Penyetaraan Aparatur Sipil Negara ke dalam Jabatan Fungsional dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan penyetaraan Aparatur Sipil Negara kedalam jabatan fungsional dalam sudut pandang pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan mix method dengan literatur riview dengan menguji data menggunakan Uji Statistik Deskriptif. Penerapan kebijakan penyetaraan Aparatur Sipil Negara kedalam jabatan fungsional masih memiliki banyak kendala dalam penerapannya sehingga masih perlu dilakukan pengkajian dan sosialisasi lebih lanjut. Dilihat dari sudut pandang pembangunan ekonomi, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia pada pemerintah, Hasil Uji Deskriptif menunjukan bahwa pelayanan publik diangka tertinggi 4,00 yang merupakan tertinggi dari 5 tahun terakhir. Kepuasan masyarakat akan pelayanan publik berada pada nilai 88,2. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada titik tertinggi yaitu 74,93. Pengujian tersebut menunjukan bahwa pelayanan publik yang merupakan indikator dari pembangunan ekonomi mengalami peningkatan dengan adanya penyetaraan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional ini.
Downloads
References
Abbas, F., & Sadat, A. (2020). Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(1), 16–25. https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.525
Bagianto, A., Wandy, & Zulkarnaen. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mea, VOL4 NO 1(1), 316–332. www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/263
Daraba, D. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. In News.Ge. Leisyah.
Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Moh, M. (2021). Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sleman: Tim UGM Press.
Hamiddin, M. I. N., & Rapanna, P. (2020). Kebijakan Publik dan Tantangan Pembangunan Ekonomi. https://osf.io/preprints/8b3fk/
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(1), 25–37.
Kementrian PANRB. (2022). Reformasi Birokrasi. Retrieved from Kementrian PANRB.
Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421
Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. 11(3), 1033–1042. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272
Rakhmawanto, A., Pengkajian, P., Aparatur, M., Negara, S., & Negara, B. K. (2021). Analisis Dampak Perampingan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator Dan Pengawas. 11–24.
Ridwan, M. (2018). Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(1), 105. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034
Rohman, & Hardianto, W. T. (2019). Reformasi Birokrasi dan Good Govermance. In Imtrans Publising.
Sahban, M. A. (2018). Koloborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. Makasar: CV Sah Media
Winoto, S., & Handayani, M. T. (2022). Penguatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Policy Leadership. 2515(1).
Copyright (c) 2023 Picesco Andika Tulus
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
