Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, Juni
2023
KOMUNIKASI
POLITIK PARTAI POLITIK DALAM PEMILU:
STUDI KASUS
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN
DAERAH (DPD)
PARTAI GOLKAR�
Farida Laela, Riaty Raffiudin
Universitas Indonesia
Email: [email protected], [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar dalam
meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten
Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan narasumber secara purposive sampling yang bertujuan
memperoleh informasi secara spesifik dan akurat langsung dari sumbernya. Hasil, Disamping itu fungsi
ideologis partai serta kontestasi dalam pemilu yang dilatarbelakangi oleh karakteristik
yang dimiliki oleh calon legislatif atau kandidat dalam memainkan peran mereka semakin menambah variasi dalam kompetisi pemilu. Kesimpulan, pertama, mengenai positioning partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan dan konstelasi politik di Kabupaten Bogor. Ada empat faktor yang menentukan
positioning partai Golkar
di Kabupaten Bogor kaitannya
denga proses komunikasi politik
yang mereka jalankan diantaranya adalah: pertama, figur yang berproses di partai Golkar sehingga mereka menjadi figur yang populis.
Kata Kunci: Komunikasi; Pemilu; Partai Politik.
Abstract
This
study aims to examine the political communication strategy carried out by the Golkar party in increasing votes in the 2019 legislative
election in Bogor Regency. This research uses qualitative methods by
determining resource persons by purposive sampling which aims to obtain
specific and accurate information directly from the source. In addition, the
ideological function of parties and contestation in elections motivated by the
characteristics possessed by legislative candidates or candidates in playing
their role increasingly adds variety to the electoral competition. The
conclusion, first, is regarding the positioning of the Golkar
party in the policy-making process and political constellation in Bogor
Regency. There are four factors that determine the positioning of the Golkar party in Bogor Regency in relation to the political
communication process they run, including: first, figures who process in the Golkar party so that they become populist figures.
Keywords: Communication; Election; Political party
Pendahuluan
Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku
verbal dan nonverbal (Aprianti, 2017). Segala perilaku
dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Frase dua orang atau lebih ini
biasa disebut dengan istilah komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi dengan dua orang atau lebih. Komunikasi
adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi
yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut
dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan ataupun menghilangkan�� perselisihan.
Unsur-unsur yang diperlukan dalam berkomunikasi antara lain sumber (pembicaraan), pesan (message), saluran
(channel, media) dan penerima (receiver, audience). Dalam proses komunikasi diusahakan melalui penyampaian dan tukar menukar pendapat, informasi ataupun adanya perubahan sikap (Firmanzah,
2010).
Alasan mendasar untuk berbagai macam komunikasi, apakah dalam bentuk syarat-
syarat yang mengirimkan impuls (dorongan) sebagai bentuk respon terhadap individu akan menimbulkan
aksi timbal balik untuk membalas salah satunya melalui komunikasi (Oktavia, 2021). menjadi basis dan target sasaran komunikasi politik partai Golkar. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan
perolehan suara partai dalam pemilu.
Golongan Karya (Golkar) lahir dari gerakan
kolektivisme dalam konstelasi politik di Indonesia
pada tahun 1957 dimana gagasan untuk memasukkan
Golkar dalam perpolitikan di Indonesia ini tercetus dari gagasan
Soekarno yang pada saat itu
merupakan politisi sekaligus pemikir dan aktor politik. Dalam perkembangannya, Golkar mengalami restrukturisasi dari kepemimpinan lama dan digantikan
oleh kepemimpinan Orde Baru yang mengambil
alih Golkar dan menjadikannya sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan politiknya dalam memenangkan pemilu di Indonesia.
Golkar merupakan partai yang telah berdiri sejak
zaman Orde Lama di bawah kepemimpinan
Soekarno. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan
politik di Indonesia. Pada Pemilu
3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam
DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah
dengan 100 kursi yang akan diisi anggota
yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar
partai 18,7 % diperoleh NU,
sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4% (Suryadinata,
1992).�
Di
masa Orde Baru, ada tiga
pilar kekuatan pemerintah, dikenal dengan jalur ABG, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, dan. Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut
memilih dalam pemilu, adalah kekuatan utama Golkar. Seluruh anggota Korpri atau pegawai negeri, otomatis menjadi anggota Golkar. Jalur �G� terdiri atas tiga
kelompok induk organisasi, yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong
(Kosgoro), Sentra Organisasi
Karyawan Swadiri Indonesia
(Soksi), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Dalam perjalanan politik di Indonesia, keberadaan Golkar memiliki akar sejarah
yang panjang dalam perpolitikan Indonesia. Semangat awal pembentukan Golkar dilatarbelakangi upaya untuk membendung
pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mempertahankan
ideologi negara Pancasila (Tanjung, 2007). Dengan semangat
dan tujuan yang sama, membendung pengaruh PKI, berbagai eksponen anti-komunis berhimpun dalam wadah Sekretariat
Bersama (Sekber) Golkar.
Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar diberikan keistimewaan untuk menduduki berbagai peran strategis dan penting sebagai partai pemerintah. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan konsolidasi politik Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk
mengamankan dan memperlancar
agenda politik dan pembangunan
Orde Baru.
Persoalan legitimasi dan eksistensi partai menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan partai Golkar di Indonesia. Sejak awal berdirinya
sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari para golongan fungsional, Golkar tidak mendeklarasikan diri secara eksplisit
sebagai sebuah partai melainkan sebagai sebuah organisasi fungsional. Meskipun dalam perkembangannya ia tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik
penopang rezim Orde Baru
yang menjadi mesin politik penguasa dalam menggalang massa dan melanggengkan kekuasaannya.
Konstelasi dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia turut serta membawa Golkar
pada masa-masa keemasan hingga
masa-masa sulit. Terbiasa dengan keistimewaan dan kemewahan politik di era Orde
Baru Pamungkas (2011), Golkar mengalami
fase survival dimana ia berupaya untuk
terus mempertahankan eksistensinya, terutama sejak era reformasi bergulir dimana salah satu tuntutannya adalah pembubaran/pembekuan Golkar yang dianggap sebagai penopang utama Orde Baru.
Segala hal yang identik dan menjadi unsur-unsur Orde Baru menjadi sebuah tekanan dan tuntutan bagi publik untuk
dihapus dari sistem pemerintahan pasca reformasi.
Masa-masa
sulit yang dialami Golkar tidak lepas
dari tuntutan masyarakat dan tokoh reformasi
yang berupaya menghindarkan
pemerintahan dari campur tangan Golkar
dan segala hal yang identik dengan Golkar. Faktor-faktor penyebab partai Golkar mengalami fase sulit diantaranya� :pertama, tingginya sentimen anti golkar. Dalam pemilu
1999, kampanye-kampanye yang dilakukan
oleh Golkar sepi peminat karena banyaknya ancaman dan intimidasi dari masyarakat lain yang anti Golkar.
Kedua, Golkar mendapat tekanan publik untuk dibubarkan
atau dibekukan.
Ketiga, selain tekanan politik, Golkar juga terancam dibekukan karena maklumat Presiden Abdurrahman Wahid (pada 23 Juli
2001) yang salah satu isinya
adalah memerintahkan Golkar untuk dibekukan.
Keempat, Golkar diputus aksesnya dari jalur-jalur penopang dan pendukung orde baru yaitu
militer dan birokrasi. Kelima, terjadi perpecahan di tubuh Golkar terutama dari ormas pendukungnya.
Perpecahan ini akhirnya memunculkan partai-partai baru yang kemudian menjadi rival politiknya dalam pemilu 1999 seperti PKP, PMKGR,
PKB, dan Partai Patriot.
Akibatnya pada pemilu 1999, suara Golkar turun drastis
menjadi 22 persen. Bahkan pada 2009 turun sebesar 14 persen setelah sebelumnya di pemilu 2004 sempat naik menjadi 24 persen. Persoalan-persoalan yang dialami
oleh partai Golkar menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan partai Golkar dalam
mewarnai konstelasi politik di Indonesia hingga mengantarkannya pada eksistensinya
saat ini dalam sistem kepartaian
di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti strategi komunikasi
politik yang dilakukan oleh
partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Diawali dengan pola komunikasi
yang dilakukan terhadap anggota dan kader partai serta kepada
konstituen.
Penelitian ini berargumen bahwa dalam Pemilu
Legislatif 2019 di Kabupaten
Bogor, Golkar mampu membuktikan eksistensinya dalam mempertahankan raihan suara partai
untuk berada dalam urutan tiga
besar peraih suara tertinggi yaitu dengan meraih
perolehan suara ketiga terbesar (11,2%) dan berhasil menempatkan anggotanya di legislatif sebanyak 6 kursi di DPRD Kabupaten Bogor periode
2019-2024. Hal ini merupakan
salah satu bentuk keberhasilan partai Golkar dalam meraih
simpati masyarakat pemilih di Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan suaranya kepada partai Golkar.
Berangkat dari permasalahan di atas, maka pertanyaan
dalam penelitian ini adalah:
�Bagaimana strategi komunikasi politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten
Bogor?�.
Metode Penelitian �
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan narasumber secara purposive
sampling yang bertujuan memperoleh
informasi secara spesifik dan akurat langsung dari sumbernya.
Berdasarkan data awal dari data sekunder dan permasalahan penelitian ini, maka lokasi
penelitian secara purposif ditentukan di tiga lokasi yaitu:
pertama, Kantor Sekretariat
Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golkar Kabupaten Bogor di
Jl. Raya Jakarta � Bogor No.46 Pakansari Cibinong,
Bogor, Jawa Barat, 16915 sebagai
lokasi sekretariat pengurus Partai Golkar sebagai sumber sata primer dalam penelitian ini; kedua, Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jl. Raya Tegar Beriman No. 35 Tengah Cibinong, Kabupaten
Bogor 16914;
ketiga, Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor di Jl.Raya Pondok Rajeg No.17 Tengah, Cibinong, Kabupaten
Bogor 16914; keempat, Kantor Sekretariat
Lembaga Riset Visi
Nusantara Maju di Perum Bumi Cibinong Endah (CBE) Blok D8
No.11 Cibinong, kabupaten Bogor 16913; kelima, Kampus Institut Teknologi Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor
di Jl. Cipayung Barat RT 03/RW 15, Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat� Kode Pos
16914.; keenam, Kantor Sekretariat
DEEP Indonesia Bogor Raya di Perum Bumi Cibonong Endah
Blok D8 No.11 Cibinong, Kabupaten Bogor 16913.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitiatif (Qualitatitve
research) menurut Creswell (2017), hal 15) adalah
suatu proses penelitian dan
pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu
mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap sebuah fenomena tertentu, khususnya dalam hal ini
penjelasan mengenai proses
dan strategi komunikasi politik.
Sejalan dengan pertanyaan peneltian yang ingin dijawab, jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan studi kasus (case study) sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitrah
(2018) bahwa pendekatan
studi kasus dalam penelitian kualitatif bertujuan mendalami informasi yang mendasarkan pada keterangan narasumber ataupun situasi yang melatarbelakanginya.
�Penelitian studi kasus menelaah
kasus tertentu dalam konteks kehidupan
kontemporer yang menggunakan
berbagai sumber informasi diantaranya wawancara, berbagai laporan dan dokumen (Mutiani et al., 2019). (Juditha, 2020) dalam Creswell menjelaskan bahwa kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Oleh
karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menyelidiki strategi komunikasi politik partai politik Golkar di Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019, dimana dalam periode
waktu tersebut DPD Partai Golkar Kabupaten
Bogor berada dibawah kepemimpinan Ade Ruhandi (atau yang lebih akrab disapa jaro
Ade) yang menjabat sebagai ketua selama dua periode berturut-turut.
Data
primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara mendalam (depth
interview) kepada narasumber
yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Narasumber dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (purposefull select) (Ariesta, 2013). Di bawah ini
akan ditampilkan terkait matriks informan dan identitas yang diperoleh.
Menurut Rahayu (2022), langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi,
materi-materi visual, serta
usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Subadi (2006) berargumen bahwa
sumber data utama dalam penelitian kualititatif ialah kata- kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Adapun proses kerja penelitian
ini dengan melakukan teknik pengumpulan data sebagaimana nyatakan Febriana (2021): (a) Wawancara, (b) Dokumen-dokumen, (c) Materi audio
dan visual.
Analisis data merupakan proses berkelanjutan
yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap
data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Wijaya, 2020). Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian
ini adalah �Model Miles and
Huberman� bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jelas.
Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
Hasil dan Pembahasan
Partai Golkar as a Clientalistic Party
Sebagaimana konsep
tipologi partai politik yang dikemukakan oleh Azwar
(2009) yang memfokuskan
pada tipe dan karakteristik
partai sebagai landasan bagi partai
dalam menjalankan partai sesuai dengan
karakteristik dan orientasi
kepartaian yang mereka anut. Disamping itu fungsi ideologis
partai serta kontestasi dalam pemilu yang dilatarbelakangi oleh
karakteristik yang dimiliki
oleh calon legislatif atau kandidat dalam
memainkan peran mereka semakin menambah variasi dalam kompetisi pemilu (Rahmatunnisa,
2017).
Golkar sebagai
partai yang bertipe klientalis memiliki rekam jejak cukup
lama dan mengakar. Sejak awal dibentuk sebagai
sebuah organisasi pada masa
Orde Lama, Orde Baru dan bermetamorfosa menjadi partai politik di era reformasi, hingga akhirnya partai Golkar berhasil membuktikan dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dengan
mengikuti berbagai kontestasi pemilu dan masuk kedalam jajaran
top five raihan perolehan suara partai politik
peserta pemilu.
Sebagai partai
yang identik dengan tipe klientalistiknya, partai Golkar tumbuh
dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan politik di tanah air. Dalam hal patronase politik,
partai Golkar bahkan menjadi �role model� bagi partai-partai lain dalam menjalankan kiprah politiknya.
Kekuatan Partai Golkar di Kabupaten Bogor
Posisi dan kedudukan
Golkar sebagi salah satu partai dengan
raihan suara top three di Kabupaten Bogor cukup diperhitungkan baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Hal ini ditunjukkan dengan peran dan kontribusi Partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan dan ruang terbuka hijau
sebagai area publik menjadi pembuktian bagi positioning Partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan dan pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Positioning Partai Golkar di tingkat lokal tidak terlepas
dari positioningnya dalam skala nasional.
Positioning Golkar dalam konstelasi politik nasional khususnya di legislatif,� masih menjadi lembaga atau partai yang tidak bisa ditinggalkan
begitu saja. Artinya ketika saat ini rezim
PDIP yang sedang berkuasa akan mengambil sebuah kebijakan, maka Golkar menjadi
salah satu kekuatan penyeimbang bagi proses dan dinamika politik yang akan terjadi selama
dan setelah pengambilan kebijakan tersebut. Golkar dengan figur-figur
kuat dan kharismatiknya menjadi kekuatan tersendiri yang diperhitungkan
oleh lawan politik maupun partai-partai lainnya.
Golkar memiliki
positioning yang kuat di mata
partai-partai lainnya. Sehingga partai Golkar hingga hari
ini masih menjadi partai yang bertahan dan eksis dengan segala dinamikanya
serta menjadi salah satu partai yang tidak akan ditinggal
dalam proses konstruksi pembangunan negara. Partai Golkar di Kabupaten Bogor, memiliki positioning cukup kuat terutama di ranah legislatif. Hal ini mengingat Golkar
memiliki fraksi di DPRD Kabupaten Bogor sebagai alat kepanjangan tangan partai yang berperan aktif dalam mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang diambil melalui DPRD, khususnya kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan dan ruang terbuka hijau dalam
konteks pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Partai Golkar
melalui wakilnya di legislatif juga terbuka terhadap setiap masukan dan saran terkait proses kebijakan dan pembangunan yang berimpikasi terhadap kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor seperti kebijakan pembangunan jalan, pembangunan sarana dan prasarana, gedung sekolah, irigasi, dan kebijakan ekonomi masyarakat lainnya.�
Pola Komunikasi
Politik Partai Golkar di Kabupaten Bogor
Partai Golkar menerapkan pola komunikasi yang berpola kombinasi top down dan
bottom up. Dalam pelaksanaannya
Partai Golkar menerapkan pola komunikasi politik dari elit partai
kepada massa (top down) dan
dari massa kepada elit (bottom up) yang menjadi formulasi dalam merumuskan strategi komunikasi politik partai. proses komunikasi yang diterapkan oleh Partai Golkar ini menjadi
bagian dari komunikasi politik partai dan dijadikan sebagai sarana interaktif antara partai dengan kader,
simpatisan dan konstituen partai, juga sebaliknya. Sebagaimana konsep pola komunikasi politik yang dikemukakan oleh (Mufidah, 2017);(Zamroni,
2016).
Dalam menerapkan pola komunikasi top down dan bottom up sebagai
bagian dari proses komunikasi politik yang diterapkan Partai Golkar sebagai sarana interaksi antara partai dengan
kader, anggota, simpatisan dan konstituen partai. Metode yang digunakan dalam menerapkan komunikasi politik yaitu dari
elit partai kepada massa (top down) dan dari massa kepada
elit (bottom up) yang di formulasikan
dalam sebuah strategi komunikasi yang mereka gunakan (Kodiyat & Andryan,
2021).
Komunikasi partai politik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up baik
kepada anggota/kadernya maupun kepada masyarakat. konsep ini digunakan
oleh partai Golkar dalam menjalankan komunikai politiknya kepada masyarakat.
Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai merupakan bagian dari sebuah
strategi komunikasi politik
dan merupakan sebuah relasi yang erat kaitannya antara politik, media dan bagian dalam proses demokrasi McNair (2017) dan sebagai proses berkomunikasi dan interaksi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi
politik menggabungkan antara penerapan komunikasi sebagai bagian dari strategi yang dilakukan oleh organisasi politik seperti salah satunya partai politik (McNair, 2017).
Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar pada Pemilu
Legislatif 2019 di� Kabupaten Bogor
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian menunjukkan
bahwa Partai Golkar memiliki, merumuskan dan menerapkan strategi komunikasi
politik untuk penguatan sistem dan pranata kelembagaan partainya. Bentuk
strategi komunikasi politik yang dilakukan antara lain ; pertama,
mengefektifkan konsolidasi struktural partai, struktural sistem baik di tingkat
kepengurusan maupun sampai ke tingkat kader.
Kedua, membuat program bagi para fungsionaris partai yang
disebut Dikpol (baca:pendidikan politik) yang diperuntukkan bagi para
fungsionaris sebagai wadah pembekalan bagi mereka dalam menjalankan tugas yang
berbasis kewilayahan untuk menyosialisasikan visi misi partai Golkar. Ketiga,
memaintain tata kelola dan peran kepartaian dalam berbagai momentum politik.
Keempat, menyusun desain program partai sebagai investasi politik jangka
panjang. Kelima, membuat metode analisis melalui instrumen survei untuk
mengetahui preferensi politik masyarakat untuk kemudian melakukan pendalaman
pembacaan terhadap target dan segmentasi politik partai. Keenam, melakukan
pendekatan kepada masyarakat melalui simpul-simpul dan basis sosial kemasyarakatan.
Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh sebuah
partai menjadi ciri khas dan mewakili karakteristik partai tersebut baik secara
ideologi maupun secara tipologi partai, sehingga stategi yang dirumuskan
berdasarkan tipologi partai. Proses strategi komunikasi politik dilakukan oleh
institusi politik kepada masyarakat untuk mentransformasikan nilai dan
informasi dari para politisi melalui media ataupun lainnya kepada publik (Heryanto, 2018).
Proses tersebut berlangsung secara horizontal antar aktor politik
dan berjalan secara kesinambungan secara vertikal dari opini
publik yang berkembang kepada otoritas yang berwenang. Komunikasi politik juga menjadi pusat perhatian dalam sebuah pemilihan
dan proses pembuatan kebijakan
di internal partai sebagai suatu proses yang fundamental (Alamsyah & Misnan,
2021). Strategi komunikasi politik
yang dibangun oleh sebuah partai menjadi ciri khas dan mewakili
karakteristik partai tersebut baik secara
ideologi maupun secara tipologi partai, sehingga stategi yang dirumuskan berdasarkan tipologi partai.
Terdapat lima unsur strategi komunikasi politik dilakukan oleh partai Golkar, seperti yang dikemukakan oleh Kivunja (2015); Pertama, visi
organisasi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur
lebih lanjut aktivitas komunikasi. Kedua, menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi
yang ditempatkan di lapangan
(fact finding). Ketiga, menetapkan
taktik yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh, dengan sudah memertimbangkan
kemampuan internal serta situasi atau keadaan
lapangan.
Keempat, meletakkan posisi
atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta
target sasaran; Kelima adalah menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat diikuti atau
dijalankan oleh semua pelaku komunikasi.
Dengan demikian, Partai
Golkar di Kabupaten menjalankan strategi komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh
Thompson tersebut guna meraih dukungan dari masyarakat pemilih. Dengan langkah-langkah yang menajdi bagian dari strategi komunikasi politik tersebut juga menjadi acuan bagi DPD Partai Golkar Kabupaten
Bogor dalam mendistribusikan
job description kepada seluruh
kader dan fungsionaris yang
telah di prospek untuk menjadi anggota
legislatif agar lebih proaktif menjalankan unsur-unsur strategi komunikasi politik tersebut.
Pada dasarnya komunikasi politik merupakan perubahan gagasan dan opini yang dikembangkan untuk menjalin interaksi antara masyarakat, institusi politik, dan entitas masyarakat lainnya seperti media yang berlangsung baik di tingkat lokal maupun
nasioanl. Hal ini sebagai sebuah cara untuk mencapai
tujuan dan target yang sudah
dirancang sebelumnya (Nair, 2018). Sejalan dengan
konsep dari Mc.Nair (2018), partai Golkar
melakukan berbagai strategi
komunikasi politik dengan menyusun agenda sosialisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat pemilih dalam rangka pemilu
2019.
Media Komunikasi Politik Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten
Bogor
Dalam hal kampanye
dan propaganda media, Partai Golkar
memiliki beberapa bentuk dan media untuk mengampanyekan program maupun visi dan misi partai
kepada masyarakat. Kampanye tersebut dapat dilakukan baik secara konvensional
maupun digital sesuai dengan perkembangan media digital
saat ini, partai Golkar juga adaptif terhadap perkembangan media digital dan sosial
media yang menjadi elemen penting dalam menyampaikan
informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Bentuk kampanye yang dilakukan diantaranya; pertama, kampanye personal
branding dengan menggunakan
tokoh yang berpengaruh di masyarakat ataupun figur yang menjadi panutan di masyarakat. Kedua, mengangkat tema program kekaryaan sebagai selling point partai dimana Golkar menggunakan
tagline �Golkar menang,
rakyat sejahtera�. Ketiga, kampanye secara konvensional dengan mengadaakan event-event di masyarakat
sesuai dengan tema dan momentum di masyarakat, seperti bazaar, jalan sehat, gerak jalan,
bakti sosial, penggalangan dana, beasiswa pendidikan, training bagi para milenial, pengajian, kerja bakti dan gotong royong bersama membersihkan tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya.
Keempat, sosialisasi secara
konvensional melalui pemasangan baliho/spanduk di ruang-ruang publik. Kemudian secara digital partai Golkar juga secara khusus membentuk bagian yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat yang dinamakan Media Penggalangan Opini (MPO). MPO ini khusus ditempati oleh orang-orang
atau kader-kader yang memiliki kapasitas tidak hanya dalam
hal IT, namun juga enerjik, dinamis dan kreatif dalam mengangkat
isu-isu strategis yang cukup menarik perhatian
masyarakat dan kemudian mengemasnya menjadi sebuah konten digital yang berisi penyikapan partai terhadap isu yang terjadi, penyampaian program partai, sosialisasi visi misi partai dan kampanye-kampanye partai.
Pola komunikasi yang dikemukakan oleh Hogan dan Melville (2015) dimana pola komunikasi
partai politik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up baik
kepada anggota/kadernya maupun kepada masyarakat. konsep ini digunakan
oleh partai Golkar dalam menjalankan komunikai politiknya kepada masyarakat.
Kesimpulan
Berdasarkan temuan peneliti yang telah diuraikan dalam Bab I hingga Bab IV dapat diambil kesimpulan.
pertama, mengenai
positioning partai Golkar dalam proses pengambilan kebijakan dan konstelasi politik di Kabupaten Bogor. Ada empat faktor yang menentukan positioning partai Golkar di Kabupaten Bogor kaitannya denga proses komunikasi
politik yang mereka jalankan diantaranya adalah: pertama, figur yang berproses di partai Golkar sehingga
mereka� menjadi figur yang populis.
Seperti contoh Jaro Ade sebagai figur Golkar
yang populis di Kabupaten
Bogor, karena ia memulai dan merintisnya dari bawah mulai
dari anak ranting hingga ke tingkat
DPD kabupaten. Kedua, komunikasi politik yang dijalankan partai Golkar di Kabupaten Bogor turut dipengaruhi oleh figur dan aktor internal partai. ketiga, penataan media yang turut berpengaruh terhadap posisi mereka di pemerintahan. Keempat, labeling
yang melekat pada Golkar sebagai partai �senior� di masyarakat yang sangat kuat dan melekat.
Kedua, mengenai tipe partai,
dimana partai Golkar sebagai partai yang bertipe klientalis berdasarkan literatur yang dikemukakan oleh Kitschelt (1995) memiliki rekam jejak cukup
lama dan mengakar. Sejak awal dibentuk sebagai
sebuah organisasi pada masa
Orde Lama, Orde Baru dan bermetamorfosa menjadi partai politik di era reformasi, hingga akhirnya partai Golkar berhasil membuktikan dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dengan
mengikuti berbagai pemilu dan masuk kedalam jajaran �top five�raihan perolehan
suara partai politik peserta pemilu.
Ketiga, terkait dengan pola komunikasi politik yang dibangun dan dijalankan oleh partai Golkar cenderung mengarah pada �sustainable role� yang lebih
menekankan pada keberlangsungan
komunikasi politik partai dalam jangka
panjang. Salah satu ciri partai partai
Golkar diantaranya adalah; pertama, politisinya yang mapan dalam berpolitik, sebagai contoh yaitu kemapanan sikap politik mereka
dalam menyikapi berbagai isu negatif
dan serangan politik yang menerpa atau bahkan
mendeskriditkan partai Golkar, mereka tetap tenang dan tidak serampangan menanggapi berbagai isu yang diarahkan dan dialamatkan kepada partai mereka. Kedua, partai ini
dikenal dengan kemapanan dalam hal kaderisasinya. Hal ini dapat dilihat
dari berbagai kadernya yang berada di tiap perwakilan kecamatan, desa, bahkan dalam hierarkis
terkecil dalam lingkup rt dan rw, mereka memiliki kader dan basis militan yang siap mendukung dan menjadi salah satu kekuatan partai.
Keempat, mengenai konsep strategi komunikasi politik partai, dalam hal
ini strategi komunikasi politik yang dipetakan dan dirumuskan oleh partai Golkar dalam rangka
pemilu yaitu terdiri dari : pertama, melakukan
pranata kelembagaan untuk sukses konsolidasi
di internal partai yang bertujuan
untuk penguatan sistem struktural partai Golkar di Kabupaten Bogor.
Kedua, dengan adanya coatil
effect dalam pemilu, sebagai contoh dampak pilpres terhadap perolehan suara partai, maka
partai Golkar secara garis kebijakan partai berusaha melakukan manuver politik dengan berkoalisi dan menjadi salah satu partai pengusung
pada pilpres 2019. Ketiga, menargetkan perolehan suara maksimal dalam pilkada di Kabupaten Bogor yang diyakini akan berdampak pada perolehan suara mereka pada pemilu legislatif.���
Kelima, mengenai konsep media komunikasi politik yang digunakan partai, dalam hal ini
partai Golkar yang memiliki divisi khusus menangani strategi komunikasi politik terkait pemetaan target-target pemenangan
pemilu yaitu �Badan Pemenangan Pemilu� yang bertugas memetakan strategi pemenangan pemilu melalui berbagai media, termasuk melalui media komunikasi digital dengan menyusun bagian yang dinamakan MPO �Media Penggalangan
Opini�.
�Bagian ini menangani dan mengurusi secara khusus untuk
sosialisasi di ruang-ruang publik untuk mengomunikasikan
program partai kepada masyarakat, sarana komunikasi politik partai dengan masyarakat
sekaligus media kampanye
yang efektif dan masif dalam rangka upaya
meraih dukungan dan preferensi masyarakat terhadap partai Golkar. Sebagai bahan sosialisasi dan media kampanye, partai Golkar di Kabupaten Bogor juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam
menggunakan metode analisis survey sebagai indikator umum untuk melihat dan mengukur situasi dan kondisi di tingkat pemilih di Kabupaten Bogor yang disesuaikan dengan konteks periodisasi zaman.
BIBLIOGRAPHY
Alamsyah, A., & Misnan, M. (2021). Manajemen
Komunikasi Politik Partai Golkar Pada Panggung Agregasi Kebijakan Omnibus Law. KOMUNIKATA57,
2(2), 89�100.
Aprianti,
A. (2017). Perilaku komunikasi Verbal dan Non Verbal Pecinta Kereta Api. Jurnal
Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi), 3(1), 89�108.
Ariesta, I. N. (2013). Produksi Pesan Dan
Pembentukan �Theater Of Mind� Dalam Fiksimini Di Twitter (Studi Deskriptif
Kualitatif Persepsi Penulis Fiksimini dalam Memproduksi Pesan yang Membentuk �Theater
of Mind� di Twitter).
Azwar,
R. C. (2009). Politik komunikasi Partai Golkar di tiga era: dari partai
hegemonik ke partai yang berorientasi" pasar". Grasindo.
Creswell,
J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative,
quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Febriana,
D. W. P. (2021). Penerapan Pembelajaran Shalat Bagi Anak Tunagrahita Dengan
Media Audio Visual (Studi Di Sma Luar Biasa Yayasan Pendidikan Luar Biasa
Banjarmasin).
Firmanzah, P. D. (2010). Mengelola Partai Politik:
Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi. Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
Fitrah,
M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas
& studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
Heryanto, G. G. (2018). Media
Komunikasi Politik. IRCiSoD.
Juditha,
C. (2020). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola
Komunikasi Masyarakat Desa. Jurnal PIKOM; Penelitian Komunikasi Dan
Pembangunan, 21(2), 131�144.
Kivunja,
C. (2015). Teaching students to learn and to work well with 21st century
skills: Unpacking the career and life skills domain of the new learning
paradigm. International Journal of Higher Education, 4(1), 1�11.
Kodiyat,
B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan
Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. Jurnal
Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 101�112.
McNair,
B. (2017). An introduction to political communication (Vol. 5). Taylor
& Francis.
Mufidah,
A. L. (2017). Strategi Komunikasi Politik Dan Pemenangan Pemilu (Studi Kasus
Strategi Komunikasi Politik Dra. Dewanti Rumpoko, M. Si dan Ir. H. Punjul
Santoso, MM pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu 2017).
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
Mutiani,
M., Subiyakto, B., Jumriani, J., Aslamiah, A., & Afrina, A. (2019). Laporan
Penelitian: Relevansi Modal Sosial Dalam Pembelajaran IPS (Studi Kasus Dalam
Sistem Zonasi Di Smp Negeri Kota Banjarmasin).
Nair,
S. R. (2018). Analyzing the relationship between store attributes,
satisfaction, patronage-intention and lifestyle in food and grocery store
choice behavior. International Journal of Retail & Distribution
Management, 46(1), 70�89.
Oktavia,
R. (2021). Pola Komunikasi Kelompok Dalam Menghadapi Penderita Penyakit
Mental Dalam Film �Lars And The Real Girl.� Universitas Hasanuddin.
Pamungkas,
S. (2011). Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia, institute for
Democracy ad welfarism. Yogyakarta.
Rahayu,
H., Rudiatna, R. D., Darmana, F., Trihastuti, M., & Yuniarsih, Y. (2022).
Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Information And Communication Technology (Ict) Di Kelas X
Sma Darul Falah. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1(9),
1287�1302.
Rahmatunnisa,
M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. Jurnal Bawaslu, 3(1),
1�11.
Subadi, T. (2006). Metode penelitian
kualitatif. Muhammadiyah University Press.
Suryadinata, L. (1992). Golkar dan
militer: Studi tentang budaya politik.
Tanjung,
A. (2007). The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi
Politik Era Transisi. Gramedia Pustaka Utama.
Wijaya,
H. (2020). Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan.
Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Zamroni, M. (2016). Perempuan Dalam Politik (Studi
Kasus Partisipasi Selebritis Perempuan Dalam Komunikasi Politik Di
Partai-Partai Islam Pada Pemilu 2014 Di Indonesia). Profetik: Jurnal
Komunikasi, 9(1).
Copyright holder: Farida Laela
(2023) |
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia |
This article is licensed under: |