Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara

Agung Ginting

doi:10.36418/syntax-literate.v7i9.13884

Agung Ginting Universitas Terbuka

DOI: https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13884

Keywords: bendahara pengeluaran, kementerian hukum dan HAM, perlindungan hukum

Abstract

Pentingnya bentuk perlindungan hukum bagi bendahara pengeluaran satuan kerja di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera adalah karena peran krusial bendahara dalam melakukan tugasnya yakni pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum bagi bendahara yang melakukan pengeluaran khususnya di satuan kerja kanwil wilayah kementerian hukum dan HAM yang berada di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi bendahara pengeluaran satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. Perlindungan mencakup aspek-aspek penting seperti non-diskriminasi, perlindungan terhadap tindakan pelanggaran hukum, pencegahan pemecatan sewenang-wenang, dan perlindungan data pribadi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amtiran, P., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. Journal of Management. 12(2), 203-214.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 21(1), 33-54.

Firmansyah, A., et al. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakateristik Pemerintah Daerah. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia. 4(2), 181-197.

Lestari, W. A. (2022). Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Bendahara Desa Dalam Bantuan Kelompok Tani Perspektif siyasah Syarâ€™iyyah (Studi di Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara). Universitas Islam Negri Raden Intan.

Lubis, A. S. (2018). Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dalam Perspektif Hukum. Balai Diklat Keuangan Balikpapan.

Purba, R. R. (2021). Pengaruh Sertifikasi Bendahara Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan NegaRA. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. 3(2), 171-179.

Putra, H., & Iskandar. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-barang Publik. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK). 2(2), 1-17.

Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 2(1), 1-13.

Rusmiati, S., & Priyono, B. (2021). Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Jakarta. Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship. 3(2), 77-84.

Sutrisna, W. A. (2020). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung. Manners. 3(2), 123-134.

Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. Jurnal Nuansa Informatika. 16(1), 33-40.