, pembangunan dan pengembangan pulau-pulau, serta pelestarian sumber daya sebagai bentuk penjagaan sumber daya alam.

4.1.2. Hak bedaulat, khususnya dalam pengembangan, pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kelautan di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Hak ini sendiri adalah hak paten yang diperoleh Indonesia selaku negara pantai.

4.1.3. Di samping kedua hak di atas, Indonesia selaku pemilik ZEE dan negara pantai juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan disesuaikan oleh undang-undang kelautan.

4.2.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 4 ayat 2, semua hal yang bersinggungan dengan laut dan tanah di bawahnya, yurisdiksi, serta hak dan kewajiban Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan paparan di atas akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang seputar Landas Kontinen Indonesia, persetujuan antara Indonesia dan negara lain yang terlibat dalam urusan batas ZEE dan Zona Ekonomi Eksklusif, serta ketetapan hukum internasional yang berlaku pada saat itu.

4.3.Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 4 ayat 3, semua kasus yang melibatkan kebebasan pelayaran, penerbangan dan pemasangan pipa bawah laut dianggap sah dan diakui oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku pada saat itu.

5. Pasal 5 Bab 4 yang isinya seputar kegiatan di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif terbagi menjadi 3 ayat, yakni:

5.1.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 5 ayat 1, tanpa mengurangi ketentuan pasal 4 ayat 2, setiap yang melakukan tindakan eksplorasi dan/atau eksploitasi SDA seperti pembangkitan tenaga dari air, angin dan arus di ZEE harus mendapat persetujuan Indonesia selaku negara pantai. Dalam kasus lain, pelaku juga harus mengantongi persetujuan internasional dengan Indonesia dan melakukan kegiatannya dengan baik tanpa melanggar isi persetujuan.

5.2. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 5 ayat 2, tanpa mengurangi fungsi dari ayat 1, setiap kegiatan yang bersinggungan dengan eksplorasi dan/atau eksploitasi SDA hayati harus sesuai dengan ketentuan konservasi yang dibuat oleh Republik Indonesia.

5.3.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 5 ayat 3, tanpa mengurangi fungsi dari ayat 2, setiap kegiatan yang bersinggungan dengan eksplorasi dan/atau eksploitasi yang berhubungan dengan sumber daya alam hayati harus dilakukan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan. Aturan ini sendiri merujuk pada ayat 2. Sebab, sebagaimana ayat 2, setiap kegiatan yang bersinggungan dengan eksplorasi dan/atau eksploitasi harus sesuai dengan aturan konservasi yang dibuat oleh Republik Indonesia. Itu artinya, setiap pihak atau instansi asing yang melakukan kegiatan eksploitasi dan/atau eksplorasi sumber daya alam hayati hanya boleh menangkap sumber daya tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Indonesia selaku negara pantai.

6. Pasal 6 Bab 4 ini berisi tentang penggunaan bangunan, instalasi dan pulau buatan sebagai bentuk kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 6, setiap agenda atau kegiatan yang melibatkan bangunan, instalasi, dan pulau buatan yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif harus melalu izin Republik Indonesia selaku negara pantai. Dalam penerapannya, kegiatan yang meliputi penggunaan bangunan, instalasi dan pulau buatan di ZEE harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh negara pantai, yakni Republik Indonesia.

7. Pasal 7 Bab 4 ini berisi tentang kegiatan penelitian yang dilakukan di ZEE. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 6, setiap kegiatan penelitian ilmiah harus mendapat izin dari negara pantai, yakni Republik Indonesia. Dalam penerapannya, pasal kegiatan itu sendiri harus dilakukan dengan menaati aturan, syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Republik Indonesia. Di samping itu, tiap kegiatan penelitian juga harus mempertimbangkan ketentuan konservasi SDA yang dianut Indonesia, tidak boleh merusak atau melakukan kegiatan yang mengurangi fungsi SDA, baik itu hayati atau non hayati.

8. Pasal 8 Bab 4 ini berisi tentang kegiatan antisipasi dan pengurangan resiko kerusakan terhadap sumber daya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Tak berbeda dengan beberapa pasal lain, pasal 8 ini juga terbagi ke dalam 2 ayat, yakni;

8.1.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 8 ayat 1, siapa pun yang melakukan kegiatan, baik itu penelitian, eksplorasi, dan/atau eksploitasi, wajib untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan mananggulangi pencemaran laut yang dilakukan oleh kegiatan tersebut. Pasal ini sendiri berkaitan dengan pasal 5 ayat 2 tentang keikutsertaan peserta kegiatan dalam upaya menataati aturan pengelolaan dan konservasi SDA yang dilakukan di ZEE milik Indonesia.

8.2.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 8 ayat 2, segala macam pembuangan, baik itu yang dilakukan oleh kegiatan di ZEE ataupun tidak, harus melalui izin dari negara pantai, yakni Republik Indonesia.

9. Pasal 9 Bab 5 berisi tentang persoalan ganti rugi yang dilakukan pihak yang melakukan kegiatan di ZEE. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 9, setiap pelaksana kegiatan di ZEE yang bertentangan dan/atau melanggar undang-undang kelautan RI dan hukum laut internasional wajib menanggung pembayaran uang ganti rugi sebesar nominal yang diatur dalam undang-undang lanjutan.

10. Pasal 10 Bab 5 berisi tentang ganti rugi yang dilakukan pihak peneliti di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 10, setiap pihak peneliti yang melanggar perjanjian dan/atau merusak ekosistem dan SDA di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, wajib membayar uang denda atau ganti rugi.

11. Pasal 11 Bab 5 berisi tentang ketentuan ganti rugi akibat kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif. Tak jauh beda dengan pasal-pasal di atas, pasal 11 pun dibagi ke dalam 3 ayat, yakni;

11.1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 11 ayat 1,� setiap pihak yang memikul�� tanggung jawab dan berkewajiban membayar ganti rugi harus segera membayar dengan batas waktu yang telah ditentukan.

11.2 Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 11 ayat 2, pasal 1 dikecualikan jika pihak terkait dapat membuktikan jika kerusakan, pencemaran dan ganti rugi diakibatkan oleh kejadikan alam yang di luar kemampuannya dan/atau pihak ketiga yang memanfaatkan momentum ini sebagai lahan untuk memperkaya diri.

11.3 Bentuk, jenis dan besarnya denda atau ganti rugi sesuai dengan hasil penelitian ekologi terhadap kerusakan dan pencemaran di ZEE.

12. Pasal 12 Bab 5 berisi tentang gambaran umum ganti rugi dan penelitian sebagai tindak lanjut dari pencemaran dan pengrusakan SDA di ZEE. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 12, segala sesuatu yang berkaitan tentang batas akhir ganti rugi, penelitian ekologi dan/atau penuntutan ganti rugi yang sebagaimana disampaikan pasal 11 akan diatur dalam undang-undang lanjutan.

13. Pasal 13 bab 6 berisi tentang penegakan hukum yang melibatkan terdakwa yang melanggar aturan di ZEE. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 13, setiap penegak hukum di Republik Indonesia berhak melakukan tindak penangkapan terdakwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 yang membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penangkapan itu sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan hak yurisdiksi, berdaulat, dan hak-hak lain yang sebagaimana disampaikan pasal nomor 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Namun penangkapan sebagaimana UU RI Nomor 8 Tahun 1981 akan dikecualikan, jika:

- Penangkapan dan penanganan terdakwa pelanggaran di ZEE milik Indonesia harus diproses paling lambat 7 hari, kecuali jika ada keadaan force majeure.

- Dalam hal penahanan, tindak pidana� yang disebutkan dalam pasal 16 dan 17 tergolong ke dalam perilaku pidana yang tercantum dalam pasal 21 ayat 4 huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana.

- Penangkapan terhadap pihak-pihak pelanggar, kapal pelanggar dan pihak yang bersangkutan dengan pelanggaran, mulai dari penghentian sampai penangkapan dan penyerahan kapal tersebut dipelabuhan dan dapat diteruskan ke pemrosesan lanjutan.

14. Pasal 14 bab 6 sendiri membahas seputar gambaran umum seputar penangkapan, penanganan dan pengadilan terdakwa pelangar aturan ZEE atau Zona Ekonmi Eksklusif. Sebagaimana pasal sebelumnya, pasal ini pun terbagi menjadi beberapa ayat, seperti;

14.1 Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 14 ayat 1, setiap pihak berwenang yang bertugas menangkap pelanggar adalah bagian dari pihak yang diutus oleh instansi terkait dalam mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif nasional.

14.2 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 14 ayat 2, setiap penuntut umum merupakan jaksa yang berasal dari pengadilan negeri yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1983.

14.3 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 14 ayat 3Pengadilan negeri yang bertugas mengadili terdakwa adalah pengadilian negeri yang wilayah hukumnya mencakup pelabuhan dimana penangkapan dilakukan.

15. Pasal 15 Bab 6 membahas tentang pembebasan kapal dan orang-orang yang ditahan karena didakwa melanggar aturan dan perundang-undangan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 15 sendiri terbagi menjadi beberapa ayat, di antaranya:

15.1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 15 ayat 1, setiap pihak bisa mengajukan permohonan pembebasan kapal dan orang-orang yang didakwa melanggar undang-undang kemaritiman dan Zona Ekonomi Eksklusif selama belum ada putusan dari pengadilan negeri yang berwanang.

15.2 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 15 ayat 2, permohonan yang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 akan dikabulkan apabila pihak pemohon menyerahkan uang jaminan yang sesuai dengan keputusan pengadilan negeri terkait.

16. Pasal 16 Bab 7 membahas seputar ketentuan pidana terdakwa yang terbukti merusak, mencemari dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem di ZEE. Pasal 16 ini sendiri terbagi menjadi� beberapa ayat dengan pokok bahasan seperti:

16.1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 16 ayat 1, pihak-pihak yang aktivitasnya menentang pasal 5 ayat 1, pasal 6 dan pasal 7 akan dikenakan denda sebesar-besarnya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

16.2 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 16 ayat 2, hakim selaku penegak hukum berhak untuk menentukan menyita segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran sebagai bentuk keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

16.3 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 16 ayat 3, setiap pihak yang terbukti melakukan pencemaran, pengurasakan dan pemusnahan ekosistem di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia akan diadili sesesuai perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

17. Pasal 17 Bab 7 ini fokus membahas sanki yang diterima penghilang barang bukti. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 17, setiap pihak yang menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 akan dikenakan pidana denda sebesar-besarnya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

18. Pasal 18 Bab 7 sendiri fokus pada pengelompokan tindak pidana di pasal 16 dan 17 sebagai tindak kejahatan. Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 18, tindak pidana yang digambarkan di pasal 16 dan 17 adalah bentuk kejahatan.

19. Pasal 19 Bab 8 lebih fokus pada status peraturan eksplorasi dan/atau eksploitasi sebelum disahkannya undang-undang ini. Sebagaimana UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 19, setiap peraturan eksplorasi dan eksploitasi SDA yang besifat hayati sebelum undang-undang ini disahkan dianggap berlaku hingga ada perubahan dari perundang-undangan lanjutan.

20. Pasal 20 Bab 9 condong membahas tentang pihak pelaksana ketentuan di UU ini dan nominal denda untuk yang melanggar. Pasal 20 Bab 9 sendiri terbagi jadi 2 ayat, yaitu:

20.1. Setiap pihak yang melaksanakan ketentuan atas undang-undang ini akan diatur kembali oleh perundang-undangan setelahnya.

20.2. Setiap� peraturan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan ini bisa mencantumkan nominal denda hingga Rp 75.000.000,- (tujuh lima puluh juta rupiah) terhadap tiap pelanggarnya.

Hak dan Kewenangan Indonesia selaku negara pantai

Jika ditilik dari perundang-undangan yang tercantum di atas, bisa dibilang bahwa Republik Indonesia merupakan pihak yang memiliki kuasa penuh atas ZEE yang dimilikinya. Sebab, sesuai dengan undang-undang yang tertera di atas, Republik Indonesia selaku negara pantai berhak dan memiliki wewenang sebagaimana berikut:

1. Melakukan kegiatan yang bersinggungan pewujudan hak berdaulat, yurisdiksi dan hak-hak lain sebagaimana negara pantai terhadap Zona Ekonomi Eksklusif yang dimilikinya. Hak dan kewenangan ini merupakan bentuk kedaulatan Republik Indonesia selaku pemilik ZEE dan negara pantai sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 1 dan 2.

2. Memberikan perizinan pada pihak yang ingin mengeksplorasi dan/atau mengeksploitasi SDA� di ZEE sebagaimana pasal 5 ayat 1 dan 3, pasal 6, dan pasal 7 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Membuat ketentuan, aturan, dan perundang-undangan yang membahas tentang konservasi, pelestarian serta pengelolaan SDA hayati di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak dan wewenang ini sendiri tertuang dalam pasal� 5 ayat 3 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar ZEE di� Indonesia

4. Mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, eksplorasi dan eksploitasi di ZEE� sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 dan 3, pasal 6, dan� pasal 7 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar ZEE di Indonesia.

5. Sebagai pihak yang mengajukan denda sebagai yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1, pasal 17 dan pasal 20 ayat 2 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

6. Menangkap pihak-pihak yang melanggar sebagaimana yang tertuang di pasal 13 dan pasal 14 ayat 1-3 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

7. Menjadi tempat persidangan dan pengelapasan pihak-pihak yang diduga melanggar� sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar� Zona Ekonomi Eksklusif.

8. Menentukan ketentukan dan jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1-3, pasal 17 dan pasal 18 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983.

9. Melakukan persidangan terhadap tersangka perusakan dan pelangaran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif.

Melihat semua kewenangan dan hak di atas, diketahui jelas bahwa Indonesia selaku negara maritim, sekaligus negara pantai, berhak atas setiap kegiatan, aktivitas, pembuatan aturan, dan penerapan aturan yang bersentuhan dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun jika terdapat pihak atau instansi asing yang mencuri, merusak, dan/atau melanggar aturan yang dibuat oleh Indonesia, maka Indonesia selaku sebuah negara pantai berhak atas penegakan hukum terhadap pihak-pihak tersebut.

Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu dari sekian negara maritim dan negara pantai berhak mengawasi, mengizinkan, dan melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan yang melibatkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai objek. Di samping untuk melindungi kedaulatan Indonesia selaku salah satu dari sekian banyak negara pantai, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kegiatan konservasi SDA di ZEE. Sedang untuk mewujudkan semua hal di atas, Indonesia selaku negara pantai telah membuat Undnag-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perundang-undangan yang mengatur segala hal tentang ZEE. Adapun pokok pembahasan dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1983 adalah:

1. Bab I yang membahas tentang ketentuan umum dalam perundang-undangan, meliputi pengertian sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, konservasi, perlingungan dan pelestarian lingkungan hidup di ZEE.

2. Bab II yang membahas seputar ZEE Indonesia, meliputi batas, perubahan batas, serta kesepakatan yang membahas tentang batas ZEE di Indonesia.

3. Bab III yang membahas tentang hak, kewenangan dan yurisdiksi Indonesia selaku negara pantai.

4. Bab IV yang membahas tentang berbagai kegiatan yang boleh dilakukan di ZEE.

5. Bab V yang membahas tentang ganti rugi akibat pelanggaran di ZEE atau Zona Ekonomi EKsklusif.

6. Bab VI yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar� di ZEE Indonesia.

7. Bab VII yang membahas seputar ketentuan pidana yang melibatkan pelangar di ZEE Indonesia.

8. Bab VIII yang membahas tentang peralihan ketentuan dari perundang-undangan sebelum UU RI Nomor 5 Tahun 1983 ini disahkan.

9. Bab IX yang membahas tentang ketentuan penutup.

BIBLIOGRAFI

Anwar Chairul. 1995. Zona ekonomi eksklusif di dalam hukum international: dilengkapi dengan analisis zona ekonomi eksklusif Indonesia dan ZEE di Asia-Pasifik. Jakarta: Sinar Grafika.

Diantha Pasek I Made. 2002. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1983. Bandung: Mandar Maju.

K. S. Wahyono. 2009. Indonesia Negara Maritim. Jakarta: Teraju

Purdijatno E. Tedjo. 2010. Mengawal Perbatasan Negara Maritim: Laksamana Edhy Purdijatno, SH. Jakarta: Grasindo.

Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana