Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service
Abstract
Era digital saat ini memaksa semua pihak untuk melakukan perubahan dan transformasi, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam pelayanannya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dari yang semula pelayanan dilakukakan secara tatap muka dan datang langsung atau yang biasa disebut dengan luring (luar jaringan) bertransformasi menjadi pelayanan secara daring (dalam jaringan) dengan hanya menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Transformasi digital memiliki beberapa risiko yang dapat terjadi seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Government Service dari aspek hukum dan Mitigasi Risiko Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui eksplorasi jurnal, buku, undang-undang dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di Indonesia adalah perlunya perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan atas berbagai risiko. Salah satunya yakni Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada aspek mitigasi risiko transformasi digital pada layanan pemerintah adalah dengan standarisari keamanan informasi pada perangkat TIK resmi untuk menghindari atau memperkecil atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.
Downloads
References
Ansori, Y. Z. (2019). Islam dan Pendidikan Multikultural. Jurnal Cakrawala Pendas, 5(2), 110–115.
Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Banin, M. M. (2022). Analisis Risiko Pada UKM Omah Batik Ngesti Pandowo di Kampung Batik Semarang. Universitas Islam Indonesia.
Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2013). Embracing Digital Technology A New Strategic Imperative.
Gustina, L. (2019). Strategi Pemberian Pinjaman Dana Dalam Meminimalkan Risiko Kerugian Di Pt. Wom Finance Tbk. Cabang Palopo. Institut agama islam Negeri.
Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Tahkim, 10(2), 161–168.
Jamil, H., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). DEDIKASI, 22(2), 105–122.
Jundi Rabbani, K., Kameswara, S., Alexander Fermi Sitohang, F., Farah Maghdalena, N., Profita, A., & Kartika Rahayu Kuncoro, D. (2021). Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko pada Mebel Abi Rodim dengan Menggunakan Metode FMEA dan TOPSIS. Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, 20(2), 109.
Kementerian Keuangan. (2013). Kurangi Dampak Risiko dengan Mitigasi Risiko.
Kurniawan, A., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2021). Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA), 10(2), 158–181.
Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisia Journal of Law, 10(3), 569–586.
Lesmana, T., Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 1–7.
Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2019). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. 8(4), 272–277.
Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(2), 768–789.
Mahmood, Z. (2020). Web 2.0 and Cloud Technologies for Implementing Connected Government.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90.
Miles, M. . & H. A. M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
Oktarina, E., Deshaini, L., & Sugianto, B. (2021). Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 151–162.
Rianti, S., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(3), 412–419.
Rochmansjah, H., & Karno, K. (2020). The Digitalization of Public Service Assurance. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 36(1), 43–52.
Royyana, A. (2018). Strategi Transformasi Digital Pada PT. Kimia Farma (PERSERO) TBK. Journal of Information Systems for Public Health, 3(3), 15–32.
Setiawan, A. B. (2013). Kajian Kesiapan Kemanan Informasi Instansi Pemerintah dalam Penerapan E-Government. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, 4(2), 189–126.
Setyadi, G., & Kusumawati, Y. (2016). Mitigasi Risiko Aset Dan Komponen Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja OCTAVE Dan FMEA Pada Universitas Dian Nuswantoro. Journal of Information System, 1(1).
Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi, 18(2), 1–16. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results
Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. Jurnal EMBA, 10(2), 1116–1123.
Westerman, G., Calmejane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). Digitital Transformation: A Roadmap For Billion-Dollar Organizations Findings From Phase 1 Of The Digital Transformation Study conducted by The MIT Center For Digital Business And Capgemini Consulting MITSloan Management 2.
Widnyani, N. M., Astitiani, N. L. P. S., & Putri, B. C. L. (2021). Penerapan Transformasi Digital Pada Ukm Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 6(1), 79–87.
Copyright (c) 2023 Gde Wahyu Marta Gunadi, I Nyoman Budiana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
