Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Abstract
Artikel ini membahas tentang penerapan antara asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dengan Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam melatarbelakangi pembukaan informasi rekam medis elektronik. Analisis dilakukan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, buku, artikel jurnal ilmiah. Artikel ini menyimpulkan bahwa disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, membuat rekam medis elektronik bukan lagi informasi privat tetapi sudah menjadi informasi publik. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis hanya dapat diterapkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dapat diterapkan dalam pada Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penerapan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior menyebabkan anomali, sebab Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis sebagai Inferiori mengesampingkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai Lex Superior. Sehingga membuat masalah hukum tersendiri di dalam sinkronisasi asas vertikal dan horizontal dalam peraturan perundang - undangan di indonesia.
Downloads
References
Baqiyah, U., Kamelia, E., Miko, H., Jurusan, M., Gigi, K., & Kemenkes, P. (2022). Analysis of Tooth Loss Due To Caries With Dental and Oral Health Behavior in the Elderly. The Incisor (Indonesian Journal of Care’s in Oral Health), 6(1), 155–163.
Fisabilillah, R. I., Syari, W., & Parinduri, S. K. (2020). Gambaran Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) di Pondok Pesantren Daarul Rahman 3 Kota Depok Tahun 2020. PROMOTOR, 3(5), 501–511.
Hasibuan, A. S. (2016). Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Meninggal Terhadap Pengklaiman Asuransi di RSU Herna Medan Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda, 1(1), 40–45.
Hendarsyah, D. (2019). E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 171–184.
Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325.
Jose, H. S., & Putri, I. P. E. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan dan Ekonomi Politik Internasional Selama dan Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, 5(1), 46–70.
Kamaliah, K., & Marlina, S. (2021). Kajian Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL), 6(1), 34–42.
Kemenkes. (2008). permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008. In Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008 (p. 7).
Nurdahniar, I. (2022). Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik Terhadap Pelayanan Kesehatan USG Bagi Ibu Hamil.
Octarina, N. F., Wajdi, M. B. N., Setiawan, M. I., Sukoco, A., Purworusmiardi, T., & Kurniasih, N. (2017). Tinjauan terhadap UU ITE untuk Penerapan Rekam Medis Berbasis Online pada Penduduk Muslim di Indonesia. AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 5(2), 78–94.
Rahmadiliyani, N., & Wardhina, F. (2022). Sosialisasi Pengisian Lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi pada Perawat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari, 1(5), 377–382.
Rarung, L. (2017). Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Obat-Obatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen, 6(3).
Yunisca, F., Chalimah, E., & Sitanggang, L. O. A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Hasil Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong. Reaktor: Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir, 19(2), 34–41.
Zaini, A. A. (2019). Hak Politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Copyright (c) 2023 Tongon Fernando Hutasoit, Pan Lindawaty Suherman Sewu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
