Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 3, No 9 September 2018

PENEGAKAN HUKUM AKIBAT KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PMK NO 130/PMK.010/2012

Jaenudin Umar

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Email: jen_notaris@yahoo.co.id

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dibarengi dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kendaraan khususnya kendaraan bermotor. Saat ini, Indonesia menjadi sasaran empuk produsen motor untuk memasarkan produknya, karena indonesia merupakan salah satu negara yang komsumtif dan konsumen kendaraan motor terbesar di dunia.. Tidak mengherankan jika lembaga pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Jika pada zaman dahulu, orang yang menginginkan kendaraan bermotor harus menabung dulu, maka di zaman sekarang ini, orang bisa mendapatkan kendaraan bermotor khususnya motor hanya dengan Rp. 500.000 - 1.000.000 sebagai Down Payment (DP) atau uang muka untuk mendapat sepeda motor. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum akibat keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan PMK no 130/PMK.010/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Jaminan Fidusia.

Pendahuluan

Dewasa ini munculnya lembaga pembiayaan ini memacu dinamika roda perekonomian masyarakat. Namun faktanya pertumbuhan lembaga pembiayaan tidak ditopang dengan infrastruktur hukum yang mampu mereguluasi segala kegiatan lembaga pembiayaan. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang perekonomian, karena itu adalah peran pemerintah untuk mampu mensejahterakan masyarakat.

Kemunculan lembaga pembiayaan mampu membantu roda perekonomian masyarakat dengan bentuk penyediaan dana atau modal kepada masyarakat. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses peminjaman yang selalu diikat dengan angunan

2. Sistem pembayaran yang diterapkan tidak berorientasi kepada kemudahan

3. Sumber dana yang memiliki keterbatasan

4. Banyaknya rentenir yang mencekik masyarakat

Munculnya lembaga pembiayaan yang masif menyebabkan persaingan diantaranya semakin panas dalam mendapatkan konsumen. Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan konsumen dilakukan seperti pemberian dp rendah, bunga rendah dan layanan yang semakin praktis dan mudah.

Lembaga pembiayaan pun tidak terlalu risau dengan praktek yang dilakukan karena adanya jaminan jika konsumen melakukan wanprestasi atau tidak membayar cicilan yang telah disepakati.

Perjanjian antara konsumen sebagai debitur dengan lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang menghasilkan hubungan hutang piutang, yangmana sang konsumen yang bisa dikatakan sebagai debitur mempunyai kewajiban membayar pinjaman yang diberikan oleh kreditur berdasarkan syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang disebut dengan perjanjian kredit. Dari perjanjian yang telah dilaksanakan oleh para pihak menghasilkan perjanjian turunan yang bersifat accessoir atau bisa disebut perjanjian jaminan fidusia dari kreditur ke debitur. Perjanjian ini dilaksanakan untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa perjanjian hutang atau kredit akan terbayar jika debitur wanprestasi yaitu dengan eksekusi objek benda yang menjadi jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah merupakan jaminan atas benda bergerak yang puenguasaanya masih dikuasai oelh debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan.

Dalam pelaksanaanya perjanjian fidusia ini mengacu pada Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UUJF. UUJF ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus disepakati dan dipenuhi dalam melakukan akad perjanjian dengan jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah pasal yang mewajibkan untuk kreditur mendaftarkan benda jaminan fidusianya di kantor pendaftaran fidusia, dalam hal ini diatur pada pasal 11 dan 12 UUJF.

Pengertian fidusia sendiri menurut UU No 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dengan adanya regulasi mengenai jaminan fidusia ini menjamin penegakan hukum karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia melibatkan notaris untuk membuat perjanjian fidusia dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dilaksanakan agar kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutang dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan apabila debitur wanprestasi.

Pelaksanaan jaminan fidusia selain diatur oleh UUJF juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 130/PMK.010/2012 yang membantu bagi para lembaga pembiayaan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dengan diaturnya regulasi sebagai berikut:

1. Mengintruksikan ketentuan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftara fidusia

2. Menekankan jangka waktu pendaftara

3. Mengaskan tindakan yang bertentanga dengan hukum penerikan objek jaminan fidusia

4. Mengatur sanki yang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian secara tegas

5. Memberikan rasa kepastian hukum karena dengan dilaksanakan Pendaftaran obyek jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi yang benar sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan mendapatkan kendala dalam melaksanakan peraturan PMK tersebut, beberapa kendala yang dihadapi oleh para lembaga pembiayaan adalah :

1. Pihak Debitur akan mengcover segala biaya yang ada untuk mendaftarkan jaminan fidusia

2. Debitur lembaga pembiyaan yang terletak di pelosok perkampungan akan sulit dalam melakukan penandatangan dihadapan Notaris karena letaknya jauh dari tempat tinggal debitur.

3. Masih banyak kantor jaminan fidusia yang belum menyentuh pelosok-pelosok perkampungan

4. Biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk debitur mempengaruhi omset penjualan lembaga pembiayaan tersebut.

Keragu-raguan tentang wajib atau tidaknya pendaftaran tersebut diperkuat dengan kendala tidak adanya batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga hal tersebut akan mengurangi kepercayaan para lembaga pembiayaan khususnya kreditur sebab sifat spesialitas dan publisitas serta hak preferent (droit de preference) atau hak untuk didahulukan terhadap kreditur lain pasti mengalami kendala apabila debitur melakukan wanprestasi serta berpotensi fidusia ulang.

Lembaga pembiayaan yang melanggar kewajiban yang telah ditentukan oleh pereturan Menteri Keuangan maka dikenekan sanksi administratif yang mengacu pada pasal 5 PMK no 130?PMK.010/2012 berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha; atau

c. pencabutan izin usaha.

Sanksi yang diberikan dalam PMK adalah peringatan secara administratif sebanyak 3 kali berturut-turut yang mempunyai masa berlaku selama 60 hari kalender. Jika dalam masa peringatan lembaga pembiayaan mematuhi perintah PMK maka sanksi peringatan tersebut akan dicabut. Namun apabila lembaga pembiayaan tidak mengindahkan atau memenuhi peringatan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan maka Menteri Kuangan akan membekukan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Metodologi Penelitisan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan data-data yang bersifat tertulis atau lisan dari sumber-sumber yang diamati. Tahapan pendeskripsian yang dikaji yaitu perlindungan lembaga pembiayaan apabila terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia

Hasil dan Pembahasan

Saat ini pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara online, namun terdapat kekhawatiran dalam sistem online tersebut yang akan menimbulkan permasalahan baru karena tanggung jawab atas kekuatan jaminan fidusia kini dilakukan oleh notaris. Pemerintah sebagai eksekutif tidak lagi mengecek atau memverifikasi dokumen jaminan seperti yang sudah-sudah, melainkan hanya mendaftarkan datanya saja terkait pemberian jaminan fidusia tersebut dan sertifikat akan di cetak oleh notaris.

Waktu pendaftaran fidusia sesuai dengan PP No 21 Tahun 2015 efektif dalam waktu 30 hari setelah tanggal jaminan fidusianya serta terkait maksimal honorarium Notaris yang dapat dikenakan atas akta jaminan fidusia tersebut. jika dilihat dari perspektif penjaminannya, jaminan fidusia ini merupakan jaminan yang bisa dibilang unik, uniknya adalah benda yang dijadikan jaminan tidak dalam penguasaan penerima jaminan. Sang penerima jaminan mempercayakan barang jaminannya tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan, yang artinya barang tersebut dapat dipakai oleh pemiliknya. Cara penjaminan ini dilakukan unuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kegaitan yang sering dilakukan terkait penjaminan fidusia adalah pembelian kendaraan motor/mobil secara kredit. Ketika sang debitur telah melakukan perjanjian pembiayaan motor/mobil, maka barang tersebut dijadikan sebagai barang jaminannya, namun kendaraannya masih tetap dikuasai oleh debitur untuk digunakan dengan konsep pinjam pakai. Dipihak lain, lembaga pembiayaan memegang surat-surat kepemilikan kendaraan dan bukti penjaminannya, diantaranya adalah berupa akta jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Keunikan lain yang dimiliki oleh jaminan fidusia dapat dilihat dari definisinya. “fidusia adalah proses pengalihan hak kepemilikan suatu barang atau benda dengan dasar kepercayaan yang didasari ketentuan bahwa benda yang hak kepemolikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Konsep penjaminan fidusia dalam UU tentang Jaminan fidusia menganut paham pengalihan hak kepemilikan. Oleh karena itu dalam praktek pada pasal 1 akta jaminan fidusia menyebutkan bahwa pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia telah dilakukan dimana tempat objek jaminan fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan pemberi fidusia selaku pemimjam pakai.

Konsep peralihan hak kepemilikan dalam UUJF ini membingungkan. Padalah UU harus mempunyai asas fundamental. Didalamnya muncul suatu persoalan hukum yuridis apakah benar suatu peminjaman memakai fidusia merupakan bentuk peraloihan hak pemilik atau pemindahtanganan barang. Jika dikomparasikan dengan konsep peminjaman yang telah dianut oleh sistem KUHP kita, disebutkan bahwa penjaminan hanya bertujuan untuk pelunasan utang semata. Sebagai contoh, transaksi terkait dengan gadai pada pasal 1154 KUHP menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan gadai tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur tidak diperkenankan mengalihkan benda/barang yang digadainya itu menjadi miliknya. Segala proses perjanjian yang bertolakbelakang dengan ketentuan tersebut maka perjanjian akan batal. Sejatinya, penjaminan tersebut bukanlah untuk pengalihan hak kepemilikan, melainkan untuk pelunasan hutang sehingga jika terjadi kondisi event of defaut, obyek jaminan bisa dijual secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan kasus diatas perjanjian tidak bisa disebut sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan atau hak milik, walaupun pada akhirnya peralihan hak kepemilkan tersebut mempunyai tujuan untuk pelunasan hutang, dan tentunya harus ada proses penyelesaian dari perjanjian tersebut. Belakangan ini banyak sekali kasus perampasan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector, dan yang lebih paranya sang debt collector ini tak melihat tempat kondisi langsung dirampas kendaraan yang bermasalah tersebut.. Apakah cara seperti ini yang dimaksudkan oleh undang-undang? Mereka (para debt collector) merasa pada posisi kuat karena sesuai konsep penjaminan tadi hak kepemilikan barang sudah beralih kepada kreditor.

Definisi pengalihan menurut KBBI adalah suatu proses, cara dan/ atau perbuatan ,mengalihkan, memindahkan. Dari difinisi tersebut kata peralihan/pengalihan disini sebenarnya bukan terkait pemindahan atau pergantian hak kepemilikan, melainkan hanya sekedar penyerahan barang/benda dalam pengertian umum

Pelaksanaan jaminan biasanya yang diserahkan tentu saja adalah barang/bendanya bukan hak kepemilikannya, karena hak kepemilikan tersebut ada pada pemiliknya, jadi yang dimaksud jaminan fidusia sesungguhnya bukanlah pengalihan hak kepemilikan, melainkan penyerahan barang secara kepercayaan untuk dijadikan jaminan dari transaksi tersebut.

Jaminan fidusia tersebut akan memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengeksekusi objek fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Oleh karena itu suapaya memiliki kekuatan hukum yang jelas, penjaminan yang menggunakan fidusia harus dilangsungkan dengan akta otentik. Syarat formal adanya akta otentik inilah yang menjadi pembeda/unik. Tanpa adanya akta tersebut, maka dapat disebut jaminan fidusia,

Saat ini pendaftran fidusia sudah bisa didaftarkan menggunakan media daring dalam waktu 30 hari setelah akta tersebut ditandatangani. Ketentuan ini pada prinsipnya dilakukan demi terciptanya kepastian hukum. Numun banyak sekali kasus dilapangan jaminan fidusia seringkali tak kunjung didaftarkan oleh para notaris sehingga menyebabkan dari sisi kepentingan penerima fidusia, jaminan yang belum didaftarkan tentu tak menimbulkan hak untuk didahulukan. Dengan adanya jangka waktu pendaftaran ini, menimbulkan masalah terhadap fidusia-fidusia yang belum sempat didaftarkan karena berbagai hal. Apakah fidusia (akta Jaminan Fidusia-nya) tersebut masih bisa didaftarkan dan bagaimana solusinya? Prosedur baru tersebut juga tak memberikan solusi yang tepat, sementara para notaris harus dapat memberi kepastian hukum. PP Fidusia juga tak menyebutkan bahwa apabila tanggal pendaftarannya terlampaui (expired), Akta Jaminan Fidusia secara demi hukum menjadi tak berlaku. Di satu pihak, fidusia tak dapat didaftarkan, di pihak lain akta jaminan fidusia telah dibuat dan masih tetap berlaku bagi para pihak. Apakah para pihak harus menandatangani akta penjaminan kembali, tidak ada penjelasannya. Prakteknya, kemudian dibuatkan sebuah pernyataan sepihak dari penerima fidusia selaku kuasa pendaftaran fidusia.

Pembebanan perjanjian jaminnan fidusia ini didahului dengan janji yang berisikan akan memberikan jaminan fidusia sebagai alat pelunasan atas hutang tertentu yang ada dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, bahwa; pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UU Jaminan Fidusia mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan Pendaftaran dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal ini Penerima Fidusia dapat memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan pemberian kuasa tersebut, timbullah hubungan hukum antara kreditor selaku Penerima Fidusia dengan notaris selaku pihak yang diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sebenarnya tidak ada ketentuan didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Hanya saja untuk memberlakukan ketentuan yang ada didalam UU Jaminan Fidusia tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan.

Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) UU Jaminan Jaminan Fidusia. Pasal 37 tersebut menyatakan apabila dalam jangka waktu enampuluh hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik didalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Kesimpulan

Pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

a. Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.

b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yangmengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris

c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia,permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikatJaminanFidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik sertapenyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

d. Saat ini tidak hanya Notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran Jaminan Fidusia.

BIBLIOGRAFI

Anita Theresia Tjoeinata. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Surabaya. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 2014.

Azwar Saifudin. 1999. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Lexy. J. Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda.

Munir Fuady. 2002. Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

http://www.medianotaris.com/segera_revisi_uu_jaminan_fidusia_berita180.html diakses pada tanggal 18 Sptember 2018 pada pukul 21:54