Urgensi Kewajiban Spin Off Pada Unit Usaha Syariah di Era Omnibus Law Sektor Perbankan

Abstract

Fokus utama UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan pasal 68 ayat (2) atau Omnibus Law Sektor Perbankan menyatakan OJK
dapat meminta UUS dipisahkan menjadi BUS dalam rangka konsolidasi Perbankan
Syariah. Dengan adanya kriteria dan syarat kewajiban spin-off UUS yang
pengaturannya dengan mempertimbangkan strategi konsolidasi perbankan, sehingga
proses spin off UUS dapat melahirkan BUS yang kokoh dan memajukan
perekonomian secara optimal sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang
dipergunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Sehingga penelitian ini akan menganalisis data yang sifatnya nonmatematis. Data yang diperoleh dan dilakukan dengan seperti telaah dokumen, atau
arsip. Maka dengan demikian penelitian ini disusun berdasarkan hasil
mengumpulkan data terkait spin off atau terkait perbankan syariah melalui dokumen
hukum yang tersedia. Penulis menyajikan data penelitian dengan deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukan Pemerintah telah mempermudah syarat untuk melakukan
pemisahan UUS menjadi BUS di UU No. 4 Tahun 2023 yang mana hal ini terlihat
dari pengaturan Pasal 68 pada Omnibus Law Sektor Perbankan tersebut diubah
menjadi tidak lagi membakukan syarat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
Sehingga kedepannya kebijakan spin off ini dapat ditinjau kembali dengan
menyesuaikan kemampuan UUS di Indonesia untuk menjadi BUS. OJK sebagai
lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU terbaru tersebut melalui perubahan
Pasal 68 yang terdapat didalamnya untuk segera melakukan penyusunan mekanisme
pemisahan UUS menjadi BUS.