Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
p�ISSN: 2541-0849 e- ISSN:
2548-1398
Vol. 7, No. 11, November
2022
PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK ATAS
PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM MENURUT HUKUM PASAR MODAL
Sendi Arrazak,
Richard C. Adam
Universitas Tarumanagara, Indonesia
E-mail: [email protected], [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan sebagai
berikut: (a) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang dapat diperoleh dari Pemegang Saham Publik atas delisting saham PT. First Indo American Leasing Tbk berdasarkan Hukum Pasar
Modal. (b) Untuk mengetahui Penegakan Hukum atas Penghapusan
Pencatatan Saham PT. First Indo American
Leasing Tbk berdasarkan Hukum Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan
dalam studi ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan-peraturan terkait.
Data yang digunakan
adalah data sekunder
yang diperoleh dari studi
literatur, undang- undang,
dan peraturan pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan
hukum bagi pemegang saham publikdalam konteks delisting saham meliputi
beberapa aspek. Pertama, adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi
oleh emiten dalam melakukan delisting
saham. Kedua, hak pemegang saham publik untuk memperoleh informasi yang akurat,
transparan, dan tepat waktu mengenai
rencana delisting saham. Ketiga, hak
pemegang saham publik untuk
memberikan pendapat atau unjuk rasa terhadap tindakan delisting saham. Keempat,
perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham
publik melalui mekanisme ganti rugi
dan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam proses delisting
saham.
Kata Kunci:
Delisting, Pasar
Modal, Pemegang Saham Publik.
Abstract
This research aims as
follows: (a) To determine the Legal Protection that can be obtained from Public Shareholders for the
delisting of shares of PT. First Indo American Leasing
Tb. based on Capital Market Law. (b) To know the Law Enforcement of PT. First Indo American
Leasing Tbk whose shares are affected by delisting based on Capital Market Law. The research
method used in this study is
a normative approach using a statutory approach
and related court decisions. The
data used are secondary data obtained from literature studies, laws,
capital market regulations, and related
regulations. The results
showed that legal protection
for public shareholders in the context of share delisting covers several aspects. First, there are requirements and
procedures that must be met by issuers in
delisting shares. Second, the right of public shareholders to obtain accurate, transparent, and timely information
regarding the share delisting plan. Third, the
right of public shareholders to give opinions or protest against the
stock delisting plan. Fourth,
protection of the interests of public shareholders through compensation mechanisms and legal action
in case of legal violations in the process
of delisting shares.
Keywords:
delisting, capital
market, public shareholders.
Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tingkat
perekonomian yang berkembang tumbuh
secara konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun hal tersebut tidak memperlihatkan pertumbuhan secara signifikan, namun dapat dilihat
dengan peningkatan yang semakin membaik di era globalisasi perekonomian
dunia (D. Saputra et al., 2019).
Salah satu penunjang tingkat perekonomian di Indonesia,
yaitu berasal dari suatu kinerja
Pasar Efek atau Pasar Modal (Musyarrofah, 2016). Dengan adanya Pasar Modal diharapkan perputaran ekonomi di Indonesia
dapat meningkat, dan mengingat fungsinya sebagai sarana pemberi dana bagi perusahaan melalui efek yang ditawarkan pada publik, serta sebagai tempat berinvestasi bagi
masyarakat, maka diharapkan suatu perusahaan
dapat lebih berkembang dan maju dalam menjalankan tujuannya. Sehingga
hal tersebut dapat mendukung
pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong
kemajuan ekonomi nasional dan masyarakat yang
adil dan makmur.
Pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal� (UUPM).������������� Menurut���� Undang-Undang������������������� tersebut�� pada�� Pasal��� 1��� angka��� 13 menjelaskan
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan
dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
Efek (Indonesia, 1995).
Pasar Modal sendiri merupakan alternatif bagi para Pemilik Modal
(Investor) untuk dapat melakukan
investasi atau menanamkan
modalnya kepada suatu perusahaan yang
telah menawarkan
penjualanan sahamnya secara publik.
Perusahaan untuk dapat menjadi bagian dari Pasar Modal atau untuk dapat melakukan pencatatan (listing) efek berupa saham pada Pasar Modal diharuskan melakukan go public atau
Initial Public Offering (IPO)
(Juliati, 2015). Hal ini dapat dilakukan dengan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta mempersiapkan Anggaran Dasar yang harus dilakukan
perubahan dan dokumen-dokumen pendukung untuk
dapat diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Sehingga suatu Perusahaan dapat dikatakan sebagai
Emiten yang dapat menjualkan sahamnya
secara publik.
Perusahaan tercatat hingga pemegang saham publik (investor) pasti akan menghadapi resiko terhadap kegiatan
dalam Pasar Modal. Salah satu resiko dalam
kegiatan Pasar Modal dapat terjadi apabila suatu Perusahaan Terbuka
mengalami suatu hal yang dirasakan
tidak memenuhi kriterianya sebagai Emiten, yaitu memenuhi kewajibannya kepada Bursa Efek Indonesia
(BEI), sehingga dapat mengakibatkan suatu tindakan
berupa peraturan yang dapat dilakukan pemberhentian sementara atau bahkan penghapusan pencatatan saham pada Bursa
Efek Indonesia atau delisting. Delisting saham yaitu
merupakan penghapusan suatu Emiten di Bursa Saham secara resmi yang dilakukan
oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya, saham yang sebelumnya diperdagangkan di BEI akan dihapus dari daftar perusahaan
publik, sehingga sahamnya tidak dapat
diperjual-belikan secara bebas di pasar
modal (Bhasudeva et al., 2022).
Berdasarkan akumulasi delisting hingga 2022 dalam periode
5 tahun terakhir, delisting
terjadi dalam setiap tahunnya kepada Emiten oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam akumulasi delisting berdasarkan website Indonesia
Stock Exchange (IDX) terdapat kurang lebih 13 Perusahaan Terbuka yang di delisting
dalam 5 tahun terakhir.
Delisting saham
terdapat dua bentuk, yaitu delisting secara
sukarela dan delisting secara paksaan. Delisting sukarela (voluntary
delisting) adalah delisting saham
secara sukarela oleh emiten sendiri
karena alasan-alasan tertentu.
Delisting paksa (force delisting)
terjadi ketika emiten melanggar aturan dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan
oleh Bursa Efek Indonesia (Sudiyana
& Sari, 2021).
Emiten diharuskan tidak melanggar ketentuan
peraturan tersebut agar tidak terjadinya suatu delisting dan apabila terdapat suatu Emiten melanggarnya, maka
dapat dikatakan telah diberhentikan
untuk dapat melakukan penjualanan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, dalam hal terjadinya delisting dapat
memicu suatu permasalahan terhadap Pemegang Saham
Publik (Investor) yang telah menanamkan modalnya kepada Perusahaan
tersebut (Pratistha et al.,
2022).
Terlebih lagi dapat dilihat pada delisting Pasar Modal
berupa forced delisting yang mana berbeda dengan voluntary delisting. Forced
delisting tidak banyak yang mengatur bahwa perusahaan dapat membeli kembali
saham investor. Hal ini berimbas
pada perlindungan terhadap
investor publik karena saham yang dimiliki oleh investor tidak dapat dijual kembali karena forced delisting itu sendiri dan
investor akan mendapatkan kerugian yang cukup besar (Bhasudeva et al., 2022).
Peristiwa yang telah terjadi di dunia Bursa Efek Indonesia
(BEI) ini dapat dilihat pada kasus
PT. First Indo American Leasing Tbk yang dalam hal ini mengalami suatu tindakan delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. First Indo American
Leasing Tbk yang merupakan Perseroan
Terbatas didirikan pada tanggal 03 Juli 1981 yang berlokasi di Jalan Batu Ceper No. 36, Jakarta Pusat 10120 -
Jakarta, yang bergerak di bidang pembiayaan, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan
usaha pembiayaan lainnya.
Dalam hal ini PT. First Indo American
Leasing Tbk telah mendapat surat Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek PT. First Indo American
Leasing Tbk (FINN) dengan Tercatat
di Papan: Pengembangan No.
Peng-DEL-00001/BEI.PP2/01-2021 yang resmi telah di delisting mulai tanggal 2 Maret 2021. Perusahaan
tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan
berupa penyampaian pemberitahuan kepada debitur, terkait
pengembalian bukti kepemilikan atas agunan, tidak memenuhi ketentuan
penyampaian laporan strategi anti-
fraud kepada OJK, tidak memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali, serta tidak menetapkan target rasio saldo
piutangpembiayaan netto terhadap
total pendanaan yang diterima dalam rencana bisnis (Rahmawati & Makaliwe, 2021). Diketahui izin usaha Perusahaan
telah dicabut dan berakibatkan adanya delisting tersebut, yang akan muncul
permasalahan terhadap Pemegang Saham Publik (Investor) yang telah menanamkan
modalnya kepada Perusahaan tersebut.
Dalam hukum pasar modal dikatakan bahwa Pasar Modal
diharuskan memiliki landasan hukum
yang kokoh untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang
menyelenggarakan kegiatan di Pasar Modal,
sehingga hal ini juga dapat
melindungi kepentingan
masyarakat publik yang ingin melakukan penanaman modal dari tindakan yang dapat merugikan
(Sofyan, 2019).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di Sektor
Jasa Keuangan termasuk industri
Pasar Modal telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang
Pasar Modal. POJK tersebut bertujuan
untuk melindungi Investor
di Pasar Modal, mendisiplinkan
Emiten, serta mengakomodasi hal-hal baru dalam industri Sekor Jasa Keuangan
secara global. Bentuk perlindungan terhadap
investor tercangkup dalam POJK
tersebut, dimana Emiten wajib membelikembali (buyback) saham apabila terjadi delisting
(Hadri Kusuma, 2020).
Perusahaan yang merupakan anggota dari Bursa Efek Indonesia
dengan melakukan penyelenggaraan di
Pasar Modal memiliki tanggungjawab sebagai Perusahaan yang menawarkan efeknya kepada setiap Pemegang
Saham, hal ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar
Modal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat
suatu ketidakpastian yang menimbulkan suatu kerugian, seperti dapat dilihat pada Perusahaan dengan saham FINN tersebut dimana Pemegang Saham Publik (Investor)
tidak mengetahui nasib dana yang di
investasikan tersebut setelah izin usaha dicabut hingga terjadinya upaya delisting
saham. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana
perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik atas delisting saham PT. First Indo
American Leasing Tbk? Apakah upaya buyback
saham sebagaimana diatur pada POJK,
dan Peraturan-Peraturan mengenai Pasar Modal sudah dapat melindungi bagi investor?
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini
mengkaji tentang delisting yang
terjadi pada Bursa Efek Indonesia kepada PT. First Indo American Leasing
Tbk dengan saham bernama FINN,
sehingga dalam hal ini akan dilakukan pembahasan mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham
publik (Investor) atas terjadinya tindakan
delisting tersebut, serta upaya Penegakan Hukum atas Penghapusan Pencatatan Saham PT. First
Indo American Leasing Tbk. berdasarkan Hukum Pasar Modal. Maka yang menjadi
dasar penelitian penelitian ini adalah mengenai
�Perlindungan Hukum Pemegang
Saham Publik Atas Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham PT. First Indo American
Leasing Tbk. Berdasarkan Hukum Pasar Modal�.
Penelitian ini bertujuan
sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui Perlindungan
Hukum yang dapat diperoleh
dari Pemegang Saham Publik atas delisting
saham PT. First
Indo American Leasing Tbk. berdasarkan Hukum Pasar Modal. (b) Untuk
mengetahui Penegakan Hukum atas Penghapusan Pencatatan Saham PT. First Indo American Leasing
Tbk. berdasarkan Hukum Pasar Modal.
Penelitian ini diharapkan hasil yang telah dilakukan
penelitian dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam ilmu Hukum Pasar Modal di
Indonesia, khususnya pada suatu
Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham publik (Investor) atas haknya berupa
saham dalam terjadinya tindakan delisting
oleh Bursa Efek Indonesia kepada Perusahaan
Tercatat, serta upaya Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Tercatat yang Sahamnya terdampak delisting berdasarkan Hukum Pasar
Modal.
Metode
Penelitian Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian hukum normatif (yuridis
normatif) (Ishaq, 2017). Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan berupa deskriptif
analitis. Sumber data dari penelitian hukum normatif (yuridis normatif) ini merupakan penelitian yang diperoleh dari
data Sekunder, sumber data dalam penelitian ini
disebut dengan bahan hukum. Jenis bahan hukum yang dipergunakan untuk analisis dalam penelitian
hukum ini sebagai berikut :
a.
Bahan Hukum Primer
:
Bahan hukum primer yang diperoleh
langsung akan digunakan
dalam penelitian ini yang
merupakanbahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3)
Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan
Nomor I-I Tentang
Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa; dan
4)
Peraturan-Peraturan
lain yang berkaitan
dengan penelitian ini.
b. Bahan Hukum
Sekunder :
Bahan hukum sekunder yang bersumber dari hasil studi
kepustakaan dengan cara mendapatkan
data melalui buku, literatur, hasil penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier :
Bahan hukum tersier
yang bersumber memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan
sebagainya.
Teknik Pengumpulan Data
Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder
dalam penelitian hukum normatif
sebagaimana disebut diatas, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan dengan metode yang dilakukan
dengan
Pendekatan Undang-Undang (statute
approach), yaitu dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan
isu hukum yang sedang
ditangani, yaitu pendekatan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Teknik Analisis
Teknik Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian
hukum normatif ini adalah
analisis kualitatif, yakni analisis dengan
bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tidak menggunakan konsep yang diukur atau dilakukan perhitungan melalui angka,
yaitu hanya melalui
teori dan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan-Peraturan yang berkaitan.
Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan Hukum Bagi Para
Pemegang Saham Publik Atas Penghapusan Pencatatan
Saham PT. First Indo American Leasing Tbk Berdasarkan Hukum Pasar Modal
Hukum pasar modal merupakan
bidang hukum yang mengatur perdagangan efek dan kegiatan
di pasar modal. Tujuan utamanya
adalah untuk melindungi
investor, memastikan
integritas pasar, dan memfasilitasi akses perusahaan ke sumber pendanaan. Pada dasarnya suatu Perusahaan Tercatat
atau biasanya sering
disebut dengan Emiten,
merupakan suatu badan hukum dalam
kegiatan Pasar Modal yang dituntut
untuk dapat menjalankan aktivitas dengan sesuai pada Pengaturan-Pengaturan Hukum
Pasar Modal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor
3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, dan Peraturan lainnya
yang berkaitan, untuk menciptakan suatu keadilan, keselarasan serta
kesejahteraan bagi dunia pasar modal.
Pada Kasus PT. First Indo American Leasing Tbk yang
merupakan suatu Emiten telah
mengalami Penghapusan Pencatatan (Delisting)
saham yang dilakukan oleh Bursa Efek
Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Diketahui bahwa, hal tersebut
tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-DEL- 00001/BEI.PP2/01-2021 dengan tidak memenuhi
kewajibannya sebagai Emiten.
Sebelumya Emiten telah diberikan suatu peringatan berupa suspensi atau penghentian sementara
pada perusahaan tanggal
9 Desember 2019 berdasarkan Keputusan
No. Peng-SPT-00012/BEI.PP2/12-19 dengan alasan tidak adanya keterbukaan informasi atas
perkembangan dan rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Namun, PT. First Indo American
Leasing Tbk tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga menimbulkan suatu permasalahan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan pada tanggal 20
Oktober 2020 dengan Pengumuman Otoritas Jasa
Keuangan No. Peng-51/NB.1/2020. Dalam hal terjadinya suatu pencabutan izin usaha perusahaan pada perusahaan terbuka,
maka suatu Penghapusan Pencatatan (delisting) saham akan diberlakukan delisting, Pada
PT First Indo American Leasing
Tbk
merupakan suatu force delisting yang
dilakukan dengan secara dihapus sahamnya oleh Bursa. Hal tersebut sudah selayaknya di
dapatkan oleh PT First Indo American Leasing Tbk dikarenakan tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai perusahaan tercatat, disisi lain PT First Indo American Leasing Tbk
dilakukan delisting untuk menjaga
kondisi Kesehatan dan keamanan bagi dunia bursa serta bagi para pemberi dana (investor), mengingat Undang-Undang
Pasar Modal sendiri dibentuk dikarenakan dibutuhkannya landasan
hukum untuk dapat memberikan kepastian
hukum hingga melindungi dalam kepentingan masyarakat
sebagai pemberi modal dari hal-hal yang merugikannya.
Delisting ini diyakini
membuat suatu kerugian
bagi investor. Investor
memiliki hak- hak atas dana yang telah ditanamkannya,
suatu perlindungan atas pemegang saham publik sangat lah diperlukan. Namun PT
First Indo American Leasing Tbk dalam hal dicabutnya izin usaha Perusahaan yang sudah pasti juga mengakibatkan delisting saham, terlebih dahulu akan mengutamakan untuk melakukan pembayaran hutang. Namun
pemegang saham pasti menginginkan dana yang sebelumnya telah dimiliki, serta hak yang seharusnya melekat pada
pemegang sahampublik berupa keseimbangan atau
berupa keadilan bagi pemegang saham tidak lah memperoleh suatu perlindungan. Sedangkan
Perlindungan hukum sendiri
sangat berkaitan dengan suatu hak yang dimiliki pada setiap masyarakat guna
memperoleh suatu perlindungan dan hak atas rasa aman. Dalam Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
Walaupun pemegang saham dapat melakukan penjualanan
sahamnya pada pasar negosiasi namun
hal ini sangat susah untuk dapat menjualnya, maka emiten PT First Indo American Leasing Tbk seharusnya
memiliki suatu tanggungjawab kepada investor
dengan imbang seperti kepada pemilik
hutang.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal meskipun
tidak mengatur mengenai
perlindungan pemegang saham publik secara krusial namun membahas
beberapa kewajiban emiten yang seharusnya akan menimbulkan suatu hak- hak yang akan diperoleh oleh pemegang saham publik sehingga
hal tersebut menjadikan suatu perlindungan hukum bagi pemegang saham publik. Perlindungan hukum bagi pemegang saham publik pada delisting saham seharusnya dapat dilakukan emiten perusahaan untuk memberikan suatu perlindungan hukum
terhadap pemegang saham publik,
seperti Pengungkapan dan Transparansi, Persetujuan Pemegang Saham, Hak-Hak
Penggantian, PengawasanRegulator,
dan Upaya Hukum.
Berdasarkan Pasal 111 UU PM menyatakan, bahwa Setiap Pihak
yang menderita kerugian sebagai
akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan
Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak- Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dapat disimpulkan penjelasan sebagaimana pada Pasal 111 UU PM tersebut, bahwa
pihak yang telah melanggar atau merugikan khususnya
oleh tindakan Perusahaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan terkait
dalam melaksanakan kegiatan
Pasar Modal maka dapat menuntut
ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam
UU
PM tersebut yang disusun atas dasar mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan Pasar Modal yang teratur,
wajar, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan
investor dan masyarakat. Dalam Pasal tersebut dapat menjadikan landasan upaya perlindungan atas tindakan
pelanggaran di kegiatan Pasar Modal khususnya pada suatu permasalahan yang berakibatkan terjadinya delisting saham..
Adapun Perlindungan Hukum bagi pemegang saham publik juga
dapat ditinjau dari Undang-Undang Perseroan
Terbatas yang merupakan
suatu pengaturan hukum membahas mengenai
suatu Perseroan Terbatas.
Hal ini meskipun tidak
membahas secara signifikan mengenai Perusahaan Terbuka hingga Pasar
Modal, tetapi memiliki pengaturan
sebagaimana terdapat pada Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU
PT) yang menjelaskan, mengenai Bagi Perusahaan
Terbuka berlaku ketentuan UUPT jika
tidak diatur lain dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal. Berikut
merupakan hukum yang mengatur
mengenai perlindungan bagi pemegang saham
publik berdasarkan UUPT. Menurut
Pasal 61 ayat (1) UUPT menyatakan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke
pengadilan negeri apabila terdapat haknya dirugikan
karena tindakan Perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris. Kemudian pada Pasal 61 ayat (2) UUPT menyatakan, bahwa gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan.
Pemegang saham publik PT. First Indo American Leasing Tbk.
dalam hal melindungi hak terhadap kepemilikan sahamnya yang
terdampak delisting, maka pemegang
saham publik berhak juga untuk
meminta kepada Perseroan untuk dapat dilakukan pembelian saham yang dimilikinya, hal ini termuat dalam Pasal 62 ayat (1)
UUPT yang menyatakan, bahwa setiap pemegang saham berhak meminta
kepada Perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar
apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perusahaan yang merugikan pemegang
saham atau Perusahaan, berupa perubahan anggaran
dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan
Perusahaan yang mempunyai
nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perusahaan;
atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Kemudian berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT, menyatakan dalam hal saham yang diminta
untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perusahaan, maka Perusahaan wajib mengusahakan untuk saham tersebut
dapat dibeli oleh pihak ketiga.
Walaupun pemegang saham publik dapat meminta Perusahaan
untuk membeli saham yang telah ditanamkannya sebagaimana terdapat pada Pasal 62 UU PT, namun hal tersebut tidak dapat melindunginya juga
maka pemegang saham publik PT First Indo American
Leasing Tbk dapat mengajukan gugatan derivatif. Gugatan derivatif sendiri merupakan perlindungan pemegang saham dari
kesalahan suatu perusahaan, diketahui bahwa
derivatif dalam dunia perusahaan merupakan hak yang diberikan oleh pemegang saham publik agar dapat melakukan
suatu tindakan tertentu
apabila terdapat suatu kesewenangan hingga permasalahan yang dapat merugikan
kepentingan perusahaan. Apabila terdapat hal itu dapat mengajukan
gugatan derivatif yang sebagaimana termuat juga pada UU PT Pasal
61.
Pada umumnya upaya tanggungjawab suatu Perusahaan Terbuka
merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, pemegang saham publik dapat
melakukan suatu gugatan sebagaimana
terdapat dalam Pasal 61 UU PT, tetapi dalam hal ini terdapat pengaturan mengenai
bahwa emiten yang telah di delisting wajib
membeli kembali (buyback) saham pada investor khususnya pemegang saham
publik.
Adapun mekanisme upaya buyback saham diatur berdasarkan Pasal 73 POJK Nomor
3/POJK.04/2021 dengan pelaksanaan buyback
saham karena perubahan status Perusahaan
Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup, dalam Pasal ini dengan merujuk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 64 POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Selanjutnya terdapat juga Pasal 74 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 yang mengatur mengenai buyback saham dengan merujuk pada prosedur dalam Pasal 66 POJK
Nomor 3/POJK.04/2021, yaitu perubahan
status Perusahaan berdasarkan Perintah Otoritas Jasa Keuangan. Dan Pasal 78 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 yang mengatur buyback saham sebagaimana merujuk pada Pasal 69 POJK Nomor 3/POJK.04/2021,
yang merupakan Perubahan status berdasarkan Permohonan oleh Bursa Efek. Dimana dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa, berdasarkan Pasal-Pasal yang telah diuraikan diatas, maka suatu Perlindungan Hukum Pemegang Saham
Publik PT First Indo American Leasing Tbk dalam upaya buyback saham
akibat delisting menurut POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal
diatur dalam Pasal 73, Pasal
74, dan Pasal
78 yang merupakan Pasal-Pasal yang mengatur
bagaimana perlindungan bagi pemegang saham publik apabila terdampak suatu delisting, maka pelaksanaan kewajiban
pembelian kembali saham
dapat dilakukan dengan
melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik, sehingga jumlah
pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima
puluh) pihak atau jumlah
lain yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
Dalam konteks delisting
tersebut, kewajiban buyback saham
merujuk pada tanggung jawab perusahaan yang mengalami delisting untuk membeli kembali saham berdasarkan POJK Nomor 3/POJK.04/2021
Tentang PenyelenggaraanKegiatan di Pasar Modal
terhadap saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik. Adapun beberapa hal yang perlu dipahami mengenai kewajiban
buyback saham dalam delisting, seperti Mekanisme
Buyback Saham yang melibatkan pembelian kembali saham oleh perusahaan dengan harga yang disepakati antara perusahaan dan pemegang saham
publik dengan mengacu pada harga pasar yang adil. Dalam situasi delisting, perusahaan juga diharapkan untuk dapat berkomunikasi dengan pemegang saham publik dan menjelaskan rencana
buyback saham secara jelas dan transparan.
B. Penegakan Hukum Atas Penghapusan Pencatatan Saham PT. First Indo American
Leasing Tbk. Berdasarkan Hukum Pasar Modal
Dalam dunia hukum, suatu penegakan atas suatu hukum
sangatlah diperlukan guna menciptakan kepastian
hukum hingga perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan
untuk menegakkan aturan dan ketentuan
yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tujuan dari penegakan
hukum sendiri untuk memastikan
kepatuhan hukum, menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak pribadi maupun
dalam kepentingan umum.
Penegakan hukum atas PT. First Indo American Leasing Tbk
atas Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham harus diterapkan guna
menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang
saham publik. Adapun bentuk dalam penegakan hukum PT First Indo American Leasing Tbk
dapat dilakukan dengan; Penyelesaian melalui
Bursa Efek, Penegakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemberian Sanksi Administratif, Sanksi dan Tuntutan
Hukuman, Mengajukan tuntutan hukum terhadap Perusahaan terkait
klaim ganti rugi untuk pemulihan
hak-haknya yang dirugikan melalui proses litigasi
di Pengadilan; serta Penyelesaian Alternatif berupa mediasi atau Arbitrase
tanpa harus melalui pengadilan.
Pada umumnya, penegakan
hukum penghapusan pencatatan saham melibatkan kerjasama antara otoritas pengawas pasar
modal, perusahaan terkait, pemegang saham, dan lembaga
terkait lainnya. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa proses delisting saham
berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melindungi kepentingan pemegang saham publik, dan menjaga integritas pasar modal. Namun dalam
hal PT. First Indo American
Leasing Tbk tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang berdampak pada kerugian para pihak serta
pemegang saham publik maka suatu penegakan hukum harus diberlakukan, baik dalam pemberian sanksi.
Pemberian sanksi terhadap PT. First Indo American Leasing
Tbk telah dilakukan akibat tidak
mematuhi peraturan yang menyebabkan
penghapusan pencatatan saham dan
merugikan hak pemegang saham publik, hal ini untuk mendisiplinkan perusahaan. Adapun
sanksi yang telah diberikan oleh PT First Indo American Leasing Tbk,
yaitu berdasarkan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar, dikatakan bahwa OJK dapat mengenai sanksi
administratif dengan berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,
pembatasan kegiatan usaha, pembekuan
kegiatan usaha; pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Namun, dalam hal
ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana juga ditetapkan pada
Peraturan-Peraturan lainnya, seperti pada
Pasal 93 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal juga mengatur mengenai sanksi
administratif dalam kegiatan di Pasar Modal.
Dapat disimpulkan bahwa pada
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar dan Pasal 93 POJK Nomor
3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Pasar Modal memiliki kesamaan
terhadap penjatuhan Sanksi bagi para pihak
dalam Pasar Modal. Dalam hal PT First Indo American Leasing Tbk tidak dapat memenuhi
suatu kewajibannya sebagai
Perusahaan Tercatat, maka telah dikenakan upaya Sanksi Administratif, yaitu berupa peringatan tertulis
yang telah diberitahukan, hingga tindakan
berupa pembatasan kegiatan
dan suspensi saham akibat tidak memenuhi
kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi atas perkembangan dan rencana perdamaian penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) dan pembekuan kegiatan
usaha yang berdampak pada pencabutan izin usaha PT. First Indo American Leasing Tbk hingga delisting saham dengan pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan penghapusan pencatatan saham
terhadap PT First Indo American Leasing Tbk
yang secara signifikan memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat di Bursa
Efek Indonesia baik secara finansial atau secara hukum
atau
kelangsungan PT First Indo American Leasing Tbk sebagai Emiten, dimana PT First Indo American Leasing Tbk melakukan
pelanggaran dalam hal terutamanya pada kewajiban
PT. First Indo American Leasing Tbk atas keterbukaan informasi. Hal ini mengakibatkan suatu permasalahan setelah
terjadinya pencabutan izin usaha hingga delisting saham yang perlu dilakukan
penegakan hukum guna menciptakan kepastian hukum kepada
para pihak yang dirugikan khususnya pemegang saham publik.
Kesimpulan
Dalam hal PT First Indo American Leasing
Tbk yang mengalami
suatu Penghapusan Pencatatan (delisting) saham, maka upaya
perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik dapat dilihat dari beberapa peraturan yang mengaturnya, seperti
pada; Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
yang menjelaskan, bahwa setiap pihak yang menderita
kerugian akibat dari pelanggaran Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan mengenai Pasar Modal, maka dapat menuntut ganti rugi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut; kemudian Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
yang menjelaskan perlindungan hukum mengenai pembelian kembali saham hingga suatu
pengajuan gugatan atas kerugian pemodal; dan
Pasal 73, Pasal 74, hingga Pasal 78 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menjelaskan, bahwa mekanisme buyback saham
terhadap penghapusan pencatatan (delisting) saham perusahaan.
Pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan
penghapusan pencatatan saham terhadap
PT First Indo American Leasing Tbk didasarkan terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan berupa tidak
memenuhi kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi
atas perkembangan dan rencana perdamaian penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU), telah dilakukannya pembekuan aktivitas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena tidak
dapat memenuhi kewajibannya sebagai Perusahaan
terhadap informasi yang dapat merugikan para pihak, yang secara signifikan memiliki dampak negatif terhadap
kelangsungan usaha perusahaan tercatat di Bursa
Efek Indonesia baik secara finansial atau secara hukum atau kelangsungan
PT First Indo American Leasing Tbk
sebagai Emiten, dimana PT First Indo American Leasing Tbk melakukan pelanggaran dalam hal
terutamanya pada kewajiban PT. First Indo American Leasing Tbk atas keterbukaan informasi. Maka menjadikan suatu
permasalahan yang timbul sehingga
memerlukan suatu Penegakan
Hukum yang harus diterapkan dan diperhatikan
guna menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pemegang saham publik. Lembaga Otoritas
terkait diharuskan konsisten untuk dapat menerapkan
dan memperkuat regulasi terkait mengenai penghapusan pencatatan saham (delisting)
tersebut untuk mempertahankan hak-hak yang menjadi terhambat dengan tidak semestinya kepada masyarakat terutamanya investor PT First Indo American
Leasing Tbk. Penegakan
ini harus dilakukan
agar wibawa hukum dapat terbangun
dengan baik, sehingga menciptakan suatu rasa aman bagi investor dalam
melakukan investasi.
BIBLIOGRAFI
Abubakar, L., &
Handayani, T. (2017).
Kesiapan Infrastruktur Hukum
Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga
Syariah) Sebagai Instrumen
Pembiayaan Dan Investasi
Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah
Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1),
1�14.
Ayumi, N.
(2022). Tanggungjawab Emiten
Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ketika
Terjadi Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia= The Issuer�s Responsibility to Minority
Shareholders When Delisting Occurs By the Indonesia Stock Exchange. Universitas Hasanuddin.
Bhasudeva, I. D. G. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P.
(2022). Perlindungan Hukum Otoritas
Jasa Keuangan terhadap
Investor Pasar Modal atas Diberlakukannya Delisting Saham oleh Bursa
Efek Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 271�275.
Hadri Kusuma,
M. B. A. (2020). Dewan Pengawas
Syariah, Corporate Governancne dan Kinerja Bank Syariah.
Haidir, M. S. (2019).
Pengaruh pemahaman investasi, dengan modal minimal
dan motivasi terhadap minat
mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal syariah. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 5(2), 198�211.
Harahap, A.
P., Hasibuan,
R. R., & Candanni, L. R. (2020).
Peluang dan Tantangan
Initial Public Offering
(IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Economics
and Business, 5(2), 30�45.
Havistasari,
A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi
Investor Akibat Forced Delisting Emiten
Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia. Universitas Brawijaya.
Indonesia, R. (1995). Undang‐undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Sekretariat
Negara. Jakarta.
Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan
skripsi. Tesisi, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.
Juliati, Y.
S. (2015).
Peranan pasar modal
dalam perekonomian negara.
HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 95�112.
Musyarrofah, A. (2016). Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum dan
Sesudah Reshuffle Kabinet 12 Agustus 2015 (Event Study pada Saham Anggota LQ 45 Tahun 2015).
Jurnal Akuntansi Unesa, 4(3), 1�18.
Nasarudin,
M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia. Kencana.
Oktarina,
D., & Oktarina, R. (2022). Analisis
Kepuasan Pengguna Aplikasi Red Planet Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (Eucs). STMIK Palcomtech.
Pratistha, I. B. R., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022).
Akibat Hukum terhadap Investor
karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan Terbuka
di Pasar Modal. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1),
141�146.
Rahmawati, W. T., & Makaliwe,
W. A. (2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kontrol Korupsi, dan Yield Terhadap Investasi
Asing di Pasar SUN. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 5(2), 180�202.
Saputra, D., Aimon, H., & Adry, M. R. (2019).
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia. Jurnal Ecogen, 1(3), 482�493.
Saputra, S. A. S., & Budiharto, P. P. (2016).
Perlindungan Hukum terhadap
Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting oleh
Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1�18.
Setyowati, W., & Sari, N. R. N. (2019). Pengaruh
Likuiditas, Operating Capacity, Ukuran Perusahaan
dan pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). Magisma: Jurnal
Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis,
7(2), 73�84.
Sofyan, T. (2019). Analisis Yuridis Sistem
Pengawasan terhadap Kejahatan
Pasar Modal.
Recital Review, 1(1), 13�31.
Sudiyana, S., & Sari, P. P. (2021).
Legal Problems for Public Shareholders (Investors) in the Capital Market
Post Delisting in the Covid-19
Pandemic Era. Prosiding Seminar
Nasional.
|
Copyright holder:
Sendi Arrazak, Richard C. Adam
(2022)
|
|
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia
|
|
This article is licensed under:
|
