Syntax Lite= rate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 8, No. 7, Juli 2023

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN LEBONG DALAM

PERSPEKTIF FACE NEGOTATION THEORY

Puji Haryadi Mulyana Sukma1, Panji Suminar², Dhanurseto Hadiprashada³^{<=
span
lang=3DEN-US>}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: Pujisukma2@gmail.com¹, psuminar@unib.ac.= id², hadiprashada@unib.ac.id³

Abstrak

Konflik agraria terkait dengan Kawasan hutan ju= ga terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yaitu Kawasan hutan Taman Wis= ata Alam Danau Tes. Penetapan kawasan Taman Wisata Alam Danau Tes ini berdampak pada masyarakat karena tidak dapat mengurus sertifikat atau= pun legalitas kepemilikan tanah di daerah tersebut meskipun masyarakat lebih da= hulu bermukim disana dibandingkan keluarnya aturan penetapan kawasan Taman Wisata Alam Danau Tes. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan resolusi konflik Taman Wisata Alam Danau Tes dalam perspektif Face Negotati= on Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa Adapun aktor konflik Taman Wisata Alam Danau Tes melibatkan antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun penyelesaian konflik dilakukan dengan kerjasama tim dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan dianalisis memalui Face Negotation Theory. = Tim yang terlibat dalam penyelesaian konflik Taman Wisata Alam Danau Tes tidak melakukan penghindaran namun memiliki rasa tanggung jawab atas penyeledaian konflik Taman Wisata Alam Danau Tes sesuai tugas masing-masing dam saling berkompromi dan berintegrasi untuk menyelesaikan konflik Taman Wisata Alam Danau Tes.

Kata Kunci<= /b>: Konflik Agrarian; Twa Danau Tes; Face Negotation Theory; Gug= us Tugas Reforma Agraria

Abstract

Agrarian conflicts related to forest areas also occurred in Lebong Regency, Bengkulu Province, namely the Tes Lake Natural Tourism Park Forest area. Area designation Nature Tourism Park Lake Tes has an impact on the community because they cannot take care of certificates or the legality of = land ownership in the area even though the community has lived there before the issuance of the zoning regulations Nature Tourism Park Tes Lake. This study aims to understand and explain conflict resolution Nature Tourism Park Tes = Lake in perspective Face Negotation Theory. This research uses a qualitative approach with a case study research type and is descriptive in nature. The results of this study found that the conflict actors Nature Tourism Park Tes Lake involves the community and the Ministry of Environment and Forestry. T= he conflict resolution is carried out by teamwork in the Agrarian Reform Task Force and analysed through Face Negotiation Theory. The team involved in conflict resolution Nature Tourism Park Lake of Tests did not practice evas= ion but had a sense of responsibility for resolving conflicts Nature Tourism Pa= rk Lake Tes, according to their respective duties, compromises and integrates = with each other to resolve conflicts Nature Tourism Park Tes Lake.

Keywords: Agrarian Conflict; Wa Danau Tes; Face Negotation Theory; Agrarian Reform Task Force

Pendahuluan

Konsorium Pembaruan Agraria (= KPA) mencatat, sepanjang tahun 2021 di Indonesia terjadi konflik agraria sebanyak 207 kasus. Sektor perkebunan menjadi sektor paling banyak terjadi konflik agraria dengan jumlah 74 kasus. Adapun rincian sebanyak 59 kasus atau 80% k= asus di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006 hektare. Urutan ked= ua konflik agraria terdapat di sektor infrastruktur dengan 52 kasus. Ketiga, konflik agraria di sektor pertambangan sebanyak 30 kasus. Keempat, konflik agraria di sektor properti sebanyak 20 kasus. Kelima, konflik agraria di se= ktor kehutanan sebanyak 17 kasus. Keenam, konflik agraria terjadi di pesisir sebanyak 7 kasus dan selanjutnya 3 konflik agraria terjadi di sektor pertan= ian (Mahdi, 2022).

Konflik agraria terkait dengan Kawasan hutan juga terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yaitu Kawa= san hutan TWA Danau Tes. Berdasarkan SK.3558/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 terjadi perubahan fung= si Cagar Alam Danau Tes menjadi Taman wisata alam Danau Tes. Secara administra= tif pemerintahan, kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Tes terletak dalam wila= yah Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Perubahan ini akan membawa konsekuensi terhadap bentuk pengelolaan kawasan tersebut, dimana Taman wisata alam merupakan kawasan suaka alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Adapun penduduk di empat desa yang berlokasi disek= itar TWA Danau Tes di Kabupaten Lebong yaitu Desa Sukasari, Desa Mangkurajo, Desa Kota Donok dan Kelurahan Tes. legalisasi aset adalah pendaftaran hak atas t= anah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Adapun konflik agraria yang a= kan diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai konflik TWA Danau Tes yang ber= ada di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Peneliti telah melakukan wawancara p= ada tanggal Senin, 26 September 2022 dan mendapatkan informasi mengenai TWA Dan= au Tes dengan mewawancarai Dodik Gusmiarto, S.H Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong terkait dengan permasalahan yang terjadi Ketika adanya pemukiman dalam Kawasan TWA Danau Tes. Informan mengatakan bahwasanya dal= am UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak memperkenankan lahan di TWA menjadi hak milik war= ga. Namun, warga bisa memanfaatkan lahan di TWA dengan pola kerjasama pemanfaat= an kawasan tersebut. Sedangkan untuk masyarakat yang bermukim di Kawasan TWA D= anau Tes lebih dahulu bermukim disana dibandingkan keluarnya UU Nomor 41 Tahun 1= 999 dapat dibebaskan dari Kawasan hutan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negosiasi wajah Stella Ting-Toomey menjelaskan d= an memprediksi perbedaan budaya dalam menanggapi konflik. Seorang profesor komunikasi di California State University, Fullerton, Ting-Toomey berasumsi bahwa orang-orang dari setiap budaya selalu bernegosiasi muka. Istilah ini merupakan metafora untuk citra diri publik kita—cara kita ingin orang lain melihat dan memperlakukan kita (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019). Beberapa asumsi Teori Negosiasi Wajah mempertimbangkan komponen kunci dari teori: wajah, konflik, dan budaya. Den= gan mengingat hal itu, berikut ini panduan pemikiran teori Ting-Toomey:

·    Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal, dengan individu menegosiasikan identitas mereka secara berbe= da lintas budaya.

·    Pengelolaan konflik dimediasi oleh waj= ah dan budaya.

·    Tindakan tertentu mengancam citra diri (wajah) yang diproyeksikan.

Berdasarkan karya M. Afzalur = Rahim, profesor manajemen di Western Kentucky University, Ting-Toomey awalnya mengidentifikasi lima tanggapan berbeda terhadap situasi di mana ada ketidaksesuaian kebutuhan, minat, atau tujuan. Kelima gaya konflik tersebut adalah menghindari (menarik diri), mewajibkan (menampung), kompromi (menawarkan), mendominasi (bersaing), dan mengintegrasikan (memecahkan masalah). (Griffin et al., 2019).

Metode Penelitian <= /span>

Metode penelitia= n yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif ataupun penelitian lapangan yaitu metodologi dari ilmu sosiologi dan antropologi se= rta adaptasi kedala seting pendidikan (Pasolong, 2020) Penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive (purposive sampling). Teknik ini merupa= kan strategi yang umum digunakan dalam penentuan informan yang merupakan teknik menentukan kelompok peserta yang akan menjadi informan sesuai dengan kriter= ia terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2010).

Teknik pengumpul= an data yang digunakan yaitu observasi non partisipan digunakan peneliti yang dimana peneliti tidaklah terlibat secara langsung di dalam objek penelitian atau d= apat dikatakan juga peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya wawancara mendala= m (in-depth interview) dilakukan kepada informan yaitu, Kepala Seksi Penat= aan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ba= dan Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu-Lampung, Ketua Aliansi Masyarakat Taneak Jang, Camat Lebong Selatan, Perwakilan masyarakat yang be= rada di kawasan TWA Danau Tes. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan- pertanyaan tertulis sehingga proses wawancara akan lebih terara= h. Teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discu= ssion (FGD) merupakan pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelit= ian kulitatif dalam menemukan makna pada sebuah tema menurut pemahaman kelompok= .

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneli= ti melihat konflik yang ada di TWA Danau Tes Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Peneliti melihat si= tuasi dan tindakan komunikatif dalam proses penyelesaian konflik TWA Danau Tes. Peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian= terkait dengan faktor, aktor, dampak negatif dan resolusi konflik TWA Danau Tes. Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilaksanakan peneliti menemu= kan bahwa masyarakat sudah mengeluhkan sejak lama sejak lama terkait dengan sta= tus kawasan TWA Danau Tes.

Ber= dasarkan d= ata yang didapatkan di lapangan terkait dengan kondisi terkini di Kelurahan Tes, Desa Kutai Donok, Desa Sukasari, dan Desa Mangkurajo yang ad= a di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, antara pemilik/ penggarap/ pengh= uni/ penguasa lahan di dalam kawasan hutan sudah sejak lama bersengketa dengan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat cenderung berada diposisi yang lemah karena tidak memiliki sertipikat atas tanah yang dikuasai maupun surat-surat lain yang kurang lengkap. Padahal masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan telah lebih dulu menduduki dan menguasai lahan yang diklaim oleh negara dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 148/Kpts/UM/3/1974 ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung.

Kek= alahan yang dirasakan oleh masyarakat jelas sangat merugikan masyarakat yang telah lama menguasai tanah di kawasan hutan tersebut. Penegasan kepastian hukum a= tas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan perlu mendapat perhatian khusus mengingat terdapat sekumpulan manusia yang bermukim dan menggantungkan hidup dari lahan yang dikuasai yang berada di dalam hutan<= /span>. Bermukim di = dalam kawasan hutan TWA Danau Tes sehinga masyarakat disana tidak memiliki sertif= ikat tanah yang menunjukkan legalitas kepemilikan.

Dal= am setiap konflik yang terjadi pasti ada aktor yang terlibat, aktor-aktor yang bertikai tidak hanya dua orang atau dua pihak yang langsung terlibat konflik saja, namun bisa saja aktor-aktor yang mendukung atau bersimpati kepada sal= ah satu pihak. Jadi ada aktor utama dan ada aktor pendukung. Konflik dapat bersifat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kebijakan nasional, penegakan hukum, kebijakan deadlock, tin= gkat partisipasi masyarakat lokal, kepentingan antar aktor yang terkotak-kotak d= an kompleks, namun dengan memanfaatkan framing kepentingan aktor ini, dan mempertimbangkan Dengan sifat konflik yang asimetris, kami melakukan penyederhanaan heuristik dengan hanya menyandingkan dua jenis aktor, seperti antara aktor pemerintah dan aktor masyarakat lokal (Sahide et al., 2021).

Konflik TWA Danau Tes antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya dapat dikategorikan bahwa masyarakat TWA Danau Tes masuk ke dalam kategori aktor masyarakat lokal yang tak berdaya bahkan seringkali masyarakat kehilangan kesamaan ha katas tanahh yang menjadi korban campur tangan kebijakan. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat TWA Danau Tes seperti yang peneliti temukan di lapangan. Kategori aktor berikutnya yaitu melibatkan Pemerintah = yang menjadi aktor dominan yang tentunya dalam hal ini mereka yang menetapkan kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat khususnya di TWA Danau Tes da= lam penetapan kawasan hutan. Dari tahun 1974 masyarakat TWA Danau Tes diharuskan mematuhi penetapan kawasan hutan TWA Danau Tes yang berujung pada ketidakpastian kepemilikan hak legalitas tanah yang diperoleh masyarakat.

Gejolak konflik TWA Danau T= es tentunya akan semakin berdampak jika pemerintah tidak segera melepaskan mer= eka dari status kawasan hutan. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa den= gan adanya aturan yang menjamin bahwa masyarakat TWA Danau Tes bisa lepas dari status kawasan hutan kerena masyarakat sudah terlebih dahulu menguasai kepemilikan dibandingkan openetapan status kawasan. Hal ini sejalan menurut= (Halawa & Wagey, 2022) dampak negati= f dari konflik yaitu: menyebabkan retaknya hubungan antarkelompok sehingga muncul disintegrasi sosial, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, perubahan kepribadian individu misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah, adanya dominasi sebuah kelompok, munculnya aksi balas dend= am dan perpecahan, timbulnya aksi kekerasan.

Jika dilihat dari paparan d= i atas dampak konflik memicu disintegrasu sosial antar masyarakat dengan Kementeri= an Lingkungan dan Kehutanan. Menurut informan jika konflik TWA Danau Tes ini t= idak disegera untuk diselesaikan tidak menutup kemungkinan timbul aksi kekerasan atas dominasi kelompok lain seperti Pemerintah. Masyarakat tentu akan terus menuntut hak kepemilikan mereka yang mana masyarakat sudah jauh terlebih da= hulu menempati, mendiami, mengolah ataupun menguasai wilayah tersebut yang menja= di hak personal amsyarakat yang tentunya berbenturan dengan aturan pemerintah jelas itu persoalan masalah. Menurut peneliti pemerintah khususnya Kementer= ian Lingkungan dan Kehutanan seharusnya segera berkomunikasi dengan masyarakat = dan mendengarkan aspirasi masyarakat TWA Danau Tes. Hal ini bisa dilakukan mela= lui komunikasi publik yang bertujuan membangun citra dan reputasi institusi dan pengelola komunikasi publik sebagai salah satu insta= nsi pemerintah, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspi= rasi masyarakat, hingga upaya mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang= di masyarakat. Gejolak konflik TWA Danau Tes jika tidak kian mereda maka menurut peneliti terjadi kegagalan pemerintahan dalam segi komunikasi ataupun melakukan komunikasi publik dengan masyarakat TWA Danau Tes.

Ada hal menarik yang peneli= ti temukan bahwa untuk menyelesaikan persoalan konflik TWA Danau Tes Kantor Pertanahan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ten= tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Reforma Agraria tetap menjadi Program Prioritas yang harus dilaksanakan sehinggan Keme= nterian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memiliki program Gugus Tug= as Reforma Agraria yang pelaksanaanya hingga tingkat Kabupaten dan Kota. Progr= am Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan di Kabupaten Lebong tahun 2022 unt= uk mengatasi konflik agraria di Kabupaten Lebong yang melibatkan lini sektor. Peneliti menemukan fakta yang menarik bahwa penyelesaian konflik TWA Danau = Tes menjadi program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang melibatkan be= berapa Organisasi Pemerintah Daerah dan organisasi non pemerintahan dan bahkan tim= ini diketuai oleh Bupati Lebong. Adanya kerjasama lintas sektor tentunya semakin mempercepat perolehan informasi terkait dengan data yang akan digali di lapangan.

Teo= ri negosiasi wajah konflik (FNT), seperti yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey menjelaskan faktor berbasis budaya, berbasis individu, dan situasional yang membentuk kecenderungan komunikator dalam mendekati dan mengelola konflik dalam berbagai situasi (Ting-Toomey, Conflict Face-Negotiation Theory; Tracking Its Evolutionary Journey, 2017). Penyelesaian konflik TWA Danau Tes menurut peneliti sangat tepat menggunakan Face Negotiation Theory atau Teori Negosiasi Wajah yang mana dalam tim Gugus = Tugas Reforma Agraria terdapat kerjasama lini sektor yang tentunya memiliki perbedaan-perbedaan budaya guna lebih membantu dalam upaya penanganan adanya konflik di TWA Danau Tes.

Perbedaan latar belakang in= stansi yang tergabung di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menekan ego dan berinteraksi satu sama lain serta mempersatukan presepsi terkait dengan kon= flik TWA Danau Tes. Tim yang berada di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria sepakat bahwa masyarakat terlebih dahulu ada dibandingkan penetapan. Hal inilah yang diupayakan untuk dilakukan pembuktian sehingga tim ini menemukan bukti ajual beli, rumah tua ukiran lama.

Berikut ini jika dilihat da= ri dimensi budaya yang mempengaruhi gaya dalam berkonflik.
1.   Menghindari/Avoiding

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan. Maka dapat dikatak= an baik Organis= asi Pemerintah Daerah tidak menghindar dalam proses penyelesaian konflik TWA Da= nau Tes. Terbentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria semakin mempererat komunikasi dan kerjasama lini sektor yang terbuka dengan masyarakat dalam mendukung up= aya masyarakat lepas dari status kawasan hutan. Penghindaran terhadap masalah d= apat menjadi pemicu masalah baru sehingga tim yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dengan berkerjasama untuk mempercepat pengumpulan data Tanah Objek Reforma Agraria. Selain itu penghindaran yang dilakukan terhadap masyarakat juga bentuk dari tidak bertangungjawabnya pemerintah daerah terh= adap masalah yang dihadapi masyarakat.

2.   Keharusan/Obliging

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan setiap tim Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki rasa tanggung jawab hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong tanggal 10 Maret 2022 dan Keputusan Ke= pala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Nomor 26/SK-17.17/III/2022 tentang pelak= sana harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong Tahun 2022 tanggal 11 M= aret 2022. Maka dari itu tim yang tergabung dalam tim Gug= us Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian konflik TWA Danau tes sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3.   Kompromi/Compromising

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan ba= hwa tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dalam rapat integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong yang merupakan dorum diskusi antar t= im Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dengan ketua RTRWP Terpadu Provinsi Bengkulu yang diutus oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan unt= uk menyelesaikan konflik kawasan hutan. Peneliti memperoleh informasi dalam fo= rum tersebut tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong menyampaikan hasil dari pendataan TORA yang mana kemudian Dr.Ir. Enggar Apriyanto mengatakan b= ahwa analisis data yang diperoleh oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong bisa menjadi data tambahan dalam proses pengajuan pelepasan kawasan hutan.

4.   Dominasi/Dominating

Dominasi mencakup penggunaan pengaruh, otoritas = atau keahlian untuk mendapatkan ide dalam pengambilan keputusan. Hasil yang didapatkan bahwasanya d= alam penyelesian konflik agrarian di TWA Danau Tes didominasi oleh Kantor Pertan= ahan Kabupaten Lebong. Hal ini terjadi program Gugus Tugas Reforma Agraria merup= akan program dari Kantor Pertanahan yang kemudian mengajak lini sektor bekerjasa= ma dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes. Meskipun begitu dalam proses inte= raksi antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten menerima masukan-masukan dari lini sektor yang lainnya. Sehingga komunikasi antar tim berjalan dengan baik dan bahkan mereka memiliki grup GTRA Kabupaten Lebong untuk bertukar informasi secara cepat melalui digital.

5.   Integrasi/Integration

Bentuk integ= rasi ini adalah upaya dari menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal = ini antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria juga melakukan integrasi yang mana ad= anya perbedaaan budaya antar lini sektor yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong yaitu mengkesampingkan ego sectoral dan bersikap menghargai satu sama lain supaya kerjasama antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan da= lam sesi rapat teknis sebelum dilaksanakan pendataan TORA antar lini sektor ber= bagi informasi terkait dengan data yang dapat mendukung pelepasan kawasan hutan = yang nantinya akan digali kelapangan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong sebagai bukti yang memperkuat bahwa TWA Danau Tes sudah ada sebelum tpenetapan kawasan hutan.

TWA Danau Tes = dapat dibebaskan karena memenuhi unsur syarat pelepasan dari kawasan hutan sesuai dengan aturan Peraturan Pemer= intah No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan pasal 25 menerangkan penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau tel= ah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kaw= asan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.

Menurut peneli= ti yang berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyelesaian konflik TWA Danau Tes ini sudah diupayakan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang merupakan program nasional Kementeria Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang mana juga dilaksanakan juga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Kemudian dibentuklah tim yang beranggotakan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, organisasi masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Lebong dan diketuai Bupati Lebong. Melalui kerjasama antar lini sektor ini diperoleh data hasil pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agrar= ia dan kemudian diserahkan kepada tim review RTRWP Provinsi Bengkulu menjadi d= ata tambahan untuk pelepasan status kawasan hutan TWA Danau Tes.

Komunikasi ant= ar tim yang tergabung dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes berjalan dengan bai= k. Dalam proses penelitian peneliti menemukan bahwa terjadi komunikasi ke bawa= h, ke atas dan horizontal. Kemudian dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes t= im sudah berupaya dan bahkan juga memiliki grup whatsapp untuk bekomunikasi se= cara digital. Adapun win win salutation yang peneliti tawarkan adalah pemerintah terkait dan dalam hal ini merupakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan ha= rus segera melepaskan status kawasan hutan sehingga masyarakat yang berada disa= na meliputi Kelurahan Tes, Desa Kutai Donok, Desa Sukasari dan Desa Mangkurajo memiliki secara legalitas hak miliki yang berbentu sertifikat tanah.

Penyelesaian k= onflik agraria di TWA Danau Tes yang telah diupayakan tim Gugus Tugas Reforma Agra= ria sudah mendapatkan data berupa luas Desa/Kelurahan, luas TWA, luas rumah tinggal, luas fasilitas umum/fasilitas sosial, luas sawah, luas kebun, luas jalan dan luas jumlah bidang terbangun yang rinciannya terdapat pada table = 2 di atas. Ditemukan juga bukti jual beli tahun 1970, makam lama yang berdasarkan tulisan pada kuburan tersebut, diketahui penduduk setempat ada yang meningg= al tahun 1929, 1939, rumah tua dan silsilah Ario Aliasar merupakan pasirah (raja) marga Bermani-Jurukalang di Desa Kutai= Donok. Penemuan ini dikuatkan oleh dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 ten= tang penyelenggaraan Kehutanan pasal 25 menerangkan penyelesaian bidang tanah ya= ng telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya seb= elum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud d= alam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan. Selanjutnya unt= uk masyarakat yang berada di TWA Danau Tes jika lepas dari kawasan hutan juga harus menjaga hutan konservasi.

Kesimpulan

Ber= dasarkan hasil penelitian ini yang berjudul penyelesaian konflik agraria di kabupaten lebong maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab konflik disebabkan oleh penetapan kawasan hutan TWA Danau Tes pada tanggal 27 Maret 1974 sedangkan masyarakat sudah terlebih dahulu bermukim di TWA Danau Tes jauh sebelum penetapan kawasan hutan. Adapun aktor yang terlibat konflik TWA danau tes melibatkan masyarakat dengan Kementrian Lingkungan dan Kementrian Kehutanan dalam menetapkan aturan penetapan kawasan hutan. Konflik TWA Danau Tes berdampak pada gejolak masyarakat yang menuntut hak kepemilikan legalitas t= anah mereka. Dalam penelitian peneliti menemukan resolusi konflik TWA Danau Tes melalui Face Negotation Theory yang dapat diterapkan tim yang terlibat dalam konflik TWA Danau Tes. Penggunaan Face Negotation theory dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes ditinjau dari banyaknya lini sektor yang terlibat dal= am upaya penyelesaian konflik agraria.

BIBLIOGRAFI

Adiansah, Wandi, Apsari, Nurliana C= ipta, & Raharjo, Santoso Tri. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa GenteAdiansah, Wandi, Apsari, Nurliana Cipta, & Raharjo, Santoso Tri. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupat= en Sumedang. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1), 1–10.ng Kecamatan Suka. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1), 1–10.

Al Azis, Muhammad Rachdian, & Irwansyah, Irwansyah. (2021). Konflik Antar Etnis di Indonesia dalam Analis= is Face Negotiation Theory. JESS (Journal of Education on Social Science), 5(2), 123–134.

Aryamto, Ferry. (2022). Konflik agr= aria, petani di Mukomuko Bengkulu rawan dikriminalisasi. Retrieved from https://bengkulu.antaranews.com/ website: https://bengkulu.antaranews.com/<= o:p>

Bungin, Burhan. (2010). Peneliti= an Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.=

Diharjo, Sumartono Mulyo. (2019). D= inamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis<= /i>, 5(1), 1–17.

Griffin, Em, Ledbetter, Andrew, &am= p; Sparks, Glenn. (2019). A first look at communication theory (tenth edit)= . McGraw-Hill Education.

Halawa, Adieli, & Wagey, Robert= Calvin. (2022). Model Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Pemimpin di Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN). Missio Ecclesiae, 11(1), 1–20.

Mahdi, M. Ivan. (2022). Konflik Agr= aria Paling Banyak Terjadi di Sektor Perkebunan. Retrieved from https://dataindonesia.id/ website: https://dataindonesia.id/

Masdin, Masdin. (2022). Kedudukan R= eforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Daerah. Tadulako Master Law Journal, 6(1), 67–85.

Moleong, Lexy J. (2005). metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya. T. Hani.

Muri Yusuf, Ahmad. (2017). Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan.

Pasolong, Harbani. (2020). Metode penelitian administrasi publik. Penerbit Alfabeta.

Sahide, Muhammad Alif K., Sirimorok, Nurhady, Batiran, Karno, Fisher, Micah, Verheijen, Bart, Sulu, Mitalia Nonz= a, Faturachmat, Fatwa, Supratman, Supratman, & Maryudi, Ahmad. (2021). Actor-center framing on measuring land use conflict visibility. MethodsX= , 8, 101450.

Senoaji, Gunggung, Anwar, Guswarni, Hidayat, Muhammad Fajrin, & Iskandar, Iskandar. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. Jurnal Ilmu Lingkungan, = 18(2), 323–332.

Sibuea, Harris Y. P. (2022). Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. Info Singkat, 14(= 4), 1–6.

Sutrisno, Edy, & Desanti, Novi.= (2018). Identifikasi Pendekatan Dalam Penanganan Konflik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 143–154.

Tualeka, M. Wahid Nur. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama= , 3(1), 32–48.

Copyright holder:

Puji Haryadi = Mulyana Sukma, Panji Suminar, Dhanurseto Hadiprashada (= 2023)

&nb= sp;

First publication right:

Syntax Lit= erate: Jurnal Ilmiah Indonesia

&nb= sp;

This article is licensed under: