Memahami Kekhususan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Asimetris

Abstract

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara menandai perubahan besar dalam pola pemerintahan di Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai wilayah pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, yang administrasinya dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Sebagai lembaga setingkat pemerintah pusat, OIKN menjalankan fungsi pemerintahan daerah dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan aspek pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekhususan IKN melalui prinsip-prinsip pemerintahan asimetris yang diakui dalam Konstitusi. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini membandingkan kekhususan IKN dengan daerah khusus lainnya di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa IKN memiliki asimetri politik, administrasi, dan fiskal yang unik, seperti pembentukan NSPK, pengelolaan keuangan langsung dari APBN, dan pengawasan oleh DPR. Kekhususan ini menjadikan IKN sebagai laboratorium tata kelola pemerintahan baru di Indonesia yang menuntut pendekatan kerja yang efektif dan tangkas untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan menciptakan identitas nasional.