Pendahuluan
Setiap
organisasi perlu melakukan manajemen sebagai bentuk proses yang dilakukan untuk
mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan organisasi berupa
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta
sumber daya organisasi lainnya (Suhardi, 2018). Jadi, organisasi tidak pernah terlepas dari� adanya �program sebagai bukti bahwa setiap organisasi
memiliki kegiatan organisasi dalam bentuk �program yang dijalankan melalui manajemen.
Biasanya
manajemen selalu dikaitkan dengan kegiatan organisasi yang meliputi kegiatan
pungumpulan informasi, pencatatan, dan penyabaran informasi sebagai sebuah
sistem komunikasi. Dengan demikian, proses komunikasi dalam organisasi
sangatlah menentukan efektivitas dari organisasi tersebut (Bovela et al dalam
Soedarno & Suparmo, pp. 42). Hal ini
biasanya disebut dengan manajemen komunikasi.
Manajemen
komunikasi secara umum dipahami sebagai proses mengkoordinasikan interpretasi
atau bentuk pengertian melalui interaksi antarmanusia. Demikian pula dengan
kegiatan manajemen komunikasi. Aktivitasnya dalam organisasi salah satunya
mengaplikasikan fungsi manajemen ke dalam aktivitas komunikasi yang berlangsung
di organisasi dan bertujuan untuk saling mengingatkan serta memberi perhatian
terhadap sasaran, termasuk kegiatan dan strategi komunikasi. Juga memberikan
pendapat, memutuskan, dan mengevaluasi aktivitas komunikasi yang telah
direncanakan (Soedarsono et al , 2020). Jadi, manajemen
komunikasi penting sekali untuk dilakukan oleh setiap organisasi karena
kelangsungan hidup suatu organisasi juga bergantung� pada bagaimana para anggotanya saling membagi
dan mengkoordinasisikan tugas maupun tanggung jawabnya seperti yang tertera
dalam struktur organisasi.
Manajemen
komunikasi harus dilakukan oleh pihak manajemen kepada para stakeholder (pemangku
kepentingan), baik internal maupun eksternal. Stakeholder merupakan seseorang,
kelompok, ataupun. organisasi yang mempunyai kepentingan serta bisa memberikan
pengaruh, dipengaruhi, serta� terlibat
pada keputusan, kegiatan, ataupun output dari suatu proyek, program, atau
portfolio organisasi (PMI, 2021). Jadi, untuk
memastikannya, PR pemerintah harus melakukan pemetaan stakeholder yang terlibat
(stakeholder management).
Keterlibatan
stakeholder dapat didefinisikan sebagai berbagai praktik komunikasi, proses,
dan tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi atau tim proyek untuk
melibatkan pemangku kepentingan guna mengamankan keterlibatan mereka, komitmen,
dan mengurangi ketidakpedulian atau permusuhan mereka. Keterlibatan berarti
bahwa pemangku kepentingan proyek atau program menyadari program dan hasilnya
serta siap untuk memiliki keterlibatan partisipasi dan minat yang diperlukan
dalam pekerjaan (Bourne, 2016). Dengan
begitu, segala kegiatan ini sering disebut dengan istilah manajemen komunikasi
stakeholder.
Berarti, manajemen
komunikasi stakeholder adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi
dengan mengaplikasikan fungsi manajemen ke dalam aktivitas komunikasi untuk
merencanakan, memutuskan, mengevaluasi, memberikan ide dan pendapat,
memperhatikan sasaran tujuan organisasi meliputi kegiatan, strategi komunikasi
publik maupun program organisasi supaya bisa mengkoordinasikan informasinya
kepada para pihak stakeholder organisasi yang memiliki keterlibatan secara
aktif, sehingga� bisa mewujudkan beragam
tujuan organisasi (Cutlip et al., 2000). Sebab, saat
ini organisasi sudah mulai sadar akan kebutuhan mereka untuk berkomunikasi dan
berhubungan kepada para stakeholder mereka demi kelangsungan program sebagai
upaya untuk mengembangkan dan melindungi reputasi mereka di hadapan masyarakat.
Tujuan utama
keorganisasian dari program KB oleh BKKBN adalah untuk mempersatukan serta membawa
seluruh kemampuan masyarakat mengikutsertakan secara aktif Norma Keluarga Kecil
Bahagia Sejahtera dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di
Indonesia. Adapun untuk mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera ialah dengan
menyusun jarak kelahiran anak melalui penggunaan alat kontrasepsi (Wiknjosastro H, 2005).
Pendekatan
sistem manajemen komunikasi inilah menjadi salah satu alternatif yang digunakan
organisasi .untuk menjaga supaya aktivitas manajemen dapat berjalan sesuai
dengan tujuan. Dengan demikian, pengelolaan manajemen komunikasi stakeholder
eksternal dari pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan program
yang efektif dan efisien. Terelbih di kala pandemic Covid-19 hadir.
Pandemi
Covid-19 dianggap sebagai salah satu pandemi paling merusak di abad ke 21. Hal
ini dikarenakan oleh sindrom pernafasan parah yaitu coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
Virus ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Cina (Ravichandran, 2022). WHO
melaporkan terdapat lebih dari 521,920 juta kasus terinfeksi dan lebih 6,2 juta
kematian akibat SARS-CoV-2 sampai pada 23 Mei 2022 (World Health Organization,
2022). Sehingga,
pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dalam meminimalisir pengedaran virus Covid-19 sehingga menimbulkan
dampak melalui berbagai jenis aspek seperti aspek sosial, budaya, ekonomi,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain (Hernikawati, 2021). Salah satu
dampak yang terjadi dari aspek ekonomi yaitu perubahan sistem bekerja
masyarakat dari bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah yang disebabkan
penerapan peraturan penetapan sistem baru Bekerja dari Rumah atau sering
dikenal dengan Work From Home (WFH).
Praktik WFH
dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial terutama PSBB saat pandemi Covid-19
memaksa seluruh masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di rumah yang
ternyata berdampak besar terhadap peningkatan angka kehamilan (Kemenkes, 2020). WFH
meningkatkan intensitas kebersamaan pasangan muda usia subur sehingga
meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan (Komnas Perempuan, 2020) dikarenakan
kegiatan seksual yang selama masa Covid-19 sebab suami serta istri mempunyai
banyak waktu bersaa sehingga membuat mereka menjadi lebih rileks dan lebih
sering untuk melaksanakan hubungan suami istri. Sebagaimana dengan hasil
peneltian dari Fitri yang mengungkapkan bahwa terjadinya peningkatan hubungan
seksual dalam seminggu sebanyak 56,7% (untuk 17 orang) dimana dalam penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Kristiana juga menemukan bahwa rata-rata
frekuensi hubungan seksual pada PUS yang bertempat tinggal di perkotaan (Fitri, 2021).
Selain itu,
salah satu alasan kehamilan terjadi di saat Covid-19 adalah tidak terpenuhinya
alat konstrasepsi, takut dan merasa khawatir untuk pergi ke pelayanan
kesehatan,� serta ajuan untuk tetap di
rumah saja. Hal tersebut yang melahirkan masalah baru dimana ibu hamil memiliki
rasa khawatir dan cemas ketika harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang
menerapkan kebijakan baru dimana ibu hamil wajib melakukan rapid test sebelum
proses melahirkan tiba (Aprilina et al, 2021). Beberapa
kajian di atas selaras dengan prediksi yang dilaporkan oleh Badan Kependudukan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)� pada
tahun 2020 bahwa praktik WFH berhasil menyumbangkan peningkatan kehamilan di
Indonesia sampai 10% atau sepadan dengan angka lahirnya sebanyak 420 ribu bayi
pada tahun 202. BKKBN juga mencatat bahwa peserta jumlah KB mengalami penurunan
di bulan Maret 2020 (di waktu pertama Indonesia dilaporkan telah terkena� pandemi Covid-19) yang memiliki perbandingan
dengan banyaknya peserta KB yang berpartisipasi�
pada bulan Februari 2020 (BKKBN, 2020).
Keluarga
Berencana (KB) adalah program tingkatan skala nasional yang dibentuk oleh BKKBN
dalam penekanan angka kelahiran serta pengendalian pertumbuhan penduduk pada
negara tertentu dengan menggunakan alat kontrasepsi agar dapat menunda serta
mencegah kehamilan (Chalik, 2021). Pengguna intrauterine
device (IUD) missal turun sebanyak 35%, implant turun sebanyak 36,4%,
suntik KB turun 35%, penggunaan pil KB turun 41,6%, penggunaan kondom turun
37,8%, Metode Operasi Pria (MOP) turun 47,6% dan Metode Operasi Wanita (MOW)
turun 40,3%. Dalam durasi waktu sebulan (BKKBN, 2020). Senada dengan
penurunan kesertaan KB secara nasional, Kota Jakarta turut mengalami penurunan
prevalensi kesertaan KB aktif, yaitu dari 49,28% pada tahun 2020 menjadi 47,85%
pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik,
2022). Penurunan
prevelensi keikutsertaan KB juga turut berpengaruh pada peningkatan pad total perempuan
hamil. Menurut data statistik Dinas Kesehatan Jakarta 2019-2021, jumlah ibu
hamil mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu berjumlah 183.617 menjadi
218.601 pada tahun 2021 (DIKES DKI Jakarta, 2021). Faktor lain
yang menyebabkan kehamilan dan penurunan prevelensi KB adalah karena sebagian
besar pasangan Indonesia tidak pernah membicarakan masalah KB dengan pasangan
sah mereka dan bahkan mereka menjauhi untuk mengkomunikasikannya. Hal serupa
bisa dilihat melalui hasil penelitian oleh Irawaty yang mengungkapkan jika
terdapat lebih dari 50% pasangan Indonesia belum pernah membicarakan KB dengan
pasangannya, baik di Provinsi Jawa-Bali maupun di luar Provinsi Jawa-Bali.
Presentase pasangan yang memiliki durasi perkawinan lebih lama dinyatakan lebih
sedikit dalam berkomunikasi keluarga berencana dibandingkan pasangan yang baru
menikah kurang 14 tahun (Irawaty et al., 2020).
Hal ini
menunjukan bahwa sebagian besar pasangan suami dan istri masih menganggap bahwa
komunikasi keluarga berencana (KB) dalam kehidupan rumah tangga tidaklah
penting padahal menurut para ahli dianggap sebagai salah satu prekursor
terpenting dalam proses pengambilan keputusan fertilitas yang rasional,
terutama dari perspektif keluarga. Komunikasi KB merupakan dasar penting untuk
pengambilan keputusan bersama, dalam proses belajar tentang pengetahuan, sikap,
dan praktik satu sama lain. Pengambilan keputusan bersama tentang kesehatan
reproduksi, keluarga, perencanaan, hasrat seksual, preferensi kesuburan, dan
masalah pasangan lainnya lebih kondusif untuk memperbaiki keseimbangan kekuatan
dalam hubungan dan mengenal pasangan. Komunikasi Keluarga Berencana antara
suami dan istri juga penting untuk merencahkan tingkat� jumlah anak yang diinginkan dan melakukan
upaya peningkatan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Dimana kedua belah pihak
juga ikut andil dalam membuat keputusan untuk berbagi peran dan bertanggung
jawab dalam mencapai kesenangan bersama serta menghindari penyakit reproduksi.
Jadi, urusan KB bukan hanya urusan perempuan saja (Irawaty et al., 2020).
Beberapa
persoalan ini tentu menjadi PR pemerintah terutama BKKBN sebagai lembaga
pemerintah non kementerian untuk menekankan pentingnya penyampaian informasi
efektif kepada publik untuk mencegah baby boom, menaikan penggunaan alat
konstrasepsi, mamasifkan komunikasi keluarga berencana dan menurunkan tingkat
kekeliruan informasi tentang KB agar bisa tercapai sesuai target BKKBN.
Sehingga, BKKBN tetap bisa mempertahankan fungsi informasi publik dalam
pemerintah melalui program humas pemerintah yang berfungsi vital dalam
pemerintah. Sasaran hubungan masyarakat yang spesifik dari berbagai badan yang
berbeda, tetapi pokok yang sah dan berlaku pada hubungan masyarakat pemerintah
yang terletak pada dua asumsi pokok yaitu (1) pemerintah harus secara adil dan
mendengarkan masyarakat dalam menyampaikan programnya kepada masyarakat negara
dan (2) bahwa efektifitas dalam administrasi pemerintahan membutuhkan
keikutsertaan serta support aktif dari warga. Adapun keseluruhan dari
objektivitas dari program humas pemerintah, dalam tingkatan apapun, seharusnya
memiliki tiga tugas yang sama yaitu untuk memberikan informasi mengenai
kegiatan� badan pemerintahan secara
efektif, memberikan kepastian kerja secara aktif melalui program yang dibuat
oleh pemerintah, serta menanam dukungan dari masyarakat negara untuk kebijakan
serta program yang dibentuk. Karena tugas utama praktisi hubungan masyarakat
pemerintah adalah memberi informasi. Adapun dalam Communiting for Results
in Government, James L. Garnet membicarakan pentingnya komunikasi
langsung dengan warga negara (Cutlip et al., 2016) terkhusus para
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam organisasi.
Pemangku
kepentingan (stakeholder) didefinisikan dalam PMBOK Guide merupakan
seseorang, kelompok, ataupun. Organisasi yang mempunyai kepentingan serta bisa
memberikan pengaruh, dipengaruhi,�
serta� terlibat pada keputusan,
kegiatan, ataupun output dari suatu proyek, program, atau portfolio. Jadi,
untuk memastikannya, PR pemerintah harus melakukan pemetaan stakeholder yang
terlibat (stakeholder management). Keterlibatan stakeholder dapat
didefinisikan sebagai berbagai praktik komunikasi, proses, dan tindakan yang
harus dilakukan oleh organisasi atau tim proyek untuk melibatkan pemangku
kepentingan guna mengamankan keterlibatan mereka, komitmen, dan mengurangi
ketidakpedulian atau permusuhan mereka. Keterlibatan berarti bahwa pemangku
kepentingan proyek atau program menyadari program dan hasilnya serta siap untuk
memiliki keterlibatan partisipasi dan minat yang diperlukan dalam pekerjaan (Bourne, 2016).
Dalam lingkup
organisasi pemerintah, stakeholder terbagi menjadi dua bagian meliputi internal
serta eksternal. Stakeholder internal dalam organisasi pemerintahan meliputi
atasan langsung, ketua organisasi yang bersangkutan, seluruh relasi di
organisasi beserta para jajarannya bawahnya, atau karyawan.
Sedangkan stakeholder
eksternal meliputi seluruh pejabat baik pada tingkat pusat, lembaga maupun
tingkat kabupaten dan kota seperti bupati, gubernur dan walikota juga termasuk
mitra kerja seperti TNI, polri, tim penggerak PKK yang ada di lapangan sebagai
tim penggerak kerja juga di lapangan. Itulah yang dimaksud stakeholder
eksternal BKKBN baik di pemerintahan, lembaga-lembaga, atau organisasi di
masyarakat baik dari level pusat, provinsi, ataupun balaikota. Stakeholder
disini bisa berbentuk individu ataupun organisasi (Dally, 2015). Adapun dalam
konteks penelitian ini akan lebih berfokus kepada manajemen komunikasi
stakeholder eksternal yang dilakukan oleh Humas BKKBN Jakarta dalam susunan
kelompok kerja di berbagai tingkatan untuk mensukseskan program Keluarga
Berencana melalui program baru bernama Bangga Kencana. Aktivitas hubungan
masyarakat pemerintah yang membawa urusan publik baik berbentuk informasi ataupun
komunikasi publik yang telah menjadi sebagai jawaban strategis administratif
dalam mewujudkan� beragam tujuan
organisasi (Cutlip et al., 2016). Tujuan utama
keorganisasian dari program KB oleh BKKBN adalah untuk mempersatukan serta
membawa seluruh kemampuan masyarakat mengikutsertakan secara aktif Norma
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam proses peningkatan kualitas sumber daya
manusia di Indonesia. Adapun untuk mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera ialah dengan menyusun jarak kelahiran anak melalui penggunaan alat
kontrasepsi (Wiknjosastro H, 2005).
Hal ini membuat
BKKBN harus berupaya untuk mengedukasi masyarakat sejak pandemi Covid-19
tentang pentingnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dalam keluarga kecil
bukan hanya meningkatkan kuantitasnya saja. Sementara sejak saat Covid-19
sampai era new normal menghadirkan tantangan tersendiri bagi praktisi dan
komunikator penyuluhan.
BKKBN sebagai
garda terdepan dalam mengembangkan komunikasi tentang keluarga berencana
khususnya pada publik dan para stakeholder eksternal harus dapat menjalankannya
melalui komunikasi stakeholder eksternal. BKKBN dapat melakukan beberapa langkah
yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan publik melalui komunikasi, memberikan
informasi kepada masyarakat secara menyeluruh terkait keluarga berencana dan
bangga kencana dan menyajikan informasi dengan Bahasa yang umum dan mudah
dipahami oleh masyarakat.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
untuk bisa menjawab fenomena komunikasi di BKKBN dalam program Bangga Kencana
melalui manajemen komunikasi stakeholder eksternal, menggunakan pengumpulan
data sedalam-dalamnya untuk mendapatkan pernyataan dan statement yang
berhubungan dengan rumusan masalah tersebut. Pertanyaan juga telah diarsipkan
terlebih dahulu dan wawan dikakukan melalui tatap muka untuk mendapatkan data
yang lengkap juga mendalam (Kriyantono, 2016) dilakukan dengan memanfaatkan zoom meeting.� Wawancara untuk menggali informasi berkaitan
dengan program organisasi �Bangga Kencana (Keluarga Berencana), serta manajemen
komunikasi stakeholder eksternal dengan adanya program organisasi yang harus tetap
dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, meliputi kegiatan komunikator
organisasi delam menjalankan programnya, pemilihan pesan, media yang digunakan
serta efek yang diinginkan.
Penelitian ini menggunakan
metode studi kasus dan analisi isi untuk bisa menjawab penelitian dengan
pertanyaan pada how dan why, dengan peluang yang sedikit untuk bisa mengawasi
peristiwa yang sedang diselidiki yang terletak pada fenomenanya dan memanfaatkan
multisumber (Yin Robert, 2019). Hal yang menjadi
pertimbangan memilih studi kasus karena faktor dasar yang dilihat dan
difokuskan pada manajemen komunikasi stakeholder eksternal pada masa pandemi
Covid-19 dalam menjalankan program organisasi Bangga Kencana (Keluarga
Brerencana), yang pada awal pandemi Covid-19 datang proses komunikasi pesan
program kepada para stakeholder eksternal tidak berjalan mulus dengan adanya
peningkatan angka kehamilan, berupa kurangnya peserta pengguna kontrasepsi di
masyarakat Indonesia dan pemaham tentang Keluarga Berencana serta Krisis di
masa Pandemi dalam mengantisipasi ledakan penduduk, sehingga studi kasus
dianggap tepat untuk mengetahui manajemen komunikasi stakeholder eksternal yang
diterapkan dalam program pada masa pandemi Covid-19.
Objek penelitian ini adalah
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, berkaitan dengan komunikasi
stakeholder eksternal yang dilakukan dalam program Bangga Kencana pada masa
pandemi Covid-19, melalui manajemen komunikasinya. Informan merupakan tim dari
manajemen yang berprofesi sebagai ketua bagian hubungan masyarakat (Humas) di
BKKBN yang terlibat dan turut langsung dalam proses manajemen komunikasi ini,
melalui proses wawancara mendalam, metode dalam pengambilan informan ini menggunakan
teknik purposif sampling karena informan memiliki informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan
dokumentasi, serta pengamatan secara langsung dari berbagai sumber pemberitaan,
unggahan dalam akun resmi, surat keputusan dan lainnya. Anaalisis data
dilakukan dengan membandingkan informasi dengan sumber data melalui kecocokan
pola, serta triangulasi dengan membuat perbandingan data dari hasil pengamatan
dan wawancara yang menggunakan metode atau cara yang berbeda dan triangulasi
sumber darta melalui berbagai metode dan sumber perolehan yang berbeda.
Hasil
dan Pembahasan
Kami dalam rangka pelaksanaan program Bangga Kencana meliputi
pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang disingkat
menjadi program Bangga Kencana. Jadi, Bangga Kencana itu adalah 3 besaran
program yang diemban oleh BKKBN berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) No. 52
tahun 2009 �(wawancara 27 juni 2022).
Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk menggarap penduduk dalam segi
sisi kuantitas, kualitas, serta mobilitas supaya mau dan tergerak untuk
melaksanakan program sesuai dengan tujuan program BKKBN. Namun, dalam
pelaksanaanya tidak semua berjalan mulus. Salah satu tantangan terdapat pada
masa pandemi Covid-19. Sistem kerja Work From Home (WFH) diberlakukan
oleh pemerintah untuk ditaati oleh seluruh masyarakat di masa pandemi Covid-19
dan diikuti dengan himbauan untuk tetap #dirumahaja dalam rangka memutus tali
rantai penyebaran Covid-19. Peningkatan kehamilan terjadi hingga 10% atau sepadan dengan angka kelahiran sejumlah 420 ribu bayi pada
tahun 2020. BKKBN mencatat bahwa
peserta jumlah KB mengalami penurunan di bulan Maret 2020 (di waktu pertama
Indonesia dilaporkan telah terkena�
pandemi Covid-19) yang memiliki perbandingan dengan banyaknya peserta KB
yang berpartisipasi� pada bulan Februari
2020 (BKKBN,
2020). Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bagian
Humas BKKBN bahwa
Memang betul, selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka
kehamilan karena WFH. WFH mungkin mereka bosan dan tak� ada mainan namun semakin sering bertemu.
Akhirnya meledaklah dan sempat terjadi baby boom juga di era pandemi Covid 19
(wawancara 27 juni 2022)
Masalah tersebut bisa diatasi dengan cara menurunkan angka kehamilan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui manajemen atau� pengelolaan pesan dalam� komunikasi yang akan disampaikan kepada para
pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder adalah kelompok
atau individu yang dipengaruhi oleh tujuan organisasi (Freeman et al., 1984) terbagi menjadi dua bagian yaitu stakeholder
internal maupun eksternal.
Stakeholder eksternal BKKBN dalam pelaksanaan program Bangga Kencana terdiri dari para pejabat dari instansi pusat ataupun daerah,
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), petugas penyuluhan KB,� dosen yang berhubungan serta para peneliti
dari lembaga penelitian. BKKBN juga bekerjasama dengan
mitra kerja mereka seperti TNI, Polri, tim penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) baik dari level pusat serta provinsi. untuk
memastikan dan menjadi tim penggerak di lapangan dalam berjalannya program
Bangga Kencana. Tujuannya untuk mengavodkasi dan mempengaruhi pejabat daerah maupun para stakeholder eksternal
lainnya dimana BKKBN tidak bisa melakukannya sendiri,
Penelitian ini tertarik pada positioning strategis lembaga pemerintah
BKKBN untuk menyampaikan nilai (program) berdasarkan pendekatan kepada semua
hubungan eksternal meliputi mengidentifikasi, mengelola hubungan serta
membangun saluran komunikasi, dimana pada akhirnya mampu mengatur arus
informasi yang ada (Christopher, 2006). Hal inilah yang membuat BKKBN dituntut untuk
selalu berkomunikasi dengan pihak dari lingkungan program mereka agar mampu
memahami kepentingan mereka dalam memposisikan program Bangga Kencana dan
Keluarga Berencana secara efektif.
Mereka juga membutuhkan para stakeholder eksternal supaya bisa
menjangkau masyarakat luas. Humas berperan penting sebagai penejembatan untuk
menghubungi lembaga sat uke lembaga lainnya dan dari stakeholder sat uke
stakeholder lainnya (Hidayat & Alifah, 2022).
Humas juga mempunyai figure tersendiri untuk mempengaruhi pejabat daerah maupun
stakeholder lainnya supaya ikut memahami informasi tentang program Bangga
Kencana sehingga dapat mengatasi kendala dan menginformasikan kembali kepada
bawahan mereka secara tepat dan efektif sehingga masyarakat terpengaruh untuk
mengikuti apa yang sudah dikampanyekan pada program tersebut. Jadi, penggunaan
pendekatan PR berfungsi untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholder
lembaga BKKBN akan menandakan kemampuan organisasi dalam bekerja, dalam posisi
lembaga pemerintah dalam hal citra, identitas, dan juga reputasi (Argenti, 2012).
Dengan begitu, berdasarkan karakteristik BKKBN dimana orientasinya
kepada jaringan program maka seluruh program harus berjalan sesuai dan selaras
dengan program yang diusulkan oleh Humas. Sebab, praktik humas yang baik akan
memungkinkan terjualnya produk layanan dan memperkuat bisnisnya (Grunig, 2001). Dalam konteks penelitian ini adalah program
yang dilakukan oleh masyarakat dan para stakeholder eksternalnya yang turut
berpartisipasi untuk memperkuat relasinya dengan pihak eksternal dan
menyukseskan program BKKBN.
Dengan begitu, supaya kesuksesan program Bangga Kencana bisa
terealisaikan dengan rapih sesuai dengan tujuan, maka BKKBN harus melakukan
manajemen komunikasi stakeholder eksternal. Jika berbicara tentang manajemen
pasti selalu ada kaitannya dengan aktivitas organisasi melalui tiga tahap ini
yaitu: 1) Perencanaan (Planning), 2) Pengorganisasian (Organizing),
3) Pengawasan (Controlling). Sebagaimana yang dicantumkan pada Tabel 1.
Tabel 1
Tahap-Tahap Manajemen Komunikasi Stakeholder Eksternal
BKKBN
|
No |
Area |
Tugas |
|
1 |
Perencanaan (Planning) |
a.
Penyusunan
rencana strategis komunikasi stakeholder eksternal meliputi visi & misi
atau mission statement (pernyataan misi). b. Penentuan dan perumusan arah tujuan komunikasi
efektif untuk program Keluarga Berencana dalam Program Bangga Kencana. c.
Pengembangan
rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan komunikasi tentang
aktivitas program Bangga Kencana kepada masyarakat. |
|
2 |
Pengorganisasian (Organizing) |
a.
Mengelompokkan
aktivitas komunikasi untuk mencapai tujuan programrfd b.
Membagikan
pekerjaan kepada departemen yang lebih spesifik |
|
3 |
Pengawasan (Controlling) |
a.
Menjamin
semua program BKKBN berjalan sesuai dengan yang diinginkan. b.
Menjamin
ketepatan pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana program. c.
Mengetahui
jalannya komunikasi apakah lancar atau tidak d.
Menertibkan
koordinasi kegiatan dalam program dalam komunikasi stakeholder eksternal e.
Mengusahakan
apa yang direncanakan menjadi kenyataan. |
Sumber: (Firmansyah
et al., 2018)
Komunikasi dalam konteks manajemen adalah proses informasi yang harus
dikomunikasikan oleh para manajer agar mereka mempunyai dasar perencanaan atas
rencana yang harus dikomunikasi kepada pihak lain agar bisa dilaksanakan.
Pengorganisasi ini memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan
jabatan mereka. Pengarahan mengharuskan manajer berkomunikasi dengan bawahannya
supaya tujuan kelompok bisa dicapai. Komunikasi tertulis maupun lisan merupakan
esensi dari pengawasan (Firmansyah & Mahardika, 2018).
Dalam manajemen komunikasi untuk pemerintah dibutuhkan perencanaan yang
luas dan terstruktur, maka beberapa komponen menerima kebijakan-kebijakan yang
disampaikan oleh institusi. Adapun komponen dari manajeman komunikasi
pemerintah meliputi identifikasi masalah, Tindakan komunikasi, dan evaluasi (Indarto, 2012).
Komunikasi bisa diartikan sebagai proses untuk berbagi informasi
diantara dua atau kelompok untuk mencapai kesepahaman bersama. Pengarahan
manajemen harus bisa dipahami dengan seluruh anggota instandi dalam lingkup
bidang kerja sebab hubungan antara manajemen dan komunikasi dalam Tabel 2.
Tabel 2
Hubungan Antara Manajemen dan Komunikasi
|
Tugas-Tugas Manajemen |
Komunikasi |
|
Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Pengendalian |
d. Melakukan pertemuan baik online ataupun offline e.
Memberikan
informasi f.
Melakukan
wawancara g. Menulis laporan h. Menulis memorandum i.
Mengumumkan
melalui papan pemberitahuan j.
Panggilan
telpon k. Pembicaraan tatap muka l.
Membuat
media sosial resmi |
Sumber: Firmansyah, 2018
Manajemen komunikasi stakeholder eksternal membuat pesan program BKKBN
yang sesuai dengan visinya untuk dikemas dengan baik dan tepat melalui
komunikasi. Misalkan pesan yang berkaitan dengan kuantitas untuk menggunakan
slogan branding BKKBN melalui hanstag #duaanakcukup atau #duanaksehat dan
menyediakan jasa alat kontrasepsi. Tujuannya supaya bisa tercapainya
standarisasi Keluarga Berencana baik dalam segi pendidikan, ekonomi dan
psikologi yang berkualitas. Tidak hanya itu, supaya laju penduduk sesuai dengan
standarisasi BKKBN sehingga tidak terjadinya ledakan penduduk dalam suatu
negara.
Terlebih ledakan penduduk pernah terjadi di masa pandemic Covid-19
disebabkan adanya sistem WFH yang telah menyumbangkan tingkat kehamilan
Nasional sebesar 10% dengan angka kelahiran sebesar 420 ribu bayi pada tahun
2021. Hal ini juga disebabkan oleh penurunan jumlah peserta KB pada bulan Maret
2020 dibandingkan bulan Februari 2020. Laporan ini telah dikonfirmasi oleh
informan dalam penelitian ini.
Untuk mengatasi masalah di atas, BKKBN juga bertugas untuk membangun
pemahaman masyarakat tentang program-program yang telah dirancang supaya
masyarakat bisa mengetahui dan mau melakukan program tersebut. Hal ini
bertujuan agar komunikasi bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan
BKKBN. Adapun beberapa upaya komunikasi stakeholder yang telah dimanajemen oleh
BKKBN untuk menjalankan program Keluarga Berencana dan Bangga Kencana yaitu:
Pertama, melalukan kerjasama dengan 1000 mitra kerja sebagai upaya untuk
mengintenskan program Bangga Kencana. 1000 mitra ini meliputi TNI, Polri, Tim
Penggerak PKK, dan Perguruan Tinggi Ada beberapa aktivitas yang dilakukan
dengan menjalin 1000 mitra untuk 1000 kelahiran, membangun komunikasi dan
kedekatan hubungan bersama para mitra dari stakeholder eksternal melalui
kegiatan program Bangga Kencana. BKKBN untuk mengelolanya membuat direktorat
tersendiri untuk menangani hubungan antarlembaga ini yang dinamakan Direktorat
Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga. Direktorat inilah yang bertugas untuk mengelola
komunikasi dan menjaring 1000 mitra untuk 1000 kelahiran. Mitra ini menjadi
bagian dari stakeholder eksternal yang berperan penting dalam membantu
berjalannya program Bangga Kencana, baik dari segi kependudukan dan KB. Dalam
segi kependudukan, BKKBN lebih banyak mengelola dan menjalin komunikasi dengan
mitra dari perguruan tinggi beserta kementerian yang ada di lembaga.
Kedua, melakukan manajemen publikasi terhadap kegiatan-kegiatan dari
program Bangga Kencana ke media sosial. Sebab, sebagus apapun program
organisasi yang dibuat akan sia-sia jika tidak dipublikasikan agar bisa
dijangkau lebih banyak orang. Hal ini juga dikatakan oleh ketua bagian Humas
BKKBN bahwa:
Kami humas bersama KIE mempunyai tugas untuk mempublikasikan kegiatan
program acara di berbagai saluran media agar masyarakat lebih mengetahui. Ini
tentu bukan hanya di BKKBN saja, di kementerian maupun lembaga manpun juga.
Sebagus apapun kegiatan yang dilaksanakan kalo tanpa diblasr, dipublikasikan
oleh humas itu. Jadi tugas untuk humas BKKBN ya mempublikasikan kepada
masyarakat luas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh BKKBN
(wawancara 27 juni 2022)
BKKBN memiliki dua divisi yang bertugas dalam membuat publikasi program
yaitu 1) Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (Humas), 2) Direktorat Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE). Perpaduan dua divisi ini yang membentuk suatu
Media Centre (MC) sebagai tempat untuk membuat konten-konten dan
mengemasnya secara baik untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Cara lain
BKKBN memanajemen komunikasi stakeholder eksternal dalam konteks konten adalah
menunjuk media centre sebagai penanggung jawab untuk menjawab apabila
terdapat permasalahan pada program ataupun pemberitaan miring. Sebagaimana saat
ini, untuk mengemas pesan dalam tagline, BKKBN lebih berhati-hati dalam
menyasar Papua dan Bali. Misal: saat ini BKKBN melakukan rebranding dalam pesan
tagline menjadi #duananaklebihsehat bukan #duaanakcukup sebab budaya yang
melekat pada masing-masing daerah seperti makna dari kata Nyoman dan Ketut.
Gambar 1
Foto Unggahan BKKBN
Sumber: Instagram, 2022
Jadi, manajemen komunikasi stakeholder eksternal yang dilakukan oleh
BKKBN melalui publikasi program juga dilakukan dengan cara mengemas pesan
program melalui produksi konten informati sesuai dengan tujuan program dan
aktivitas program melalui media sosial resmi BKKBN sehingga bisa dijadikan
sebagai wadah informasi terpercaya terdekat antara BKKBN dan masyarakat di saat
masyarakat harus #dirumahaja. Sebab, publikasi mampu mengembangkan citra,
identitas, serta reputasi dari sebuah organisasi. BKKBN juga menggarap
publikasinya melalui semua saluran media komunikasi mulai dari media cetak,
elektronik, online dan juga media sosial. Hal ini juga dikatakan oleh ketua
bagian Humas BKKBN bahwa:
Kita menggarap dari semua channel komunikasi baik cetak, elektronik,
online, kemudian media sosial. Kita juga menggarap Youtube, kita punya
Instagram, ada Facebook, kemudian ada juga BKKBN Official. Jadi kalo media
sosial lebih digundrungi oleh anak muda millennial, maka kita juga menyediakan
program di arah itu, kemudian untuk media sesepuhan seperti TVRI, semuanya juga
digarap. Untuk kalangan menengah, stakeholder eskternal lainnya (wawancara 27
juni 2022)
Berarti, BKKBN juga melihat berdasarkan segmentasi umur dan kelas
masyarakat dalam menentukan saluran komunikasi kepada stakeholder eksternal
mereka untuk menyampaikan program Bangga Kencana.
Ketiga, menetapkan strategi komunikasi yang melibatkan pihak perantara
atau orang ketiga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Biasanya cara ini
sering disebut dengan two step model of communication dimana informasi
tidak terjadi secara langsung melainkan menggunakan perantara seperti para
pemuka agama, tokoh masyarakat ataupun opinion leader� (Siangian et al., 2019). Hal ini juga dilakukan oleh BKKBN yaitu 1)
menyediakan pegawai penyuluh KB untuk menyuarakan informasi terkait program
Bangga Kencana kepada tingkatan masyarakat yang lebih kecil, 2) menggunakan
lembaga di bidang kependidikan mulai dari SLTA, SMP, dan Perguruan Tinggi
dimana BKKBN bahkan sampai menyediakan Pusat Informasi Konseling bagi Remaja,
Supaya dapat mempengaruhi peraturan dimana seluruh siswa akan taat dengan
peraturan tersebut 3) Mengadakan forum Genre yang akan terus melahirkan duta
genre sebagai penerus yang mampu memahami dan mengatasi kendala di lingkup
tingkatan struktur yang lebih bawah di setiap daerah, 4) Menggunakan tokoh
keagamaan dimana rencanaya BKKBN akan menggaet Ustad Abdul Shomad (Ustad UAS),
5) Merangkul artis maupun influencer idola masyarakat Indonesia sebagai
Duta BKKBN seperti Nikita Wili, Baim Wong, Paula, dan Vidi Aldiano, 6)
Menggunakan lembaga masyarakat sebagai sarana untuk pemberian pelatihan tentang
KB sebagaimana BKKBN sendiri yang telah bergabung dengan forum antarumat beragama
bernama PASEDO. Atau contoh program lainnya memeberikan pelatihan kepada
masyarakat NU untuk menikah di usia muda. 7) Merangkul lembaga pemerintahan
berbegai level, salah satunya level provinsi. Pelibatan gubernur diharapkan
mampu mampu mempengaruhi dan mengeluarkan satu kebijakan tentang pelaksanaan
program BKKBN yang akan dibuatkan intruksi atau surat edaran kepada bupati
lewat satu sisi gubernur. Tujuan dari semua upaya ini supaya para stakeholder
eksternal yang telah ditunjuk mampu menyampaikan pesan yang berhubungan dengan
visi program Bangga Kencana kepada para pengikut, umat maupun anggota mereka.
Keempat, pimpinan BKKBN juga ikut membuat dan menentukan strategi
komunikasi sebagai bentuk manajemen komunikasi stakeholder eskternal seperti
pemerintah daerah maupun kementerian. Humas berfungsi hanya sebagai penjembatan
dan penghubung saja.. Jadi, bagian humas BKKBN juga dibantu oleh figur-figur
tertentu seperti pejabat yang memumpuni di hadapan para pejabat maupun
stakeholder di daerah untuk ditugaskan mempengaruhi para pejabat daerah maupun
stakeholder eksternal di daerah, yang tadinya tidak mau menjadi mau, dan
tadinya tidak peduli menjadi peduli.
Kelima, melakukan kegiatan kerja jarak jauh secara virtual saat Pandemi
Covid-19 seperti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakornis) yang biasanya dihadiri
oleh mitra kerja BKKBn dari 34 provinsi maupun mengadakan Web-Seminar
(Webinar). Sebab saat pandemi Covid-19, berlaku kebijakan dilarang berkerumun,
melakukan perjalanan jarak jauh wajib PCR yang menjadikan biaya lebih mahal
jika kegiatan Rakornis maupun Seminar tersebut dilaksanakan secara offline (Nurjanah et al., 2021).
BKKBN juga tetap membuat berita-berita khusus tentang acara� yang dilakukan. Walaupun kadang dalam
manajemen komunikasi kepada stakeholder eksternal tersebut terjadi kendala,
secara offline saja terkadang terjadi kendala, apalagi secara daring. Rakornis
maupun peringatan hari keluarga Nasional jika tidak pandemi biasanya diadakan
dalam satu tempat yang dihadiri oleh para mitra kerja BKKBN yang termasuk
bagian dari stakeholder eksternal BKKBN.
Tabel 3
Area Aktivitas Komunikasi Stakeholder Eksternal BKKBN
dalam Program KB
|
No |
Area |
Tugas |
|
1 |
Kerjasama 1000 mitra |
a.
Menjalin
MOU dengan para� dengan 1000 mitra
untuk 1000 kelahiran. b. Membangun komunikasi dan kedekatan hubungan dengan
para mitra / stakeholder. c.
Mengintenskan
semua program yang dilakukan oleh BKKBN bersam para stakeholder maupun mitra. |
|
2 |
Publikasi Program |
a.
Mengunggah
aktivitas program yang dapat mengembangkan citra, identitas, dan reputasi
organisasi. b. Mengemas pesan program melalui produksi konten
informatif. c.
Menyediakan
saluran komunikasi untuk mengkapanyekan dan mewadahi informasi resmi terkait
program di hadapan publik. |
|
3 |
Persuasi Masyarakat
Nasional dalam Pelaksanaan Program KB & Bangga Kencana |
a.
Menyediakan
pegawai penyuluh KB untuk menyuarakan informasi terkait program Bangga
Kencana kepada tingkatan masyarakat yang lebih kecil di desa. b.
Menyediakan
tempat untuk Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja. c.
Merangkul
lembaga masyarakat, tokoh agama dan influencer beserta beberapa mitra
lainnya untuk menyampaikan pesan program kepada pengikutnya masing-masing. |
|
4 |
Penentuan Strategi
Humas Lembaga Pemerintah |
a.
Melakukan
kerjasama dengan para mitra untuk membuat strategi humas juga strategi
komunikasi. b. Menghubungkan dan menjadwalkan pengaplikasian
strategi komunikasi stakholder eksternal program yang telah dibangun. c.
Menentukan
tokoh figur untuk penyampaian pesan secara persuasif. d. Humas bersifat untuk menjembatani &
menghubungkan para stakeholder. |
|
5 |
Kegiatan Hubungan Jarak
Jauh di masa Pandemi Covid-19 |
a.
Melakukan
zoom meeting b.
Mengadakan
Web Seminar (Webinar) |
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
BKKBN memiliki tugas untuk melayani masyarakat bukan saja
secara medis namun juga sebagai agen penggerak untuk mempengaruhi masyarakat.
Tadinya tidak mau, menjadi mau. Suatu upaya untuk menyadarkan kepada masyarakat
yang telah memiliki anak lebih dari dua untuk menggunakan alat kontrasepsi.
Tujuan ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui proses komunikasi
stakeholder eksternal yang dimanajemen oleh BKKBN. Komunikasi stakeholder
eksternal BKKBN sebagai bagian pokok peran humas sebagai aktivitas yang terencana
secara luas melalui beberapa program komunikasi dan acara untuk mencapai visi
BKKBN dalam menyukseskan program Bangga Kencana dengan mengeluarkan
inovasi-inovasi penyampaian informasi dalam mempercepat stanting sehingga bisa
terbentuknya masyarakat yang berkualitas.
Gambar 2
Foto Unggahan BKKBN
Sumber: Instagram, 2022
BKKBN memiliki dua divisi untuk menjalankan operasionalnya yaitu service
centre dan mission centre. Service centre (pelayanan pusat) adalah pelayanan
dari BKKBN yang memiliki tugas untuk perencanaan, manajemen pegawai, dan
umumnya yang meliputi sekretaris utama, deputi bidang pelatihan, penelitian dan
pengembangan inspektorat juga setiap unit kerja yang berada di bawah kewenangan
yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan mission centre (pelayanan
eksternal) adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit lini
organisasi BKKBN (seperti deputi bidang pengendalian penduduk, deputi bidan
advokasi, penggerakan dan informasi serta Pemberdayaan keluarga) beserta setiap
unit kerja yang berada di bawah kewenangannya yang sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Mission centre juga serigkali ditugaskan kepada seseorang atau
sekelompok untuk membawa visi Bangga Kencana baik dari sisi pelayanan dan
operasional lapangan yang terdiri dari Bidang
Pengendalian Penduduk (Daldu), Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan
Reproduksi (KB-KR) dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
(KS-PK).
Kesimpulan
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi stakeholder eksternal yang dilakukan oleh BKKBN
dinyatakan mampu berfungsi dengan baik. Buktinya, BKKBN berhasil meraih
penghargaa tertinggi di dunia dalam bidnag Kependudukan yaitu The United 2022
United Nations Population Award (UNPA) atau penghargaan dunia di bidang kependudukan
sebagai kategori institusi yang berhasil mengalahkan para kandidat lainnya dari
193 negara anggota PBB.
Prestasi ini
merupakan hasil dari tindak lanjut gerakaan kerjasama Pengawasan Keluarga
Berencana oleh BKKBN dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan Nasional
dan juga Internasional dengan memenuhi kebutuhan setiap stakeholder eksternal
yang berhubungan dengan program-program BKKBN seperti Keluarga Berencana (KB)
dan Bangga Kencana.
Kebutuhan tersebut
dipenuhi dengan cara melakukan manajemen komunikasi kepada stakholder eksternl
BKKBN melalui berbagai cara berikut yang meliputi: Melakukan kerjasama dengan
1000 mitra, Mempublikasi� pesan dari program
Bangga Kencana, Mempengaruhi masyarakat skala nasional untuk menyukseskan
program Bangga Kencana, menetapkan strategi komunikasi yang melibatkan pihak
perantara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan rutin melakukan
pertemuan jarak jauh melalui zoom meeting secara teratur.
BIBLIOGRAFI
Aprilina, S et al
(2021). Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kebidanan di Era Pandemi Covid-19. CV
Penulis Cerdas Indonesia.
Argenti,
P.A. (2012). Corporate Communication. United Kingdom: MCGraw-Hill. Education.
Badan
Pusat Statistik (2022). Presentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan berstatus
Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB (Persen) 2019-2021. Badan Pusat
Statistik.
Bourne,
L. (2016). Targeted Communication: The Key to Effective Stakeholder Engagement.
Procedia � Social and Behavioral Sciences, 226, 431-438, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.28
Cutlip,
M. S., Center, H. A., & Broom M.Glen. (2000). Effective Public Relations:
Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dengan Sukses (8th
edition). Prentice Hall.
Dally,
D. (2015). Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat II: Agenda Membangun Tim Efektif.
DIKES
DKI Jakarta (2021). Data Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K4, Kurang
Energo Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi DKI Jakarta
2019-2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta. Diakses dari
Fitri,
L (2021). Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, gambaran Prevalensi Kehamilan
Selama Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebabnya Tahun 2020. Endrance, 6(2),
419-426. https://doi.org/10/22216/endurance.v6i2.303
Firmansyah,
Anang (2018). Pengantar Manajemen. Edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish.
Firmansyah
dan Budi W. (2018), Pengantar Manajemen,. Yogyakarta: Deepublish.
Grunig,
L. A., Grunig, J.E., & Dozier D. M. (2022). Excellent Public Relations and
Effective Organization. A Study of Communication Management in Three Countries.
Mahwah: Erlbaum.
Hernikawati,
D. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap jumlah Public RelationsKunjungan
Pada Situs E-Commerce di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan. Jurnal Studi
Komunikasi dan Media, 25(2), 191. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4389
Idris
Chalik. (2021, 13 Januari). Ayo Selamatkan Ibu dengan Hindari 4 Terlalu. BKKBN
Bengkulu.
Indarto
J. Marroli. (2012). Manajemen Komunikasi Pemerintah dalam Kebijakan
Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik
pada Kementerian Komunikasi dan Informatika). Tesisi, Universitas Indonesia.
Irawaty,
D.K., Yasin S.M., & Pratomo, H. (2020). Family Planning Communication
Between Wives and Husbands: Insight from the 2017 Indonesia Demographic and
Healthy Survey. Kesmas, 15(3), 147-153. Diakses dari https://doi.org/10/21109/KESMAS.VI513.3301
Komnas
Perempuan (2020). Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB melalui
Kacamata Perempuan Indonesia Pendahuluan.
Koschmann,
M. A., & Kopczynski, J. (2017). Stakeholder Communication. In The
International Encyclopedia of Organizational Communication (pp. 1-13). Diakses
dari https://doi.org/10/1002/978118955567.wbieoc193
Nurjanah, A., Farizki, R., Hidayat, A. R.,
& Saebah, N. (2021). Perspektif Orang Tua pada Kesehatan Gigi Anak Usia
Sekolah. Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah, 11(1),
38�45.
Ravichandran,
V. (2022). Identification of Potencial Semisynthetic Andrographolide
Derivatives to Combat Covid-19 by Targeting the SARS-COV-2 spike Protein to
Huan ACE2 Receptor-An In-Silico Apprach. Biointerface Research in Applied
Chemistry. \, 13(2), 155. https://doi.org/10/33/263/BRIAC132.155
Susser,
D., Ceglarz, A. Stavrakas, V., & Liliestam, J, (2021). Covid-19 vs
Stakeholder Engagement the Impact of Coronavirus Containment Measures on
Stakeholder Involvement in European Energy Research Projects. Open Resource
Europe, 1, 57, https://doi.org/10.12688/popenreseurope.13683.1
Tambunan,
N. (2018). Pengaruh Komunikasi Massa terhadap Khalayak. SIMBOLIKA, 4(1). Http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika
Widodo,
E. S., & Nugroho, K. (2021). Peran Stakeholder dalam Impelemntasi Kebijakan
Kampung Keluarga Berencana: Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi. Jurnal Politik Indonesia, 7(1), 65-74.
World
Health Organization. (2022, May 16). WHO Corona Virus (Covid-19) Dashboard.
World Health Organization.
|
Copyright holder: Diana Islami Edi,
Farida Hariyati (2022) |
|
First publication right: Syntax
Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia |
|
This article is licensed under:
|
