Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 6, No. 2, Februari 2021

JENIS KEJAHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF CYBER SECURITY NASIONAL DI INDONESIA

Pitra Ratulangi, Henny Saptatia Drajati Nugrahani dan Audrey G. Tangkudung

Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Indonesia

Email: pitra.pjjs3@gmail.com, henny.saptatia@ui.ac.id dan audreygdt@gmail.com

Abstract

Globalization is a process of interdependence between events, people and governments around the world, which is rapidly connected through: the global political economy, growing communication, free transportation and engagement, potential and types of transnational crime can arise and transform, especially considering the current pandemic covid-19. This research method uses qualitative methods more easily, when with plural reality. This method presents directly the nature of the relationship between researchers and sources of information. This method is more sensitive and more able to adjust to many sharpeners of shared influence on the patterns of value faced. The theory used is to use modernization theory and world system theory, the change in question is a change that usually occurs in conjunction with modernization efforts with the research method used is to use qualitative. The result of the discussion of this study is to provide a detailed explanation and how the prevention process in the covid-19 pandemic, related to crimes that occur due to the modernization process, and the types of national crimes that are developing today in the era of globalization and still pandemics that occur in parts of the world, especially in Indonesia.

Keywords: transnational crime; covid-19 pandemic; cyber security

Abstrak

Globalisasi adalah proses ketergantungan (interdependensi) antara kejadian-kejadian, orang dan pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia, yang secara cepat terhubung melalui: ekonomi politik global, komunikasi yang semakin berkembang, transportasi dan pergadangan bebas, potensi dan jenis kejahatan transnasional pun bisa saja muncul dan bertransformasi, apalagi mengingat saat ini di masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar lebih mudah. Metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antara peneliti dan sumber informasi. Metode ini lebih sensitif dan menyesuaikan dengan banyak pengaruh umum dari model nilai. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori modernisasi dan teori sistem dunia, Perubahan masalah adalah perubahan yang biasanya menyertai pekerjaan modernisasi, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah dengan memberikan penjelasan detail dan bagaimana proses pencegahannya di masa pandemi covid-19, terkait dengan kejahatan yang terjadi karena proses modernisasi, dan jenis-jenis kejahatan nasional yang berkembang saat ini di era globalisasi dan masih pandemi yang terjadi di belahan dunia, terutama di Indonesia.

Kata kunci: kejahatan transnasional; pandemi covid-19; cyber security

Pendahuluan

Indonesia di antara negara-negara yang terjangkit Covid 19. Indonesia adalah salah satu Negara yang tertular Covid 19 setelah Presiden mengumumkan secara terbuka pada tanggal 2 Maret 2020. Dua pasien tertular covid 19 ini bertempat tinggal di Jawa Barat, yaitu di wilayah Kota Depok (Harirah & Rizaldi, 2020). Mereka adalah anak dan ibunya. Sang anak bernama Sita tertular dari warga Jepang ketika berkunjung ke suatu Cafe di wilayah Kemang Jakarta. Warga Jepang itu baru diketahui positif covid 19 ketiak dia berada di Kuala Lumpur, Malaysia akhir Februari. Pencarian pun segera dilakukan dan sampailah ke Sita. Sita sendiri sudah mengalami gejala covid 19 dan berobat di RS Mitra Depok. Namun kemudian dirujuk ke RSSPI Kemayoran, Jakarta. Dua pasien ini akhirnya dinyatakan sembuh beberapa hari setelah dirawat. (4) Gubernur Jakarta dalam pernyataan yang lain mengungkapkan bahwa covid 19 ini sudah ada dan diketahui sejak Januari 2020.

Cybercrime adalah kejahatan yang muncul dari sisi negatif pengembangan aplikasi di media sosial. Dalam menganalisis dampak kejahatan dunia maya terhadap ketahanan negara, perlu ditentukan risiko yang akan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari kejahatan tersebut (Putra, Supartono, & Deni, 2018). Mengatasi risiko kejahatan dunia maya tidak seberapa risikonya dibandingkan perang konvensional. Hal ini memungkinkan risiko yang teridentifikasi untuk mengembangkan strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman kejahatan dunia maya (Rahmawati, 2017).

Serangan dunia maya menjadi tantangan bagi negara-negara abad ke-21, khususnya bagi pembuat ketetapan di Indonesia. Keamanan cyber telah diluncurkan dan diterapkan, tetapi dari sisi Indeks Keamanan Siber Global (CGI) 2017 bahwa Indonesia tetap komitmen terhadap keamanan siber tidak cukup. Menggunakan metode tinjauan pustaka kualitatif, tujuan penelitian ini untuk menguraikan keamanan cyber nasional saat ini dari perspektif kerangka kerja GCI, dan kemudian menentukan antangan dalam mengimplementasikan strategi dan rekomendasi strategi keamanan jaringan nasional ke depan (Islami, 2018).

Kemajuan teknologi dan informasi telah membawa ancaman baru bagi dunia maya yaitu cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang disebabkan oleh dampak negatif pengembangan aplikasi di dunia maya. Analisis dampak cybercrime terhadap ketahanan negara, perlu ditentukan risiko yang dapat menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari cybercrime. Mengatasi ancaman kejahatan dunia maya tidak seberapa risikonya dibandingkan perang konvensional. Hal ini memungkinkan risiko yang teridentifikasi untuk mengembangkan strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman kejahatan dunia maya (Djanggih & Qamar, 2018).

Dengan memperhatikan sifat kejahatan transnasional, kejahatan transnasional adalah salah satu kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. Untuk mengatasi masalah pidana ini, maka dibentuk mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) (Santoso, 2018). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Di Indonesia sendiri, mengingat letak Indonesia yang strategis, kejahatan transnasional memerlukan perhatian khusus agar rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kemlu selaku pimpinan kerjasama internasional pemerintah Indonesia senantiasa memperkuat kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Indonesia memberikan perhatian khusus pada kejahatan transnasional yang baru dan berkembang, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan penangkapan ikan, perdagangan ilegal benda cagar budaya, dan kejahatan narkotika dan narkoba pendahulunya. (Ma’rifah, 2021). Dalam paper yang berjudul “Explaining Criminalization: From Demography and Status Politis to Globalization and Modernization oleh V. Jennes (2004), artikel ini memberikan ulasan dan evaluasi kritis literatur yang meneliti factor -faktor yang mempengaruhi kriminalisasi. Bagian pertama dari makalah ini adalah mengkaji tiga aliran penyelidikan dan berteori: (a) karya klasik yang telah membentuk puluhan tahun telah mencapai dimana kriminalisasi dengan berfokus pada hubungan antara perubahan demografis, materi dan politik simbolik dan munculnya hukum pidana; (b) karya kontemporer yang membongkar sifat hubungan antara organisasi, gerakan sosial, dan faktor-faktor terkait negara yang struktur dan memediasi hasil proses definisi dan politik yang terlibat dalam upaya untuk mengkriminalisasi unsur-unsur kehidupan sosial; dan (c) pekerjaan yang lebih baru yang membayangkan kriminalisasi sebagai proses sosial yang terkait erat dengan, dan memang merupakan turunan dari, proses pelembagaan yang lebih besar, globalisasi, dan modernisasi. Bagian diskusi dan kesimpulan merangkum konsekuensi dari ketiga aliran penyelidikan dan berteori ini untuk pemahaman kolektif kita tentang struktur dan proses yang mendasari kriminalisasi. Setelah itu, artikel tersebut untuk penelitian selanjutnya tentang kriminalisasi dan topik terkait. Sedangkan menurut (Friedrichs, 2007) dengan jurnal yang berjudul Transnational Crime and Global Criminology: Definitional, Typological, and Contextual Conundrums mengkaji dari sisi tipologi dan juga kontekstual, kejahatan nasional yang meliputi Kejahatan korupsi, narkotika dan obat -obatan, kejahatan perikanan atau ilegal fishing, dan kejahatan lintas negara baru dan berkembang akan dibahas dalam pembahasan dalam paper ini.

Metode Penelitian

(Moleong, 2004) mengatakan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran dan untuk lebih membenarkan kebenaran. Metode penelitian ini dipilih oleh penulis karena beberapa pertimbangan, antara lain seperti apa yang disampaikan oleh (Moleong, 2004) yaitu: (1) Jika realitas jamak, lebih mudah mengadopsi metode kualitatif. (2) Metode ini secara langsung menyajikan sifat hubungan antara peneliti dan sumber informasi. (3) Metode ini lebih sensitif dan beradaptasi dengan banyak penggiling yang berinteraksi satu sama lain, dan penggiling tersebut berdampak pada model nilai yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan cara pandang yang dilakukan dengan melihat pengendalian sosial terhadap kejahatan transnasional. Maka sebelumnya peneliti akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai penelitian kualitatif ini.

Menurut (Suparlan, 1994) menyatakan bahwa: Penelitian kualitatif adalah suatu metode menganalisis fenomena sosial dengan memanfaatkan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola dan gambaran utama dari pola-pola yang ditemukan, makna tindakan dari peristiwa yang ingin dipahami orang tersebut, dan langsung mengungkapkannya dalam bahasa. Terima dan komunikasikan secara tidak langsung, kemudian gunakan teori objektif untuk menganalisis. Ahli lain seperti (Creswell, 2002) meyakini bahwa definisi penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau buatan manusia, proses membangun gambaran utuh yang lengkap yang terdiri dari kata-kata, melaporkan pandangan pelapor secara detail dan menyusunnya dalam lingkungan yang alami.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

1. Kejahatan Korupsi

Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus, kecuali untuk ketentuan berbeda dengan hukum pidana umum, seperti pelanggaran hukum acara dan dari perspektif substansi yang dikendalikan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bersifat langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk meminimalkan kebocoran dan penyimpangan dalam keuangan dan perekonomian negara. Saya berharap dengan melihat penyimpangan ini sedini mungkin, semoga roda perekonomian dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, sehingga lambat laun mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia yang telah dilaksanakan secara nasional dan global. Indonesia selalu berupaya menjalin kerja sama internasional demi kepentingan nasional, khususnya untuk peningkatan kapasitas para penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kerjasama internasional telah memiliki andil bagi keberhasilan KPK dalam mengembalikan kerugian negara sebesar 1,9 triliun Rupiah dari hasil korupsi dari tahun 2005-2017 Selain itu, komunitas internasional termasuk para pelaku bisnis, menghargai dan mengapresiasi upaya progresif Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana kita ketahui, rangking Indonesia dalam Ease of doing business telah meningkat secara signifikan, dari rangking 91 pada tahun 2016 menjadi rangking 72 pada tahun 2017.

Untuk menunjukkan kepemimpinannya di forum multilateral dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia menandatangani United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui UU nomor 7 Tahun 2006. Sebagai salah satu contoh wujud konkrit kepemimpinan Indonesia adalah menjabat sebagai ketua dan tuan rumah pertemuan kedua United Nations Convention against Corruption (CoSP) Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption, yang diadakan di Bali dari 28 Januari hingga 1 Februari 2008.

Pemri berkomitmen untuk melaksanakan UNCAC secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme review UNCAC. Mekanisme review UNCAC dilaksanakan melalui pendekatan peer review di antara negara-negara anggota UNCAC. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam mekanisme review dua siklus sebagai negara under review maupun reviewer. Pada proses review putaran pertama, Indonesia telah satu kali menjadi negara under review (2010-2011) dan tiga kali menjadi negara reviewer, yaitu untuk Iran, Kyrgystan dan Haiti. Pada tahun 2015, Indonesia telah melakukan country visit untuk Haiti (bersama dengan Kolombia) dan Kyrgyzstan (bersama dengan Pakistan).

Siklus review kedua UNCAC berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020. Pada siklus kedua ini Indonesia terpiliih sebagai negara under review oleh Yaman dan Ghana pada tahun pertama (2016-2017) dan akan menjadi reviewer untuk Vietnam dan Sudan Selatan pada tahun 2019. Selain dalam kerangka UNCAC, Indonesia juga aktif dalam forum G20 Anti Corruption Working Group (G20 ACWG) yang diadakan setahun tiga kali dan membahas berbagai kemajuan dan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di antara negara anggota G20. Pertemuan kedua G20 ACWG tahun 2017 di bawah keketuaan Brasil dan Jerman telah dilaksanakan di Brasilia, Brazil tanggal 11-12 April 2017. Ketua G20 ACWG tahun 2018 adalah Argentina. Indonesia masih melanjutkan partisipasi dalam G20 ACWG yang akan diketuai Jepang pada tahun 2019.

2. Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kehidupan keluarga yang merupakan lingkungan komunitas kriminal khusus, yang dapat merusak tatanan dan lingkungan sekolah, bahkan secara langsung atau tidak langsung mengancam pembangunan berkelanjutan negara dan masa depan negara dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pasar utama jaringan kelompok perdagangan narkotika internasional komersial. Untuk jaringan distribusi obat-obatan narkotika di negara / kawasan Asia, Indonesia dinilai sebagai negara pasar dengan potensi komersial terbesar di pasar sindikat internasional dengan kegiatan di negara berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh negara Indonesia, tetapi juga menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian dunia internasional.

Di Indonesia, narkotika berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan nasional. Banyak kondisi yang disebabkan oleh obat-obatan. Daerah yang tidak pernah terjamah peredaran narkoba lambat laun menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula, anak-anak di bawah usia 21 tahun harus tetap menjaga pantangan pada sakramen ini, dan akhir-akhir ini mereka telah menjadi pecandu yang mengalami kesulitan untuk menghilangkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, kehilangan atau kehilangan kesadaran. perubahan rasa, berkurang untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan keterusan. Saat ini, anestesi dapat dengan mudah diformulasikan sendiri, sehingga sulit untuk dideteksi penggunanya. Pabrik obat terlarang juga ditemukan di Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh warga negara asing, misalnya Tee Kok King alias Ayung alias Polo adalah warga negara Malaysia. 4. Pot yang dibawa oleh Polo seberat 4,64 gram ditangkap oleh pihak Polda Bali, pelaku berencana melakukan transaksi.

Mengingat produsen, kurir, dan korban mungkin berasal dari negara yang berbeda, kejahatan penyalahgunaan narkoba dan narkoba biasanya bersifat transnasional. Untuk itu dibutuhkan kerjasama internasional, karena hanya satu negara yang tidak dapat mengatasi kerjasama internasional. Dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografi, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba. Indonesia mengklasifikasikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan berisiko tinggi, dan membutuhkan upaya yang luar biasa untuk menangani kejahatan narkoba. Oleh karena itu, Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penyelesaian masalah narkoba. Saat ini terdapat 3 (tiga) konvensi pengendalian narkoba, dan Indonesia telah meratifikasi semua konvensi tersebut, yaitu:

· Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;

· Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;

· Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Tujuan utama Indonesia untuk menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba yaitu dengan mencegah peredaran narkoba dan prekursornya. Prinsip Indonesia adalah mengadopsi pendekatan yang seimbang antara "supply and demand reduction", penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Di tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya untuk berperan aktif dalam berbagai forum seperti pemberantasan peredaran narkoba dan peredaran narkoba, seperti Commission on Narcotic Drugs, sidang khusus United Nations World Drug Asia-Pacific law. lembaga penegak hukum dan pejabat senior obat-obatan ASEAN dan berbagai pertemuan lainnya.

Indonesia akan terus mendukung segala upaya untuk memperkuat peran badan-badan PBB dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat internasional dan regional untuk mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Indonesia juga mendukung salah satu inisiatif yang dihasilkan pada forum internasional, yaitu pemberantasan narkoba melalui pendekatan alternative development. Metode pengembangan alternatif bertujuan untuk mengurangi budidaya tanaman yang mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pengembangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indonesia sedang mengimplementasikan rencana Grand Design Alternative Development (GDAD) 2016-2025 di Aceh sebagai proyek percontohan nasional.

3. Kejahatan Perikanan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam melindungi wilayahnya dan memperkuat kedaulatan (termasuk memerangi kejahatan perikanan). Hal tersebut sejalan dengan visi Presiden untuk mendorong kerja sama maritim dengan mengembangkan kekuatan diplomasi dan pertahanan maritim untuk memastikan sumber daya alam laut dan kawasan ekonomi eksklusif, sehingga Jadikan Indonesia sebagai poros lautan dunia. Kerja sama dalam pemberantasan kejahatan perikanan akan mendukung strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat identitasnya sebagai negara maritim, yaitu memperkuat penegakan hukum dan pengendalian kejahatan perikanan serta kegiatan lain yang merusak lautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan dari 7.000 izin operasi penangkapan ikan, 70% di antaranya merupakan kapal asing di perairan Indonesia. Sehingga kerugian yang ditaksir bisa mencapai Rp. 16,6 triliun dollar AS per tahun, dalam bentuk kerugian akibat kerugian biaya, biaya ketrampilan tenaga kerja, biaya pengejaran dan subsidi bahan bakar tidak langsung. (Fauzi, 2005).

Sejak 1976, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di Laut Alafala telah berlangsung. Jumlah penangkapan ikan ilegal di Laut Alafala tetap tinggi. Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Perikanan Tangkap (PRPT) DKP dan FAO pada tahun 2007-2008 tentang IUU perikanan di Alafara menunjukkan bahwa selama 2001-2005, sekitar 1,258 miliar ton ikan hilang setiap tahunnya akibat praktek IUU. Jumlah ini termasuk 239.700 ton ikan yang dibuang atau ditangkap setiap tahunnya. 364.400 ton ikan tidak dilaporkan dan 654.600 ton penangkapan ikan ilegal.

Secara hukum, sebagaimana telah disebutkan di atas, penangkapan ikan secara ilegal dalam berbagai bentuk tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perikanan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Pidana Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kualifikasi Pidana Perikanan, sedangkan untuk tindak pidana, pasal lainnya adalah ilegal. Namun jika dilihat dari luas dan parahnya kerugian nasional yang diderita setiap tahunnya, maka sebagai perbuatan melawan hukum, kejahatan ini sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi.

Dalam "Crime and Justice" Volume 2 (1983: 671), "kejahatan ekonomi" didefinisikan sebagai "aktivitas kriminal yang sangat mirip dengan aktivitas ekonomi bisnis non-kriminal normal". Berkaitan dengan hal tersebut, Edmund W. Wittes mengemukakan tiga ciri kejahatan ekonomi (feature of economic crime), pertama-tama modus operandi yang digunakan para pelaku biasanya sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi terbuka. Kedua, kejahatan semacam itu biasanya melibatkan pengusaha sukses di bidangnya. Ketiga, kejahatan ini biasanya membutuhkan perlakuan atau pengawasan khusus oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, kejahatan perikanan sampai saat ini masih dianggap sebagai masalah pengelolaan perikanan (pengelolaan perikanan, kuota perikanan dan pendataan) dan saat ini biasanya dikelola di bawah kerangka Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Manajemen Perikanan Regional (RFMO).. Padahal, dalam kenyataannya, kejahatan perikanan juga memiliki kaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya dalam konteks UNTOC. UNODC dalam studinya pada tahun 2011 berjudul Transnational Organized Crime menemukan adanya kaitan kejahatan perikanan dengan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba di mana kejahatan perikanan digunakan sebagai sarana dalam menjalankan ketiga kejahatan tersebut. Kejahatan perikanan juga terkait dengan kejahatan lainnya dalam konteks UNCAC, yaitu korupsi, pembekuan dan pengembalian aset hasil Illegal, Unreported, and Unregulated/ IUU fishing (IUUF), serta pencucian uang di mana banyak kasus kejahatan perikanan difasilitasi oleh korupsi (misalnya kasus suap oleh perusahaan asing) dan hasil dari kejahatan perikanan disembunyikan dengan modus-modus pencucian uang.

Indonesia berpandangan bahwa kejahatan perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan kerja sama internasional dan strategi penanganan sebagai kejahatan lintas negara. Seringkali kejahatan perikanan juga memiliki kaitan erat dengan kejahatan perikanan lainnya, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Untuk itu, Indonesia dalam berbagai kesempatan menggunakan keterkaitan kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya sebagai pintu masuk pembahasan pengarusutamaan kejahatan perikanan agar dapat lebih diterima oleh negara-negara lainnya.

Indonesia perlu menyadarkan masyarakat dunia bahwa kejahatan perikanan transnasional teroganisir memiliki dampak serius pada perekonomian, mendistorsi pasar, merusak lingkungan dan merendahkan HAM, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang erat untuk mengatasinya. Di tingkat multilateral, Indonesia telah berkomitmen untuk mengarusutamakan jenis kejahatan sebagai kejahatan transnasional terorganisir menjadi kejahatan perikanan di berbagai forum. Mengingat kejahatan perikanan merupakan kejahatan yang kompleks, maka diperlukan kerjasama internasional dalam pencegahannya. Selain itu, peraturan internasional tentang kejahatan perikanan masih sedikit dan strukturnya belum sempurna.

Dalam kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), Indonesia telah melakukan upaya untuk mengarusutamakan kejahatan terorganisir transnasional maritim dalam forum dan mendukung IUU Fishing Resolutions of the Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang perikanan. Selain itu, Indonesia terus mendorong kesamaan posisi di antara negara-negara yang sepaham dalam pengarusutamaan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional baru dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai konferensi yang diadakan di Wina dan Indonesia.

4. Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang

Menurut Bassioni, Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang mempengaruhi lebih dari satu negara, yaitu kejahatan yang melibatkan atau mempengaruhi warga lebih dari satu negara, sarana dan prasarana yang digunakan, dan cara keluar dari wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, istilah “kejahatan transnasional” dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan yang sebenarnya milik negara (dalam batas suatu negara) tetapi dalam beberapa kasus melibatkan negara lain, individu, negara, objek, kepentingan publik dan swasta.

Pada tahun 2010, Pertemuan Kelima Negara-negara Pihak UNODC mengidentifikasi beberapa kejahatan baru dan berkelanjutan, termasuk kejahatan dunia maya, kejahatan terkait identitas, perdagangan ilegal benda warisan budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan laut, dan perdagangan organ ilegal. Mengingat semakin banyaknya kejahatan transnasional baru dan metode yang semakin beragam, hal tersebut telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Kerugian yang ditimbulkan oleh jenis kejahatan ini juga sangat besar.

Indonesia terus bekerja melalui berbagai forum internasional untuk mendorong pengarusutamaan kejahatan transnasional baru, seperti menjaga keamanan siber dan melindungi peninggalan budaya dan warisan dari perdagangan ilegal, kejahatan penangkapan ikan, kejahatan kehutanan, dan satwa liar. Mengingat kejahatan transnasional baru belum mendapat perhatian khusus dari komunitas internasional, dan penelitian, definisi dan hukuman yang kurang memadai, hal ini dapat dilakukan. Kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan ini dapat lebih diperkuat. Indonesia memiliki kepentingan yang besar, sehingga dapat memperhitungkan kerugian yang sangat besar akibat kejahatan transnasional tersebut, termasuk kerjasama penguatan penegakan hukum dan kemampuan pertukaran informasi, serta pengawasan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan transnasional baru.

Kejahatan transnasional mengikuti perkembangan zaman. Teori modernisasi menuntut kita untuk terus berkembang dan maju. Wilbert E. Moore (Wilbert E. Moore) percaya bahwa salah satunya adalah bahwa modernisasi adalah transformasi komprehensif dari kehidupan bersama tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi atau organisasi sosial ke model ekonomi dan politik yang stabil di negara-negara Barat. Kejahatan transnasional juga terjadi pada masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan kemajuan zaman dan teknologi yang ada.

Wallerstein meyakini bahwa kawasan tengah adalah negara-bangsa atau kota besar di dunia, sekaligus sebagai pusat perdagangan, keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional, yang mengendalikan seluruh siklus ekonomi atas dasar sistem kapitalis. Kota-kota besar seperti Washington, New York (Amerika Serikat), London (Britania Raya), Paris (Prancis), Berlin (Jerman), Tokyo (Jepang), Brussels (Belgia), Amsterdam (Belanda) dan negara-negara Eropa Barat.

Menurut para ahli teori dalam buku tersebut (Mao et al., 2000), dalam sistem dunia, teori ketergantungan hanya dapat menjelaskan gejala keterbelakangan, tetapi tidak dapat menjelaskan secara memuaskan gejala-gejala pembangunan di negara berkembang. Melalui karya yang diterbitkan sepanjang tahun 1970-an, Wallerstein melihat kegagalan negara-negara berkembang dalam kerangka yang lebih komprehensif, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi dunia kapitalis yang mengakar.

Menurut (Hanita, 2020) ketahanan nasional adalah kemampuan masyarakat untuk melawan dan pulih dengan mudah dan cepat dari guncangan dan menggabungkan kesiapsiagaan sipil dan kapasistas militer. Hal ini sesuai keadaan yang terjadi saat ini yaitu masih adanya pandemi, dan bagaimana negara bisa mengantisipasi krisis, termasuk juga rawan tindak kejahatan saat ini. Menurut Komjen Agus Andrianto, Kepala Badan Keamanan Polisi Nasional (Kabaharkam), setiap orang kemungkinan besar akan melakukan kejahatan jika menghadapi kondisi sulit selama pandemi. Karenanya, polisi mengutamakan tindakan preventif.

“Setiap orang berpotensi melakukan kejahatan apalagi dalam kondisi kesulitan, upaya preemtif dengan menangani faktor-faktor yang menjadi potensi potensi kejahatan,”

Peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam menangani pencegahan kasus-kasus kejahahatan dimasa Pandemi Covid-19 salah satunya adalah preventif dengan melaukan kegiatan patroli, penjagaan dan melakukan pengawalan. Seperti yang dilakukan oleh lanjutan wawancara di bawah ini:

“Melakukan upaya preventif dengan giat patroli, penjagaan dan pengawalan dan penegakan hukum kepada pelakunya,” sambungnya.

Ia mengatakan selain itu, polisi juga membantu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat mulai dari aparat kepolisian di seluruh wilayah hingga kepolisian. Padahal, menurut Agus, Kapolri Idham Azis sudah memerintahkan prajuritnya untuk membangun dapur umum.

“Mengajak, mengimbau bahkan membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di semua polda sampai dengan polres, bahkan pagi ini beliau (Kapolri) arahkan untuk membangun dapur umum di daerah slum area,” ujar dia.

Seperti kita ketahui bersama, narapidana melakukan banyak kasus pidana karena mendapat rencana asimilasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akibat pandemi Covid-19. Misalnya, M Bahri (25) warga Gundhh, Surabaya (25) dan Yayan (23) warga Margorukun, Surabaya, ditangkap atas dugaan perampokan yang terjadi di Jalan Dharma pada Kamis (9) / 4 / 2020). Ipda I Gede Made Sutayana, Kepala Bagian Reserse Kriminal Polsek Tegalsari, dikonfirmasi dan mengatakan dua perampok yang ditangkap itu adalah residivis.

Mereka meninggalkan penjara Ramong Gan setelah menerima rencana asimilasi pemerintah. Selain itu, tim Badan Narkotika Nasional (BNNP) Bali juga melindungi dua kurir ganja bernama Bayu (24) dan Ikhlas (29). I Putu Surya Dharma, Divisi Humas Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mengatakan narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi Covid-19 itu bernama Iklas. Pada saat yang sama, Bayu bebas, karena hukumannya telah berakhir pada 2 April.

5. Cyber-Security dan Pertahanan Negara

Keamanan jaringan adalah kumpulan alat, strategi, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, metode manajemen risiko, operasi, pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan jaringan dan aset organisasi dan pengguna. Organisasi dan aset pengguna dalam keamanan jaringan, termasuk peralatan terkait komputasi, personel, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan semua informasi yang dikirim dan / atau disimpan dalam lingkungan virtual.

Keamanan jaringan adalah untuk memastikan bahwa keamanan organisasi dan sifat aset pengguna dapat dicapai dan dipertahankan. Keamanan siber global didefinisikan dalam lima bidang kerja: Keamanan siber global didefinisikan dalam lima bidang kerja: kepastian hukum (kejahatan siber); tindakan teknis dan prosedural (pengguna akhir dan perusahaan (metode langsung dan penyedia layanan dan perusahaan perangkat lunak); Struktur organisasi (sangat mengembangkan struktur organisasi untuk menghindari tumpang tindih); pembangunan kapasitas dan pendidikan pengguna (kegiatan publik terkini dan komunikasi publik tentang ancaman cyber kriminal); kerjasama internasional (termasuk kerjasama timbal balik dalam menanggapi ancaman cyber) (hukum kejahatan dunia maya); tindakan teknis dan prosedural (akhir pengguna dan perusahaan (metode langsung dan penyedia layanan dan perangkat lunak) perusahaan); struktur organisasi (organisasi manajemen yang sangat dihindari) tumpang tindih); peningkatan kapasitas dan pendidikan pengguna (kampanye publik dan komunikasi terbuka).

B. Pembahasan

Setiap penduduk terancam menjadi korban kejahatan. Semakin besar risikonya bagi masyarakat, semakin kurang aman daerah tersebut. Risiko ini dapat direpresentasikan dengan ukuran yang disebut tingkat kejahatan. Angka kriminalitas merupakan angka yang menunjukkan resiko suatu populasi menjadi korban [2]. Tingginya angka kejahatan di suatu daerah biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial dan demografi yang ada di masyarakat [3]. Masing-masing daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, bukan hanya karena kedekatan antar daerah, tetapi juga karena kesamaan ciri, budaya dan bahasa.

Selain itu juga tingkat demografi juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi, populasi yang berlebih juga menjasi permasalahan yang tersendiri dalam tinggi dan rendahnya tingkat kejahatan. Dan tentu saja jenis dan kasus kriminal pastinya berbeda yang terjadi, apakah tinggi dan meningkat atau malah mengalami penurunan tingkat kriminalitas.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan sifat negara yang terlibat, kejahatan transnasional ini adalah bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. Untuk mengatasi masalah pidana tersebut, maka dibentuk Membentuk mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Angka kriminalitas merupakan angka yang mengindikasikan bahwa setiap 100.000 penduduk beresiko menjadi korban kejahatan [2]. Tingginya angka kriminalitas di suatu daerah biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial dan demografi di masyarakat [3]. Setiap daerah dan daerah lain terkait satu sama lain, bukan hanya karena kedekatan daerah tersebut, tetapi juga karena kesamaan karakteristik, budaya dan bahasanya.

Salah satu kejahatan transnasional adalah korupsi. Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus, Kecuali untuk ketentuan tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum (misalnya, pelanggaran hukum acara dan dari perspektif zat yang dikendalikan). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bersifat langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk meminimalisir kebocoran dan pelanggaran keuangan dan perekonomian nasional. Narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kehidupan keluarga, lingkungan komunitas di mana kejahatan khusus dilakukan, yang dapat merusak struktur dan lingkungan sekolah, bahkan secara langsung atau tidak langsung mengancam pembangunan berkelanjutan dan masa depan negara dan negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berkepentingan untuk melindungi wilayahnya dan memperkuat kedaulatannya (termasuk memerangi kejahatan perikanan). Namun, kejahatan perikanan masih dianggap sebagai isu pengelolaan perikanan (pengelolaan perikanan, kuota perikanan dan pendataan), dan saat ini umumnya dikelola dalam kerangka Organisasi Pangan dan Pertanian. (Hartanto & Nomor, 2017). Yang terakhir adalah kejahatan baru dan kejahatan yang muncul, termasuk kejahatan dunia maya, kejahatan terkait identitas, perdagangan ilegal warisan budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan dan perdagangan organ ilegal. Mengingat semakin banyaknya kejahatan transnasional baru dan diversifikasi metodenya, hal tersebut telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Harga kejahatan ini juga tinggi. Tidak hanya itu kejahatan yang bersifat cybercrime juga bisa terjadi karena perkembangan dan tantangan dari cyber security yang ada di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Creswell, John W. (2002). Research Design Qualitative And Quantitatif Approaches (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif) Dalam Aris Budiman.

Djanggih, Hardianto, & Qamar, Nurul. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta Research Law Journal, 13(1), 10–23.

Fauzi, Akhmad. (2005). Pemodelan Sumber Daya Perikanan. Gramedia Pustaka Utama.

Friedrichs, David O. (2007). Transnational Crime And Global Criminology: Definitional, Typological, And Contextual Conundrums. Social Justice, 34(2 (108), 4–18.

Hanita, Margaretha. (2020). Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi Dan Strategi. Jakarta: Universitas Indonesia Publising. Hal 149. Universitas Indonesia Publising, 149.

Harirah, Zulfa, & Rizaldi, Annas. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 7(1).

Hartanto, Wenda, & Nomor, Jl Jenderal Sudirman. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(0), 1.

Islami, Maulia Jayantina. (2018). Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 8(2), 137–144.

Ma’rifah, Ayu. (2021). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1156–1171.

Mao, Long, Begum, Dilara, Chuang, Huey Wen, Budiman, Muhammad A., Szymkowiak, Eugene J., Irish, Erin E., & Wing, Rod A. (2000). Jointless Is A Mads-Box Gene Controlling Tomato Flower Abscissionzone Development. Nature, 406(6798), 910–913.

Moleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya..(2009). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).

Putra, Ratno Dwi, Supartono, Supartono, & Deni, D. A. R. (2018). Ancaman Siber Dalam Persfektif Pertahanan Negara (Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta). Peperangan Asimetrik, 4(2).

Rahmawati, Ineu. (2017). Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 7(2), 35–50.

Santoso, Edi. (2018). Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia. Prenada Media.

Suparlan, Parsudi. (1994). Metode Penelitian Kasus. Yayasan Akatiga, Bandung.