Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 4, No. 1 Januari 2019

TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Junaedi

Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon

Email: pascajunaedi@gmail.com

Abstrak

Keadilan sosial adalah tujuan dan cita-cita hukum, maka keadilan sosial harus dapat diaktualisasikan dalam segala bidang kehidupan manusia. Keadilan sosial perlu madapat kepastian dari hukum yang jelas dan tegas, karena tanpa adanya aturan hukum yang jelas, tidak menutup kemungkinan keadilan sosial akan dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman sistem keadilan sosial di Indonesia dalam hukum nasional. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep keadilan sosial telah digagas oleh para pendiri bangsa ini, dengan harapan Indonesia yang merdeka mampu membawa perubahan dalam membangun rakyat dan bangsanya bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka secara tegas konsep keadilan sosial tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, semua itu sebagai kaidah hukum dasar Negara yang fundamental secara sistematik.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Sistem Hukum.

Pendahuluan

Berkaitan dengan asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya negara Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para pembentuk negara menempatkan nilai keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses membangun bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana dalam penjelasan lain, nilai keadilan sosial merupakan nilai yang dipilih oleh para pendiri negara kita yang dijadikan sebagai suatu nilai penting dari sebuah tujuan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Tiada seorangpun manusia yang dapat hidup di dunia dengan kesewenang-wenangan. Demikian pula, tidak ada bagian dari masyarakat yang menginginkan kehidupan di dunia tanpa diperlakukan dengan adil. Mengingat hal tersebut, maka keadilan merupakan kebutuhan semua orang, dan sekaligus untuk terwujudnya keadilan dengan sendirinya merupakan tanggungjawab semua orang.

Kekuatan arus reformasi yang terus bergulir semenjak tahun 1997, menuntut adanya perubahan di segala sendi kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah di bidang hukum. Reformasi hukum, berarti perubahan bidang hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari substansi hukum, aparat penegak hukum sampai dimana nilai-nilai keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Idealnya, kekuatan reformasi menuntut adanya hukum yang bersendikan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi implemtasinya nilai-nilai keadilan sosial tidak mudah untuk dirasakan oleh kalangan rakyat kecil.

Keadilan Sosial merupakan suatu keadilan yang berlaku untuk masyarakat dalam proses kehidupan, baik secara materil maupuan spiritualnya. Sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ diartikan sebagai seluruh atau setiap rakyat yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berada didalam mauapun diluar negeri Indonesia. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti seluruh atau setiap orang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia baik didalam maupun diluar negeri berhak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaanya. Pada sila kelima ini merupakan sila yang menjadi tujuan dari keempat sila sebelumnya.

Oleh sebab itu ditengah tuntutan perubahan pemerintahan yang sedang berkembang ini, sudah selayaknya pemerintah melaksanakan suatu gerakan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini hendaknya untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah guna memeperbaiki esensi tujuan pembangunan dibidang hukum yang seharusnya berjalan pada rell penegakan hukum semestinya. Sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Nilai-nilai keadilan sosial antara das solen dan das saein, antara teori dan prakteknya, antara seharusnya dan realitanya tidaklah mudah diimplentasikan. Arus reformasi hukum hanya sebatas substansinya, realita di tatanan masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Berangkat dari pemikiran yang demikian ini, maka peneliti mencoba ingin mengetahui bagaimana perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pembangunan hukum nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, dan materi, konsisten, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau imlementasi,sehingga penelitian hukum normatif sering disebut “penelitian hokum dokmatik”atau” penelitian hukum teoritis” (dogmatic or theoretical law reseach) (Muhammad,2004.101-102). Sedangkan pendekatan yang digunakan, Pendekatan analitis Sejarah (approach of Historical analysis), dan pendekatan analitis konsep hukum (approach of legal conceptual analysis).

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Hukum

Istilah sistem berasal dari kata, systema dalam bahasa Latin–Yunani, artinya keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Secara universal pengertian sistem dapat dairtikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berkaitan Dan berinteraksi guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam lingkungan yang beragam. Sejarah teori sistem adalah sejarah dalam penjelajahan kemampuan intelegensi manusia dalam rangka menemukan cara yang tepat untuk mempelajari kopleksitas yang beragam (complex entity or system). Meneius Agrippa, pada zaman Romawi Purba telah menggunakan cara itu untuk hakikat Negara. Ia menyatakan Negara sebagai satu kesatuan yang hidup, sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dan sebagai kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian yang tak terpisahkan (Rasjidi, 2003.5).

Menurut Sunaryati Hartono (1991) mengemukakan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain yang terikat dalam beberapa aturan. Secara sederhana, sistem hukum ialah segala susunan atau tatanan yang telah diatur, suatu keseluruhan dari komponen bagian yang satu sama lain berkaitan, tersusun sesuai dengan pola pemikiran-pemikiran tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian sistem hukum adalah sebuah aturan satu kesatuan yang utuh untuk mengatur tatatan totalitas kehidupan manusia yang kompleks.

2. Konsep Keadilan Sosial

Dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice yang pertama kali terbit pada tahun 1971 kemudian direvisi pada tahun 1999, Rawls menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang paling utama dalam suatu pranata sosial dan bahwa hukum serta pranata sosial lain walaupun sedemikian efisien dan amat tertib haruslah direformasi atau dihilangkan apabila mereka tidak adil (Rawls: 1999, 3). Masyarakat dalam pandangan Rawls memiliki aturan-aturan dalam bersikap tindak yang mengikat anggotanya dan diasumsikan bahwa aturan-aturan tersebut didesain untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Namun demikian, oleh karena individu pada dasarnya bersifat egois, cenderung menginginkan lebih banyak untuk dirinya daripada untuk orang lain, maka kehidupan bermasyarakat tidak dapat lepas dari konflik kepentingan antar individu. Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut dan mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat (social ends), Rawls berpendapat perlu adanya serangkaian prinsip yang disebutnya prinsip ‘keadilan sosial’, yang memberikan cara untuk menentukan hak dan kewajiban dasar apa saja dari tiap individu dalam masyarakat, serta mengalokasikan keuntungan dan beban secara tepat terhadap tiap-tiap individu berkaitan dengan peran dan tanggungjawab sosialnya. Selanjutnya Rawls juga menegaskan bahwa selain memiliki fungsi distributif tersebut, prinsip keadilan sosial harus diterapkan untuk mengatasi permasalahan koordinasi, efisiensi, dan stabilitas yang ada di masyarakat.

Buku dengan judul Social Justice in Islam yang pertama kali terbit pada tahun 1953, Sayyid Qutb mengatakan bahwa ‘keadilan sosial’ dalam Islam tidak hanya terkait dengan konteks ekonomi, melainkan meliputi aspek moral dan spiritual dari manusia pula. Selanjutnya Qutb menyebutkan 3 (tiga) fondasi utama konsep keadilan sosial dalam Islam, yaitu kemerdekaan dalam berkesadaran (freedom of conscience), persamaan sepenuhnya terhadap seluruh manusia (the complete equality of all men), dan masyarakat yang saling bertanggungjawab (the firm mutual responsibility of society) (Qutub, 1953. 45).

Konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan individual dan sebagainya. Tetapi konsep keadilan sosial ini juga belum berarti hanya menyangkut masalah moralitas masyarakat saja, melainkan semua ide dan pemikiran-pemikiran tentang keadilan itu akhirnya mencakup dalam sebuah keadilan sosial.

Keadilan sosial yang berakar di Indonesia adalah konsep keadilan yang bersumber dari nilai-nilai luhur masyarakat yang diakui akan kebenarannya, lalu diwujudkan dalam kaidah dasar Negara, maka lahirlah Pancasila. Dengan demikian, keadilan sosial adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat secara lahir dan batin dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep keadilan sosial yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, memberikan dua pandangan tentang, pertama, keadilan dalam membangun manusianya, artinya membangun jiwa dan raganya dengan pendidikan, nilai-nilai luhur, budi pekerti, moral, nilai religi dan nilai kesoalan sosial lainnya, pandangan ini sejalan dengan sila kemanusian yang adil dan beradab. Dan, kedua; keadilan memabangun bangsa dalam segala bidang kehidupan, yang ditunjukan untuk menciptakan pembangunan manusia yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pandangan ini sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Perwujudan Nilai Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum

Perwujudan keadilan sosial dalam sistem hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.

Keadilan sosial adalah bagian terpenting dalam penegakkan hukum pada sebuah tatanan kelangsungan hidup bermasyakat, berbangsa dan bernegara. keadilan merupakan cita-cita hukum sebagai harapan dan impian yang harus diimplementasikan tanpa memandang status sosial yang ada. Persoalan lain yang sering memicu untuk dilakukannya perubahan adalah rasa keadilan yang menyangkut kepentingan hukum yang dualistik sifatnya, seperti yang terdapat pada kepentingan rakyat dan Negara, kepentingan hukum dan kekuasaan, kepentingan pusat dan daerah, kepentingan umum dan individu yang apabila pengaturannya secara tidak seimbang atau berat sebelah juga akan memicu tuntutan perubahan hukum. Hukum sudah seharusnya diabadikan untuk segala kepentingan manusia, baik kepentingan pihak yang mengatur dalam hal ini Pemerintah, mapun kepentingan pihak yang diatur dalam hal ini rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan para pihak dan sesuai dengan paham kebangsaan yang dianut di Indonesia yaitu Pancasila (Djunedi, 2009.5)

Dengan demikian perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional, tertuang dalam UUD Tahun 1945 diantaranya yakni:

1) Keadilan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);

2) Keadilan dalam bidang politik (Pasal 28);

3) Keadilan dalam bidang HAM (Pasal 28A-J);

4) Keadilan dalam membangun hubungan keharmonisan dalam kehidupan umat beragama (Pasal 29);

5) Keadilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31 dan 32);

6) Keadilan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34);

Perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dalam UUD Tahun 1945 tersebut, kemudian diwujudkan kedalam bentuk aturan perundang-udangan yang kedudukannya di bahwah UUD Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut menjabarkan secara konkrit untuk menjamin kepastian hukum demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti munculnya UU HAM, UU Sisdiknas, UU Parati Politik, UU Kesejahteraan Sosial dan peraturan lainnya.

4. Prinsip – Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum

Istilah ‘keadilan sosial’ muncul untuk pertama kalinya dalam pidato Bung Karno di hadapan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dengan mencermati isi pidato nya, maka yang dimaksud oleh Bung Karno dengan istilah ‘keadilan sosial’ tersebut pastilah terkait dengan prinsip kesejahteraan dan Bung Karno pun secara eksplisit menyebutkan bahwa istilah tersebut sama maknanya dengan istilah Demokrasi Ekonomi (ekonomische democratie). Gagasan Bung Karno mengenai ‘keadilan sosial’ adalah kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya untuk seluruh rakyat Indonesia melalui suatu kesetaraan atau persamaan dalam berbagai bidang perekonomian. (Kusuma: 2009, 162)

Prinsip ‘keadilan sosial’ ini penting untuk dijadikan sebagai Dasar Negara, karena Bung Karno tidak ingin kaum kapitalis merajalela di Indonesia. Besar kemungkinan Bung Karno berpikir bahwa jika kaum kapitalis merajalela, maka hasil perekonomian hanya dinikmati oleh kaum kapitalis tersebut, sedangkan rakyat yang bekerja untuk mendatangkan profit untuk tuan kapitalisnya tidak akan menikmatinya dan tetap akan miskin serta serba berkekurangan. Dengan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menghendaki Negara Indonesia yang dibangun di atas dasar keadilan sosial tersebut dapat mewujudkan kondisi dimana “semua rakyat merasakan kesejahteraan, cukup dalam sandang, pangan papanya, merasa dipangku oleh Ibu pertiwi yang cukup memberi sandang, papan dan pangan kepadanya”.

Konsep keadilan mendapat perhatian yang besar oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang diantaranya ditunjukkan dengan digunakannya kata ‘adil’ sebanyak dua kali dalam rumusan Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Namun penyelenggaraan Negara Republik Indonesia ini mungkin sudah jauh dari substansi Pancasila lagi, sehingga bahkan Bung Hatta pada tahun 1975 secara terbuka pernah bertanya: “Masihkah Republik Indonesia berdasar Pancasila?” Pancasila, sebagaimana dinyatakan oleh Soekarno, adalah bagian dari philosofische grondslag dari Negara Republik Indonesia ini. Philosofische grondslag tersebut adalah “pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Para pendiri bangsa ini, mendisain Indonesia merdeka dengan meletakan prinsip keadilan sosial sebagai tujuan Negara yang harus dapat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu keadilan sosial sebagai tujuan Negara maka perlu adanya aturan hukum yang jelas dan tegas untuk mengimplentasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam takaran praktisnya. Maka penegakkan hukum harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni:

1) Prinsip menciptakan kebersamaan tanpa diskriminasi dalam menikmati hasil pembangunan bangsa;

2) Prinsip menciptakan kebebasan dan kemerdekaan dalam kehidupan demokrasi bangsa;

3) Prinsip menciptakan persamaan dan perlindungan dari penegakan hukum bangsa.

4) Prinsip membangun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan dan memajukan bidang pendidikan bangsa.

5) Prinsip menjamin kesejahteraan dan kelayakan hidup dalam perekonomian bangsa.

Lima prinsip keadilan sosial itu adalah cita-cita hukum yang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Keadilan sosial, sepenuhnya belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan keadilan sosial menjadi milik para kalangan kelas atas, mereka yang bisa merasakan segala apa yang ada dalam bangsa ini. Sedangkan Suryawasita (1989) menjelaskan tiga hal prinsip keadilan sosial: 1) keadilan beradasarkan hak . 2) keadilan berdasarkan jasa, 3) keadilan berdasarkan kebutuhan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni: Pertama, perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional, tertuang dalam UUD Tahun 1945 diantaranya yakni: (1) Keadilan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); (2) Keadilan dalam bidang politik (Pasal 28); (3) Keadilan dalam bidang HAM (Pasal 28A-J); (4) Keadilan dalam membangun hubungan keharmonisan dalam kehidupan umat beragama (Pasal 29); (4) Keadilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31 dan 32); dan (5) Keadilan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34);

Kedua, prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni: (1) Prinsip menciptakan kebersamaan tanpa diskriminasi dalam menikmati hasil pembangunan bangsa; (2) Prinsip menciptakan kebebasan dan kemerdekaan dalam kehidupan demokrasi bangsa; (3) Prinsip menciptakan persamaan dan perlindungan dari penegakan hukum bangsa. (4) Prinsip membangun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan dan memajukan bidang pendidikan bangsa. Dan (5) Prinsip menjamin kesejahteraan dan kelayakan hidup dalam perekonomian bangsa.

BIBLIOGRAFI

Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius.

Djunaedi, Oding. 2009. Esensi Manusia Dlam Filsafat Pancasila: Relevansinya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. Cirebon: FH. Uswagati.

Hartono, Sunaryati. 1991. Poltik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni

Kusumah, A.B. 2009. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya akti,

Rawls, J. 1999. A Theory of Justice, Massachusets: Harvard University,.

Rasjidi, Lili dan IB. Wisya Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju.

Suryawasita, A. 1989. Asas Keadilan Sosial, Yogyakarta: Kanisius,.

Syarifin, Ipin. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.

Qutb, S. 1953. Social Justice in Isla., New York: Islamic Publications International,.