Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 3, No. 11 November 2018

KEBIJAKAN KPU DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA (STUDI KASUS DI KOTA CIREBON)

Sanusi

Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon

Email: sanusi071971@gmail.com

Abstraks

Hak memilih atau memberikan suara (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 tersebut mengarahkan bahwa Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya mengenai hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU kota Cirebon harus menjamin semua pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Hak Pilih warga harus tersalurkan dengan baik jangan hanya karena masalah penggunaan tinta setelah mencoblos masyarakat enggan untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirsinya sebagai warga Negara yang baik. Apabila pemerintah membiarkan warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanya karena alasan tersebut di atas, maka hal ini sudah jelas merupakan salah satu bentuk sikap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: Kebijakan KPU, Hak Pilih Warga

Pendahuluan

Pemilu sebagai proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih anggota Legislatif, maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden ataupun memilih Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikotadan Wakil Walikota. Dalam pemilihan Umum (pemilu) peran serta warga masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka suksesnya pelaksanaan pemilu. Diman saat pemilihan umum tersebut warga ikut andil dalam memilih dan menggunakan hak suaranya dengan harapan calon yang dia pilih itu akan membawa perubahan baik untuk warga masyarakat pada umumnya.

Hak pilih atau hak memilih adalah keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan para calon wakil rakyat yang baik dan sesuai yang diharapkan bersama. Oleh karenanya dalam memilih dan menggunakan hak pilihnya hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk menjadikan pemerintahan yang lebih baik, bukan malah tidak memilih atau masuk dalam golongan putih (golput). Hal ini yang harus dihindari, karena bagaimanapun juga sikap tidak memilih berarti sama halnya dengan dia acuh terhadap masa depan bangsanya sendiri.

Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka seharusnya proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga akan mempunyai makna apa-apa dan tidak akan berpengaruh terhadap apapun, jika ia belum memenuhi persyaratan yang ada baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh sebab itulah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, seperti pada saat pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, karena rendahnya atau tingginya suatu partisipasi masyarakat dalam politik pemilihan umum merupakan ciri dan tanda penting terhadap proses perjalanan demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu sangat penting, namun apa jadinya jika masyarakat menolak berpartisipasi hanya karena alasan yang menurut masyarakat tersebut bertentangan dengan adat atau budaya mereka, misal di Kota Cirebon di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti ada sebagian masyarakat di desa tersebut yang menyakini bahwa mereka mau mencoblos asalkan setelah mencoblos penandaan dengan mencelubkan tangan mereka tidak memakai tinta.

Hal inilah yang perlu untuk menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu agar pemilu dapat berjalan lancar, aman dan damai serta tingkat partisipasi naik dan tentunya yang tidak kalah penting adalah jangan hanya karena penandaan mereka hilang hak pilihnya, mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak memilih dapat terlindungi.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan, yaitu pendekatan hukum Sosiolegal, pendekatan ini memadukan antara Normatif dan Empiris. Penelitian  sosiolegal, tidak sama dengan penelitian hukum empiris karena metode sosio-legal lebih luas dari pada itu. Dalam pendekatan penelitian sosiolegal peneliti harus lebih banyak memahami pengetahuan-pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, kemudian juga substansi dan instrumen hukumnya yang terkait pada bidang studi kajiannya agar ketika menganalisis data akan merasa lebih mudah dalam mengolahnya. Pendekatan sosiolegal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis dari fenomena hukum yang terjadi ditengah masyarakat.

Pada dasarnya dalam pendekatan sosiolegal ini merupakan penambahan pemikiran (perspektif lain) ilmu hukum arus utama (penelitian hukum doktriner) belum cukup memadai memberikan sumber-sumber pemecahan persoalan hukum dalam kondisi kekinian Indonesia. Pada dasarnya pemikiran sosiolegal menambahkan (perspektif yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa (Irianto, 2012:5).

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal seperti berikut: Pertama, studi sosiolegal dengan melakukan studi tekstual/tertulis, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, literature lain yang menunjang penelitian dan kedua kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan kemudian di deskripsikan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder (secondary data). Data primer adalah data yang diperoleh melalui cara studi wawancara langsung dengan stakeholder terkait, seperti wawancara dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain bisa berupa karya buku, jurnal-jurnal ilmiah, makalah artikel dan sebagainya yang bisa digunakan untuk literatur rujukan atau dokumen yang biasanya disediakan di putusan pengadilan, perpustakaan, atau milik pribadi (Hadikusuma, 1995:65). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1986:52) seperti :

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

4) Peraturan KPU No. 12 tahun 2016 Tentang Kampanye.

5) Serta peraturan lainnnya yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti yang sudah dijelaskan ialah bahan-bahan materi kajian yang dijadikan sebagai sumber refrensi penelitian hukum yang erat katannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga sebagai bahan kajian yang membantu untuk memudahkan dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan hukum tertier, ialah bahan-bahan yang bersfat sebagai pelengkap yang memberikan informasi tambahan seperti kamus-kamus dan penunjang lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi) serta interview. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Mencari data dengan cara mengumpulkan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pengaturan alat peraga kampanye.

2. Wawancara

Merupakan strategi langsung dengan melakukan wawancara dengan kepala daerah atau pemangku jabatan dalam hal ini (Bupati dan Walikota). Peneliti juga melakukan wawancara kepada penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini yang di wawancara adalah (KPU dan Panwaslu) dan wawancara selanjutnya adalah dengan stakeholder terkait berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data baik dari studi lapangan hasil wawancra maupun dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya peneliti menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan menurut kulaitas dan keabsahan datanya yang kemudian di hubungkan dengan teori yang ada, asas hukum perudang-undangan, dan juga kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh sebuah kesimpulan dan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu Anggota Legislatif, Pilpres dan Pilkada di 3 (tiga) TPS Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilu dalam proses penggantian kekuasaan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pasal 22 E (1) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”

Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya baik itu sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu ataupun hanya sebagai pemilih. Mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu karena terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih tentunya sudah terdaftar dalam DPT ataupun jika tidak, maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal ataupun identitas diri (KTP/SIM/KK).

Pemilih menempati posisi yang penting dalam pemilu bahkan sangat penting, sehingga azas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) sebagai operasionalisasi prinsip kebebasan dalam demokrasi, ditujukan untuk menjamin hak kebebasan pemilih. Langsung artinya pemberian suara dilakukan secara langsung tanpa perantara; umum artinya semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih; bebas artinya penggunaan hak pilih, dilakukan secara otonom sesuai akal sehat dan hati nurani; rahasia artinya tiada seorangpun yang mengetahui kepada siapa hak suaranya diberikan pada saat pemungutan suara. Negara yang memandatkan pada KPU wajib menjamin tegaknya asas itu bagi pemilih (kholis.M, 2016:160).

Nilai pentingnya pemilih terletak pada : a) partisipasnya menggunakan hak pilih dan b) pada alasannya memilih calon. Partisipasi pemilih secara umum, diartikan sebagai keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan pada periode di luar pemilihan (Joyo Wardono dan Wahyuningsih:6). Partisipasi dalam pemilu memiliki pengertian yang lebih sempit yaitu keterlibatan pemilih dengan datang ke TPS untuk mengggunakan hak pilihnya.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan”.

Dalam peraturan dan Ketentuan di atas menunjukkan sekaligus memberikan ketegasan bahwa hak politik, untuk memilih dan untuk dipilih adalah hak asasi manusia. Berkaitan dengan pembatasan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut sudah merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi warga Negara. Dalam proses pemilihan umum seperti yang sudah dijelskan bahwa agar dapat menjadi pemilih, ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu :

Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan : “(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. “(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

Pasal 20 menyatakan : “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dilema memang KPU Kota Cirebon sebagai penyelenggara di tingkat Kota, untuk menyikapi problema tersebut di atas. Di satu sisi bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan tidak mengorbankan hak pilih masyarakat ataupun melanggar hak asasi manusia karena hak memilih masyarakat yang terkendala. Di sisi lain masyarakat yang mempunyai hak memilih, lebih memilih golput tidak mau menyalurkan aspirasinya atau hak pilihnya dikarenakan permasalahan adat atau tradisi yang kuat dari masyarakatnya yaitu menghormati kiainya, apa yang dikatakan kiai bahwa mencelubkan atau memasukan tangannya ketinta (warna hitam) sebagai tanda telah memilih, kemudian meninggalkan bekas pada jari dianggap sebagai penghalang dalam wudhu dan tidak sah wudhunya sehingga mengakibatkan tidak sah pula sholatnya. Jangan hanya karena gara-gara penandaan memakai tinta warna hitam lalu hak pilih mereka tidak dipergunakan. Dan selama ini Alhamdulillah warga dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya Kebijakan dari KPU dengan memberikan solusi dengan penandaan setelah pencoblosan tidak memakai tinta warna hitam.

2. Kebijakan KPU Dalam Melindungi Hak Pilih dalam Pemilu di 3 (tiga) TPS Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti dalam Partisipasi Pemilu di Kota Cirebon.

Penandaan jari dengan menggunakan tinta warna hitam memang diharuskan di dalam pemilu Angota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pilkada sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan pencoblosan menggunakan hak pilihnya, akan tetapi bahwa penandaan atau ciri tersebut bukanlah merupakan azas yang sakral. Namun dilihat dari sisi kebermanfaatanya hal ini menjadi penting ketika sudah melakukan pencobolsan maka jari orang tersebut di celupkan sebagai tanda bahwa dia sudah mencoblos, sebagai ciri atau tanda agar tidak ada kebocoran atau tindakan pencoblosan ganda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil mempunyai makna bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat harus dipastikan menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. (Kompas, diunduh 29 Oktober 2018).

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa :“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa :“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan”.

Kedua ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa adanya satu jaminan dari badan hukum pemerintah yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia siapapun yang telah memenuhi prasyarat hak pilih, maka dia wajib menggunakan hak pilihnya tanpa ada keraguan yang menghalanginya. Perlindungan terhadap hak pilih dan memilih pun sebetulnya dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah ada.

Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari peraturan tersebut menekankan bahwa segala hal bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan Pemilu, Pilpres dan Pilkada,  khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, semestinya harus memberikan ruang terbuka yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk memanfaatkan hak suaranya dalam pemilihan, karena pembatasan hak pilih bagi warga negara adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam HAM, dan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam rangka menghindari prilaku-prilaku pelanggaran HAM dan pelanggaran pidana pemilu dimana setiap warga berhak untuk memilih, maka KPU kota Cirebon berinisatif mencari jalan solusi agar warga masyarakat di 3(tiga) TPS di Benda Kerap Kecamatan Harjamukti yaitu di TPS 31, 32, dan TPS 33 agar dapat menggunakan hak suaranya dengan benar.

Adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan kepada Masyarakat.

Masyarakat di 3 (tiga) TPS tersebut adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih sehingga mereka diharapkan dapat atau mau berpatisipasi dalam pemilu, baik itu pemilihan umum anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah. Ketika mereka tidak akan mencoblos atau menggunakan hak pilihnya harus diketahui dahulu alasannya. Ternyata kebanyakan dari mereka memberikan informasi bahwa mereka tidak mau jika sehabis mencoblos mencelubkan atau memasukkan tangannya ketinta yang berwarna hitam dengan alasan bahwa tanda dari tinta tersebut akan menyebabkan tidak sahnya wudhu mereka, maka jika wudhu mereka tidak sah sholatnya pun tidak sah.

b. Pendekatan Kepada Tokoh Masyarakat/ Pimpinan Pondok Pesantren.

Selain itu, pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pimpinan pondok pesantren perlu dilakukan mencari alasan apakah betul bahwa pimpinan pondok pesantren memberitahukan bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan oleh masyarakat adalah benar. Dan meminta kepada tokoh masyarakat untuk menghimbau agar masyarakat daerah tersebut mau berpartisipasi dalam pemilu dan meminta jaminan bahwa masyarakat tersebut setelah mencoblos tidak mencoblos di daerah lain.

c. Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah yang juga mempunyai andil untuk menyukseskan pemilu di daerahnya tentunya menginginkan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Harapan dari pemerintah daerah tersebut dapat terwujud jika masyarakatnya pun dapat berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan menyalurkan aspirasinya atau menggunakan hak pilihnya. Sehingga pemerintah daerah harus bekerjasama dengan penyelenggara pemilu agar masyarakat di daerah tersebut hak pilihnya tersalurkan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka semakin besar legitimasi terhadap pemerintahan.

d. Kebijakan dari KPU Kota Cirebon.

KPU sebagai penyelenggara tentunya mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap pemilih, khususnya untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam pemilih. Di samping itu juga hak pilih dan dipilih sebagah hak azasi warga negara dapat terlindungi, jangan hanya karena hal penandaan dengan tinta menjadi kendala untuk pemilih dalam menyalurkan aspirasinya dengan membuat kebijakan atau keputusan KPU kota Cirebon.

KPU Kota Cirebon berinisiatif untuk bersama-sama Stokeholder terkait untuk duduk bersama mencari solusi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan masyarakat yang mempunyai hak pilih. Tentunya Kebijakan atau Keputusan KPU Kota Cirebon ini juga dibuatkan Berita Acaranya.

Dengan adanya, pertemuan antara KPU, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat akhirnya semua bersepakat untuk penandaan tidak memakai tinta, akan tetapi digunakan tanda dari kunyit atau kunir yang ditumbuk lalu diambil airnya kental dimasukan dalam 1 (satu) botol dan diuji kekuatan daya tahan dari penandaan dari kunyit ini tahan berapa lama, diuji di laboratorium yang terpenting adalah halal. Penandaan dengan kunyit atau kunirpun di setujui sehingga masyarakat mau untuk datang ke TPS. Kebijakan tersebut diambil atas dasar musyawarah bersama yang nantinya dikemudian hari dapat dipertanggjungjawabkan.

Kebijakan atau keputusan dari KPU Kota Cirebon diambil dikarenakan pada penandaan dengan tinta bukan hal yang dasar dalam pemilu karena di luar dari azas pemilu yaitu luber dan jurdil. Akan tetapi keinginan masyarakat untuk tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya sebagai hak dasar warga Negara tidak terjadi. Juga melihat bahwa masyarakat tersebut yang memang taat pada agama dan Kiainya, tidak akan berbuat curang maupun tidak baik dalam pemilu. sehingga azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam pemilu dapat dilaksanakan.

Pemberian tanda dengan tinta dalam pemilu memang merupakan keharusan, Namun bukan berarti penggunaan tinta warna hitam menjadi penghambat pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya. Penggunaan tinta maupun apapun namanya, hanyalah sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melaksanakan hak pilihnya. Pemberian tanda tersebut hanyalah untuk mencegah adanya kecurangan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya lagi di tempat lain.

Kesimpulan

1. Hak Pilih warga Negara khususnya di 3 (tiga) TPS di Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti yaitu TPS 31, 32 dan 33, mengikuti apa yang dikatakan atau disampaikan kiainya mereka anggap benar, bahwa dengan penandaan dengan tinta (warna hitam) setelah pencoblosan dapat menyebabkan tidak sahnya wudhu mereka, yang berakibat pada tidak sahnya pula sholat mereka. Sehingga mereka mau memilih jika penandaan setelah mencoblos tidak mencelubkan jarinya ditinta berwarna hitam.

2. Penandaan dengan tinta bukanlah azas dalam pemilu, namun tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ata u Walikota dan Wakil Walikota Pasal 21 Ayat (2) huruf c, sehingga penandaan dengan tinta warna hitam merupakan keharusan bagi pemilih setelah mencoblos atau menentukan pilihannya, sebagai tanda bahwa pemilih telah menyalurkan aspirasinya.

3. KPU Kota Cirebon dengan stokeholder terkait telah sepakat untuk mengganti tinta warna hitam dengan penandaan yang lain. Penandaan setelah mencoblos dengan memakai kunyit atau kunir yang dapat tahan lama dan sudah diuji dilaboratorium serta halal. Penandaan ini disepakati bersama oleh masyarakat setempat, Kiai, Stokeholder terkait, . Penandaan ini sebagai kebijakan KPU Kota Cirebon dalam pemilu tentunya dikuatkan dengan rapat pleno KPU Kota Cirebon dan dibuatkan Berita Acaranya yang ditanda tangani juga oleh Pasangan Calon dan Stokeholder terkait di 3 (tiga) TPS di Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti. Diharapkan agar penandaan tersebut dapat diberlakukan dan legal, serta masyarakat mau memilih sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi.

BIBLIOGRAFI

Kholis M. 2016. Manajemen Kepemiluan Refleksi Makna Pemilu dan Demokrasi. Garut: CV. Adzafira.

Sigit Joyowardono dan Titik Prihati Wahyuningsih. 2015. Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta; KPU RI.

G. Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Mashudi. 1993. Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945. Bandung ; Mandar Maju.

KPU RI. Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi. Jakarta; KPU.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azai Manusia

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.