Syntax
Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No.
10, Oktober 2022
LEMBAGA KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM MENANGANI KRISIS EKONOMI GLOBAL
Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto
UNICIMI Universitas Cendekia Mitra
Indonesia, Indonesia
E-mail: [email protected], [email protected]
Abstrak
Lembaga keuangan memiliki peran penting
dalam menentukan kebijakan ekonomi untuk terus membawa sektor ekonomi pada
taraf atau keadaan yang standar sehingga tidak terjadi krisis ekonomi global
yang pernah terjadi pada tahun 2008. Hal ini yang mendasari penelitian untuk
mengkaji lebih lanjut mengenai Lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam
menangani krisis ekonomi global. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis
peran lembaga keuangan sehingga dapat menciptakan kebijakan publik untuk
menangani krisis ekonomi global yang dimungkinkan dapat terjadi lagi dengan
belajar dari keadaan di masa lalu. Metode yang digunakan adalah jenis
kepustakaan dengan mengkaji berbagai hasil penelitian juga kebijakan lembaga
keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat
dilakukan lembaga keuangan sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yaitu:
macroprudential dan microprudential, meningkatkan kekuatan Early Warning System
(EWS), meningkatkan kekuatan protokol manajemen krisis, mendorong korporasi
dalam melakukan initial public offering, Otoritas moneter dan perbankan dalam
memanfaatkan berbagai peluang untuk terus menurunkan inflasi dan suku bunga
khususnya suku bunga kredit sehingga lebih kompetitif di ranah dunia. Selain
itu juga menggalakkan masyarakat untuk cinta produk dalam negeri dan tidak
menggantungkan laju ekonomi pada sistem ekspor.
Kata Kunci: lembaga keuangan, kebijakan publik, dan krisis ekonomi global.
Abstract
Financial
institutions have an important role in determining economic policies to
continue to bring the economic sector to a standard level or state so that
there is no global economic crisis that occurred in 2008. The purpose of this
study is to analyze the role of financial institutions so that they can create
public policies to deal with the global economic crisis that may occur again by
learning from circumstances in the past. The method used is a type of
literature by reviewing various research results as well as financial
institution policies. The results show that there are several things that
financial institutions can do so as to be able to produce public policies,
namely: macroprudential and microprudential, increasing the strength of the
Early Warning System (EWS), increasing the strength of crisis management
protocols, encouraging corporations to conduct initial public offerings,
monetary and banking authorities in taking advantage of various opportunities
to continue to reduce inflation and interest rates, especially lending rates so
that they are more competitive in the realm of the world. In addition, it also
encourages people to love domestic products and not depend on the economic pace
on the export system.
Keywords: financial
institutions, public policy, and the global economic crisis.
Pendahuluan
Ekonomi merupakan sektor penting pada setiap negara (Ginting
& Dewi, 2013). Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan
salah satu asas suatu negara dalam menjalankan operasionalnya terlebih yang
berkaitan dengan keuangan (Anggoro
et al., 2021). Semakin tinggi ekonomi maka
kesejahteraan rakyatpun semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin rendah
ekonomi maka kesjehateraan rakyat pun semakin rendah (Wira
& Adiputra, 2021). Karena, ekonomi negara merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Aprilia
& Kurniawan, 2018).
Maka dari itu ekonomi merupakan hal vital yang harus dijaga
kelestariannya (Purbaya,
2016) demi keberlangsungan dan kesejahteraan
hidup masyarakat (Mulyana,
2017). Sayangnya, meskipun sektor
perekonomian telah diusahakan untuk tetap stabil krisis ekonomi pun masih tetap
mengancam sehingga pada tahun 2008 Indonesia turut serta terdampak dalam
keadaan yang krisis pada sektor ekonomi.
Krisis ini disebut sebagai krisis ekonomi global karena banyak
dari negara maju yang mengalami hal ini dimana krisis ekonomi tahun 2008 diawali
di Amerika serikat karena jumlah keuangannya yang defisit dan beragam faktor
lainnya (Hidayat
et al., 2022).
Keadaan demikian tentu memberikan pengaruh pada negara-negara
di asia termasuk Indonesia (Mutakin
et al., 2020). Saat ini ekonomi Indonesia tidak pada
masa kritis meskipun baru saja terjadi pandemi covid-19. Namun, situasi krisis
ekonomi baik secara lokal maupun global tidak dapat dinafikkan dan bisa saja
terjadi sewaktu-waktu. Terlebih di era globalisasi krisis mengenai keuangan
dinilai lebih sering terjadi (Raz et
al., 2012).
Sebenarnya krisis ekonomi yang dilanda Indonesia bukan hanya
tahun 2007. Pada tahun 1997 dan 1998 Indonesia pernah mengalami krisis yang
cukup parah bersamaan dengan bangkrutnya beberapa perusahaan keuangan
internasional (Sari
& Fakhruddin, 2016). Sedangkan krisis yang dimotori
Amerika Serikat pada tahun 2008 awalnya pemeirntah Indonesia memiliki keyakinan
yang positif bahwa krisis tersebut tidak akan berimbas bagi Indonesia,
sayangnya keyakinan tersebut keliru, karena nyatanya Indonesia mengalami krisis
rupiah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar US merosot bahkan pemerintah
pun kesulitan mencari pinjaman karena indeks saham di Bursa Efek Indonesia
anjlok (Herawati
& Gustan, 2020). Dengan ini maka diketahui bahwa
krisis ekonomi disebabkan adanya ketidakseimbangan kondisi makro ekonomi juga
krisis mata uang karena anggaran pemerintah mengalami defisit (Nezky,
2013). Terlebih, Indonesia merupakan negara
yang menganut sistem ekonomi terbuka maka terjaidnya fluktuasi ekonomi dunia
tentu akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi di Indonesia (Harahap,
2013).
�Oleh karena itu, lembaga
keuangan sebagai pengatur atau pengelola keuangan negara (Ansori
et al., 2019; Muheramtohadi, 2017) harus mampu memprediksi keadaan
ekonomi Indonesia sehingga meminimalisir dampak dari krisis ekonomi yang dapat
berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Selain lembaga kuangan, pemerintah
sebagai organisasi pelayanan publik pun harus memiliki strategi jitu untuk
menekan terjadinya krisis ekonomi yang sempat terjadi di tahun 1997, 1998, dan
2008 karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ingin mengetahui
lebih lanjut mengenai Lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani
krisis ekonomi global. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh
informasi dan menganalisis mengenai peran lembaga keuangan yang kemudian akan memberikan kebijakan publik untuk menangani terjadinya
krisis ekonomi global. Penelitian berharap hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai salah satu referensi dalam membuat kebijakan khususnya mengenai
perekonomian sehingga mampu menekan terjadinya krisis ekonomi global di masa
mendatang. Selain itu, penelitian juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga
dapat dijadikan sebagai sumber referensi pada penelitian mendatang.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah studi literatur atau
disebut sebagai studi kepustakaan (Sugiyono,
2015). Artinya penelitian ini mengkaji
beragam sumber literatur yang diperoleh melalui beragam penelitian maupun
sumber-sumber data mengenai keuangan untuk dianalisis secara mendalam hingga
diketahui hal-hal yang dapat dilakukan lembaga keuangan sebagai pembuat
kebijakan publik untuk menekan terjadinya krisis ekonomi global.
1. Identifikasi
Tujuan Penelitian
a. Menentukan
tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran lembaga keuangan dan kebijakan
publik dalam menangani krisis ekonomi global di Indonesia pada tahun 2023.
b. Mengumpulkan
dan menganalisis informasi dari literatur terkait untuk memberikan pemahaman
mendalam tentang tanggapan lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam situasi
krisis ekonomi global tersebut.
2. Identifikasi
Kata Kunci dan Sumber Data
a.
Mengidentifikasi kata kunci relevan yang
berkaitan dengan topik penelitian, seperti "krisis ekonomi global,"
"lembaga keuangan," "kebijakan publik,"
"Indonesia," dan "tahun 2023."
b.
Menentukan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, seperti jurnal akademis,
artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah, buku, dan publikasi resmi terkait
topik penelitian.
3. Pencarian
Literatur
a.
Melakukan pencarian literatur dengan
menggunakan basis data akademis dan perpustakaan digital yang relevan.
b.
Mencari dan memilih sumber data yang
berhubungan langsung dengan topik penelitian, memastikan relevansi dan kualitas
literatur yang digunakan.
4. Seleksi
Literatur
Melakukan
seleksi literatur dengan hati-hati untuk memilih literatur yang relevan dan
memiliki kualitas yang baik untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang
diambil.
5. Pengumpulan
Data
Mengumpulkan
data dari literatur yang telah terpilih dengan mengekstrak informasi yang
relevan terkait peran lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menghadapi
krisis ekonomi global di Indonesia pada tahun 2023.
6. Analisis
Data:
Menganalisis
data yang telah dikumpulkan dari literatur dengan pendekatan kualitatif,
mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting terkait peran lembaga keuangan
dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global di Indonesia.
7. Interpretasi
Hasil
Menginterpretasi
hasil analisis untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang peran lembaga
keuangan dan kebijakan publik dalam menghadapi krisis ekonomi global di
Indonesia tahun 2023.
8. Penyusunan
Laporan
a.
Menyusun laporan penelitian dengan
merangkum temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dari studi literatur.
b.
Menyajikan temuan dalam bentuk yang
sistematis dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian.
9. Pengecekan
Keabsahan Data
Memastikan
keabsahan data dengan melakukan seleksi literatur yang cermat dan memilih
sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi yang tinggi.
10. Presentasi
dan Diseminasi
Menyajikan
hasil penelitian melalui presentasi atau publikasi ilmiah untuk berbagi
pengetahuan dengan pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.
Hasil dan Pembahasan
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran lembaga keuangan dan kebijakan
publik dalam menangani krisis ekonomi global, maka berikut kami paparkan
mengenai data inflasi yang tahun 1997-2008 (Fajarna et al., 2021).
Gambar 1: Inflasi tahun 1997-2008.
Pada gambar tersebut
menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di tahun 1997 pada bulan November berada
pada angka 8.,44% sedangkan pada bulan maret tahun 1998 meningkat menjadi
27.11% dan semakin meningkat hingga bulan September sebesar 82.40%. Masa ini
merupakan masa dimana Indonesia berada pada keadaan kritis atau terpuruk.
Setelah itu, ekonomi Indoneisa kembali menstabilkan diri hingga kembali kritis
pada bulan Mei tahun 2008 dimana terjadi indlasi sebesar 10.38% dan puncaknya
pada bulan September yang meningkat hingga angka 12.14%. Setelah itu,
pemerintah melakukan beragam upaya untuk menurunkan nilai inflasi sehingga pada
bulan September berada pada nilai 11.6% dan berangsur-angsur membaik.
Dampak dari krisis
ekonomi bagi masyrakat Indonesia tentu memperngaruhi tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup
masyarakat. Sehingga lembaga keuangan dan kebijakana publik dalam hal keuangan
atau ekonomi harus terus digalakkan untuk menangani krisis ekonomi global yang
bisa jaid terjaid di kemudian hari, mengingat arus informais dna
tekhnologi yang berkembang semakin cepat.
Lembaga keuangan dapat
diartikan sebagai lembaga atau badan yang bergerak pada dunia keuangan dengan
menyediakan beragam jasa dna layanan bagi nasabah atau
masyrakat untuk memnuhi kebutuhan hidupanya. Dengan ini maka fungsi dari
lembaga keuangan untuk mengntrol laju keuangan di Indonesia (Wiwoho, 2014).
Terdapat beberapa cara
yang dilakukan oleh lembaga keungan di Indonesia dalam menangani krisis ekonomi diantaranya
dengan membentuk sebuah Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang berfungsi untuk
mengupayakan penyelesaian kisis (crisis resolution) sebagai bentuk bantuan
otoritas keungan untuk terus melakukan aksinya dengan mengambil beragam
keputusan yang tepat dan juga terkoordinasi dengan cepat. Aturan mengenai PMK
terdapat pada Undang-Undang No 9 tahun 2016 mengenai pencegahan dan penangan
krisis sistem ekonomi. Mengingat Indonesia pernah berada di posisis krisis
ekonomi maka beragam strategi pemeirntah untuk membuat kebijakan dalam
antisipais krisis ekonomi harus digalakkan.
UU No 9 tahun 2016 tersebut berisi mengenai
tanggung jawab lembaga keuangan dalam menangani krisis ekonomi yang
beranffitakan Kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan
(OJK), dan lembaga penjamin simpanan (LPS). kssk
(Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) merupakan forum untuk melakukan
korodinasi, kerjasama, dan pertukaran beragam informasi mengenai kondisi
keuangan sehingga kriris pada sistem ekonomi dapat cepat tertangani dengan
baik.
Selain itu, untuk
menangani krisis dengan baik tentu pemeirntah harus mengetahui faktor yang
menyebabkan krisis ekonomi diIndonesia terjadi. Misalnya pada tahun 1997-1998
krisis ekonomi disebabkan oleh nilai tukar, suku bunga, rasio pembayaran utang,
dan inflasi sedangkan pad atahun 2008 disebabkan indeks harga saham yang
menurun, inflasi dan suku bunga yang tidak stabil atau cenderung tinggi (Pratiwi & Sani, 2017). Dengan mengkaji
dan menganalisis hal tersebut maka dapat dijadikan acuan untuk menangani dan
mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi mendatang.
Sedangkan desain kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah
diantaranya (Falianty & Andhony, 2012): Pertama,
memperkuat macroprudential dan microprudential. Macroprudential memiliki
keterkaitan pada regulasi dan supervisi perbankan juga mengenai sistem keuangan
secara menyeluruh untuk meminimalisir ketidak stabilan finan sial dan systemic
risk. sedangkan microprudiential digunakan untuk mengetahui atau meningkatkan
kesehatan perbankan secara individu (Falianty, 2012). Kedua,
meningkatkan kekuatan Early Warning System (EWS) untuk krisis ekonomi.
Salah satu bentuk EWS yang penting ialah EMPI (Exchange Market Pressure
Index) atau disebut
sebagai nilai tukar yang dapat digunakan untuk mempeorleh informasi mengenai
kemungkinan terjaidnya krisis (Falianty & Hanifah, 2012). Cara membaca
EMPI dnegan kemungkinan terjadinya krisis apabila nilai EMPI berada di atas
garis treshhold sebagaimana yang terjaid di tahun 2008. Dengan meningkatkan
kekuatan EWS maka pemerintah dapat segera memutuskan kebijakan publik untuk
menekan terjadinya krisis. Ketiga, meningkatkan kekuatan protokol
manajemen krisis. Dimana PKS (Protokol Manajemen Krisis) (Jimmy & Falianty, 2021) mengaitkan
beragam lembaga seperti LPS, BI, dan lembaga keuangan lainnya untuk
bersama-sama berkoordinasi dalam menguatkan financial safety. Terdapat
beberapa aspek dalam financial safety yaitu prudential
regulation dan supervision yang ditujukan untuk mengurangi nilai
risiko terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan. Lender of the last resort,
failure resolution dan deposte insurance. Keempat mendorong
korporasi dalam melakukan initial public offering sehingga menerbitkan
obligasi korporasi (Kuswardana et al., 2021). Hal ini
dilakukan untuk memanfaatkan
capotal inflow sehingga pemanfaatan mengenai dana
dan likuiditas dapat lebih optimal. Kelima, Otoritas moneter dan
perbankan dalam memanfaatkan beragam peluang untuk terus menurunkan
inflasi dan suku bunga khususnya suku bunga kredit sehingga lebih kompetitif di
ranah dunia (Hasanah & Falianty, 2019).
Berdasarkan beberapa hal
di atas diharapkan mampu menekan terjadinya krisis ekonomi global. Namun juga
terus dikaji dan dianalisis untuk mengetahui beragam kebijakan publik yang
tepat. Salah satunya dnegan tidak menggantungkan ekonomi Indonesia dalam ekspor
mengingat keuangan atau ekonomi dunia tidak selamanya stabil dengan
menggerakkan masyarakat untuk lebih lencintai produk dalam negeri sheingga
ekonomi Indonesia distabilkan dengan cara bergotong
royong. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan nilai investasi di
Indoensia sehingga harga saham menjaid lebih tinggi, mempersiapkan dana darurat jika terjadi krisis ekonomi sewaktu-waktu
ehingga gampaknya dapat segera ditangani.
Kesimpulan
Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip ekonomi
terbuka sehingga apabila dunia mengalami maslaah ekonomi misalnya krisis
ekonomi global maka Indonesiapun akan mengalami
dampaknya. Terlebih di sera globalisasi dimana krisis ekonomi lebih sering terjadi
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga keuangan dan pemerintah
penting menrapkan beragam kebijakan untuk meminimalisir dampak atau risiko
terjadinya krisis ekonomi mengingat Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi
pada tahu 1997, 1998 dan 2008. Dampak dari krisis ini cukup parah dan
mengurangi kesjahteraan masyarakat. Tetunya pemeirntah sebagai pelayan publik
ingin terus meningkatkan kesjahteraan masyrakat juga lembaga keuangan yang
terus berusaha menstabilkan ekonomi melakukan beragam cara untuk menangani
krisis ekonomi global diantaranya: memperkuat macroprudential dan
microprudential, meningkatkan kekuatan Early Warning System (EWS), meningkatkan
kekuatan protokol manajemen krisis, mendorong korporasi dalam melakukan initial
public offering , Otoritas moneter dan perbankan dalam memanfaatkan beragam
peluang untuk terus menurunkan inflasi dan suku bunga khususnya suku bunga
kredit sehingga lebih kompetitif di ranah dunia. Selain itu, pemerintah juga
menerapkan budaya cinta produk dalam negeri supaya Indonesia tidak
menggantungkan ekonomi dengan ekspor.
Dengan ini maka penelitian berharap hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan bagi pemerintah dan sumber
referensi pada penelitian berikutnya.
BIBLIOGRAFI
Anggoro,
D., Sishadiyati, S., & Wahed, M. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada
Sektor Industri, Pertanian, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap Jumlah
Penduduk Miskin di Wilayah Gerbangkertasusila Plus pada Tahun 2015-2019. OECONOMICUS
Journal of Economics, 6(1), 11�18.
Ansori, M., Nurkamto, J., & Suparno, S. (2019). Teacher�s
beliefs and practices in the integration of higher order thinking skills in
teaching reading.
Aprilia, E., & Kurniawan, E. (2018). Faktor-faktor yang
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kota samarinda. Jurnal Ilmu Ekonomi
Mulawarman (JIEM), 3(3).
Fajarna, F., Putri, S. K., & Sulaiha, S. (2021). Uji
Perasan Bonggol Nanas (Ananas comosus (L) Merr) Sebagai Antikoagulan. Serambi
Konstruktivis, 3(3).
Falianty, T. A. (2012). Capital inflows and policy responses:
The case of Indonesia in recent financial crises. European Journal of
Economics, Finance and Administrative Sciences, 52, 127�146.
Falianty, T. A., & Andhony, M. (2012). Exchange Market
Pressure dan Intervensi Bank Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 14(1).
Falianty, T. A., & Hanifah, L. (2012). Determinan Inflasi
Regional Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009. Kajian Ekonomi
Dan Keuangan, 16(1), 45.
Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan
Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4(2),
117�130. https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.167
Harahap, S. R. (2013). Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar
Indonesia: Identifikasi Variabelmakro Ekonomi. JEJAK, 6(1),
17�28.
Hasanah, A. M., & Falianty, T. A. (2019). The Impact of
the Exchange Rate and Its Volatility on Output in Asia: The Role of Global
Value Chains. Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018),
94�102.
Herawati, H., & Gustan, M. (2020). Penyebab dan Upaya
yang Dilakukan Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008. AL MA�ARIEF:
Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, 2(1), 22�29.
Hidayat, A. R., Alifah, N., & Laksana, M. O. (2022).
Financial Performance Analysis: Manufacturing Companies In Indonesia Before And
Post The 2008 Global Economic Crisis. Journal of Comprehensive Science (JCS),
1(5), 1267�1275.
Jimmy, C., & Falianty, T. A. (2021). Managing leverage of
infrastructure projects: Aggregate and sectoral risk effect. Journal of
Asian Economics, 73, 101284.
Kuswardana, I., Djalal Nachrowi, N., Aulia Falianty, T.,
& Damayanti, A. (2021). The effect of knowledge spillover on productivity:
Evidence from manufacturing industry in Indonesia. Cogent Economics &
Finance, 9(1), 1923882.
Muheramtohadi, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah
dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan
Syariah, 8(1), 65�77.
Mulyana, R. A. (2017). Peran negara untuk mewujudkan
kesejahteraan dalam kerangka maqashidus syariah. Al-Urban, 1(2),
155�175.
Mutakin, I., Ridwan, T., & Hidayat, A. R. (2020).
Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack
Tailor di Desa Ciperna). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(01),
50�59.
Nezky, M. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat
terhadap bursa saham dan perdagangan Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan
Perbankan, 15(3), 89�103.
Pratiwi, M. R., & Sani, F. N. (2017). Hubungan Waktu Tunggu
Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Di Poliklinik Kebidanan Dan
Kandungan RSUD Kota Surakarta. Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi
Penelitian, 14(2), 24�30.
Purbaya, A. G. (2016). Strategi Peningkatan Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai
Kenjeran Lama Surabaya. OECONOMICUS Journal Of Economics, 1(1),
71�98.
Raz, A. F., Indra, T. P. K., & Artikasih, D. K. (2012).
Krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi: Analisa dari perekonomian Asia
Timur. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 15(2), 37�56.
Sari, P. K., & Fakhruddin, F. (2016). Identifikasi
Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis
Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan,
1(2), 377�388.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. In Metode
Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.
Wira, W., & Adiputra, Y. S. (2021). Krisis Ekonomi,
Kesejahteraan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Perspektif Islam. KEMUDI:
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 83�97.
Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga
keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. Masalah-Masalah
Hukum, 43(1), 87�97.
Copyright holder: Agus
Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto (2022) |
First publication right: Syntax Literate:
Jurnal Ilmiah Indonesia |
This article is licensed under: |