Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

       e-ISSN : 2548-1398

       Vol. 3, No.10 Oktober 2018

 


ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON

 

Ipik Permana Dan Iwan Ridwan Hardiawan

Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon

Email: ipermana44@gmail.com

 

Abstrak

Penelitian ini berawal dari masalah yaitu pelayanan umum di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon kurang maksimal, hal tersebut diduga akibat belum optimalnya implementasi kebijakan Paten. Metode penelitian yang penelitian gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan/menjelaskan implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon dengan dukungan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Paten merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelyanan umum di wilayah kewenngan Kecamatan. Paten diterapkan dengan maksud untuk menghilangkan rantai pelayanan, dimana pelayanan umum cukup sampai tahap kecamatan dan tidak perlu sampai pada tingkat Kabupaten. Namun dalam perkembangannya beberapa pelayanan umum (seperti KTP) masih dilakukan di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kebijakan Paten di Kec. Karangsembung sudah diimplementasikan namun masih belum optimal, hal tersebut masih belum optimal seperti pada sumber daya, komunikasi, kecenderungan-kecenderungan (Disposisi), serta struktur birokrasi. Belum optimalnya implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung dikarenakan masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu Pemda Cirebon sebagai aktor pendukung dilihat dari dukungan finansial dan peralatan serta kewenangan yang diberikan. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten juga sekaligus sebagai aktor penghambat, karena belum adanya ketegasan perihal kewenangan pelayanan KTP. Disatu sisi menurut Paten pelayanan umum (termasuk KTP) dilaksanakan dilevel kecamatan, sebab Paten merupakan upaya penghilangan rantai pelayanan dari warga ke Pemerintah Kabupaten. Artinya bahwa pelayanan umum berhenti sampai pada tingkat kecamatan. Akan tetapi kenyataannya pelayanan KTP sampai dengan sekarang (hingga diberlakukannya Paten) pelayanan KTP dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini merupakan dualisme mekanisme pelayanan umum yang tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

 

Kata Kunci :  Implementasi Kebijakan Paten

 

 

 

Pendahuluan

Terciptanya pelayanan umum yang bermutu/prima menjadi bagian dan indikator dari good governance. Tata pemerinatahan yang ideal adalah bentuk pengelolaan pemerintah dengan semangat pelayanan yang baik dalam segala bidang. Karena pada dasarnya pelayanan publik memiliki pengaruh terhadap laju perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan dalam hal pelayanan masyarakat, melalui optimalisasi pendelegasian kewenangan dari Pemda/dalam hal ini adalah Bupati terhadap Camat. Melalui kewenangan pelayanan di kecamatan, diharapkan bisa lebih cepat/efisien dan efektif, namun tidak meninggalkan kualitas pelayanan. Dalam pelayanan di Kecamatan, pada dasarnya untuk menciptakan pelayanan yang baik perlu keterlibatan dari masyarakat sehingga menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, masyarakat ikut serta mengawasi terselenggaranya palayanan publik di kecamatan/daerahnya yang prima. Tanpa ada kerjasama dari pihak penerima layanan, upaya peningkatan pelayanan di kecamatan akan sulit terselenggara.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pada tahun 2014 pertama kali kebijakan Paten dicanangkan, Kabupaten Cirebon menunjuk/menentukan Kecamatan Karangsembung sebagai wilayah percontohan yang melaksanakan kebijakan Paten.  Kemudian disusul dengan beberapa kecamatan lainnya sebanyak 11 kecamatan pada tahun 2015 Sampai dengan sekarang kebijakan Paten telah dilaksanakan di 13 Kecamatan. Akan tetapi belum ada evaluasi secara komprehensif dan mendalam tentang keberhasilan program Paten dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan studi atau penelitian mendalam tentang implementasi kebijakan Paten tersebut.  

Harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Paten adalah putusnya mata rantai pelayanan sampai di tingkat kecamatan. Sebab melalui Paten, pemenuhan kebutuhan masyarakat perihal pelayanan administrasi akan dapat dilakukan di tingkat kecamatan, tidak perlu sampai dengan tingkat Kabupaten. Akan tetap sampai dengan sekarang, pelayanan administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan ditingkat Kecamatan. Hal tersebut didukung oleh adanya ego sektoral dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tingkat Kabupaten yang masih belum mau melepas urusannya kepada tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Cirebon, kecamatan pertama yang mendapat kewenangan melaksanakan Paten adalah Kecamatan Karangsembung dengan dukungan yang cukup memadai dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, berupa sarana dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. Dengan demikian Kecamatan Karangsembung merupakan kecamatan yang memiliki pengalaman dan seharusnya telah sukses melaksanakan Paten, apa lagi dengan dukungan yang cukup memadai tersebut.

Di Kecamatan Karangsembung yang telah dipercaya untuk melaksanakan kebijakan Paten, akan tetapi implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan riset sederhana, masih ditemukan ketidakoptimalan pelaksanaan Paten,  hal ini ditunjukan dengan rendahnya pencapaian target dibeberpa jenis pelayanan, contohnya pelayanan KTP yang sampai saat ini masih menjadi kewenangan Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil, yang mana lebih tepat kalau kewenangan ini didelegasikan kepada Camat, sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan murah. Bahkan bukan hanya pelayanan KTP, tetapi pelayanan yang berkenaan dengan kebutuhan pelayanan dasar seperti bidang kesehatan, pendidikan dan perijinan yang sederhana sebaiknya dilimpahkan ke kecamatan. Bukan hanya pelayanan KTP, tetapi pelayanan IMB juga masih belum sesuai dengan target yang diinginkan.

Hal tersebut di atas yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dan menulis dalam bentuk tesis dengan judul : "Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon".

 

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis gejala-gejala yang berkaitan dengan pengawasan, kompetensi, dan kinerja. Menurut Taylor dalam Moleong (2010 : 71) menyatakan sebagai berikut :

Penelitian kualitatif  bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh Subyek penelitian. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

 

Penggunaan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian juga diarahkan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian suatu faktor-faktor yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

1.    Teknik Pemilihan Informan

Sumber data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci, yaitu orang yang berkompeten dan mengetahui/memahami program Paten di Kabupaten Cirebon dan khususnya di Kecamatan Karangsembung. Dengan demikian informan tersebut representatif dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi, karena banyak mengetahui tentang aspek kajian dari penelitian ini.

2.    Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

a.   Observasi, yaitu dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena di lapangan terhadap objek penelitian untuk melakukan crosscheck terhadap jawaban responden.

b.   Wawancara, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan suatu bentuk tanya jawab. Sejumlah pertanyaan diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui tanya jawab secara bebas dan terarah yang ditujukan khusus kepada para informan penelitian yang terkait. Secara teknis peneliti berpedoman kepada pertanyaan peneliti atau pedoman wawancara yang telah disiapkan.

c.   Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai bahan bacaan, seperti buku, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan, termasuk berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari beberapa sumber resmi yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan.

d.   Dokumentasi, yaitu dengan membuat dokumen berupa gambar-gambar dan foto-foto/dokumen-dokumen yang dapat menunjukan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Melalui keempat prosedur penelitian ini secara simultan diharapkan setiap informasi yang diperoleh dari suatu metode yang dipakai dapat diperiksa ulang dengan informasi yang diperoleh dari informasi yang lainya. Dengan demikian diharapkan setiap kesimpulan yang diambil selalu berbasis pada informasi yang akurat dan lengkap.

3. Analisis Data

Dalam analisis data akan dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Glaser & Strauss sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2010 : 287) yaitu sebagai berikut :

1)   Reduksi data, yaitu proses diidentifikasi satuan terkecil dari data yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, lalu diberikan kode pada setiap satuan, agar tetap dapat ditelusuri data/satuannya berasal dari sumber mana.

2)   Kategorisasi, yaitu menyusun kategori dengan cara memilah-milah setiap satuan kedalam bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama atau yang sering disebutkan dengan “label”.

3)   Sintesisasi, yaitu mensintesiskan atau mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.

 

Hasil dan Pembahasan 

A.  Implementasi Kebijakan Paten Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atas nama Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Karena hakikatnya Pemerintah merupakan agen pembangunan untuk dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat diberbagai bidang/segi kehidupan masyarakat, baik kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan baik teknis maupun administratif Pemerintah Pusat mendelegasikan atau memberikan kewenangan kepada Pemertintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.  

Secara umum pelaksanaan pelayanan publik/umum di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, tidak jauh berbeda dengan di Kecamatan lain di wilayah administratif Kabupaten Cirebon. Di mana pelayanan umum  masih relatif kaku dan birokratis. Secara teknis pelayanan umum melalui banyak tahapan dan locus pelayanan tidak hanya disatu tempat melainkan diberbagai tempat. Dengan kata lain tempat pelayanan tidak hanya di Kantor Camat, melainkan berawal dari RT/RW, Kelurahan/Desa, kemudian baru sampai di Kantor Camat. Hal tersebut dilihat dari waktu cukup lama, tentunya dengan berbagai biaya yang dikenakan kepada masyarakat pemohon.  

Kualitas pelayanan umum masih mendapat sorotan yang tajam di mata masyarakat. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan tentang tidak jelasnya prosedur, waktu dan pembiayaannya. Padahal ketiga hal tersebut merupakan kejelasan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan hal tersebut juga sering dipertanyakan masyarakat kepada petugas penyelenggara pelayanan. Akan tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang masyarakat masih belum mendapat kepastian.

Penyelenggaraan pelayanan umum di Kecamatan Karangsembung sebelum diberlakukannya Paten, mengacu kepada Peraturan Bupati Cirebon No. 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat 18 urusan yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada Camat. Adapun batas kewenangannya berupa kewenangan yang bersifat rekomendasi, pengendalian dan fasilitasi.

Urusan-urusan bidang yang dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010, anggaran, program dan organisasinya berada di SKPD Induk, sehingga peran Kecamatan dalam hal koordinasi, pembinaan dan pengendalian tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Hal yang terlihat dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

1.      Tidak menjadi pemutus mata rantai perijinan.

Dari sekian banyaknya kewenangan yang dilimpahkan ke Camat tidak ada satupun kewenangan yang sifatnya perijinan. Hal ini menunjukkan bahwa perijinan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga pelayanan terhadap masyarakat masih harus diperoleh dengan tahapan yang lebih panjang.

2.      Lemahnya (belum kuatnya) fungsi penetapan

Dari sekian banyak kewenangan yang dilimpahkan hanya ada dua kewenangan yang sifatnya penetapan atau selesai di tingkat Kecamatan. Hal ini pun sifatnya pelayanan berkaitan dengan internal aparat pemerintah bukan berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan umum di Kecamatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 belum menyentuh kebutuhan masyarakat banyak secara fundamental. Akan tetapi hanya bersifat merekomendasi, mengetahui dan menjadi instrumen mata rantai pelayanan yang semakin panjang. Dimana masyarakat masih harus ke Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendapat penetapan, sebab pihak kecamatan tidak memiliki fungsi penetapan pelayanan masyarakat (kecuali pelayanan internal kepegawaian dan kewenangan pengaturan sebagaian urusan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa). Hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya keluhan masyarakat perihal pelayanan umum, baik karena ketidakjelasan prosedur, waktu yang lama, dan biaya yang relatif mahal. Bahkan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan saja, posisi kecamatan hanya ditempatkan sebagai perekomendasi dan fasilitasi, bukan sebagai legislasi.

Penjelasan tersebut di atas merupakan gambaran pelayanan umum di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, sebelum diberlakukannya Paten. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan umum masih tersentral di tingkat Kabupaten dan Kecamatan hanyalah sebagai perekomendasi atau mengetahui yang selanjutnya bermuarah ke Kabupaten. Demikian yang dapat penulis kemukakan perihal pelayanan umum di Kecamatan Karangsembung sebelum diberlakukannya Paten, yaitu didasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 tahun 2010. 

Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu wilayah timur Cirebon, secara administratif Kecamatan Karangsembung termasuk dalam Pemerintah Kabupaten Cirebon bagian timur yang memiliki tingkat kemajuan yang cukup baik. Kecamatan Karangsembung memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan di tingkat Kabupaten Cirebon, baik dalam bidang perekonomian (dengan tingginya produksi pertaniannya), bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya.

Kantor Camat Karangsembung sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon mempunyai kedudukan strategis karena berada digaris depan (front line) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Bahkan sesuai perkembangan ditempatkan pada tempat yang sangat terhormat.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan Walikota kepada para Camat di setiap daerah merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, di mana seluruh Kecamatan sudah harus menerapkan program tersebut pada tahun 2015.  

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (good governance). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah keniscayaan bagi Daerah kalau mereka ingin meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak mengherankan kalau perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Daerah.

Harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Paten adalah putusnya mata rantai pelayanan sampai di tingkat kecamatan. Sebab melalui Paten, pemenuhan kebutuhan masyarakat perihal pelayanan administrasi akan dapat dilakukan di tingkat Kecamatan, tidak perlu sampai dengan tingkat Kabupaten. Akan tetap sampai dengan sekarang, pelayanan administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan di tingkat Kecamatan. Hal tersebut didukung oleh adanya ego sektoral dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tingkat Kabupaten yang masih belum mau melepas urusannya kepada tingkat kecamatan.

Menyadari hal itu Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dalam pelaksanaan Paten terdapat tiga persyaratan yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1.    Persyaratan Substansif

2.    Persyaratan Administratif

3.    Persyaratan Teknis.

 

B.  Upaya-Upaya Yang Telah  Dilakukan Untuk Mengatasi  Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Seperti yang telah dikemukahkan di atas, bahwa implementasi kebijakan Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon kurang optimal dikarenakan masih ditemuinya faktor-faktor penghambat. Untuk itu Camat Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya :

1.    Perihal pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana pelaksanaan pelayanan umum kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat perihal kebutuhan umum, maka Camat melakukan upaya inovasi tindakan teknis yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, selama tindakan teknis tersebut tidak bertentangan dengan aturan. Dengan demikian diharapkan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa harus bertentangan dengan pendelegasian kewenangan yang sudah baku.

2.    Perihal dukungan sumberdaya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, dimana dukungan sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pelayanan umum dalam rangka implementasi kebijakan Paten masih kurang berkualitas, maka dilakukan upaya pembinaan baik teknis maupun administratif. Dengan demikian diharapkan kemampuan dan kompetensi pegawai dapat meningkat sehingga tugas-tugas pelayanan umum akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan.

3.    Perihal kurangnya dukungan komitment dari SKPD yang mengakibatkan masih kurangnya dukungan SKPD terhadap pelaksanaan Paten sehingga hasil-hasil pelayanan umum kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat, dilakukan upaya koordinasi dan komunikasi antar SKPD untuk menyatukan pendapat tentang arti pentingnya Paten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi tentang Paten sehingga Paten akan mendapat dukungan yang kuat dari semua SKPD.

Setelah penulis mengemukakan (membahas) hasil penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, penulis menganggap bahwa Paten merupakan kebijakan pemerintah pusat yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Cirebon harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan hak kepada Kecamatan Karangsembung untuk melaksanakan semua pelayanan umum terhadap masyarakatnya. Akan tetapi kenyataannya hak pelayanan umum yang diamanatkan oleh Paten tidak seoptimal yang diharapkan, dimana tidak semua pelayanan umum dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsembung, diantaranya KTP yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

 

 

Kesimpulan

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1.    Implementasi kebijakan Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelyanan umum  di tingkat Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diterapkan dengan tujuan memutus mata rantai pelayanan, dimana pelayanan umum cukup sampai di tingkat Kecamatan dan tidak perlu sampai pada tingkat Kabupaten. Namun dalam perkembangannya beberapa pelayanan umum (seperti KTP) masih dilakukan di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

       Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sudah diimplementasikan namun masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari masih belum optimalnya komunikasi, Sumber daya, kecenderungan-kecenderungan (Disposisi), dan Struktur birokrasi.

2.    Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon,   yaitu :

1.    Dukungan Pemerintah Kabupaten

     Dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang cukup besar terhadap penerapan Paten di tingkat Kecamatan di Kabupaten Cirebon, terutama di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon merupakan kecamatan pertama yang diberi kewenangan dalam menerapkan Paten. Dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon baik secara finansial maupun sarana dan prasarana dalam hal pelayanan umum, merupakan modal yang cukup besar untuk dapat melaksanakan Paten serta menyukseskannya.

2.    Dukungan Masyarakat

     Selain dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberikan kepada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, juga dukungan warga masyarakat cukup besar. Warga masyarakat Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sebagai penerima manfaat atas optimalisasi pelayanan umum tentunya sangat mendukung dengan antusiasme yang sangat tinggi. Hal ini dijadikan modal besar oleh Kantor Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan pelaksanaan pelayanan umum dengan menerapkan program Paten.

3.  Dukungan Yuridis

     Dukungan yuridis nampaknya yang terpenting dibanding dukungan apapun. Sebab dukungan yuridis membuat pelaksanaan Paten menjadi legal. Paten merupakan produk hukum tentunya perlu didasari oleh aturan yang jelas.  Beberapa produk hukum yang mendasari pelaksanaan Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

a)      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

b)      Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2014 Tentang perubahan Peratuiran Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

c)      Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Adapun faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Paten adalah sebagai berikut :

1.    Pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.    Dukungan sumberdaya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas kurang optimal.

3.    Kurangnya dukungan komitment dari SKPD

3.    Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a.    Perihal pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana pelaksanaan pelayanan umum kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat perihal kebutuhan umum, maka Camat melakukan upaya inovasi tindakan teknis yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, selama tindakan teknis tersebut tidak bertentangan dengan aturan. Dengan demikian diharapkan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa harus bertentangan dengan pendelegasian kewenangan yang sudah baku.

b.   Perihal dukungan sumberdaya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, dimana dukungan sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pelayanan umum dalam rangka implementasi kebijakan Paten masih kurang berkualitas, maka dilakukan upaya pembinaan baik teknis maupun administratif. Dengan demikian diharapkan kemampuan dan kompetensi pegawai dapat meningkat sehingga tugas-tugas pelayanan umum akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan. Perihal kurangnya dukungan komitment dari SKPD yang mengakibatkan masih kurangnya dukungan SKPD terhadap pelaksanaan Paten sehingga hasil-hasil pelayanan umum kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat, dilakukan upaya koordinasi dan komunikasi antar SKPD untuk menyatukan pendapat tentang arti pentingnya Paten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi tentang Paten sehingga paten akan mendapat dukungan yang kuat dari semua SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Abidin, Zainal, Said.. 2010. Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia. Jakarta. Suara Bebas.

 

Direktorat jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. Kebijakan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) - Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan.

 

Dunn, William N. 2010. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik. Penerjemah Wibawa Samodra. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

 

Gibson, Ivancevich, Donnely (editor Agus Dharma). 2000. Organisasi. Jilid I. Jakarta. Erlangga.

 

Handayaningrat, Soewarno.. 2010. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta. CV. Gunung Agung.

 

Islamy, I.M. 2011. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

 

Lembaga Administrasi Republik Indonesia. 2010. Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jakarta. Gunung Agung.

 

Moleong.. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.  

 

Naihasy, Syahrin. 2010. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Mida Pustaka.

 

Nugroho, D. Riant. 2011. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Penerbit PT Gramedia

 

Poerwadarminta. 2010. Kamus Besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

 

Robbins, Stephen P. (Penerjemah Yusuf Udaya). 2010. Teori Organisasi. Jakarta. Arcan.

 

Sedarmayanti. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: CV. Mandar Maju.

 

___________. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Jakarta:  Aditama.

 

Siagian. P, Sondang. 2008. Proses Pembangunan Nasional. Jakarta. CV. Haji Masagung.

 

_________________. 2010. Filsafat Administrasi. Jakarta. Bumi Aksara.

 

_________________. 2010. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta. Bumi Aksara.

 

Stoner, James A. F. and Edward R. Freeman. 2010. Manajemen. Jilid 2, Edisi Kelima. Alih Bahasa: Wilhelmus W. Bakowatun dan Benyamin Molan. Editor: Heru Sutejo. Jakarta : Intermedia

 

Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Pustaka Belajar.

 

Suharto, Edi. 2011. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Jakarta. Aditama.

 

Tangkilisan , S. Nogi, Hesel. 2011. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.

 

Wahab, Solichin, Abdul. 2012. Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta:  Bumi Aksara.

 

Westra, Pariata., dkk. 2009. Ensiklopedi Administrasi. Jakarta, Haji Masagung.

 

Widodo, Joko. 2011. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya. Insan Cendekia.

 

Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. MedPress.

 

Peraturan Perundang-Undangan

 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

 

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

 

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2014 Tentang perubahan Peratuiran Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

 

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).