The Urgency of Implementing Tax Incentives Through The Exemption of Renewable Energy Vehicles from PKB and BBNKB Tax Objects in The HKPD Law

Abstract

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai insentif pajak sebagai instrumen kebijakan perpajakan, seperti pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) berbasis energi terbarukan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan UU HKPD, dalam mengurangi isu eksternalitas negatif. Selain itu, dijelaskan pula peran insentif pajak dan subsidi berbasis energi terbarukan sebagai instrumen kebijakan yang tepat untuk mengatasi eksternalitas negatif dalam mendukung kebijakan hijau. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi meliputi perlunya data kualitatif untuk memahami dampak holistik dari eksternalitas negatif, meliputi kerusakan lingkungan, kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan kerusakan jalan. Dengan diterapkannya subsidi dan insentif pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepemilikan kendaraan listrik, sehingga dapat mengurangi dampak negatif seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Penelitian ini akan memberikan gambaran perbandingan deskriptif studi pustaka yang dilakukan di Tiongkok sebagai pelopor kendaraan listrik, serta implikasi kebijakan dan peluang untuk meningkatkan efektivitas transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.