Alternatif Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Tanah Kosong Di Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan pajak atas tanah kosong di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, bersumberkan hasil wawancara. Latar belakang penulisan ini karena semua jumlah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan badan (perusahaan) atas tanah kosong tidak memanfaatkan insentifnya. Hal ini menandakan ketidakoptimalan merancang kebijakan pajak atas tanah kosong. Pada skema insentif tidak memberikan solusi bagi perusahaan pemilik tanah kosong, sedangkan skema disinsentif menguntungkan wajib pajak badan atas tanah kosong sebagai faktor pengurang dalam pemungutan pajak penghasilan wajib pajak badan (perusahaan) pemilik tanah kosong. Hal ini disebabkan karena perumusan kebijakan hanya menggunakan metode perintah langsung dari gubernur. Kendala yang dialami oleh wajib pajak badan pemilik tanah kosong yaitu tidak memperoleh kejelasan informasi biaya pembangunan dan waktu pemanfatan tanah kosong dibangun ruang terbuka hijau memunculkan kekhawatiran kepemilikan hak tanah kosong dapat beralih pada pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI untuk optimalisasi penggunaan lahan yang dibiarkan kosong di jalan protokol melalui peraturan gubernur tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan bahwa alternatif kebijakan pajak atas tanah kosong yaitu dengan cara menerapkan prinsip best highest and used dan meningkatkan akurasi penilaian atas tanah untuk memenuhi ruang terbuka hijau.