Arah Regulasi Hunian Berimbang Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut idealnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hunian yang layak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut melalui konsep hunian berimbang. Dalam prakteknya, penerapan hunian berimbang masih belum efektif dan memiliki beberpa hambatan. Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini dikuasai oleh para pengembang besar lain dan peruntukannya bukan untuk hunian serta hal itu juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang tidak terjangkau. Oleh sebab itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian dan penambahan ketentuan berkaitan dengan hunian berimbang melalui Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta aturan turunannya yang berkaitan dengan hunian berimbang yaitu  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya penambahan dan perubahan ketentuan yang ada tentunya membawa arah baru berkaitan dengan hunian berimbang yang bertujuan untuk memaksimalkan penerapan hunian berimbang.