Tata Kelola Sistem Penggajian Berbasis Kinerja Pada Pegawai Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Abstract
Sistem penggajian berbasis kinerja (PBK) merupakan instrumen penting dalam manajemen kepegawaian sektor publik. PBK yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, serta mewujudkan tujuan organisasi. Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, telah menerapkan PBK untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN) sejak 2018. Penelitian ini menganalisis tata kelola PBK di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola, efektivitas, dan dampak sistem penggajian berbasis kinerja (PBK) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang telah diterapkan sejak 2018. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi PBK di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBK di Kabupaten Mahakam Ulu telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja ASN, terutama dalam hal disiplin dan efisiensi kerja. Namun, tantangan masih ditemukan terkait kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja yang perlu diperbaiki untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Sistem PBK sudah mulai berjalan efektif, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan kondisi lingkungan kerja guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja ASN. Penelitian menunjukan pentingnya pelibatan aktif ASN dalam proses pengelolaan kinerja serta perlunya penyempurnaan tata kelola PBK untuk mendorong hasil yang lebih signifikan dalam jangka panjang.
Downloads
References
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1-13.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.
Arianto, D. A. N. (2013). Pengaruh kedisiplinan, lingkungan kerja dan budaya kerja terhadap kinerja tenaga pengajar. Jurnal Economia, 9(2), 191-200.
Hasibuan, M. S. P. (2013). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). Manajemen pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
Mangkunegara, A. A. P. (2005). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nitisemito, A. S. (2000). Manajemen personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Prasetyo, A. (2017). Pengaruh disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3(2), 95-104.
Rivai, V. (2004). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Siagian, S. P. (2015). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sutrisno, E. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Widyastuti, T., & Rahardja, E. (2015). Pengaruh disiplin kerja, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Jurnal Pro Bisnis, 8(1), 58-75.
Hasibuan, M. S. P. (2013). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. (2022). Data tingkat kehadiran ASN Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022.
Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021. https://ombudsman.go.id/publikasi/l/sr/2021
Copyright (c) 2024 Maria Vianei Hipui
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
