Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 8, No. 7, Juli 2023

DESAIN PERENCANAAN PAJAK DALAM KEBIJAKAN PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAG= AI WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Anisha Charisma Permatasari¹, Milla SeplianaSetyowati²⁼

Program Studi Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indones= ia

anishacharisma.25@g= mail.com¹, milla.s.setyowati@gmail.com= ²,

Abstrak

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk keberlangsungan hidup Negara. Direktorat Jendral Pajak selalu berinovasi dalam menumbuhkan penerimaan pajak melalui berbagai program – program Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak dalam kebijakan penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di PT Perumnas. Penelitian ini dilaksanakan pada salah sa= tu BUMN sebagai Wajib Pungut Pajak sesuai aturan PMK 85/2012 yakni Perumnas Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil wawancara kepada pihak Ahli, Perumnas, dan Perusahaan Rekanan Perumnas. Tek= nik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan seluruh pengumpulan data ditarik berdasarkan bentuk kata– kata serta memberik= an penjelasan, serta teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan penafsiran ber= upa angka maupun dokumen yang didapat sebagai bahan pertimbangan. Diantara komponen penting yang har= us dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WA= PU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait dengan aturan-at= uran yang berlaku. Terkait dengan serangkaian permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak yang terdiri dari: tidak membar= code faktur pajak sebelum masuk ke keuangan, Melaksanakan Pembayaran Pajak walau= pun tagihan belum dibayar oleh Proyek, Menghimbau agar pihak vendor dan rekanan untuk membayarkan pajak secara bertahap, dan Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi.

Kata kunci: Kebijakan; Perencanaan Pajak; Kebijaka= n; BUMN.

Abstract

Taxes are one of the state= 's revenues used for the sustainability of the country. The Directorate Genera= l of Taxes constantly innovates to increase tax revenues through various program= s. This research aims to determine tax planning in the policy of appointing State-Owned Enterprises as value-added tax collectors in PT Perumnas. The s= tudy was conducted at one of the SOEs designated as a Tax Collector according to= PMK 85/2012, namely Perumnas Indonesia. This research is qualitative in nature = and involves interviews with experts, Perumnas, and Perumnas' contractor compan= ies. The data collection technique in this study is qualitative because all data collection is based on words and explanations, and data collection techniqu= es are followed by interpretation of numbers and documents obtained as considerations. Among the important components that need to be prepared and ensured by the Tax Department in planning VAT collection at Perumnas is the knowledge of human resources regarding applicable regulations. Regarding a series of tax issues that occurred in Perumnas, tax planning was chosen, wh= ich includes: not barcoding tax invoices before they enter the finance departme= nt, implementing tax payments even if the bills are not paid by the project, ur= ging vendors and contractors to pay taxes gradually, and coordinating with the Directorate General of Taxes to adjust systems and applications.=

Keywords: Policy; Tax Planning; Policy; BUMN.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang dig= unakan untuk keberlangsungan hidup Negara (Suryani, 2020). Direktorat Jendral Pajak selalu berinovasi dalam menumbuhkan penerimaan pajak melalui berbagai program R= 11; program Direktorat Jendral Pajak. Program – program bersifat intensifikasi maupun ekstensfikasi untuk meingkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu wajib pajak sekaligus mitra Direktorat Jendral Pajak adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan &= #8220;agen of value of creator”. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki pe= ran dalam perekonomian nasional melalui capital expenditure-nya sekaligus pengeluaran operasinal untuk mendorong perput= aran perekonomian.

Enam = tahun terakhir Badan Usaha Milik Negara berkontribusi sebesar 2.259 triliun yang terbagi atas tiga sumber yaitu 1) sumber penerimaan dari pajak, pajak memberikan kontribusi yang secara rutin naik disetiap tahunnya namun ditahun 2021 mengalami penurunan, dengan rata – rata kontribusi setiap tahun sebesar 225.5 Triliun, 2) sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi dengan rata-rata 110 triliun, dan 3) sumber dari Deviden dengan rata – rata sebesar 41.33 triliun. P= ada tabel 1.1 terlihat penerimaan pajak memiliki porsi tertinggi sebesar 60% sehingga Direktorat Jendral Pajak berharap penerimaan pajak melalui Badan U= saha Milik Negara dipandang perlu untuk dimaksimalkan melalui seluruh transaksi Badan Usaha Milik Negara.

Direk= torat Jendral Pajak memunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Nomor 8/PMK.03/2021 yang sebelumnya sudah mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Peraturan Penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut

No	Peraturan	Isi Peraturan
1	Keputusan Presiden (KEPPRES) No 56 13 Desember 1988	Penunjukk= an Badan serta Bendaharawan dalam memungut serta menyetorkan PPN dan Pajak Penjual= an Atas Barang Mewah
2	KEPPRES No. 180 Tahun 2000<= /span> 22 Desember 2000	Pencabutan KEPPRES no 56 tahun 1988 Penunjukkan Badan serta Bendaharawan dalam memun= gut serta menyetorkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor= 547/KMK.04/2000 22 Desember 2000	Penunjukk= an Bendaharawan untuk memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas baraang mewah.
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 24 Desember 2003	Penunjukk= an Bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan serta kas negara untuk memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan at= as baraang mewah.
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 7 Juni 2015	Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan N= ilai dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.
6.	Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2021 29 Januari 2021	Mengatur tata cara pemungutan serta penyetoran, dan pelaporan pajak pertanbahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah o= leh badan usaha milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.

Sumber: peraturan kebijakan penunjukkan BUMN sebagai WAPU PPN

Penu= njukkan Badan Usaha Milik Negara diberlakukan kembali sebagai pemungut pajak pertambahan nilai dengan perturan PMK 85/2012, yang sebelumnya pernah dinonaktifkan. Penunjukkan kembali BUMN sebagai wajib pungut pajak pertamba= han nilai diakibatkan banyak jumlah rekanan badan usaha milik Negara yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. BUMN merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang seluruh sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. BUMN sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka harus melakukan kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai dari kegiatan produksi BUM= N. PPN terutang adalah terjadinya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa k= ena pajak di daerah pabean oleh pengusaha sesuai Undang – Undang No. 42 T= ahun 2009 Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983.

Seti= ap pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha sehingga munculnya terut= ang PPN maka wajib melakukan perpajakannnya untuk memungut, menyetor dan melapor PPN (Setyawan, 2020). Dengan adanya perubahan kebijakan kewajiban perpajakan atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilaku= kan BUMN yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak, yang sebelumnya dilakukan o= leh rekanan sekarang dilakukan oleh BUMN secara man= diri (Zulianto, 2023).

Kebijakan penunjukkan badan usaha milik pemerintah se= bagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi. Kebijakan penunjukkan badan usaha milik pemerintah sebagai wajib pun= gut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 tentunya menimbulkan beberapa da= mpak yang terjadi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Jendral Pajak saja. Namun dampak juga terjadi pada BUMN sebagai pemungut pajak, serta pel= aku usaha kena pajak. Seperti bertambahnya beban manajemen bagi BUMN, timbul keterlambatan PPN terhutang dan denda yang mengakibatkan kepatuhan pengusaha kena pajak rekanan menjadi tidak terkontrol, Direktorat jendral Pajak harus siap melakukan pemeriksaan yang terjadi akibat lebih bayar.

Dampak yang dihasilkan dari Kebijakan penunjukkan bad= an usaha milik pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui= PMK 8/2021 terjadi pada salah satu BUMN yang memiliki potensi aktifitas pemungu= tan pajak PPN yang besar yakni PT Perumnas. Disampaikan bahwa PT Perumnas saat = ini masih mengalami keterlaambatan dalam pembayaran PPN dari rekanan serta memi= liki berbagai permasalahan.

Jika melihat pada permasalahan di atas, maka diketahui bahwa kondisi ini disebabkan PT Perumnas selaku BUMN belum melaksanakan perencanaan pajak secara maksimal. Hal ini dibuktikan dimana PT Perumnas be= lum memahami secara penuh terkait aturan dan pelaksanaan dari kebijakan PMK 8/2= 021 tersebut. Kurangnya pengetahuan akan mengakibatkan salahnya dalam menentukan perencanaan pajak. Sebab diantara aspek dalam perencanaan pajak adalah aspek administratif dimana mampu mengaitkan perencanaan strategis dengan aturan y= ang berlaku. Kurangnya pengetahuan ini sudah pasti akan mengakibatkan aspek ini belum terlaksana secara baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana perencanaan pajak dalam kebijakan penunjukkan Badan Usaha Milik Negara seba= gai wajib pungut pajak pertambahan nilai di PT Perumnas?

Pene= liti mengambil studi kasus pada badan usaha milik negara PT Perumnas yang seluruh saham masih dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh kegiatan operasional perlu pengawasan menyeluruh sesuai undang – undang pemerintah yaitu BUMN.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, berisikan penjelasan rinican terkait suatu fenomena yang diteliti. Sehingga tujuan ak= hir dari penelitian deskriptif adalah mendapatkan deskripsi dan penjelasan sehi= ngga mampu menjawab permasalahan penelitian. Paradigma deskriptif lebih menekank= an pada penjelasan –penjelasan diskripsi sehingga pendekatan yang diguna= kan pendekatan kualitatif (Fitrah, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan seluruh pengumpulan data ditarik berdasarkan bentuk = kata – kataserta memberikan penjelasan, serta teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan penafsiran berupa angka maupun dokumen yang didapat seba= gai bahan pertimbangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni ada dua: y= akni Studi Literarut dan Studi Lapangan Merdeka Pematangsiantar.

Penelitian melakukan informan yang digunakan sebagai penelitian antara lain:

a. Pihak Akademisi

Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak akademisi. = Pihak akademisi merupakan pihak yang memiliki pemahaman teoritis terkait permasal= han penelitian, pihak netral yang betujuan untuk memberikan masukan, saran, kri= tik serta solusi dari permasalahan yang diangkat.

b. Pegawai Keungan Badan Usaha Milik Negara

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pelaksanaan kebijak= an dalam rangka pemungutan PPN antara lain adalah BUMN, adapun BUMN yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang mendalam: adapun pada bagian = ini adalah pegawai PT Perumnas.

Penelitian ini diawali dengan proses yaitu mencari st= udi literatur dari buku-buku, jurnal, data-data terkait penelitian, dan penelit= ian sebelumnya yang berkaitan dengan penunjukan BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai. Setelah studi literatur dan pencarian data telah dilakuk= an, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data post positivisme. Analisis post positivisme adalah bekerja dengan data, melakukan gorganisasi data, melakukan kategori satuan yang dapat dikelola, sintesa data, mendapat= kan pola, menemukan hal penting dan dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang a= kan diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2020). Hasil wawancara dan beberapa sumber data yang diperoleh akan dipelajari oleh peneliti akan dikategorikan= dan digunakan untuk melengkapi analisis post positivisme.

Peneliti mengambil tiga site penelitian yaitu pada Ba= dan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai wajib pungut, Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wajib Pajak Besar, dan rekanan transaksi BUMN.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Ni= lai Normal

Pajak pertambahan n= ilai adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen (apakah pabrikan, distributor, = agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih kuda pacuan, atau pemilik sirkus= ) ke bahan mentah atau pembeliannya (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk atau layanan baru atau lebih baik . Artinya, imp= ut (bahan mentah, transportasi, iklan sewa, dan sebagainya) dibeli, orang diba= yar upah untuk mengerjakan input ini dan, ketika barang dan jasa akhir dijual, sebagian laba tersisa. Jadi Nilai Tambah dapat dilihat dari sisi aditif (up= ah plus profit) atau dari sisi subtraktif (output dikurangi input).=

Pajak pertambahan nilai (PPN) ma= sih merupakan pajak yang relatif baru (Mokoagow, Nan= goy, & Warongan, 2021). Ini pertama kali diperkenalkan sebag= ai pajak nasional komprehensif 40 tahun lalu di Prancis. Sejak itu, ini telah diadopsi sebagai bentuk utama perpajakan tidak langsung oleh banyak negara = di berbagai belahan dunia dan pada berbagai tahap perkembangan ekonomi. Kemunc= ulan PPN hadir bersamaan pada konsep-konsep baru yang terlibat dalam pajak. Hal = ini membuktikan bahwa negara-negara di belahan dunia harus menemukan penamaan d= an konsep khusus yang sesuai dengan negaranya terkait dengan pahaj pertambahan= nilai ini. Nama pajak pertambahan n= ilai yang umum digunakan sebagai “= Value Added Tax (VAT)” bukanlah istilah universal. Istilah ini berasal = dari istilah Prancis asli, dan dapat dikatakan bahwa "pajak nilai tambah&qu= ot;. Negara bagian lain menggunakan "pajak barang dan jasa". Namun, istilah PPN lebih disukai daripada "pajak barang dan jasa" atau n= ama lain karena paling akurat mencerminkan sifat unik dari pajak ini.

Sistem PPN didefinisikan secara substansial oleh dua fitur mendasar yang mereka tunjukkan dalam semua perda= gangan yang mereka terapkan, yaitu untuk perdagangan domestik sepenuhnya serta perdagangan internasional. Pertama, PPN merupakan pajak berbasis luas atas konsumsi akhir. Kedua, PPN dipungut melalui proses pemungutan bertahap (Organisation for Economic Co-Operation and Development, = 2017).=

Mekanisme administrasi pajak pertambahan nilai dan sistem pemungutannya didasarkan pada aturan Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2021. Aturan ini bertuju= an untuk Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya sebagai pemungut PPN. Pada aturan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini menjelaskan 3 hal penting yakni pert= ama, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Kedua, Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Ketiga, Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP ol= eh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peratur= an Menteri Keuangan ini, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, diseto= r, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Mekanisme pemungutan memiliki kewajiban administrasi berbentuk pelaporan. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya M= asa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberita.huan Masa PPN bagi Pemungut PPN". Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesu= ai format (PUSPITASARI, 2017).

Kewajiban mekanisme ini terkait = pada 2 bagian yakni mekanisme di Rekanan dan BUMN. Rekanan wajib membuat Faktur Pa= jak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Aksari, 2017a).

Mekanisme pemungutan PPN di Indo= nesia memiliki perbedaan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh adalah konsep = PPN di Uni Eropa. Konsep PPN di Uni Eropa menuntut agar setiap negara anggota d= apat bertindak sebagai entitas ekonomi yang memiliki satu perlakuan yang seragam. Setiap negara dalam serikat memiliki otoritas independen untuk memungut dan mengelola PPN di mana proporsi tertentu harus disetorkan ke otoritas pusat, dalam hal ini Uni Eropa. Masalah lintas batas yang biasa dihadapi oleh nega= ra lain tidak menjadi beban dalam model ini. Itu karena Uni Eropa diubah menja= di "pasar bersama". Konsep “pasar bersama” ini telah men= jadi prioritas sejak Uni Eropa pertama kali dibentuk (Bird, 2019).

Pajak di Cina terdiri dari 3 jen= is mekanisme distribusi, yaitu pajak penuh menjadi pendapatan pemerintah pusat, pendapatan pajak penuh yang dialokasikan ke pemerintah daerah, dan pendapat= an pajak dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mekanisme tertentu. = PPN dan Pajak Penghasilan adalah penerimaan pajak yang haknya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan persentase tertentu berdasark= an tempat pemungutannya atau tempat terjadinya transaksi, bukan tempat barang dikonsumsi (Wingender, Sch= oeps, Haubrock, Krull, & Dönitz, 2018).

Antara tahun 2003 dan 2008, nega= ra bagian India berubah dari pajak penjualan distorsi menjadi PPN daerah yang lebih seragam (Anggoro & = Agusti, 2019). Banyak praktisi pajak di India melihat bahwa manajem= en PPN terpusat kompleks dan beragam badan usaha yang memiliki unit anak perusahaan sebagai integrasi vertikal perusahaan. Akibatnya, industri konglomerasi sulit tumbuh di pemerintahan subnasional ini. Tentu saja, masa= lah ini sangat mempengaruhi perdagangan dan perdagangan di India. Kemudian, var= iasi tarif, Pajak Penjualan Pusat, dan sistem pajak yang kompleks mendorong pemerintah daerah untuk perang tarif dan melarang pengalihan perdagangan (Mohanty, Patr= a, Sahoo, & Mohanty, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam mekanisme pemungutan PPN di Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan signifikan yakni pengelolaan pajak tersebut yang di nega= ra lain seperti india dan china yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal = ini berbeda dengan Indonesia yang PPN saat ini masih dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Namun jika melihat mekanisme pemungutannya tidak jauh berbeda. Seperti yang terjadi pada negara India yang juga melibatkan badan usaha dalam pemungutan pajak pertambahan nilai.

Mekanisme Penunjukkan Perumnas Sebagai Wa= jib Pungut Pajak Pertambahan Nilai

Penun= jukan Perumnas sebagai wajib pungut pajak disebabkan beberapa alasan. Diantara alasannya yakni Perumnas merupakan badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyedi= akan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004.

Selai= n dari kepemilikan dan bentuk badan usahanya yang merupakan BUMN, penunjukan perum= nas sebagai wajib pungut pajak disebabkan perusahaan ini memiliki aktifitas unt= uk membangun hunian yang nyaman dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyaraka= t. disebabkan aktifitasnya tersebut, maka memungkinkan Perumnas untuk bekerjas= ama dengan perusahaan rekanan dalam memenuhi operasionalnya. Sehingga mekanisme pemanfaatan barang dan jasa akan mungkin terjadi di Perumnas dan perusahaan rekanan. Hal inilah yang menjadi objek pajak perusahaan.

Pada = tahun 2023 ini, setidaknya terdapat 75 proyek yang dikelola oleh Perumnas dalam memenuhi hunian masyarakat. Besarnya jumlah proyek yang dikerjakan ini menj= adi dasar bahwa besarnya potensi penggunaan barang dan jasa kena pajak. Sehingga mekanisme pemungutan pajak oleh Perumnas sebagai BUMN menjadi wajib untuk direncanakan. Rekanan merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyera= han BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Rekanan dapat memberikan dalam bentuk barang ataupun jasa yang terindentifikasi sebagai objek kena pajak. Pengena= an pajak dimulai saat adanya penyerahan dari BKP atgtau JKP kepada pihak Perum= nas. Nilai perhitungannya ditaksir sesuai dengan tarif 10% dari nilai transaksi.=

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah rekanan menerbitkan faktur pajak dan membuat SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN yang dalam hal ini adalah Perumnas. Selanjutnya Pemungut PPN berkewajiban menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara dan kemudian melaporkan PPN yang dipungutnya. Rekanan menerima faktur pajak dan SSP sebagai bukti pemungutan PPN.

Adapun mekanisme Perumnas sebagai= WAPU menurut PMK 8/2021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan secara internal dilaksanakan sebagai berikut:

Gambar 1.
Skema WAPU Perumnas

Seda= ngkan pada mekanisme khusus atau dikenal dengan mekanisme internal terdiri dari 4 bagian yang menjadi bagian terlibat. Bagian tersebut adalah bagian Proyek b= aik PKP maupun Non PKP, bagian pengendali, bagian Akuntansi, dan Departemen Paj= ak Perumnas. Pada bagian proyek PKP maupun Non PKP, proses yang terjadi pada bagian ini akan membuat rincian anggaran proyek dan biaya-biayanya. Rincian= ini dibuat dalam bentuk invoice yang dikirimkan kepada pihak pengendali. Diseba= bkan mekanisme pembayaran PPN yang menganut sentralisasi, maka pihak proyek diharapkan membuat Faktur Pajak sementara (Non Barcode) kepada pihak Perumnas melalui bagian pengendali. Hal ini menghindari penyetoran sepihak dari Rekanan maupun Proy= ek yang dampaknya akan ditolak oleh pihak Negara. Sebab melalui aturan PMK 8/2= 021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan segala bentuk pembayaran pajak PPN kemitraan dengan BUMN harus melalui BUMN terkait yang dalam konteks ini ada= lah Perumnas. Penggunaan Faktur sementara ini untuk menghindari keterlambatan, sehingga dari faktur tersebut, nantinya pihak Departemen Pajak akan membuat faktur resmi dan langsung menyetorkan pajak ke pihak negara. Sebab jika mengikuti mekanisme pada masing-masing rekanan terkadang faktur resmi dibuat setelah proyek berjalan 50% atau bahkan setelah proyek selesai. Hal ini jel= as akan menimbulkan denda dan keterlambatan yang ujungnya akan merugikan pihak perumnas. Setelah selesai proses invoice di Proyek, maka dokumen faktur paj= ak sementara akan di cek kembali oleh bagian pengendali. Hal ini untuk memasti= kan nominal biaya sesuai dengan objek pajak. Terlebih terkait dengan PPN yang objek pajaknya terdiri dari barang dan jasa. Setelah tim pengendali menerima fakt= ur pajak dan memastikan kesesuaiannya, maka proses berlanjut ke kantor Pusat Perumnas.Pada kantor pusat perumnas, dokumen faktur pajak akan diterima oleh bagian Akuntansi untuk catat sebagai transaksi. Namun disebabkan mekanisme = di Kantor Pajak menganut sistem Akrual Basis, sedangkan di Perumnas menganut C= ash Basis, maka bagian Akuntansi akan berkordinasi dengan pihak Departemen Pajak untuk merealisasikan penyetoran walaupun secara waktu belum semestinya direalisasikan sebab proyek belum selesai sepenuhnya. Di Kantor Pusat Perum= nas, Bagian Akuntansi berkordinasi dengan pihak Departemen Pajak Perumnas untuk merealisasikan penyetoran pajak agar sesuai dengan waktunya sehingga terhin= dar dari denda dan keterlambatan. Realisasi penyetoran pajak dimulai dengan menerbitkan Faktur Pajak Resmi dengan NPWP Perumnas senilai dengan nilai ya= ng diajukan oleh proyek di Faktur Sementara. Selanjutnya membayarkan pajak ke Pihak DJP sesuai dengan waktu yakni tanggal 15 setiap bulannya. Bukti pembayaran akan didistribusikan kepada pihak Akuntansi untuk di jurnal dalam pembukuan pajak, dan ke pihak proyek melalui bagian pengendali sebagai bukti pembayaran.

Mekanisme yang dilaksanakan di Peru= mnas ini didukung oleh penelitian terdahulu yang disampaikan oleh tentang Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Badak= NGL Bontang. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke kas negara su= dah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur Pajak harus dibuat = pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan seba= gian tahap pekerjaan. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Aksari, 2017b).

Kendala Pelaksanaan Pemungutan PPN di Perumnas=

Penerapan kebijakan penunjukkan WAPU PPN memiliki permasalahan bagi BUMN sebagai pelaksanan dan Direktorat Jendral Pajak seba= gai Regulator. Diantara permasalahan bagi BUMN yang dengan adanya kebijakan ini semakin menambah beban untuk BUMN dalam melakukan kewajiban pajak, selain melakukan kewajibannya sendiri, BUMN wajib memungut, melaporkan serta menyetorkan pajak pertambahan nilai dari lawan transaksi (Aksari, 2017b). Permasalahan yang muncul lainn= ya antara lain ditemukan BUMN yang belum disetor oleh WAPU sehingga timbul keterlambatan PPN terhutang dan denda yang mengakibatkan kepatuhan pengusaha kena pajak rekanan menjadi tidak terkontrol. Denda tersebut yang akhirnya menimbulkan biaya kepatuhan. Laporan Hasil Pemeri= ksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada tahun 2016 terdapat Wa= jib Pungut yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar. Sisi lain permasalahan yang timbul= yaitu Badan Usaha Milik Negara akan timbul biaya kepatuhan yang meningkat. Kondisi menciptakan beberapa fenomena resiko yang diantaranya adalah resiko kepatuh= an (Misra, Hakim, = & Pramana, 2020). Penunjukkan sebagai Pemungut Wajib Pajak tentunya biaya opersional B= UMN semakin meningkat. Selain itu pada membutuhkan waktu tambahan untuk pengisi= an SPT Masa PPN yang harus disetor dan dilaporkan sesuai batas waktu. Selain i= tu modernisasi faktur dengan beralihnya ke e-faktur e-Faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Dan mulai pada tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru sedikit mengurangi beban waktu bagi pihak pemungut bahwasannya e-faktur tidak serta merta dapat langsung terintegrasi melainkan masih menggunkan penginputan da= ta secara manual.

Berikut adalah beberapa kendala yang dirasakan oleh Perumnas dalam melaksanakan pemungutan PPN WAPU:

1.&n= bsp; Aturan perpajakan berubah setiap waktu

Aturan terkait dengan penu= njakan Perumnas sebagai pemungut pajak PPN WAPU terdapat pada PMK 8/2021 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Namun implementasinya mengal= ami perubahan dari waktu ke waktu. Jika merujuk pada perkembangannya pada tahun 2015 lalu aturan melalui Peraturan Menteri Keua= ngan Nomor 85/PMK.03/2012 menyatakan bahwa BUMN hanya menyetorkan pajak dari pembelian saja. Sehingga PPN yang disetor adalah PPN keluaran. Namun pada 2= 021 lalu kembali berubah menjadikan BUMN menyetorkan pajak dari pembelian dan penjualan. Pada hakikatnya ini membantu aktifitas di Perumnas sebab hanya p= erlu membayarkan selisih dari pajak yang ada. Namun dari aspek sumber daya manus= ia dan sistem kerja mengalami kesulitan sebab harus melaksanakan penyesuaian dengan beberapa kondisi yang baru.

2.&n= bsp; Sulitnya Aplikasi perpajakan

Aplikasi perpajakan membutuhk= an keahlian dari Sumber Daya Manusia yang mendukung. Hal ini disebabkan sampai saat ini mekanisme di DJP masih menggunakan aplikasi manual sehingga menuntut pemaha= man dari pihak Perumnas harus secara benar. Perumnas sendiri sudah berulang kali menciptakan sistem yang dapat memudahkan mereka dalam memungut PPN WAPU dari para rekanan. Namun sistrem dan aplikasi yang sudah diciptakan sering terbe= ntuk oleh mekanisme di DJP. Maka dari itu sistem baru bisa terntegrasi secara internal, namun belum bisa membantu mekanisme antara pihak Perumnas dan DJP= .

3.&n= bsp; Sumber Daya Manusia kurang mendukung

Sumber daya manusia merupakan operator yang sangat berperan dalam menyukseskan penerapan Perumnas sebagai pemungut PPPN WAPU. Namun kondisinya pada Perumnas sendiri saat Sumber Daya Manusia yang fokus mengelola pajak hanya terdapat di Departemen Pajak Perumnas. Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia pada bagian tersebut hanya 3 orang saja yakni 2 orang s= taf dan 1 manager. Sedangkan jumlah proyek yang dikelola PPN WAPU-nya terdapat sekitar 75 proyek. Seluruh proyek tersebut tidak semua yang PKP yang mana d= alam hal pelaporannya dapat dilaksanakan oleh masing-masing proyek ke KPP di daerahnya masing-masing. Namun masih banyak proyek yang berstatus Non PKP sehingga pengelolaan dari mulai pencatatan, penyetoran, dan pelaporannya se= mua dipengang oleh Perumnas Kantor Pusat. Kondisi ini jelas menjadi kendala dari pelaksanaan kebijakan ini.

Perencanaan paj= ak penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di Perumnas

Pada perumnas, dalam perenca= naan pajak dirumuskan oleh pihak Direksi yang dalam hal ini adalah Direktur Keua= ngan bersama Manager Departemen Pajak untu menentukan serangkaian strategi yang dalam dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam mekanisme PPN WAPU dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada denda. Pada perencanaan ini p= ihak Direksi yang dalam hal ini Direktur Keuangan akan memberikan arahan dan opsi solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedangkan pada pihak Departemen pajak lebih menjelaskan permasalahan teknis yang diidentifikasi menjadi kendala.

Setelah merumuskan permasala= han, maka bagian Departemen pajak akan berkordinasi kembali secara internal untuk membagi tugas antar sesama dalam menetapkan Standar Operasional Prosedur (S= OP) yang baru dalam menjalankan kewajiban PPN WAPU. S= OP depatemen pajak yang dibahas ini akan menghasilkan 2 mekanisme. SOP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: SOP Administrasi Perpajakan dan SOP Prosedur Pembaya= ran Pajak Online. Maka perencanaan ini akan didistribusikan kepada pihak Akunta= nsi sebagai kordinasi internal dan pihak proyek sebagai pihak kordinasi ekstern= al. Adapun pembagian tugas kepada staf di Departemen Pajak tidak berdasarkan wilayahnya maupun sub kerja. Namun lebih kepada jenis objek pajak. Sehingga staf yang memegang PPN WAPU hanya 1 orang saja. Sedangkan 1 staf lainnya bertugas mengelola objek pajak lain.

Sehi= ngga dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat pada perencanaan pajak ini terd= iri dari 3 bagian. Pertama adalah Direksi Perumnas yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan sebagai pengambil keputusan opsi perencanaan yang dapat direalisasikan. Kedua Pihak Departemen Pajak yang berkordinasi dengan Direk= si untuk memperjelas mekanisme perncanaan dari tatanan teknis serta menyiapkan= turunan dari Perencanaan Pajak menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketiga adalah bagian Akuntansi d= an Proyek sebagai mitra dan operator pelaksanan dari perencanaan pajak ini.

Diantara komponen penting yang harus dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WAPU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Jika, Sumber Daya Manusia di Departemen Perpajakan Perumnas sudah menguasai aturan terba= ru dan mekanisme pelaksanaan PPN WAPU, maka selanjutnya adalah mengedukasi kep= ada pihak yang terlibat lainnya untuk juga memahami aturan dan mekanisme PPN WA= PU yang terbaru.

Terkait dengan serangkaia permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak sebagai berikut:

1.&n= bsp; Faktur pajak jangan di barcode dulu sebelum masuk ke keuangan.=

Seperti yang telah dijelaskan= bahwa dalam pelaksanaanya PPN WAPU di Perumnas mengambil sistem sentralisasi, maka dari itu tagihan yang dibuat oleh pihak proyek yang PKP akan langsung berla= ku jika yang digunakan adalah Faktur resmi yang memiliki barcode. Hal ini sebab pada perusahaan PKP sudah memiliki kewenangan untuk membuat faktur sendiri = dan berbeda dengan non PKP yang mekanismenya harus terpusat di Perumnas. <= /o:p>

Adapun faktur yang diizinkan = untuk dibuat oleh proyek adalah Faktur sementara yang nantinya akan diperbaharui = oleh pihak Akuntansi di Perumnas. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlamba= tan dari penyetoran pajak karena tanggal tagihan faktur yang tidak sesuai dengan realisasinya.

2.&n= bsp; Melaksanakan Pembayaran Pajak walaupun tagihan belum dibayar o= leh Proyek.

Ketika bagian Akuntansi menda= patkan faktur pajak sementara dari pihak proyek, maka bagian Akuntansi langsung menginformasikan kepada pihak Departemen Pajak untuk ditindak lanjut. Pada kondisi tersebut, departemen pajak akan mengusahakan langsung membayarkan pajaknya terlebih dulu. Walaupun sebenarnya tagihan pajak tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan rekanan namun ditalangi pembayarannya dulu oleh Pihak Perumnas. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan. Maka dari itu, terkait dengan Faktur Pajak akan dibuat oleh Departemen Pajak sesuai dengan tanggal yang memungkinkan untuk disetorkan. Segala bentuk perencanaan yang disusun dari awal ini saling berkaitan satu sama lainnya. <= /span>

3.&n= bsp; Menghimbau agar pihak vendor dan rekanan untuk membayarkan paj= ak secara bertahap.

Diketahui bahwa dalam seti= ap keterlambatan pembayaran pajak akan menimbulkan denda (Sari, Utomo, &= amp; Oktavianti, 2018). Maka dari itu pihak Perumnas tidak berhe= nti menghimbau perusahaan rekanan dan proyek agar merealisasikan pajak tanpa ha= rus menunggu 50% dari nilai proyek yang dikerjakan.

4. Berkordinasi dengan= DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi

M= eyakini bahwa rumit pengelolaan pajak PPN WAPU yang mengkordinir sekitar 75 proyek = di Indonesia. Selain itu adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di Perumnas, = maka salah satu perencanaan yang dilakukan yakni berkordinasi dengan pihak DJP u= ntuk menciptakan sistem dan aplikasi yang terintegrasi sehingga pelaksanaan PPN = WAPU dapat lebih efektif dan terkendalikan dengan baik.

K= ebutuhan kordinasi ini disebabkan sampai saat ini mekanisme pelaporan di DJP masih secara manual. Walau sudah ada E-Faktur, ini hanya mempercepat penyetoran s= aja. Namun akan menyulitkan pihak BUMN seperti Perumnas yang mekanisme PPN WAPU = dari proyek-proyek yang berjalan secara kontinyu dan memiliki batas waktu terntu= .

S= erangkaian strategi perencanaan yang dilakukan oleh Perumnas ini merupakan bentuk perencanaan pajak yang harus dilaksanakan. Disampaikan oleh Manrejo (2021) = (Manrejo & Sebayang, 2021) bahwa henda= knya BUMN sebagai wajib pungut pajak mengoptimalkan tax planning guna efisiensi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Kondisi Indonesia yang merupakan negara besar d= an sangat luas, dan sebagai negara yang sedang dalam pembangunan masih mengala= mi kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal= ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakannya dengan ba= ik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana akibat perbedaan penafs= iran antara fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya aturan perpajakan yang berlaku dari sistem informasi yang masih belum efektif.

Diantara perencanan pajak ini adalah penundaan pembuatan faktor yang memiliki barcode. Hal ini didukung oleh pernyataam Ra= mdhaani (2021) (Ramadhani, 2021) bahwa Upaya penerapan tax planning dapat dilakukan denga= n cara melakukan penundaan pembuatan faktur pajak standar kepada konsumen untuk transaksi yang terjadi di akhir bulan walaupun sifatnya hanya sementara saj= a. Penundaan pelaporan PPN keluaran tersebut berakibat pada penundaan pembayar= an PPN terutang.

Kesimpulan

Pada perumnas, dalam perencanaan pajak dirumuskan oleh pihak Direksi yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan bersama Manager Departemen Pajak untu menentukan serangkaian strategi yang dalam dilaksanak= an untuk mengatasi kendala dalam mekanisme PPN WAPU dan menghindari keterlamba= tan yang berdampak pada denda. Adapun para pihak yang terlibat pada perencanaan pajak ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah Direksi Perumnas yang dalam= hal ini adalah Direktur Keuangan sebagai pengambil keputusan opsi perencanaan y= ang dapat direalisasikan. Kedua Pihak Departemen Pajak yang berkordinasi dengan Direksi untuk memperjelas mekanisme perncanaan dari tatanan teknis serta menyiapkan turunan dari Perencanaan Pajak menjadi Standar Operasional Prose= dur (SOP). Ketiga adalah bagian Akuntansi dan Proyek sebagai mitra dan operator pelaksanan dari perencanaan pajak ini. Diantara komponen penting yang harus dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WA= PU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait dengan aturan-at= uran yang berlaku. Adapun kendala yang dirasakan oleh Perumnas dalam melaksanakan pemungutan PPN WAPU diantaranya adalah aturan perpajakan berubah setiap wak= tu, sulitnya aplikasi perpajakan, dan sumber daya manusia kurang mendukung. Ter= kait dengan serangkaian permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipili= hlah perencanaan pajak yang terdiri dari : tidak memb= arcode faktur pajak sebelum masuk ke keuangan, Melaksanakan Pembayaran Pajak walau= pun tagihan belum dibayar oleh Proyek, Menghimbau agar pihak vendor dan rekanan untuk membayarkan pajak secara bertahap, dan Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi.

BIBLIOGRAFI

Aksari, Agista Ayu. (2017a). Analisis Penerapan Pemungutan Pa= jak Pertambahan Nilai Pada Bumn Sebagai Pemungut Dan Tidak Sebagai Pemungut Pa= jak Pertambahan Nilai. Ihtiyath : J= urnal Manajemen Keuangan Syariah, 1(2).

Aksari, Agista Ayu. (2017b). Analisis Penerapan Pemungutan Pa= jak Pertambahan Nilai Pada Bumn Sebagai Pemungut Dan Tidak Sebagai Pemungut Pa= jak Pertambahan Nilai. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, = 1(2).

Anggoro, Damas Dwi, & Agusti, Rosalita Rachma. (2019). Rekonstruksi Pajak Properti. Universitas Brawijaya Press.

Bird, Barbara. (2019). Toward a theory of entrepreneurial competency. In Seminal ideas for the next twenty-five years of advances= (pp. 115–131). Emerald Publishing Limited.

Fitrah, Muh. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publishe= r).

Manrejo, Sumarno, & Sebayang, Dicky Raidaldi. (2021). Ana= lisis Implementasi Perencanaan Ppn dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indones= ia. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(3), 197–210.

Misra, Isra, Hakim, Sofyan, & Pramana, Agus. (2020). M= anajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah. K-Media.

Mohanty, Sthitapragyan, Patra, Prashanta K., Sahoo, Sudhansu = S., & Mohanty, Asit. (2017). Forecasting of solar energy with application = for a growing economy like India: Survey and implication. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 539–553.

Mokoagow, Selviani, Nangoy, Grace, & Warongan, Jessy D. L. (2021). Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpaj= akan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado. JURNAL RISET AKUNT= ANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 12(2), 179–193.=

Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2017= ). Mechanisms for the Effective Collection of VAT/GST: Where the Supplier if not Located= in the Jurisdiction of Taxation. 1–53.

PUSPITASARI, S. A. ,. &. Purwa= nti, E. Y. (2017). Puspitasari, S. A., & Purwanti, E. Y. Implementasi Penerapan Pmk No. 136/Pmk. 03/2012 Tentang Penunjukan Bumn Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Kai Persero Daop 4 Kota Semarang (= Doctoral dissertation). Sekolah Vokasi.

Ramadhani, F. (2021). Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada PT. Da= ya Surya Sejahtera Di Ponorogo Tahun 2019 (Doctoral dissertation). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sari, Yuli Permata, Utomo, Raden Priyo, & Oktavianti, Bramantika. (2018). Analisis pemotongan dan pelaporan pph pasal 23 atas ja= sa angkut pada laporan keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 3(4).

Setyawan, Setu. (2020). PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Da= erah (Vol. 1). UMMPress.

Suryani, Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return = On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhad= ap Penghindaran Pajak. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(1), 83–98.

Wingender, Edgar, Schoeps, Torsten, Haubrock, Martin, Krull, Mathias, & Dönitz, Jürgen. (2018). TFClass: expanding the classification of human transcription factors to their mammalian orthologs= . Nucleic Acids Research, 46(D1), D343–D347.

Zulianto, Muhamad Ricki. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi= Pajak Pertambahan Nilai Atas Imbalan (Insentif) Penjualan Pada Pt Anugerah Karya= mata Mandiri Di Palangkaraya. Soetomo Accounting Review, 1(3), 32= 7–343.

Copyright holder:

Anisha Charisma Permatasari, Milla SeplianaSetyowati(2023)

First publication right:

Syntax Lit= erate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: