Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 7, No. 11, November 2022

 

Sport Diplomacy Sebagai Salah Satu Alat Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Pasifik Selatan

 

Melyana R.Pugu

Universitas Cenderawasih Jayapura, Indonesia

Email: [email protected]

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan dengan analisa yang mendalam terkait sport diplomacy dan posisi Indonesia dalam melakukan diplomasi publik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Penelitian ini didasarkan pada posisi Indonesia dalam Kawasan Indo-Pasifik dan pengaruhnya termasuk bagi negara-negara Pasifik selatan yang beberapa diantaranya sering menyerang Indonesia terkait isu Papua merdeka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang diolah adalah data sekunder yang dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan. Luaran penelitian ini adalah sport diplomacy dapat menjadi alat diplomasi publik Indonesia dalam menghadapi negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua merdeka karena dengan sport diplomacy dapat mempererat hubungan kekerabatan dua negara dan pandangan negatif terkait Indonesia dan masalah Papua dapat di minimalisir bahkan hilang dan disisi lain tentu meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan.

 

Kata Kunci: diplomasi; Indonesia; publik; pasifik selatan; sport

 

Abstract

This paper aims to provide an explanation with in-depth analysis regarding sport diplomacy and Indonesia's position in conducting public diplomacy with countries in the South Pacific. This research is based on Indonesia's position in the Indo-Pacific Region and its influence including for the south Pacific countries, some of which often attack Indonesia regarding the issue of an independent Papua. This study uses a qualitative research method where the data processed is secondary data which is analyzed in depth to draw conclusions. The output of this research is that sport diplomacy can become a tool of Indonesian public diplomacy in dealing with South Pacific countries regarding the issue of an independent Papua because sport diplomacy can strengthen the kinship of the two countries and negative views regarding Indonesia and the Papua problem can be minimized and even disappear and on the other hand of course enhancing Indonesia's diplomatic relations with the countries of the South Pacific Region.

 

Keywords: diplomacy; Indonesia; public; south pacific; sport

 

Pendahuluan

Posisi Indonesia di mata negara-negara Pasifik Selatan selama ini terkait isu Papua Merdeka menjadi isu krusial dan selalu menjadi penghambat dalam system internasional terutama ketika ada dalam sidang-sidang atau pertemuan negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 2020 misalnya Vanuatu, salah satu negara di Pasifik menyinggung soal Papua merdeka di sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Vanuatu tahun 2020 menuduh RI melakukan pelanggaran HAM di Papua. "Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita di region kita, orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," ujar Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman, menyampaikan pidato di depan sidang dari akun resmi Youtube PBB, Minggu (27/9/2020). "Tahun lalu, pemimpin dari forum pulau-pulau Pasifik meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisi HAM PBB untuk datang ke Papua Barat. Hari ini kami meminta secara terhormat pemerintah Indonesia untuk melihat suara pemimpin Pasifik,". Ini membuat RI memakai hak jawab dan membantah Loughman. Diplomat RI di PBB menilai tuduhan merupakan intervensi pada urusan dalam negeri dan menyebut tudingan itu memalukan. "Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany Austin Pasaribu dalam pidatonya. "Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak." RI mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua. Ini merupakan kesekian kalinya Vanuatu melakukan hal yang sama ke RI. Vanuatu memiliki kedekatan etnis dengan Papua. Negara itu sejak 2016 memang rutin menyuarakan Papua di isu PBB (Arbar, 2020).

Sejak 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak RI memberikan Papua untuk menentukan nasib mereka. Pidato pihak Vanuatu langsung mendapatkan respon yang kuat dari delegasi Indonesia, yakni Nara Masista Rakhmatia, pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB. Ia menyatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

Pada tahun 2017, Vanuatu masih membawa isu yang sama pada acara Sidang Umum PBB ke-72. Perwakilan RI, Ainan Nuran membacakan hak jawab dalam sesi debat umum, menyatakan jika sudah terlalu banyak kabar hoax mengenai hal ini. "Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan, Ainan juga menambahkan beberapa nama negara yang pro-separatis. Ia mengatakan jika mereka sengaja tak mau mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti soal pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menjabat kala itu, menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain dalam sidang umum PBB. JK bahkan menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung gerakan separatis. "Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York pada Kamis (27/9/2018) silam.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Tabimasmas berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi di sana. Indonesia kembali menggunakan kesempatan hak jawab untuk memberi balasan tegas kepada Vanuatu yang kembali mengangkat isu tersebut. Diplomat Rayyanul Sangadji menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism. Selain itu, RI juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

Tahun 2020 pihak Vanuatu kembali mengungkit masalah yang sama lewat pidato yang dibawakan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman. Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua (Arbar, 2020).

Tahun 2021 kembali Vanuatu menyerang Indonesia, Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI di New York, Sindy Nur Fitri, saat mewakili Indonesia di rangkaian Sidang Umum PBB, menyampaikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Vanuatu menyangkut isu hak asasi manusia di Papua.

Dalam rekaman Sidang Umum PBB yang diakses dari kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI pada Minggu, Sindy mengatakan bahwa Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain dan terus menggencarkan tuduhan agresif dengan niatan yang buruk dan dasar politik terhadap Indonesia. �Vanuatu berusaha untuk membuat dunia terkesan dengan apa yang disebut sebagai kekhawatiran terhadap isu HAM. Kenyataannya, HAM versi mereka gagal untuk menyoroti tindakan teror yang tak manusiawi dan keji, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata,� papar Sindy, seperti dilansir laman Antara, Minggu (27/9). Dia pun menyebut bahwa Vanuatu sengaja menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata itu, termasuk pembunuhan atas para pekerja kesehatan, pekerja konstruksi, dan personel keamanan. �Mereka (para korban) adalah orang-orang yang sesungguhnya mendedikasikan hidup mereka bagi masyarakat Papua. Ketika para pekerja konstruksi yang tak bersalah dibunuh secara keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Saat para guru dibunuh dengan keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam?� tegasnya.

Vanuatu, dianggap telah mengadvokasi separatisme di bawah kekhawatiran palsu terkait isu HAM. Negara itu telah berulang kali berupaya untuk mempertanyakan status Papua sebagai bagian dari Indonesia. �Ini melanggar kegunaan dan prinsip UN Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara,� tambahnya. �Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran berulang terhadap Piagam PBB ini berlanjut di forum ini.� Di akhir tanggapannya, diplomat RI tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan demokrasi yang nyata dan hormat terhadap aturan hukum, praktik pemerintahan yang baik serta keadilan sosial. Indonesia, tambahnya, terus berkomitmen untuk mendorong sikap menghormati dan (Wijaya, 2021) melindungi HAM. �Semua warga negara kita diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonominya,� ujarnya.

Selama enam tahun ke belakang, negara-negara di kawasan Pasifik cenderung mengangkat isu pelanggaran HAM Papua pada forum-forum internasional, khususnya pada Sidang Majelis Umum PBB. Salah satu diantaranya ialah negara Vanuatu yang menjadi negara paling vokal dalam menyuarakan klaim sepihak tentang keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, sejauh ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya termasuk dialog dengan berbagai negara di Pasifik untuk mengklarifiasi tuduhan yang sering kali dilayangkan kepada NKRI. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru saja mengunjungi Fiji dan Kepulauan Solomon untuk mengirimkan bantuan dan berdialog terkait banyaknya kemajuan di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Kami terus berupaya untuk melakukan sebaik mungkin, agar masalah pelanggaran ini tidak diangkat oleh negara-negara yang coba memanfaatkan isu HAM untuk mengusik kedaulatan suatu negara," jelasnya dalam media briefing Kemlu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (12/9). haryat menekankan bahwa isu pelanggaran HAM tidak diinternasionalisasikan di PBB sehingga klaim sepihak yang diajukan Vanuatu dan negara Pasifik lainnya tersebukti tidak diakui. "Semua negara bebas menyatakan apa saja di forum PBB, karena tidak ada larangan. Semua negara memiliki hak untuk menyampaikan hal yang menjadi kepentingan negaranya, dan ini tidak bisa dibatasi," pungkasnya (Fatunnisa, 2022).

Melihat atmosfer hubungan internasional yang terbangun antara Indonesia dengan negara-negara pasifik diatas terutama negara yang mendukung Isu Papua Merdeka maka penting mengemukakan sport diplomacy sebagai sarana diplomasi publik Indonesia sehingga lebih mengemukakan soft power yang didalamnya dapat terbangun rasa percaya antara masyarakat intrenasional dalam Kawasan Indo-Pasifik ini dan hal-hal yang menjunjung kemanusiaan dapat terus terbangun dikawasan ini.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan dan memberiakn analisa secara deskriptif terkait sport diplomacy sebagai alat diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara Pasifik Selatan.Penelitian ini dibatasi pada hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik terkait isu Papua Merdeka yang dilakukan negara-negara pasifik terutama Vanuatu sejak 2016 hingga tahun 2022. Penelitian ini juga menggunakan negara sebagai level of analysis.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Data sekunder ini diperoleh melalui studi literatur berupa buku, jurnal, website resmi, dan berita dimana memiliki ketertakitan dengan penelitian penulis yang dikaji. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah teknik analisa data kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan fenomena atau peristiwa sesuai dengan data yang ada. Data yang digunakan berasal dari artikel, jurnal, buku, dokumen resmi, dan sebagainya.

 

Hasil dan Pembahasan

1.   Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan

A.  Indonesia � Fiji

Hubungan Fiji dengan Indonesia secara resmi terjalin pada 1974, saat itu misi Indonesia untuk Fiji dilakukan melalui Kedutaan Besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru. Pada 22 Agustus 2002 Indonesia membuka kedutaan besar di Suva, Fiji.[1] Fiji kemudian membuka kedutaan besar mereka di Jakarta pada 6 April 2011 sekaligus menjadi kedutaan besar resmi untuk Timor Leste.

Meskipun volume perdagangan relatif kecil dengan nilai US$36 juta pada 2007, Indonesia melihat Fiji sebagai pintu gerbang potensial untuk masuk ke pasar Pasifik Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia terhadap Fiji sulprus setiap tahunnya. Ekspor Indonesia ke Fiji memasuki tren meningkat dimana mencapai US$18,63 juta pada 2006, US$18,74 pada 2007, dan US$23,23 juta pada 2008.

Fiji bergantung pada impor produk untuk kebutuhan sehari-hari karena mereka tidak mampu memproduksinya secara lokal. Sebagian besar perdagangan Fiji dilakukan dengan Australia dan Selandia Baru, dan Indonesia melihat hal ini sebagai kesempatan untuk masuk ke pasar lokal. Indonesia mengekspor produk kebutuhan sehari-hari seperti kertas, serat, tekstil, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik, furnitur, kerajinan tangan, produk fesyen, makanan olahan, kopi, sampo, sabun, deterjen, plastik, bahan kimia, onderdil otomotif, dan peralatan pertanian.

Awalnya hubungan kedua negara didominasi oleh hubungan dagang. Kedua negara kemudian sepakat untuk memperluas hubungan ke sektor lain seperti pada sektor wisata, bisnis, dan pendidikan. Pada 8 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mendonasikan J$1 juta (US$528.899) untuk pembentukan Akademi Kepolisian Regional yang terletak di Nasova, Suva. Akademi yang berbasis di Fiji ini akan menjadi tempat pelatihan calon petugas kepolisian dari lima negara anggota Melanesian Spearhead Group.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Pemerintah Republik Kepulauan Fiji untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dengan Menteri Perdagangan, Perdagangan, Pariwisata dan Transportasi Republik Kepulauan Fiji Faiyaz Siddiq Koya di sela-sela pertemuan kedua Tourism Working Group (TWG) di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat (23/9/2022).

Menteri Perdagangan, Perdagangan, Pariwisata dan Transportasi Republik Kepulauan Fiji, Faiyaz Siddiq Koya yang mengatakan sebagai negara kepulauan, tantangan pengembangan pariwisata yang dihadapi Indonesia dan Republik Kepulauan Fiji relatif sama. "Ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk benar-benar berkolaborasi. Kolaborasi ini akan membawa hubungan kita lebih jauh dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk berbagi," kata Faiyaz Siddiq Koya.

Kedua menteri berkumpul membahas peran dan tanggung jawab krusial mereka untuk berkolaborasi dan membangun kembali sektor pariwisata menjadi sektor yang lebih tangguh, berkelanjutan, inklusif, dan aman."Ini merupakan langkah besar di mana kita akhirnya bisa melakukan penandatanganan MoU antara kedua negara yang sebelumnya telah dibahas sejak 2014," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Penandatanganan MoU ini akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara seperti promosi pariwisata, pengembangan produk pariwisata, kerja sama sektor swasta, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka pemulihan pariwisata selama dan setelah pandemi COVID-19 dan untuk mencapai kemakmuran kedua negara. Lewat MoU ini, kedua negara dapat berkolaborasi lebih jauh untuk membuat program dan kegiatan dalam memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan pertukaran orang/ahli dalam upaya membuka peluang bagi para pelaku pariwisata di kedua negara agar bekerja sama demi kepentingan kedua negara sehingga semakin tangguh. "Terpenting adalah bagaimana pariwisata ini bisa menciptakan lapangan kerja karena di Fiji sendiri kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi mencapai 40 persen sementara di Indonesia sekitar 4,3 persen. Kami meyakini dengan kerja bersama ini akan mampu memperkuat ekonomi kedua negara dan saya ingin juga sampaikan ada beberapa isu seperti climate change yang kita sama-sama hadapi sebagai negara kepulauan," kata Sandiaga (Wahab, 2022).

B.  Indonesia - Salomon Island

Perdana Menteri Mannaseh Sogavare di rencanakan   akan menjadi Guest Honor dalam acara Groundbreaking pembangunan Multi Porpose Futsal Hall (21 -12-2020) yang merupakan bantuan hibah  dari pemerintah Indonesia yang akan di kerjakan oleh  PT. Wijaya Karya  (WIKA).

Ini merupakan realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia, yang sebelumnya telah mengadakan pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Solomon Islands saat itu, Rick Hou, di sela sela KTT APEC November 2018. Presiden Joko Widodo saat itu menegaskan akan ikut mendukung pembangunan pemerintah Solomon Islands dengan menandatangi berbagai kerjasama di bidang ekonomi dan pariwisata, termasuk bantuan pembangunan komplek stadion Futsal pertama di Solomon Islands yang juga akan di gunakan sebagai salah satu vanue resmi dalam pelaksanaaan Pasific games 2023 di Honiara. Perlu di ketahui bahwa   Bola kaki dan Futsal adalah olahraga terfavorit di negara ini, sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah Indonesia ini kelak akan banyak bibit bibit potensial akan muncul, bantuan ini juga adalah gambaran hubungan baik pemerintah Indonesia dan Solomon Islands di beberapa tahun ini. Masyarakat Solomon islands menyambut baik dan sangat menantikan pembangunan Stadion Futsal ini, ada harapan besar  nantinya dapat memajukan bidang olahraga di negara mereka.

Solomon Islands yang merupakan salah satu anggota Melanesian Spearhead Grup, Pasifik Islands Forum, bertetangga dengan Papua Nugini dan ada sekitar ribuan Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kini bermukim dan bekerja di negara ini. Solomon Islands dan Indonesia telah menjain hubungan diplomatik dan membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada Agustus 2014.

Pasang surut hubungan kedua negara memang penuh warna ,namun di  lima tahun belakangan ini di penuhi dengan warna persahabatan. Pernyataan resmi   Mannaseh Sogavare  setelah di lantik menjadi Perdana Menteri mengantikan Rick Hou juga sangat positif dan  langsung menegaskan bahwa Indonesia adalah negara sahabat  ,ini tidak lepas dari kebijakan  Presiden Joko Widodo yang berkeinginan menjadikan negara negara di Pasifik sebagai mitra penting dan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan di berbagai bidang (Islands, 2020).

Indonesia memberikan hibah kepada Solomon Islands dan Fiji untuk menangani pandemi virus corona. pandemi virus corona masih terjadi, perjanjian dana hibah dilakukan secara daring dari negara-negara masing. Timor Leste juga seharusnya menandatangani perjanjian hibah pada hari Rabu (16/12/2020). Namun hal tersebut tertunda karena masalah teknis yang mereka hadapi saat acara berlangsung. Belum diketahui kapan penandatangan dana hibah dengan Timor Leste akan diadakan. "Hibah Indonesia kepada Solomon Islands dan Fiji, keduanya untuk penanganan pandemi," kata Menlu Retno Marsudi pada keterangan pers virtual Kemlu seusai penandatangan hibah. Hibah ini menggunakan pendanaan dari Indonesian Aid yang kita dirikan pada bulan Desember tahun 2019.-Menlu Retno Marsudi. Dalam kesempatan itu Retno juga memaparkan, untuk Fiji dana hibah juga akan dipakai untuk renovasi sekolah yang terdampak bencana alam.

Sementara itu, hibah yang diberikan Indonesia nantinya digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat kesehatan. Alat kesehatan tersebut dibuat oleh produsen dari Indonesia. �Kerja sama dan solidaritas internasional di masa krisis seperti ini adalah sangat penting karena tidak ada satu pun negara yang kebal dari pandemi ini dan tidak ada satu pun negara yang dapat menanggulangi sendirian,� kata Retno. �Ke depan, Indonesia akan terus memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik guna terciptanya stabilitas, ketahanan, dan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Pasifik,� tutup Retno. Menambahkan Retno, jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah menyebut jumlah hibah ke Fiji dan Solomon Islands berbeda. Untuk Solomon Islands Pemerintah memberikan hibah sebesar Rp 2.88 miliar. Sedangkan untuk Fiji Rp 2.88 miliar untuk penanggulangan COVID-19 dan Rp 20.77 miliar untuk pembangunan sekolah.

C.  Indonesia - Papua New Guinea

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menegaskan bahwa negaranya menghormati kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Hal itu disampaikan James saat menerima mesin pesawat CASA milik angkatan pertahanan Papua Nugini jenis CT 7-9C di Bandara Internasional Jacksons-Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (4/8/2021). Selain itu, James juga menganggap isu Papua merupakan persoalan internal yang dihadapi Indonesia. "Perdana Menteri kembali menyampaikan sikap Pemerintah Papua Nugini terkait permasalahan/isu Papua yaitu Pemerintah Papua Nugini secara tegas akan tetap menghormati kedaulatan negara Indonesia atas Papua dan isu Papua merupakan pemasalahan internal dari negara Indonesia," demikian keterangan tertulis Puspen TNI yang diterima Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Terkati mesin pesawat CASA yang berhasil diperbaiki TNI, James menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada TNI atas bantuan perbaikan mesin pesawat CASA. James juga menyebut bahwa hubungan baik antara kedua negara telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus saling menghormati sebagai negara yang berdaulat. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto yang menghadiri penyerahan tersebut mengatakan, penyerahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara TNI dan angkatan pertahanan Papua Nugini dalam memberikan kontribusi perdamaian dan stabilitas keamanan. Ia menyebut TNI selama ini aktif mengidentifikasi peluang kerja sama dan bantuan kepada angkatan pertahanan Papua Nugini sebagai upaya memperkuat diplomasi. Pengiriman mesin tersebut menggunakan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU, A-1335 dari Skadron 32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, yang diterbangkan Captain Pilot Mayor Pnb Fandi Abdillah Pulungan (nasional kompas.com, 2021).

Papua Nugini terletak antara 141 dan 161 derajat BT (2.100 kilometer) serta 0 dan 14 garis LS (1.575 kilometer). Di sebelah barat berbatasan dengan Indonesia, utaranya berbatasan dengan Federasi Mikronesia, sebelah timur dengan Kepulauan Solomon dan Nauru, dan sebelah selatan dengan Australia. Papua Nuigini memiliki luas wilayah 2.243 kilometer persegi dengan luas lautan 3,1 juta kilometer persegi. Terdiri dari bagian timur Papua dan 600 pulau kecil. Memiliki 20 provinsi. Data April 2009 jumlah penduduk Papua Nuigini sebanyak 6,4 juta jiwa terdiri dari suku Papua, Highlanders, New Guneans, dan Islanders. Sebanyak 63 persen memeluk agama protestan, 31 persen Katolik, dan sisnya Advent, Evangelist, Islam, dan Hindu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris sebagai bahasa resmi, kemudian bahasa motu dan pidgin.

Hubungan Indonesia dan Papua Nuigini dimulai sejak 1973. Hubungan tersebut terus mengalami peningkatan. Secara konsisten pemerintah Papua Nuigini mendukung NKRI dengan melarang keras kegiatan anggota kelompok TPN atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua Nugini Setiap tahunnya, aparat keamanan Papua Nuigini menginstruksikan dengan tegas pengibaran bendera Bintang Kejora pada upacara peringatan HUT OPM oleh sekelompok Papua garis keras di Papua Nuigini. Pada forum regional seperti Pacific Island Forums Melanesian Spearhead Group, pemerintah Papua Nuigini selalu menolak agenda untuk membicarakan OPM.

Hubungan Indonesia dan Papua Nuigini sangat baik, dilihat adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintah maupun pihak non pemerintah. Kunjungan tersebut untuk meningkatkan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Kunjungan di antaranya ditandai dengan adanya kunjungan Kepala Negara, PM Michael Somare ke Indonesia untuk menghadiri Coral Triangel Initiaves yang dilaksanakan di Manado tanggal 12 Mei 2009. Dalam rangka World Ocean Conference, di Bali tanggal 6-7 Desember 2008, Pemerintah Papua Nuigini mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi tersebut. Sedangkan kunjungan Pemerintah Indonesia ke Papua Nuigini antara lain kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Rombongan untuk menghadiri CTI di Papua Nuigini pada tanggal 10-12 Maret 2009.

Kebijakan luar negeri Papua Nuigini memiliki beberapa kebijakan luar negeri dalam pemerintahannya, yaitu: 1. Look to the north Pemerintah Papua Nuigini telah menerapkan kebijakan poltik luar negeri yang cukup berani, yaitu mengadakan pendekatan kepada negara-negara di Asia. Selama pemerintahan Papua Nuigini berkiblat kepada Australia dan Selandia Baru. 2. Proactive and mature Papua Nuigini secara aktif mengembangkan pola hubungan yang dewasa saling menguntungkan. Terutama dengan negara-negara tetangga Papua Nuigini dan negara sekitar kawasan. 3. Selective engagement Papua Nuigini berpegang pada prinsip tidak hanya melihat ke utara dan negara kawasan Pasifik, tetapi juga melakukan kerja sama secara bilateral dan multilateral dengan berbagai negara untuk memenuhi kepentingan nasional Papua Nuigini. 4. Participative accomodative Melibatkan masyarakat umum, LSM, Gereja, kalangan intelektual, kelompok profesional, mahasiswa, dan kelompok masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri. Selama ini kebijakan luar negeri Papua Nugini dirumuskan oleh politisi, akademisi, dan diplomat (Www.kompas.com, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas maka hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan dapat dikatakan pasang surut akibat berbagai isu Papua dan juga keadaan domsetik masing-masing negara yang tersbeut diatas. Diplomasi public Indonesia perlu dilakukan dengan startegi lain yang lebih mudah dapat mempererat hubungan kekerabatan yaitu melalui diplomasi olahraga atau sport diplomacy.

D.  Indonesia dan Melanesian Spearhead Group (MSG)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon, 24-26 Juni 2015 menghasilkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah peningkatan status Indonesia dari Observer menjadi Associate Member. MSG sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak and Socialist National Liberation Front atau FLNKS dari Kaledonia Baru. Peningkatan status Indonesia menjadi associate member MSG mengundang pertanyaan tersendiri dikarenakan organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sangat giat berupaya untuk menjadi anggota MSG demi kemerdekaan Papua Barat hanya menjadi observer, mengingat ULMWP juga didukung oleh beberapa anggota MSG seperti Vanuatu dan FLNKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan MSG menjadikan Indonesia sebagai associate member adalah untuk mendekatkan Indonesia dengan negara-negara MSG. Dengan mendekatkan Indonesia dengan negara-negara MSG, maka MSG akan mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.

Keuntungan tersebut berupa bantuan luar negeri dari Indonesia kepada negara- negara Melanesia akan semakin meningkat dan kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang seperti penanggulangan bencana dan perubahan iklim serta capacity building akan semakin meningkat. Tetapi peningkatan status Indonesia menjadi associate member juga karena posisi tawar dari MSG kepada Indonesia agar ULMWP dapat dijadikan member MSG, walaupun hanya sebatas observer. Dengan mengangkat status keanggotaan Indonesia, maka Indonesia juga harus menyetujui dijadikannya ULMWP menjadi observer. tawaran dari MSG tersebut tidak membuat Indonesia merasa keberatan dikarenakan statusnya yang lebih rendah dari Indonesia sehingga MSG tidak akan kehilangan kerja sama dengan Indonesia yang sangat penting bagi negara-negara Melanesia (Ramadhan, 2018).

E.  Diplomasi Publik Indonesia bagi Pasifik Selatan

Penunjukan Kepulauan Solomon sebagai tuan rumah Pasific Games 2023 jelas membuat Perdana Menteri Manaseh Sogavare harus berjuang untuk mencari dana guna membangun venue olahraga berstandar internasional untuk menggelar pesta olahraga negara-negara Pasifik tersebut. Gaung membangun Stadion Nasional berkapasitas 11.000 tempat duduk jelas mendapat sambutan dari Tiongkok. Negara Tirai Bambu itu datang dengan jumlah dana besar, baik untuk penanggulangan pandemi Covid-19 maupun membangun pusat akuatik bersama trek dan fasilitas lainnya. Tak heran kalau Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Yeremia Manele, telah menerima bantuan keuangan dari Tiongkok � $2,5 juta untuk membantu pemerintah dalam perjuangannya untuk mencegah COVID-19 serta $800.000 dari China Red Cross Society untuk membantu pekerjaan rehabilitasi setelah siklon tropis Harold, yang melanda Provinsi Makira/Ulawa, Guadalcanal, dan Renbel awal 2020. Sebagian dari $2.5 juta telah digunakan untuk membeli peralatan laboratorium dan alat tes.

Fasilitas dan venue olahraga serta Stadion Nasional Pasific Games 2023juga melibatkan pemerintah Tiongkok.. Menlu Manele mengatakan dana dari Tiongkok akan digunakan untuk membangun, antara lain Stadion Nasional dengan kapasitas 11.000 tempat duduk, pusat akuatik bersama dengan trek lapangan dan fasilitas lainnya.Kepulauan Solomon dan Tiongkok telah menandatangani kesepakatan multi-juta dolar yang akan sangat membantu meringankan beban keuangan negara Kepulauan Solomon.

Menlu Manele mengatakan pendanaan dari Tiongkok dan donor lain seperti Indonesia, yang akan membangun kompleks olahraga indoor Olimpiade, sekarang menyumbang 80 persen dari biaya awal fasilitas, yang diperkirakan mencapai USD100 juta. Charg� d�affaires Tongkok, Yao Ming, mengatakan merasa terhormat dan memiliki hak istimewa untuk mewakili Tiongkok dalam penandatanganan dan pertukaran uang kertas.Lebih lanjut, kata dia, kini telah menyelesaikan salah satu langkah terpenting dalam mewujudkan komitmen Tiongkok untuk membantu Kepulauan Solomon menjadi tuan rumah Olimpiade Pasifik yang sukses pada 2023. Sekretaris Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jimmy Rodgers, sebelumnya mengatakan bahwa pendanaan upacara oleh Tiongkok akan menutupi biaya bagi pembangunan sejumlah besar fasilitas (Rodgers, 2023).

F.  Pembangunan Futsal Multi Guna Bantuan Indonesia Bagi Salomon Island

Menteri Luar negeri Indonesia pada awal September 2022 berangkat dengan pesawat khusus dari Merauke Papua menuju Fiji dan Kepulauan Solomon. Menlu Retno tiba di Honiara pada 6 September 2022 dan meresmikan Lapangan Futsal Multi Guna. Seperti dikutip Menteri Luar negeri mengatakan bahwa Ia telah meresmikan Friendship Hall atau lapangan futsal multiguna yang merupakan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah dan Rakyat Solomon Islands.

Retno mengatakan lapangan futsal tersebut sebagai proyek kerja sama di bidang pembangunan. Lapangan futsal itu digarap perusahaan pemerintah yaitu Wijaya Karya (WIKA). Selain itu, Retno menyampaikan makna lapangan futsal yang baru diresmikan sebagai symbol harapan dan optimism karena lapangan ini dibangun saat pandemic Covid-19. Lapangan ini juga menjadi symbol persahabatan rakyat Indonesia dan kepulauan Salomon dimana bangunannya dikerjakan bersama-sama oleh pemuda pemudi Indonesia dan pemuda pemudi Salomon Island.

 

Pasific Games 2023

Menlu Indonesia, Retno Marsudi meresmikan Frendship Hall di Kepulauan Solomon. � Jubi/IST

 

Pemerintah Indonesiamembangunstadion futsal aula serba guna yang dilakukan oleh Perusahaan Indonesia Wijaya Karyabernilai jutaan dolar di Kepulauan Solomon dimulai di Honiara menyusul diresmikannya hibah pembiayaan kontrak senilai US$7,5 juta yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia (pacifictenders.com, 2020). Fasilitas yang juga akan menjadi tuan rumah selama pertandingan Sol2023 Pacific dibangun di kompleks KGVI-Panatina Sports di samping stadion utama (didanai oleh Pemerintah Tiongkok), kompleks akuatik, dan tenis. Otoritas Tuan Rumah Nasional Kepulauan Solomon mengatakan bahwa kontraktor stadion dari perusahaan konstruksi Indonesia PT Wijaya Karya (WIKA) mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, yang melakukan perencanaan terperinci dan pekerjaan pra-konstruksi menjelang dimulainya pembangunan yang sebenarnya Stadion Futsal Multi Guna adalah satu kompleks yang akan menampung tiga area lapangan yaitu untuk bermain futsal, bola basket, netball, bola voli, dan memfasilitasi olahraga lainnya. Kompleks ini memiliki luas sekitar 5800 meter persegi dan memiliki 6 ruang ganti, area konferensi, dan tempat duduk permanen sekitar 1500 orang. Sedangkan aula berpotensi menampung sebanyak 4000 orang di area tempat duduk yang berbeda. Menurut Abdur Rachman yang merupakan Country Manager Wika proyek ini merupakan proyek penting di Kepulauan Solomon. �WIKA kini telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pengiriman aula pada tahun 2021. Para konstruktor sedang mengerjakan kerangka waktu 12 bulan di mana proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2021,� kata Rachman (jubi.id, 2023).

Pacific Games 2023, atau XVII Pacific Games, akan menjadi acara multi-olahraga kontinental untuk negara dan wilayah Oseania yang dijadwalkan akan diadakan di Honiara, Kepulauan Solomon antara 19 November dan 2 Desember 2023. Ini akan menjadi pertama kalinya Kepulauan Solomon menjadi tuan rumah Pasifik Games 2023.

Semula Pasifik Games dijadwalkan pada 16-29 Juli 2023. Namun, pada Juli 2021, penyelenggara Pasifik Games meminta perubahan tanggal karena keterlambatan persiapan untuk pertandingan akibat pandemi COVID-19 di Kepulauan Solomon. Bukan hanya pemerintah Australia saja yang membantu pemerintah Solomon. Pemerintah Indonesia juga telah mengutus Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, berkunjung ke Honiara, 7 September 2022. Selama kunjungan sehari di Honiara Menlu Indonesia secara resmi menyerahkan Aula Persahabatan Stadion Futsal Serbaguna. Stadion Futsal serba guna ini bersumber dari dana Pemerintah Indonesia dan dibangun oleh Perusahaan Konstruksi WIKA Indonesia.

Mengutip Solomon Times, menyebutkan Australia bangga dapat bermitra dengan Institut Olahraga Nasional Kepulauan Solomon (SINIS) untuk mendukung semua atlet yang berlatih dalam skuad nasional untuk Pasifik Games 2023. Dukungan pendanaan untuk 850 sepasang sepatu pelatihan baru, dimungkinkan melalui hibah yang diberikan kepada SINIS dari Pacific Sports Diplomacy Fund, yang dikelola oleh PacificAus Sports. Hal ini dibangun di atas komitmen Australia untuk mendukung Kepulauan Solomon untuk Pacific Games (Jubi.id, 2022).

Terdapat 24 Negara-negara yang akan terlibat dalam Pasifik Games 2023 Honiara American Samoa, Australia, Cook Island, Federate staes of Micronesia, Fiji, Guam, Kiribati,Marshal Island, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Salomon Islands, Tahiti,Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna. Dengan cabang Olahraga yang dipertandingkan antara lain Archery, Athletics, Basketball, Basketball; 3x3 basketball; Bodybuilding; Boxing; Football; Beach Soccer; Football; Futsal; Golf; Hockey; Karate; Netball; Outrigger canoeing; Powerlifting; Rugby league nines; Rugby sevens; Sailing; Swimming; Table tennis; Taekwondo; Tennis; Touch rugby; Triathlon; Volleyball; Beach volleyball; Weightlifting.

Keberlangsungan Pasfik Games 2023 diharapkan Indonesia dapat terlibat sehingga mempererat hubungan persahabatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan dan menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan hubungan kerjasama diberbagai bidang dan meminimalisir bahkan menghilangkan isu-isu negative terakit masalah Papua.

Kesimpulan

Diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara Pasifik Selatan melalui sport Diplomacy merupakan hal yang baik dan memerlukan perencanaan jangka pendek dan menengah dalam kerangka pelaksanaan Sport diplomacy di Kawasan ini. Sport diplomacy adalah salah satu alat diplomasi publik yang baik karena dengan bantuan yang diberikan kepada negara Pasifik selatan seperti pembangunan Gedung Futsal multi guna di Honiara diharapkan dapat menjadi trust building diantara pemerintah dua negara secara khusus dan negara pasifik secara umum. Penting juga Indonesia melibatkan diri dalam kegiatan Pasifik Games yang akan dilakukan pada November 2023 mendatang dengan mendatangkan tim perwakilan Indonesia seperti tim sepakbola sehingga semangat kekerabatan Melanesia dalam olahraga menjadi semakin bertumbuh dan mempererat hubungan persahabatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sport Diplomacy adalah sarana perdamaian yang baik bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Arbar, Thea Fathanah. (2020). Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di PBB. Retrieved from www.cnbcindonesia.com website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928122734-4-189939/fakta-vanuatu-bikin-geram-5-kali-serang-ri-soal-papua-di-pbb. Google Scholar

 

Fatunnisa, Hani. (2022). Jelang Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia Siap Hadapi Isu HAM di Papua. Retrieved from dunia.rmol.id website: https://dunia.rmol.id/read/2022/09/12/547101/jelang-sidang-majelis-umum-pbb-indonesia-siap-hadapi-isu-ham-di-papua. Google Scholar

 

Howard, Michael. (1991). Clausewitz: mahaguru strategi perang modern. PT Pustaka Utama Grafiti. Google Scholar

 

Islands, Solomon. (2020). Groundbreaking Stadion Futsal Solomon Islands, Hibah Pemerintah Indonesia. Retrieved from kompasiana.com website: https://www.kompasiana.com/nastilamag/5fe0257d8ede48132d4c16e2/ground-breaking-stadion-futsal-solomon-islands-hibah-pemerintah-indonesia#:~:text=Solomon Isl Groundbreaking Stadion Futsal Solomon Islands, Hibah Pemerintah Indonesia. Google Scholar

 

Jackson, Robert, & Sorensen, Georg. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar

 

Jackson, Steven J. (2013). The contested terrain of sport diplomacy in a globalizing world. International Area Studies Review, 16(3), 274�284. Google Scholar

 

Jemadu, Aleksius. (2008). Politik global dalam teori & praktik. Graha Ilmu. Google Scholar

 

jubi.id. (2023). Tiongkok dan Indonesia bangun venue Pasific Games 2023. Retrieved from jubi.id website: https://jubi.id/pasifik/2022/tiongkok-dan-indonesia-bangun-venue-pasific-games-2023/. Google Scholar

 

Jubi.id. (2022). Australia berikan bantuan sepatu bagi atlet Solomon untuk ajang Pasifik Games 2023. Retrieved from jubi.id website: https://jubi.id/pasifik/2022/australia-berikan-bantuan-sepatu-bagi-atlet-solomon-untuk-ajang-pasifik-games-2023/. Google Scholar

 

Miles, B. Matthew, & Huberman, A. Michael. (2014). Qualitative Data Analysis (Tjetjep Rohendi Rohidi Translation). Jakarta: UI-Press. Google Scholar

 

nasional kompas.com. (2021). Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua. Retrieved from nasional.kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2021/08/05/14273451/papua-nugini-tegaskan-hormati-kedaulatan-indonesia-atas-papua. Google Scholar

 

Nyg�rd, H�vard Mokleiv, & Gates, Scott. (2013). Soft power at home and abroad: Sport diplomacy, politics and peace-building. International Area Studies Review, 16(3), 235�243. Google Scholar

 

pacifictenders.com. (2020). multi purpose futsal stadium construction to commence Tuesday. Retrieved from www.pacifictenders.com website: https://www.pacifictenders.com/sb/multi-purpose-futsal-stadium-construction-to-commence Tuesday, 10 March 2020. Google Scholar

 

Ramadhan, Faiq Zuhdi. (2018). Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG). Retrieved from repository.unej.ac.id website: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88871. Google Scholar

 

Rodgers, Dr. (2023). Penandatanganan dan pertukaran catatan menandakan komitmen kedua pemerintah untuk memulai pekerjaan,�. Retrieved from councilpacificaffairs.org website: http://www.councilpacificaffairs.org/news-media/solomon-islands-and-china-sign-multi-million-dollar-development-package-for-covid-19-rehab-2023-pacific-games. Google Scholar

 

Shoelhi, Mohammad. (2012). Propaganda dalam komunikasi internasional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 109. Google Scholar

 

Sitepu, P. Anthonius. (2011). Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu. Google Scholar

 

Wahab, Oki Hajiansyah. (2022). Indonesia dan Fiji Jalin Kerja Sama Pengembangan Pariwisata. Retrieved from metro.suara.com website: https://metro.suara.com/read/2022/09/24/171335/indonesia-dan-fiji-jalin-kerja-sama-pengembangan-pariwisata. Google Scholar

 

Wahyuni, Sari. (2019). Qualitative research method: Theory and practice. Google Scholar

 

Wijaya, Pandasurya. (2021). Indonesia Tepis Tuduhan Vanuatu Soal Isu HAM di Papua dalam Sidang Umum PBB. Retrieved from www.merdeka.com website: https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-tepis-tuduhan-vanuatu-soal-isu-ham-di-papua-dalam-sidang-umum-pbb.html. Google Scholar

 

Wijayanti, Adelia Dwi. (2018). Diplomasi Olahraga Korea Selatan Terhadap Korea Utara Melalui PyeongChang Winter Olympics 2018. Universitas Brawijaya. Google Scholar

 

Www.kompas.com. (2020). Kelompok non pemerintah akan dilibatkan melalui dialog. Retrieved from https://www.kompas.com website: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/170000069/sejarah-papua-nuigini-dan-bentuk-bilateral-dengan-indonesia?page=all#page2 08/01/2020. Google Scholar

 

Copyright holder:

Melyana R.Pugu (2022)

 

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 

This article is licensed under: