Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

       e-ISSN : 2548-1398

       Vol. 3, No.10 Oktober 2018

 

 


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA CIREBON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN.

 

Sri Wulandari  dan Nindi Nurarpenia

Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon

Email: wlnlivia@gmail.com

 

 

Abstrak

Kebijakan tata ruang terbuka hijau pada suatu daerah kota telah diatur dalam Peraturan  Meteri Pekerjaan Umum (Permen PU), yaitu 30% daerah kota harus menjadi ruang terbuka hijau. Ruang terbuka harus dipenuhi pada setiap daerah perkotaan, Kota Cirebon sendiri hingga sekarang ini proporsi ruang hijau yang dimiliki adalah 9%, layanan PUPR memiliki tugas penting untuk meningkatkan proporsi ruang hijau untuk meningkat dan mencapai 30%. hambatan yang terjadi antara lain kesulitan penyediaan lahan dan pembebasan lahan, alokasi dana terbatas, kurangnya komitmen karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dan orang yang belum memahami keberadaan dan fungsi ruang hijau karena kurangnya sosialisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mereri Pekerjaan Umum no. 05 tahun 2008 bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam menerapkan kebijakan tata ruang terbuka hijau adalah dari sisi komunikasi, Sumber daya, sikap dan Birokrasi Struktur yang lebih dominan faktor dalam Implementasi, implementasi adalah Komunikasi dan Disposisi Faktor / Sikap. Faktor-faktor inilah yang mendorong efektivitas implementasi kebijakan. Penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu penelitian yang menyelidiki, mengumpulkan data informan dan data penelitian yang dibutuhkan. Kemudian data dianalisis dan ditafsirkan dan dibantu dengan informasi tambahan yang dapat mendukung penelitian. Implementasi Kebijakan dikatakan berhasil jika, apa yang dilaksanakan sesuai dengan dimandatkan Permen PU di atas, yaitu terciptanya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan sebesar 30%. Dan tingkat kepuasan publik dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi.

 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Regulasi. 

 

Pendahuluan

Faktor kualitas lingkungan merupakan syarat dasar untuk menciptakan kehidupan yang sehat. Selain dari masyarakatnya yang memiliki kebiasaan untuk olah raga, namun penciptaan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sejuk karena banyaknya ruang terbuka hijau sangat penting dalam meminimalisir terjadinya pemanasan global. Apalagi masalah pemanasan global ini semakin hari semakin meningkat. Jika tidak didukung dari pola pengaturan tata lingkungan, maka pemanasan global akan menjadi ancaman bagi masa depan manusia dalam menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, sehat, dan lain sebagainya. Sebagai indikator dari ancaman pemanasan global adalah dari tanda perubahan ataupun situasi iklim yang tidak menentu.

Pemanasan global atau umumnya disebut dengan Global Warming, mempunyai dampak yang sangat luas. Bukan saja dari masalah perubahan iklim yang tidak menentu sehingga tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup. Namun pemanasan global juga dapat berdampak pada kualitas hidup manusia secara umum. Misalnya saja dalam pola hubungan sosial manusia antar individu yang semakin individualistik. Tidak peduli terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Namun hal ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Karena pada dasarnya sebab akibat masalah pemanasan global saling berkaitan. Masalah lain, dari perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu adalah berdampak pada kenaikan permukaan laut, menurunnya hasil pertanian, pengaruh terhadap tanaman dan tumbuhan, dan pengaruh terhadap kesehatan manusia. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang serius dalam menanggapi persoalan tersebut. Berupa pengelolaan lingkungan secara baik, konsisten dan kontinyu. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak yang berwenang, mulai dari masyarakat sebagai penerima manfaat sampai pada pemangku kebijakan sebagai lembaga penggerak, pengawas, dan pelaksana.

Sebagai dasar bagi terlaksananya program ruang terbuka hijau, pemerintah sendiri telah menyandarkan pada UUD 1945 Pasal 28H ayat satu dan Pasal 33 ayat 4. Dalam UU tersebut dijelaskan tentang bagaimana peraturan tentang norma atauran mengelola lingkungan di dalam konstitusi. Dalam Pasal 28H tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara, masyarakat, dan individu berhak sejahtera baik secara lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal serta memiliki lingkungan yang sehat dan baik serta secara umum mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No 32 Th 2009 lebih lanjut dijelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam rangka pembangunan bahwa perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang menyatukan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial kedalam rencana pembanguan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan akan adanya keselamatan, kesejahteraan, dan mutu atau kualitas hidup yang baik bagi masa kini maupun masa yang akan datang.

 Tata Ruang Kota memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi penggunanya, baik dalam keefektifan sumber daya alam, maupun dalam sumber daya lainnya. Penataan ruang merupakan dasar dalam menetapkan tata ruang agar maksimal dan efektif bagi penggunanya. Karena itu dalam  jenisnya, tata ruang kota dibagi ke dalam beberapa jenis, hal tersebut diantaranya adalah

1)      Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)

2)      Rencana tata ruang provinsi (RTRWP)

3)      Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RTRW)

Selanjutnya dituangkan pula dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

 

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan, Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis dan aktual mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan ruang terbuka di kota Cirebon. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan induktif. Dimana penulis menemukan  masalah-masalah di lapangan kemudian dikumpulkan untuk kemudian dijadikan suatu kesimpulan.  

Pada dasarnya kebijakan dibuat sekelompok orang atau pemerintah dengan maksud tertentu biasanya positif dan ingin mewujudkan pemecahan masalah. Kebijakan sebagai instrumen strategi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kebijakan memiliki 3 (tiga) prinsip, yaitu:

  1. Identifikasi dari tujuan yang akan dicapai
  2. Strategi dan taktik sebagai siasat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
  3. Memberikan sarana dan prasarana untuk membantu memperlancar strategi dan taktik

Apa yang dimakasud dengan Implementasi kebijakan?

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to Implement (mengimplementasikan) berarti to privide the meras for carrying out (memfasilitasi sarana tertentu dalam pelaksanaan sesuatu). To give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan itu kita ikut. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan bisa dikatakan sebagai praktik pelaksanaan putusan kebijakan Pada umumnya kebijakan itu berbentuk, Undang-Undang UU, Peraturan Pemerintah/ PP, Keputusan Pemerintah atau Dekrit Presiden.

Dari pendapat diatas diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan bukan suatu kegiatan yang mudah untuk dilaksanakan, karena di dalam pelaksanaannya sering timbul jurang antara tuntutan kebijakan dengan pencapaian yang dilaksanakan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008, tujuan diadakannya RTH adalah sebagai berikut;

1.      Menciptakan atau menyediakan lahan resapan air

2.      Mewujudkan planologis kota yang diselenggarakan agar terjadi keseimbangan antara lingkungan binaan dan lingkungan alam

3.      Mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan kota yang sehat, aman, nyaman, indah, segar, dan tentunya bersih.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari tempat atau lahan yang sangat penting bagi penghijauan di ruang perkotaan. Kota Cirebon amat sangat membutuhkan RTH yang akan menunjang penghijauan kota, selain untuk menghiasi tata kota dengan banyaknya lahan hijau RTH juga sangat bermanfaat bagi pencegahan polusi udara yang di sebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor, asap pabrik dll. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05 Tahun 2008.

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan amanat Permen PU No 5 tahun 2008 mengenai panduan khusus dalam penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan, bahwa RTH merupakan tempat terbuka, tempat disediakannya tanaman, tumbuhan baik itu yang ditanam oleh masyarakat atau pemerintah maupun tumbuhan yang tumbuh secara alami. RTH adalah lahan terbuka hijau yang diperuntukan tanaman atau bersifat taman tumbuhan yang bertujuan untuk memberikan nuansa asri, bersih, sehat, segar, dan lainnya. Selain sebagai penunjang kegiatan atau aktivitas rekreasi, aolah raga masyarakat, RTH juga sebagai ruang terbuka hijau yang bisa mengurangi bahaya polusi perkotaan. Dengan demikian RTH menurut sifatnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu RTH yang bersifat publik (umum) dan RTH yang bersifat pribadi (privat).

RTH yang sifatnya publik atau umum merupakan tempat penghijauan yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten. Tempat tersebut dapat digunakan untuk hal yang bersifat umum bagi masyarakat. Kegiatan umum seperti dijadikan tempat kegiatan sosial, seperti rekreasi atau dalam bentuk kegaitan olah raga masyarakat. Sementara RTH yang bersifat prifat merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki oleh suatu lembaga/ institusi tertentu, ataupun perseorangan. Ruang terbuka hijau ini bentuk pemanfaatanya bisa berbentuk perkebunan, ladang, atau tanaman yang ditanami oleh pihak swasta/ masyarakat baik secara pribadi perseorangan maupun bagi lembaga/ institusi di luar pemerintahan.

Berbagai permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari kurangnya RTH di Kota Cirebon ini membuat kebutuhan masyarakat kota akan manfaat dari adanya RTH ini menjadi tidak terpenuhi. RTH mempunyai manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh,segar,sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk diperjual belikan. Bahan-bahan tersebut misalnya kayu, daun, buah, ataupun bunga-bungaan ataupun yang memiliki pemanfaatan berjangka panjang dan intangible seperti udara, ketersediaan air dalam tanah. Pemanfaatan RTH sangat luas, fungsi lainnya dari pelestarian lingkungan adalah terpeliharanya sistem flora dan fauna (keanekaragaman hayati dan hewani). Dari berbagai manfaat yang ditimbulkan baik langsung ataupun tidak langsung, akan sangat disayangkan jika keberadaan RTH di Kota Cirebon ini kurang. Implementasi Kebijakan RTH di wilayah Kota Citebon ini belum mencapai tujuan seperti yang diamanatkan pada Permen no 5 tahun 2008 di atas. Dalam Permen tersebut telah diatur berbagai macam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan RTH di kawasan perkotaan, salah satu dijelaskan dalam Permen tersebut adalah mengenai proporsi RTH yang harus dimiliki oleh setiap kota. Proporsi yang harus dimiliki oleh setiap kota adalah sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10 % RTH Privat.   

RTH di Kota Cirebon sampai saat ini memiliki proporsi RTH Publik sebesar 9% dari yang seharusnya yaitu 20%. Untuk RTH Privat Kota Cirebon berdasarkan hasil wawancara penulis dengan key informan sudah mencapai proporsi yang seharusnya yaitu 10% namun presentase ini setiap tahun nya selalu berubah.

Dari ke 4 faktor implementasi ternyata faktor Komunikasi dan Disposisi/Sikap  yang lebih dominan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon.

 

Komunikasi

Peyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi, mengingat pentingnya penyampaian informasi, maka kepada informan diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai pentingnya komunikasi.

Salah satu hal yang cukup penting adalah komunikasi karena komunikasi memiliki keterkaitan antara komunikator dengan komunikan dan juga menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan RTH di Kota Cirebon ini. Faktor yang mendukung komunikasi terhadap implementasi kebijakan RTH di Kota Cirebon terdapat dua parameter, yang terdiri atas :

1.      Proses penyampaian informasi

2.      Kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan

Kedua hal tersebut sangat mendukung terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan RTH di Kota Cirebon ini. Kedua hal tersebut lah yang akan menjadi topik pembicaraan dan pertanyaan yang penulis ajukan kepada para informan.

 

Sumber Daya

Sumber Daya dalam hal implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa komponen, yaitu sumber daya yang berkaitan Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Aparatur yang melaksanakan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon. Komponen sumber daya ini meliputi tiga parameter :

1.       Kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana (aparatur)

2.      Sumber Daya Manusia pelaksana (aparatur) yang cukup dan bertanggungjawab

3.      Sumber Dana

Sumber daya merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis sistematis dan terencana atas dasar kemitraan.

Disposisi/ Sikap

Salah satu penyebab yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan RTH di Kota Cirebon adalah sikap para implementor (aparatur), Disposisi merupakan karakter atau kepribadian dari seorang pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan peraturan, hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk konsistensi implementasi kebijakan, dan komitmen pelaksana (aparatur) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif, maka akan menjalankannya peraturan tersebut secara konsisten, baik, dan tercapai. Sebaliknya jika implementor atau pelaksana kebijakan tersebut tidak memiliki sikap yang positif, atau memiliki pandangan yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan, maka keefektifan dalam implementasi kebijakan akan kurang dan tidak maksimal. Disposisi juga terkait dengan respon para pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang ada, pemahaman terhadap peraturan/kebijakan yang dibuat, dan pengetahuan akan nilai yang dimiliki seorang implementor. Tanpa adanya dukungan, maka pelaksanaan peraturan/kebijakan akan berjalan terhambat karena tugas tersebut dianggap sebagai beban kerja/tugas yang musti dikerjakan. Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai nilai bersama dalam kehidupan orgaanisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan.

 

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan RTH di Kota Cirebon, salah satu aspek yang terpenting adalah adanya Standard Operating Procedures (SOP).  SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakan Dinas PUPR dalam mencapai tujuan yaitu tercapainya RTH sebesar 30% di Kota Cirebon , SOP merupakan tata cara atau tahapan yang di bakukan dan harus dilalui untuk meyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Parameter dari dimensi ini adalah:

1.      Adanya Standard Operating Procedures (SOP)

Dengan tidak adanya SOP yang mengatur tentang penyelenggaraan RTH, membuat kinerja aparatur pelaksana menjadi terhambat. Dan semakin sulitnya mencapai proporsi RTH sebesar 30%.

Tugas Pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparatur Dinas PUPR Kota Cirebon harus sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangannya dalam menjalankan suatu pekerjaan. Aparatur Dinas PUPR telah sesuai visi dan misi dalam menjalankan kebijakan RTH di Kota Cirebon.

Standard Operating Procedures (SOP) memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan agar dapat berjalan sebagaimana seharusnya, menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses, meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi yang ada di Dinas PUPR Kota Cirebon bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Struktur birokrasi bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.      Sistem Koordinasi

Untuk koordinasi berdasarkan wawancara penulis dengan key informan bahwa kordinasi antara dinas PUPR dengan dinas yang lain itu belum dilaksanakan dengan baik, dikarenakan belum dibentuknya kelompok kerja (pokja) antar sesama dinas pelaksana RTH. Namun untuk kordinasi antar sesama pegawai sampai saat ini koordinasi yang dilaksanakan adalah koordinasi informal, yaitu koordinasi kondisional.

 

Hambatan-Hambatan pada Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan mulus, berbagai permasalahan dan hambatan terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan ini. Dibawah ini beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon:

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan staf pelaksana Bidang Pemanfaatan Ruang Bapak Yusuf Wirahadi Kusumo ST, Permasalahan pada tahapan pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut:

1.      Sulitnya pengadaan lahan dan pembebasan lahan yang ada untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon.

2.      Alokasi anggaran terbatas.

3.      Kurangnya Pegawai dalam hal Pelaksanaan RTH

4.      Komitmen Pegawai dalam Pelaksanaan RTH

5.      Masyarakat belum mengetahui akan pentingnya manfaat Ruang Terbuka Hijau

            

Kesimpulan

Berdasarkan  hasil analisis yang dijelaskan dalam Bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.      Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ternyata kurang optimal hal ini di karenakan, kurang maksimalnya pegawai dalam usaha pengadaan lahan dan pembebasan lahan, alokasi dana terbatas,  dan kurangnya kuantitas SDM di Dinas PUPR.  

2.      Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di  Kota Cirebon adalah komunikasi yang memiliki parameter yaitu (proses penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan), sumber daya yang memiliki parameter yaitu (Kemampuan sumber daya manusia pengelola/aparatur, staf yang cukup dan bertanggung jawab, dan Sumber Dana), disposisi/sikap yang memiliki dinas PUPR dalam hal ini yang berkaitan dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan sistem koordinasi. Tidak adanya SOP yang mengatur tentang pelaksanaan RTH menyebabkan kurangnya komitmen pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dan sistem koordinasi antar dinas PUPR dengan dinas dinas terkait belum maksimal karena belum di bentuk nya kelompok kerja(pokja).

3.      Pada intinya implementasi kebijakan RTH ini belum sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Selain itu ada beberapa hambatan lain yang termasuk di dalamnya, yaitu kesulitan pegawai dalam mendapatkan lahan dan pembebasan lahan , alokasi anggaran yang terbatas pun membuat terhambatnya sebuh implementasi kebijakan, kurangnya pegawai di Dinas PUPR menjadikan sulitnya bergerak cepat dalam hal penyelesaian program, komitmen pegawai terhadap pelaksanaan program yang belum optimal dikarenakan tidak adanya Standard Operating Procedures (SOP) dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap RTH di Kota Cirebon dikarenakan sosialisasi yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Dinas PUPR Kota Cirebon.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan belum dilaksanakan secara optimal di karenakan masih banyaknya target yang belum tercapai dan masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi.

Sikap komitmen pegawai yang belum optimal membuat terhambatnya beberapa program yang hendak dilaksanakan. Beberapa hambatan yang terjadi menjadi acuan pegawai dinas PUPR dalam mengatasinya dan bekerja lebih baik lagi sesuai yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Standard Operating Procedures (SOP)  yang menjadi alasan utama pegawai dalam mejalankan program secara optimal harus segera dibuat dengan menyesuaikan dengan Peraturan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Abdul Wahab Solichin. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke  Penyusunan  Model-model  Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. Bumi Aksara

 

Agus, Purwanto E. dan Ratih, Sulistyastuti D.  2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta .Gava Media.

 

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada    University Press.

 

Subarsono AG. 2013.  Analisis Kebijakan Publik.  Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung. Alfa Beta.

 

Suharto Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

 

Suradinata Ermaya.1998. Administrasi Lingkungan dan Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Bandung. Ramadan Citra Grafika.

 

Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.

 

Wibawa Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

 

Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik.  Yogyakarta. CAPS.

 

Undang-Undang Dasar 1945

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

 

www.artikelsiana.com/2015/03/dampakpemanasan-global-global-warming.html?m=1

 

http://www.lspr.edu/pritakemalgani/menyampaikan-informasi-kepada-publik-2/