Implementasi Paradiplomasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 sudah disahkan sehingga Pemerintah Indonesia wajib menyerahkan laporan implementasi Perjanjian Paris kepada UNFCCC setiap tahun. Serupa dengan Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017. Kajian paradiplomasi lingkungan Indonesia masih sangat terbatas. Empat tema besar yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sejarah paradiplomasi, implementasi paradiplomasi di Indonesia, studi kasus paradiplomasi lingkungan dan dinamika organisasi internasional hybrid. Melalui studi kasus keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Satgas GCF, penelitian ini akan melibat dinamika keterkaitan antara empat tema besar di atas. Penelitian ini akan mengambil data primer dari diskusi terbatas dengan para pemangku kebijakan, akademisi dan aktivis lingkungan. Data sekunder akan diperoleh melalui surat kabar, media elektronik, jurnal dan buku serta publikasi resmi lainnya. Terdapat dua luaran yang menjadi kebaharuan dalam studi lingkungan global. Pertama, desentralisasi di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi pemerintah subnasional untuk mengembangkan paradiplomasi lingkungan seperti yang ditunjukkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengesahkan sembilan peraturan daerah, delapan peraturan gubernur, satu surat keputusan gubernur dan satu surat edaran gubernur yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perjanjian Paris dan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa Satgas GCF dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai media pembelajaran dan pertukaran informasi khususnya dalam isu pemindahan ibukota negara dan hibah Bank Dunia.