Syntax Literate:
Jurnal Ilmiah Indonesia
p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN:
2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT AMUNGME DALAM
RENEGOSIASI KONTRAK PT FREEPORT INDONESIA
Meidyto Nafa, Hanafi
Tanawijaya
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
Email: [email protected], [email protected]
Abstrak
Sejak
tahun 2010, pemerintah pusat telah berupaya untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak PT Freeport Indonesia,
demi memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat
Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, tim renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia kerap dinilai tidak mementingkan isu-isu
lapangan seperti halnya lingkungan, konflik
sosial, pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM), dan militerisasi yang menimbulkan kerugian
bagi masyarakat adat Amungme. Sejatinya
masyarakat adat Amungme memiliki hak ulayat yang melekat sejak lahir dan seyogianya dilindungi sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dan menganalisis upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Amungme dalam konteks renegosiasi kontrak PT Freeport
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap regulasi
dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa langkah perlindungan yang telah diupayakan oleh pemerintah
Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak
ulayat masyarakat adat Amungme dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia masih belum optimal. Diharapkan
hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat
masyarakat adat Amungme dalam konteks renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang perlindungan hak-hak masyarakat adat
dalam industri pertambangan.
Kata kunci: hak ulayat; masyarakat adat;
renegosiasi.
Abstract
Since 2010, the central government
has attempted to renegotiate PT Freeport Indonesia's contract, in order to provide
justice for all Indonesian people themselves. However,
PT Freeport Indonesia's contract renegotiation team is often
seen as not concerned with
field issues such as the environment, social conflict, violations of human rights (HAM), and militarization which have
caused harm to the Amungme indigenous
people. In fact, the Amungme indigenous people have customary rights that are inherent
from birth and should be protected as stipulated in Indonesian positive law. This study
aims to examine and analyze efforts to optimize
legal protection of the customary rights of the Amungme indigenous people in the context of PT Freeport
Indonesia's contract renegotiation. The research method
used in this study is a literature study approach and an analysis of regulations and policies related
to the protection of customary rights. The results
of this study indicate that although there have been several protective
measures taken by the Indonesian government, the legal protection of the customary rights of the Amungme indigenous people in the
renegotiation of PT Freeport Indonesia's contracts
is still not optimal. It is hoped that the results of this research can contribute to improving and strengthening
the legal protection of the customary rights of the Amungme
indigenous people in the context
of PT Freeport Indonesia's contract renegotiations, as well as providing a basis for further research
in the field of protection of indigenous peoples' rights
in the mining industry.
Keywords: customary rights; indigenous
peoples; renegotiation.
Pendahuluan
Legitimasi Indonesia sebagai
negara hukum tertuang
pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi demikian, �Negara Indonesia adalah negara hukum.� Kemudian pada tahun 1966, pemerintah Indonesia
mengadakan simposium terkait
negara hukum yang menghasilkan
3 (tiga) ciri utama negara hukum di Indonesia,
yaitu sebagai berikut (Kusnardi
& Ibrahim, 1983):
(1) Pengakuan dan perlindungan terhadap
hak asasi manusia
yang meliputi persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi,
dan budaya; (2) Peradilan yang
bebas dan tidak memihak serta terlepas dari segala pengaruh kekuasaan ataupun
kekuatan; dan (3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat disebut
sebagai masyarakat hukum
yang wajib tunduk pada hukum negara serta dilindungi atas Hak Asasi
Manusia (HAM). Selain
hukum negara, suatu kelompok
masyarakat juga mengenal
istilah hukum adat yang lahir
dari tradisi. Kedua jenis hukum tersebut merupakan
wujud dari keberagaman hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau pluralisme hukum (Safiuddin, 2018).
Hukum adat itu sendiri berlaku bagi masyarakat hukum adat, yang muncul
dikarenakan faktor teritorial dna faktor genealogis (Prasetyo,
2010).
Sifat hukum yang pluralisme tersebut
kerap menimbulkan persoalan
hukum, khususnya
ketika negara memiliki keinginan untuk membangun suatu
sistem hukum yang berlaku
secara nasional untuk seluruh masyarakat. Berdasarkan pandangan pakar hukum yang menganut prinsip yurisprudensi
sosiologis (sociological jurisprudence),
hukum yang baik dan efektif
adalah hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup di tengah
masyarakat (Kusumaatmadja, 1976). Lebih lanjut,
prinsip yurisprudensi sosiologis merupakan sebuah mazhab
yang diprakarsai oleh Pound, yang berpandangan bahwa ilmu hukum tidak terbatas pada kajian hukum positif atau normatif, melainkan dapat dibedakan dengan
peraturan (Qamar & Rezah,
2022).
Salah satu persoalan
dalam implementasi prinsip
pluralisme hukum dalam sebuah kaidah
hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam bidang sumber
daya alam yang kerap berbenturan antara hukum negara dengan
hukum adat masyarakat. Bagi masyarakat hukum
adat, sumber daya alam bukan semata-mata merupakan suatu kegiatan produksi (ekonomi), melainkan memiliki hubungan
magis religius sebagai salah satu warna dari
hukum adat itu sendiri
(Hadikusuma, 2014).
Secara historis, masyarakat hukum adat sempat mengalami
krisis eksistensi di Indonesia,
mengingat pada era kolonial dahulu hukum bersifat dualisme, hukum adat berlaku di samping hukum yang didasarkan
oleh hukum barat (Zain & Siddiq, 2015). Akan
tetapi kemudian eksistensi masyarakat adat mulai dikuatkan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Secara sederhana, hal tersebut dapat dilihat melalui bagian pembukaan UUPA, yang berbunyi
demikian:
bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut
dalam pertimbangan- pertimbangan diatas perlu adanya hukum
agraria nasional, yang berdasar atas hukum
adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh
rakyat Indonesia, dengan
tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama;
Pasal 3 UUPA juga memberikan ruang bagi hak yang melekat
pada masyarakat adat, yaitu hak
ulayat. Secara sederhana, hak ulayat merupakan hak masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah yang merupakan
lingkungan hidup masyarakat adat tersebut. Hak
ulayat meliputi hak-hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kendati demikian, perlindungan atas hak ulayat kerap
mengalami kesenjangan di Indonesia.
Pasalnya, konflik agraria yang melibatkan hak ulayat masyarakat hukum adat masih sering terjadi. Salah satunya
dirasakan oleh masyarakat adat Amungme di Papua Tengah yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan PT Freeport
Indonesia. Menilik sejarah, pada
tahun 2010, masyarakat adat Amungme mengajukan gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) terhadap
PT Freeport Indonesia
dikarenakan telah mengambilalih hak ulayat sebagai
lokasi utama pertambangan perusahaan tanpa kompensasi apapun , yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat adat Amungme maupun
wilayah setempat lainnya.
Mengingat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pokok Pertambangan), mengatur demikian:
Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu
yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya,
dengan tidak memandang
apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja,
maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih
dahulu.
Konflik antara masyarakat adat Amungme dan PT Freeport
Indonesia telah terjadi
sekitar sejak tahun 1970. Hal tersebut dipicu oleh beberapa rencana
pembangunan PT Freeport pada masa
itu. Mulai dari pembangunan kompleks perumahahan bagi para pekerja
PT Freeport Indonesia, pembangunan jalan penghubung dari Pad II ke Tembagapura dan Kota Baru melalui Sungai
Ajkwa, yang mengakibatkan penggusuran skala
besar dari wilayah Pomako hingga ke Mile 50. Pembangunan tersebut merusak hutan dan ladang
perburuan masyarakat adat Amungme dan Kamoro (Nugroho,
2014).
Perlu dipahami bahwa hak pengusahaan dalam bidang pertambangan umum diberikan kepada
perusahaan swasta melalui sistem kontrak atau Kontrak Karya (KK). Adapun sistem tersebut pertama kali
diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia di tahun 1967 (Rahadiyan & Savira, 2017). Seiring berjalannya waktu, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia
terus menerus menjadi sorotan publik. Pasalnya, dampak kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh
kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia semakin memuncak. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia terus berupaya
untuk melakukan renegosiasi demi tercapaikan kesepakatan baru yang memenuhi
rasa keadilan bagi kedua belah
pihak (Rahadiyan & Savira,
2017).
Menimbang berdasarkan prinsip
persamaan yang adil atas kesempatan (the principle
of fair equality
of opportunity) dari Rawls, maka masyarakat adat di Papua yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan
PT Freeport Indonesia masih belum merasakan keadilan
tersebut secara optimal. Merujuk pada penelitian terdahulu, Redi menyatakan bahwasanya masyarakat adat di Papua belum
mendapatkan persamaan yang adil atas kesempatan,
khususnya dalam hal kesempatan untuk tinggal di lingkungan yang baik, kesejahteraan hidup, serta atas hak asasinya
itu sendiri (Redi, 2016).
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada rumusan permasalahan sekaligus tujuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini fokus dalam menemukan
sebuah model perlindungan hukum yang optimal
bagi masyarakat adat Amungme sehubungan dengan renegosiasi kontrak PT
Freeport Indonesia. Dalam kata lain,
penelitian ini bertujuan untuk melahirkan gagasan terkait optimalisasi perlindungan hukum terhadap
hak ulayat masyarakat adat Amungme dalam renegosiasi kontrak
PT Freeport Indonesia, demi menciptakan harmonisasi antara kegiatan
perekonomian negara, hukum negara, dan hukum adat yang tidak dapat lepas dari kehidupan
masyarakat Indonesia.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif,
terpusat pada peraturan perundang-undangan
atau penelitian yang berdasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku
di tengah masyarakat (Armia, 2022), dengan melakukan analisis
deskriptif terhadap peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan hak ulayat masyarakat adat Amungme, seperti
UUD 1945, UUPA, dan lainnya.
Selain itu, penelitian
ini
juga melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen relevan, seperti kontrak PT Freeport Indonesia, perjanjian-perjanjian
terkait, keputusan pengadilan, dan dokumen lainnya
yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum masyarakat adat, khususnya di Amungme. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan penelusuran, baik
melalui internet maupun berdasarkan bahan-bahan buku, jurnal ilmiah, dan
lain-lain. Data-data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengkaji
isu dengan lebih rinci melalui
data primer dan data sekunder
(Sahir, 2021).
Hasil dan Pembahasan
Pengaturan Hak Ulayat
Masyarakat Adat Amungme
Papua merupakan salah satu provinsi
di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terletak
di ujung timur Indonesia, seluas
312.224,37 km2 atau sekitar 16% dari
luas wilayah Indonesia. Sejak tahun 2022, Papua mengalami pemekaran dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan
publik, dan kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Orang
Asli Papua, melalui
penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua
Tengah. Adapun salah satu suku yang tinggal di wilayah dataran tinggi Papua Tengah adalah suku Amungme.
Lebih tepatnya, masyarakat adat Amungme tinggal
di beberapa lembah
di Kabupaten Mimika dan Kabupaten
Puncak Jaya.
Sebagian masyarakat adat Amungme telah tinggal di Kota
Timika dan sekitarnya dikarenakan
proses pembangunan pemukiman PT Freeport Indonesia. Adapun sebagian masyarakat adat Amungme yang khususnya
berasal dari Pegunungan Jayawijaya telah mendapatkan
fasilitas tempat tinggal serta lahan perkebunan dari PT Freeport Indonesia. Akan tetapi, sebagianlainnya memilih untuk menetap
di kampung-kampung yang terletak di sekitar wilayah
kegiatan pertambangan, yaitu
Kampung Banti, Waa, Tsinga, Arwanop
(Jehabut, 2023)
Masyarakat adat Amungme
dalam hal ini memiliki hak-hak
hidup sebagai masyarakat adat, sebagaimana diakui dalam
hukum positif Indonesia, antara lain pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1)
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
diundangkan.
2) Pasal 28I ayat (3) UUD
1945, yang berbunyi:
Identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban.
3)
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:
(1)
Dalam
rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
(2)
Identitas
budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(UU Otonomi Khusus Papua), hak ulayat didefinisikan sebagai berikut:
Hak ulayat adalah hak
persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk
memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu
mengenai referensi hukum adat, hak ulayat dikarakteristikan memiliki 6 (enam)
ciri utama, yaitu (Sudiyat, 1981):
1) Hak ulayat
melekat hanya terhadap
masyarakat hukum adat tertentu;
2)
Selain masyarakat hukum adat
tertentu tersebut, tanah ulayat hanya dapat digunakan
berdasarkan perizinan dari penguasa atau petinggi dari masyarakat hukum
adat yang berkuasa;
3)
Hak ulayat memperbolehkan
masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan wilayah
tanah dengan restriksi, yaitu untuk keperluan somah, brayat, dan/atau keluarga;
4)
Masyarakat hukum adat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi terhadap
wilayah kekuasaannya;
5)
Hak ulayat tidak dapat dilepaskan,
dialihkan, dihilangkan untuk selamanya; dan
6)
Hak ulayat mencakup tanah yang sudah digarap atau diliputi oleh hak perorangan.
Mengingat hak ulayat berhubungan dengan
tanah Indonesia, maka pengakuan hak ulayat masyarakat adat juga tertuang
dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:
Dengan mengingat
ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, terdapat 2 (dua) bentuk kepemilikan tanah
ulayat, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu
yang lahir dari warisan keturunan. Pemisahan kekuasaan atas kepemilikan dan pengelolaan tanah di mana kekuasaan tersebut
diberikan kepada anak pertama
dari garis keturunan tertua adalah suatu praktik yang umum di berbagai
suku adat. Secara tradisional, aturan
dalam marga keluarga
mengatur perubahan yang terjadi seiring dengan pentingnya tanah dalam konteks perkembangan kapitalisme.
Namun,
dalam masyarakat Papua saat ini, pengakuan terhadap hak anak tertua untuk mengatur
tanah adat tidak terjadi (Jehabut, 2023).
Sejatinya penegasan hukum adat beserta
hak-hak atas tanah ulayat di atas merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan
hukum Indonesia yang menerapkan nilai-nilai masyarakat didalamnya (Gayo, 2016). Akan tetapi,
hukum hanya akan menjadi suatu
gabungan kata tak berdaya jikalau
tidak dibarengi dengan
upaya perlindungan yang optimal.
Dalam hal ini, upaya perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat adat Amungme
masih menjadi tanda tanya besar.
Renegosiasi Kontrak
PT Freeport Indonesia
Sejak disahkannya UU Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), sistem KK mulai
diimplementasikan di Indonesia
dengan PT Freeport Indonesia sampai dengan saat ini. Pada mulanya, PT Freeport
Indonesia berhasil masuk ke Indonesia
di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Penguasa orde baru tersebut membuat KK atau persetujuan pada tahun 1967 dengan perusahaan Amerika Serikat untuk
melakukan kegiatan penggarapan tambang emas
yang berada di Irian Jaya yang kini menjadi
Papua (Abidin, 2011).
Pasal 1 angka 1 Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1614 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, mendefinisikan KK sebagai berikut:
Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia
dengan perusahaan berbadan
hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak
termasuk minyak bumi, gas alam, panas
bumi, radio aktif, dan batu bara.
Dalam hal hubungan KK dengan Pemerintah Indonesia dapat dilihat
melalui ketentuan Pasal
10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, dimana
Pemerintah Indonesia memiliki wewenang dalam menerbitkan dan memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan apabila
usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor. Adapun
izin yang diberikan
oleh Pemerintah Indonesia merupakan kuasa pertambangan, KK, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak production sharing.
Lebih lanjut, Salim HS menguraikan unsur-unsur dalam suatu KK, yaitu antara
lain (HS, 2004):
1. Adanya sebuah
kesepakatan yang diikat
dalam suatu perjanjian oleh dan antara
para pihak;
2. Adanya subjek
hukum, yaitu Pemerintah Indonesia ataupun Pemerintah Daerah (provinsi,
kabupaten, dan/atau kota) dengan kontraktor asing;
3. Adanya objek
berupa eksplorasi dan eksploitasi;
4. Berkutat dalam bidang pertambangan umum; dan
5. Berlaku dalam
jangka waktu tertentu
yang diatur dalam KK itu sendiri.
Dalam perjalanannya, KK PT Freeport Indonesia dihujani
kritik terkait dampak negatif kegiatan
pertambangannya terhadap kondisi
lingkungan di sekitar
wilayah kegiatan pertambangan. Kendati demikian, KK PT Freeport
Indonesia hingga saat ini
masih berjalan,
dikarenakan apabila ditinjau
dari sudut pandang
perekonomian, PT Freeport Indonesia meyumbang pajak
terbesar dengan rata-rata USD 180,000,000 per
tahun periode 1991-2001
(Rahmawati, 2006).
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya
melakukan renegosiasi KK untuk
menekan angka kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Perlu diingat
bahwa dalam hal renegosiasi KK PT Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia berhadapan dengan beragam kepentingan, baik dengan Amerika
Serikat maupun pengusaha
lokal yang mengais
keuntungan dari kegiatan
usaha pertambangan PT Freeport
Indonesia, dengan penyedia jasa pelabuhan sampai penyedia makanan. Maka dari itu, upaya renegosiasi KK PT Freeport
Indonesia menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia
(Jehabut, 2023).
Adapun renegosiasi KK PT Freeport Indonesia berjalan sejak
masa pemerintahan Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono. Adapun hal-hal yang dimuat dalam renegosiasi pada masa itu mencakup 6 (enam) klausal, yaitu sebagai
berikut (Jehabut, 2023):
1)
PT
Freeport Indonesia berkewajiban meningkatkan angka royalty atas
pertambangan emas dan tembaga;
2) PT Freeport
Indonesia berkewajiban memperkecil luas lahan;
3)
PT
Freeport Indonesia diharuskan untuk mengakomodir kepentingan domestik;
4) PT Freeport Indonesia diwajibkan membangun smelter
dalam negeri;
5)
PT Freeport Indonesia wajib
melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada
pihak nasional; dan
6)
Apabila kelima syarat di atas
dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, maka Pemerintah
Indonesia mengizinkan PT Freeport Indonesia untuk melakukan perpanjangan kontrak sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, terhitung setelah berakhirnya KK di tahun 2021.
Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi,
Beliau memandatkan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melanjutkan renegosiasi KK PT Freeport Indonesia, terutama terkait
divestasi saham, pembangunan smelter, serta perpanjangan
KK. Keberhasilan mencapai keenam klausul renegosiasi di atas nyatanya belum optimal bagi kepentingan masyarakat
adat Amungme yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia.
Pasalnya, masyarakat adat Amungme menilai baik PT Freeport
Indonesia dan Pemerintah Indonesia
tidak melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan pertambangan PT Freeport Indonesia. Padahal sejak tahun 1971,
PT Freeport Indonesia telah memasuki
wilayah Amungsal, tanah yang memiliki nilai krusial bagi masyarakat adat Amungme, sekaligus menggeser masyarakat adat Amungme keluar
wilayah tersebut ke wilayah
kaki pegunungan.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Amungme
Seyogianya pertambangan nasional dikembangkan demi
mewujudkan sebesar- besarnya
kemakmuran rakyat, sebagaimana disampaikan oleh Manan, yaitu (Lita & Nasution,
2013):
1)
Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta seluruh
isinya harus didedikasikan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2)
Melindungi dan menjamin segala
hak-hak masyarakat untuk dapat merasakan hasil kekayaan
alam tertentu; dan
3)
Mencegah segala tindakan dari pihak manapun
yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati
atau memanfaatkan kekayaan lama tersebut.
Terlepas dari hak ulayat, terdapat 4 (empat) hak masyarakat
adat yang kerap disuarakan, yaitu (Arizona, 2009):
1)
Hak untuk menguasai, memiliki,
mengendalikan, mengelola, menjaga, dan memanfaatkan
tanah serta sumber daya alam yang terkandung di wilayah adatmya;
2)
Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai
hukum adat dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3)
Hak untuk menguasai diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan atau kelembagaan adat; dan
4)
Hak atas identitas, budaya, sistem
kepercayaan, sistem pengetahuan (kearifan tradisional), dan bahasa asli.
Masyarakat adat Amungme,
yang merupakan suku pribumi yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan PT Freeport
Indonesia, telah lama menghadapi tantangan dan
konflik terkait dengan pemenuhan hak ulayat mereka. Sebagai pemilik
tanah adat yang telah diwariskan dari
generasi ke generasi, mereka memiliki ikatan emosional, budaya, dan spiritual yang kuat dengan tanah tersebut.
Namun, dengan adanya kegiatan pertambangan skala besar, terutama
oleh PT Freeport Indonesia, masyarakat adat Amungme telah mengalami perubahan drastis dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya mereka.
Sejatinya pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat
adat dapat dijadikan pedoman sebagai
perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Kendati
demikian, meskipun hak-hak
masyarakat adat diakui oleh konstitusi dan perundang-undangan Indonesia, pelaksanaannya dalam praktik
sering kali tidak
memadai. Dalam konteks
renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, perlindungan hukum
terhadap hak ulayat masyarakat adat Amungme masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Sejauh ini,
kepentingan ekonomi dan keuntungan dari aktivitas pertambangan sering kali mengambil prioritas utama, sementara hak-hak
masyarakat adat terabaikan atau diabaikan.
Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum
yang lebih kuat untuk masyarakat adat Amungme. Ini harus mencakup
mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
hak-hak ulayat mereka.
Lebih
lanjut,
perlu adanya regulasi yang tegas yang menjamin partisipasi aktif masyarakat
adat dalam proses pengambilan keputusan
terkait penggunaan tanah mereka, termasuk
renegosiasi kontrak PT Freeport
Indonesia.
Dalam renegosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia,
pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak ulayat masyarakat adat Amungme dihormati
dan dipertimbangkan dengan
serius. Masyarakat adat harus terlibat
dalam semua tahap
proses negosiasi, mulai dari perumusan kebijakan hingga penentuan kondisi dan klausul
kontrak. Dalam hal ini,
perlu adanya representasi yang adil dan seimbang dari masyarakat adat Amungme
dan pihak-pihak terkait dalam forum perundingan.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kontrak baru
mencakup klausul- klausul yang jelas
terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Freeport Indonesia. Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan
bahwa aktivitas pertambangan
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga ekosistem yang sensitif di sekitar wilayah
pertambangan. Selain itu, kontrak juga harus mengatur mekanisme kompensasi
yang adil bagi masyarakat adat Amungme atas dampak negatif yang mereka alami akibat aktivitas
pertambangan.
Kesimpulan
Beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum yang
kurang optimal antara lain adanya ketidakseimbangan kekuatan antara PT Freeport Indonesia
dan masyarakat adat Amungme
dalam negosiasi kontrak, lemahnya implementasi regulasi yang ada, serta kekurangan pemahaman dan kesadaran akan hak
ulayat di kalangan masyarakat adat itu sendiri.
Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak ulayat
masyarakat adat Amungme, penelitian ini merekomendasikan beberapa
langkah. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman akan
hak ulayat serta perlindungan hukum yang ada
melalui pendidikan dan kampanye yang melibatkan masyarakat adat itu sendiri. Kedua,
diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan masyarakat adat
dalam proses renegosiasi kontrak, dengan memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan
masyarakat adat dalam setiap tahapan
negosiasi.
Selain itu, perlu penguatan regulasi yang jelas dan tegas
mengenai hak ulayat dan pemenuhan
kewajiban perusahaan terkait hak ulayat. Pemerintah juga perlu memastikan adanya
mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi dan pemenuhan hak ulayat secara berkelanjutan.
BIBLIOGRAFI
Abidin,
R. F. (2011). Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesi (Studi Kontrak
Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport
Indonesia). Jurnal Kajian Hukum Islam dan
Sosial Kemasyarakatan I, 11(1).
Arizona, Y. (2009). Pendekatan
Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia.
Jurnal Konstitusi, 6(2), 105.
Armia, M. S. (2022).
Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh:
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia
(LKKI).
Gayo, A. A. (2016).
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi
Kasus di Provinsi
Aceh Khususnya Kabupaten Bener
Meriah). Jurnal Penelitian Hukum,
18(3).
Hadikusuma,
H. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat
Indonesia (Revisi ed.). Bandung: Mandar Maju.
HS,
S. (2004). Hukum Pertambangan di
Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jehabut, K. (2023).
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat
Amungme dan Kamoro dalam Renegosiasi Kontrak
PT Freeport Indonesia.
Universitas Trisakti.
Kusnardi,
M., & Ibrahim, H. (1983). Pengantar
Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kusumaatmadja,
M. (1976). Hukum, Masyarakat dan
Pembinaan Hukum Nasional: Suatu
Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di
Indonesia. Bandung: Binacipta.
Lita, H. N., & Nasution, F. U. (2013).
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah
Pertambangan. Lex Jurnalica, 10(3).
Nugroho, A. B. (2014).
Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde
Baru: Studi Kasus Freeport. Jurnal Penelitian Sosial, 3(1).
Prasetyo,
A. B. (2010). Hak Ulayat sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris).
Masalah-Masalah Hukum, 39(2).
Qamar,
N., & Rezah, F. S. (2022). Dikotomi Pendekatan dalam Kajian Ilmu Hukum: Sebuah
Tinjauan Kritis. SIGn Jurnal Hukum, 4(2).
Rahadiyan, I., & Savira, K. A. (2017). Menimbang Posisi
Indonesia dalam Kontrak
Karya Freeport (Problematika
Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya). Jurnal Defendonesia, 3(1).
Rahmawati,
A. (2006). Analisa Konflik Vertikal di Papua. Fenomena Konflik Sosial di Indonesia dari Aceh sampai Papua, p. 314.
Redi,
A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. Jurnal Konstitusi, 13(3).
Safiuddin,
S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman
Nasional Rawa Aopa Watumohai. Mimbar
Hukum, 30(1).
Sahir, S.
H. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta:
Penerbit KBM Indonesia. Sudiyat, I. (1981).
Hukum
Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan
atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Penelitian Hukum, 2(2).
|
Copyright holder:
Meidyto Nafa, Hanafi Tanawijaya (2022)
|
|
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
|
|
This article is licensed under:
|
