Peran PPAT Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Suatu Perjanjian Kredit

Abstract

Penelitian    ini    dilakukan    karena    perbedaan  antara Undang-Undang Hak Tanggungan     yang     mengatur pendaftaran   hak   tanggungan   dilakukan   secara   manual dengan     Perkaban     Nomor     9 tahun 2019. Pun tentunya dalam Perjanjian Kredit memerlukan jaminan kaitannya dengan Hak Tanggungan maka pendaftaran Hak Tanggungan dirasa sangat penting, pun yang     mengatur pendaftaran  hak  tanggungan  dilakukan  secara  elektronik sehingga   menimbulkan   masalah   bagaimanakah   proses pendaftaran   hak   tanggungan   secara   elektronik?,   dan bagaimanakah pemberlakuan pendaftaran hak tanggungan secara    elektronik    ditinjau    dari    Undang-Undang    Hak Tanggungan?. Tujuan   penelitian   ini untuk   mengetahui dalam pelaksanaan  pendaftaran  hak  tanggungan  terintegrasi secara  elektronik terhadap suatu perjanjian kredit dan pemberlakuan     pendaftaran     hak     tanggungan   secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Hak Tanggungan. Metode  penelitian  digunakan  metode  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendaftaran hak tanggungan elektronik dilakukan melalui sistem  HT-el  oleh  PPAT  dengan  memasukkan  warkah-warkah   yang   diperlukan   berupa   dokumen   elektronik sampai  mendapat Sertipikat  Hak  Tanggungan  dan  catatan hak tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dalam bentuk    dokumen    elektronik;    dan    Pendaftaran    hak tanggungan   secara   elektronik   belum bisa diberlakukan karena Undang-Undang  Hak  Tanggungan masih  berlaku dan    tidak    memberikan    kewenangan    delegasi    pada Perkaban Nomor 9 Tahun 2019 untuk memberlakukan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.