Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Merupakan Langkah Yang Efisien Atau Justru Pelanggaran Hak Pekerja?
Abstract
Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia meningkat setelah pandemi COVID-19 dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji praktik PHK dengan pendekatan normatif dan yuridis empiris, serta studi kasus seperti PT Nikomas Gemilang dan Shopee Indonesia. Meskipun PHK diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020, pelaksanaannya sering melanggar prosedur hukum. Perubahan regulasi membuat syarat PHK lebih longgar, yang mengurangi perlindungan pekerja. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai jaminan sosial masih terbatas. PHK dapat dibenarkan jika dilakukan secara sah, adil, dan transparan; jika tidak, itu melanggar hak pekerja. Reformasi kebijakan dan penguatan serikat pekerja penting untuk keseimbangan efisiensi dan keadilan sosial.
Downloads
References
Attallah, Oemar, dkk "Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan untuk Mengatasi Dampak PHK Massal", Media Hukum Indonesia (Vol. 2, No. 2 2024)
Evans, "Program Dukungan Pemerintah terhadap Pekerja yang Di-PHK," Riset Kebijakan Sosial, (2021)
Farid Asyhadi, "PHK Massal 2024, Krisis Ketenagakerjaan dan Tantangan Pemerintah," (2024)
Fauzi, M. Asif N, “Kesadaran Tenaga Kerja Dalam Hak-Hak Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia”, Jurnal Hak Asasi Manusia (Vol. 16, No. 2, 2023)
Hakim, Dani A, “Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hakhak Tenaga Kerja”, Jurnal FH Unilac (Vol. 10, No. 4, 2016)
Hananto, Muhammad Ramdhan dan Gunardi Lie “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)”, Unes Law Review (Vol. 6, No. 4, 2024)
Maringan, Nikodemus, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan“, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (Vol. 3, No 3, 2015)
Matantu, Kesia Tamalasari, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Akibat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Lex Administratum (Vol. IX, No. 2, 2021)
Pratiwi, Yenny Ratna, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19", Kementerian Keuangan RI, 2022
Rafifah, Jihan, dkk “Implementasi Dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia”, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi (Vol. 2, No. 1, 2025)
Suwantari, I Gusti Ayu Dewi dan Ni Luh Gede Astariyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja yang Mengalami PHK Karena Digitalisasi", Jurnal Kertha Semaya (Vol. 6, No. 7 2018)
Thoif, Mokh, "PHK terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19", Jurnal Perspektif Hukum (Vol. 22, No. 2, 2022)
Tesis
Wisnutomo, N. H. (2014). Peran Serikat Pekerja dalam Penetapan Upah Minimum dan Masalah PHK. Universitas Kristen Satya Wacana.
Sumber Online
Auli, Renata Christha (2024). Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-karyawan-kontrak-menurut-uu-cipta-kerja-lt65974d826e0f9/
Farianto, Willy (2024). Anotasi Hubungan Industrial dalam SEMA No.3 Tahun 2023 Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/anotasi-hubungan-industrial-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt6597849cca369?page=2
Firm, SIP Law (2023). Hak Pekerja UU 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, https://siplawfirm.id/mengenal-hak-pekerja-menurut-uu-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/?lang=id.
Firm, SIP Law (2024). Hak dan Kewajiban Karyawan Menurut UU Cipta Kerja, https://siplawfirm.id/hak-dan-kewajiban-karyawan/?lang=id
Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik (2025). MK: Undang-Undang Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2
Justitia, Media (2024). Hak-Hak Pekerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/hak-hak-pekerja-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia/
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (2020). Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003.
Copyright (c) 2026 Raul Gindo Cahayo, Jihanaifah Islami Salsabila, Sarah Jihan, Shania Rivane Ramadhani, Sopiya Salwa Salsabila
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
