Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Pedesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
Abstract
Permasalahan pelaksanaan kebijakan pembangunan sanitasi pedesaaan di Kecamatan Serasan Timur, belum optimalnya alokasi pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat terkait pembangunan sanitasi yang tercermin dari kurangnya sarana dan prasarana yang layak serta tingginya jumlah masyarakat yang masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), mencapai 5472 keluarga. Serta jumlah jamban keluarga di Kabupaten Natuna masih terbatas, dengan hanya 15.618 unit yang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dari aspek isi kebijakan dan aspek lingkungan kebijakan dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan pembangunan sanitasi berlangsung. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumen dan materi audio dan visual. Informan pada penelitian ini yaitu tokoh tasyarakat dan perwakilan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi ditinjau dari aspek isi kebijakan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna adalah terlihat dari sasaran kebijakan dimana sudah terdapat MCK atau jamban umum yang dapat dipergunakan untuk masyarakat dengan keperluan MCK.
Downloads
References
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543–571.
Apdiansyah R. (2012). Implementasi Kebijakan Perizinandan Non-Perizinan Dalam Pelayanan Perizinan. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, 10(1), 55–62.
Arfan, I., & Ishak, M. (2015). Akuntansi Keprilakuan. Salemba Empat.
Bashir, I., & Madhavaiah, C. (2015). Trust, Social Influence, Selfâ€Efficacy, Perceived Risk and Internet Banking Acceptance: An Extension of Technology Acceptance Model in Indian Context. Metamorphosis, 14(1), 25–38.
Bauer, R. A. (1960). Consumer Behavior as Risk Taking. Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior. Harvard University Press.
Charisma, J. A. (2020). Analisis minat dan perilaku pengguna e-Wallet: Perluasan UTAUT 2 dengan budaya sebagai moderasi: Studi pada Mahasiswa di Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Chennerchom, P. (1994). Resource Management in Public (Hall Page). PaperHill.
Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance: From theory to practice. In Governance Theory and Practice (hal. 214–247). Springer.
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3 ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (A. Fawaid (ed.)). Pustaka Pelajar.
Davis, G., & Keating, M. (1993). The Future of Governance: Policy Choices. Allen and Unwin.
Denzin, & Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative Research. Pustaka Pelajar.
Ekasari, A. (2014). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Kabupaten Soppeng Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Oleh Alfiani Ekasari Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Enceng, & Madya, F. (2013). Evaluasi Perumusan, Implementasi, Dan Lingkungan Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik, 5(3), 1–8.
Farazmand, A., & Carter, R. (2004). Sound governance: Policy and administrative innovations. Greenwood Publishing Group.
Firdausi, F., & Romi A.S, M. . (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan Daerah (Studi Di Pemerintah Kabupaten Probolinggo). Reformasi, 9(1), 66. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1324
Garna, J. K. (1999). Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif. Primaco Akademika.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California’s CALFED Water Program. environmental science & policy, 12(6), 631–643.
Lan, L. (2004). E-government: A catalyst to good governance in China. IFIP International Working Conference on Knowledge Management in Electronic Government, 317–324.
Lukman, A. (2008). Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang Imb ( Izin Mendirikan Bangunan ) Di Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2), 84–91.
Luthans, F. (2017). Organization Behavior. McGraw Hill International.
Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Heribertus, A. P. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2 ed.). BPFE.
Maldonado, N. (2010). The World Bank’s evolving concept of good governance and its impact on human rights. Doctoral Workshop on Development and International Organizations. Stockholm, Sweden, May, 29–30.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company.
Miftakhul, I. M., & Darmi, T. (2014). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Layanan Publik di Pemkot Bengkulu. Universitas Terbuka.
Munaf, Y. (2017). Network Pattern of Regional Election Commission (KPUD) Pekanbaru City Increasing Political Participation in Society. International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017).
Munro, E. R. (2008). Research governance, ethics and access: A case study illustrating the new challenges facing social researchers. International Journal of Social Research Methodology, 11(5), 429–439.
Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(3), 113–120.
Osborne, S. P. (2010). Introduction the (New) Public Governance: a suitable case for treatment? In The new public governance? (hal. 17–32). Routledge.
Patton, M. Q. (2012). Qualitative research and evaluation methods (3 ed.). Sage.
Prawirosentono. (2018). Dasar-Dasar Manajemen (Revisi). Ghalia Indonesia.
Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of public administration research and theory, 18(2), 229–252.
Rahayu, A. (2019). Pengaruh Integritas dalam memediasi hubungan independensi Terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Universitas Negeri Semarang, 2(1).
Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal, 17(1), 1.
Sudimin, S. (2016). Pengaruh Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Tesis Universitas Negeri Padang.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Press.
Yuskar. (2018). Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance, Integritas Auditor, Budaya Organisasi, dan Etos Kerja terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Universitas Surabaya.
Copyright (c) 2022 Feri Eldinata
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
