Analisis Peran Komunikasi Internal Organisasi PPID Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
Abstract
Setiap Badan Publik wajib untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Undang-undang ini, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik. Informasi publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta organsaisi yang mengelola atau menggunakan sumbangan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan negara supaya transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang ini.
Kementerian Pertanian sebagai salah satu badan publik telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungannya dengan menetapkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pertanian 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan pada Permentan Nomor 32 Tahun 2011.
Downloads
References
Adawiyah, Cut Rabiatul. (2017). Urgensi komunikasi dalam kelompok kecil untuk mempercepat proses adopsi teknologi pertanian.
Arifah, Arifah, & Muhammad, Rifqi. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(1).
Chmielecki, Michał. (2015). Factors influencing effectiveness of internal communication. Management and Business Administration. Central Europe, (2), 24–38.
DARMAYANTI, Dewi. (2022). Sinergitas peningkatan kapasitas SDM Pertanian melalui pemanfaatan basis data Penerima Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian: Laporan Proyek Perubahan.
Dawud, Mochammad. (2019). Penerapan Manajemen Strategi Penyiaran dalam Dakwah. Al-Hikmah, 17(2), 95–122.
Handoko, Ahmad, & Djastuti, Indi. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang). Diponegoro Journal of Management, 619–631.
Hutahayan, John Fresly. (2019). Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik: Studi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Deepublish.
Indarto, Marroli J. (2012). Manajemen komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi (studi evaluasi komunikasi keterbukaan informasi publik pada kementerian komunikasi dan informatika). Universitas Indonesia.
Kamaliah, Khairunnisa. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2).
Kenda, Ndoheba. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 19(3).
Kuslihaniati, Desi Fia, & Hermanto, Suwardi Bambang. (2016). Pengaruh Praktik Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Audit Report Lag. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(2).
Lubis, Syawaludin. (2017). Implementasi Application Programming Interface (API) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Universitas Medan Area.
Maryanti, Sri, Komariah, Neneng, & Rodiah, Saleha. (2022). DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(3), 517–533.
McPhee, Robert D., & Zaug, Pamela. (2001). Organizational theory, organizational communication, organizational knowledge, and problematic integration. Journal of Communication, 51(3), 574–591.
Nahrisa, Andi, Alam, Nurhikmah, Bustan, Basyar, & Djufri, Hasdaryatmin. (2021). Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi dan Pemeliharaan. Journal Of Applied Civil and Environmental Engineering, 1(1), 43. https://doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2672
Pujosiswanto, Kuntum Hartomo, Palutturi, Sukri, & Ishak, Hasanuddin. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim, 3(1).
Setiaman, Agus, Sugiana, Dadang, & Mahameruaji, Jimi Narotama. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205.
Sukino, Widarti Gularsih, Samad, Muhammad Ahsan, Mangngasing, Nasir, & Rivai, Abdul. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management. Journal of Public Administration and Government, 1(2), 1–8.
Suryani, Dewi Amanatun. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. Journal of Public Administration and Local Governance, 3(1), 52–69.
Trisno, Jhoni. (2018). JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Komunikasi Humas Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Solok). Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 5(2), 34–44.
Copyright (c) 2023 Nadya Fajardinni
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
