Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Sepihak

Abstract

Kasus peralihan hak atas tanah sepihak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi perhatian serius dalam konteks hukum dan etika profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak hukum dan konstitusional dari tindakan tersebut serta mengevaluasi pelanggaran etika profesi. Melalui pendekatan analisis kasus, penelitian merinci latar belakang, tujuan, metode, dan hasilnya. Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan tanah sepihak oleh PPAT melibatkan pelanggaran hukum dan konstitusional, merugikan kepercayaan masyarakat, dan berpotensi memicu pencabutan izin dan sanksi hukum. Temuan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap etika profesi dan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugas sebagai PPAT, mendukung upaya menjaga integritas lembaga, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peralihan hak atas tanah.