Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance

Abstract

Meaningful participation kembali hangat dibicarakan akhir-akhir ini terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meaningful participation  ditandai dengan melekatnya kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat,. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal.  Hal tersebut ditandai dengan ketidakpuasan beberapa pihak yang berupaya menangguhkan keberlakuannya melalui Judicial Review. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengapa meaningful participation begitu signifikan pengaruhnya dalam pembentukan perundang-undangan ? penelitian ini masuk dalam ranah ilmu pemerintahan sebagai upaya membangun Open Governance. Dengan mengutamakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah, serta data faktual yang sesuai dengan topik yang diangkat.Hasil penelitian ini menerangkan bahwa meaningful participation begitu signifikan pengaruhnya dalam pembentukan perundang-undangan karena  dengan dilakukannya partisipasi secara maksimal bermakna bahwa produk peraturan perundang-undangan memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta diawasi oleh public dalam tata kelola pemerintahannya- transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan dan mendapatkan legitimasi masyarakat serta manifestasi penegakkan kedaulatan rakyat.