Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia pï¿½ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

PELUANG DAN HAMBATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN (2018-2023)

Andi Baso Achmad Pangerah, Hafied Cangara, Arianto

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email:[email protected],[email protected], [email protected]

Abstrak

Dunia informasi global mengalami perkembangan yang sangat pesat yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang massif dan luas oleh masyarakat dan mempermudah penyelenggara negara dalam melayani masyarakat. Peningkatan kualitas manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan tanggung jawab penyelenggaraan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu diperlukan capacity building. Program prioritas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dalam upaya mendukung Visi Misi Gubernur Sulawesi Selatan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan adalahï¿½Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakterï¿½. Program Pengembangan dan Implementasi e-Government serta Program Pengembangan Baruga Layanan Publik. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas komunikasi terkait dengan berbagai program dan kegiatan dan memastikan bahwa mereka diterima, diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Selama ini pemanfaatan media masih sangat kurang, khususnya di Pemprov Sulsel, beberapa media lokal dan nasional semakin didominasi oleh pemberitaan pimpinan sedangkan kegiatan OPD yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat tidak terkoordinasi dan terdistribusi dengan baik. Terlebih jika menyangkut realisasi dari program prioritas.

Kata Kunci: Perencanaan; Komunikasi; Capacity Building.

Abstract

The world of global information is experiencing very rapid development, which is marked by the massive and widespread use of information and communication technology by the public and makes it easier for state administrators to serve the community. Enhancement of quality management based on technology, information, and communication is the wrong effort by the government to create transparency and not quite enough to answer maintenance. Matter This is required to increase the ability of the government to provide services to the public. The priority program of the South Sulawesi Provincial Communication Informatics and Encoding Office in an effort to support the vision and mission of the Governor of South Sulawesi in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of the South Sulawesi Province is "South Sulawesi that is Innovative, Productive, Competitive, Inclusive, and Characteristic". Program Development and Implementation for e-Government as well as the ï¿½Baruga Layanan publikï¿½ Development Program Local government must improve the quality of communication related to various programs and activities and ensure that they are accepted, followed, and obeyed by the community. So far, the use of the media is still lacking, especially in the South Sulawesi Provincial Government. Several local and national media outlets are increasingly dominated by leader news, while OPD activities that are directly related to people's lives are not well coordinated and distributed. Especially when it comes to the realization of priority programs.

Keywords: Planning; Communication; Capacity Building.

Pendahuluan

Akses dunia informasi global yang mengutamakan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penyediaan layanan kepada publik, menuntut pemerintah untuk secara aktif menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua sektor dan mempercepatnya. Dengan cara ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi dan penyampaian layanan kepada publik. Peningkatan kualitas pengelolaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu diperlukan capacity building. Capacity building merupakan bagian penting dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya di instansi pemerintah. Capacity building penting dilakukan untuk menambah atau meningkatkan kemampuan aparatur dalam memenuhi kewajibannya sebagai aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Haryono et al., 2012).

Tanggung jawab organisasi yang seharusnya mengarah pada penerapan tata kelola yang baik, dapat dilaksanakan secara optimal melalui penggunaan tata kelola elektronik. Dengan optimalnya pemanfaatan e-government tidak hanya terbatas pada kemampuan infrastruktur dan perangkat keras dalam pelayanan masyarakat, tetapi juga memperbesar kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengumpulan informasi publik.

Salah satu faktor pengembangan kapasitas yaitu pada reformasi kelembagaan, institusi yang disusun harus mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan dan dilaksanakan secara konsisten sehingga peraturan harus sesuai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan serta adanya faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas salah satunya adalah reformasi peraturan (Soeprapto, 2003). Sedangkan dalam pengembangan kapasitas menurut Milen (2004) bahwa salah satu penataan organisasi memfokuskan pada proses dan struktur organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dan menyusun pekerjaannya secara intensif.

Kegagalan pemerintah dalam kaitannya dengan opini publik tidak dapat muncul karena pemerintah gagal mengelola pemerintahan dan pembangunan, tetapi karena pemerintah gagal mengelola dan mengkomunikasikan informasi (gagasan, program) dengan baik kepada publik. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Tidak hanya menyangkut reaksi publik, tetapi juga melibatkan kemauan pemerintah sebagai media untuk mengubah ide, gagasan, dan berbagai program kerja di dunia maya. Peran ini terus menjadikan pemerintah sebagai sumber informasi terpercaya.

Novel Ali, dalam bukunya Peradaban Komunikasi Politik (1998), menyebutkan bahwa konsekuensi logis keterbukaan informasi di Indonesia adalah komunikasi politik yang ditandai oleh kuatnya orientasi kepentingan rakyat. Sebagian dari orientasi itu didelegasikan kepada suprastruktur politik, sisanya pada infrastruktur politik atau dilaksanakan sendiri oleh rakyat. ï¿½Sekalipun secara teoritis komunikasi politik di era keterbukaan justru harus menempatkan rakyat sebagai prioritas, tetapi mayoritas masyarakat kita masih tetap menjadikan pemerintah sebagai sumber terpercaya. Bagi mayoritas bangsa kita, informasi politik yang layak dipercaya (credible) adalah yang bersumber dari pemerintahï¿½(Ali, 1998).

Berdasarkan atas paradigma tersebut, instansi pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebarluasan informasi terkait berbagai program dan kegiatan agar dapat diterima, diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Selama ini penggunaan media massa masih kurang terutama di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa media massa lokal dan nasional masih lebih didominasi oleh pemberitaan pimpinan. Kegiatan OPD yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat belum terakomodir dan terdistribusi dengan baik. Terlebih jika menyangkut realisasi dari program prioritas seperti yang sudah dipaparkan di atas.

Program prioritas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dalam upaya mendukung Visi Misi Gubernur Sulawesi Selatan mendapatkan berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui oleh masyarakat dan menumbuhkan partisipasi dan bahkan memobilisasi rakyat untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah? Atau bisa jadi karena distribusi informasi yang minim kepada publik menyebabkan program prioritas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan justru diopinikan gagal oleh publik?

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik, Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan adanya perubahan susunan organisasi yang sebelumnya Biro Humas & Protokol Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Biro Administrasi Pimpinan, sedangkan Bagian Humas selanjutnya bergabung dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan menjadi sebuah Bidang didalamnya yaitu Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan bergabungnya bidang kehumasan diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan.

Visi Gubernur Sulawesi Selatan yang terpilih Tahun 2018-2023 dalamï¿½ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan adalah ï¿½Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakterï¿½. Pencapaian visi kepala daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 Misi, merujuk pada misi pertama yaitu ï¿½Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakterï¿½ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, mewujudkan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter melalui pemanfaatan TIK menjadi unsur vital dalam menjalankan segala proses disegenap sektor penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah diatas maka disusunlah program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang mempunyai 2 program prioritas yaitu Program Pengembangan dan Implementasi e-Government serta Program Pengembangan Baruga Layanan Publik.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Rakhmat Kriyantono (2006), bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak memprioritaskan besarnya populasi atau sampel bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.

Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lain. Fokusnya disini adalah persoalan kedalaman (kualitas) bukan banyaknya (kuantitas) data dan dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Dunia komunikasi secara global kini mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga memberikan kemudahan terhadap manusia dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Setiawan, 2018). Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa gambaran kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan saat ini telah menyediakan layanan jaringan internet yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan telah berupaya untuk melakukan capacity building.

Menurut Katty Sessions (1993) mendefinisikan capacity building sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat atau individu-individu dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan bahwa masyarakat juga telah mendapat edukasi literasi digital serta telah mendidik masyarakat agar berperilaku yang baik ketika mengakses layanan internet.

Menurut Share, Jolls & Thoman dalam Winarno (2015) ada lima konsep inti literasi digital, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1) Semua pesan media dikonstruksikan. Konsep ini mengakui, teks media dikonstruksi oleh kreator media. Produk akhir bukan teks yang objektif atau alami, tetapi terdiri dari berbagai unsur yang diciptakan oleh pelaku atau kreator media (penulis, fotografer, sutradara, produser, dan sebagainya). Banyak keputusan yang dibuat ketika proses pembuatan sebuah teks, dan audiens tidak dapat melihat gagasan-gagasan yang ditolak selama proses pembuatan teks tersebut. Tetapi dengan bertanya siapa yang menciptakan pesan, kita dapat mengonseptualisasikan elemen manusiawi dibalik teks media. Dalam penelitian ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pelatihan seperti Workshop dan mendesain informasi agar masyarakat memahami dengan mudah tentang teknologi dan cara penggunaan dengan bijak.

2) Pesanï¿½pesan media dikonstruksi dengan menggunakan bahasa yang kreatif dan dengan aturannya sendiri. Banyaknya komunikasi yang menghampiri kita secara visual (seperti pencahayaan, komposisi, sudut pengambilan gambar, penyuntingan, bahasa tubuh, simbol-simbol, dan sebagainya) dan bagaimana penggunaan teknik-teknik ini memengaruhi tata bahasa, sintaktik, dan sistem metafora media, khususnya bahasa visual, tidak hanya membantu kita menjadi kurang rentan terhadap manipulasi media tetapi juga meningkatkan apresiasi dan penikmatan kita terhadap media sebagai ï¿½teksï¿½ yang dikonstruksi. Pada bagian ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan praktisi media atau yang ahli dibidangnya.

3) Orang-orang yang berbeda akan mengalami pesan media yang sama secara berbeda, karena semua audiens memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda, maka kita diposisiskan untuk menafsirkan teks media dengan cara yang berbeda. Dua orang yang mengonsumsi teks media yang benar-benar sama dapat benar-benar berbeda dalam memahami teks tesebut.

4) Media telah menanamkan nilai-nilai dan sudut pandang. Teks-teks media tidak objektif, semuanya berisi nilai-nilai yang mengatakan kepada kita apa dan siapa yang penting. Berdasarkan apa yang dihilangkan, mereka juga memberitahu kita apa dan siapa yang tidak penting.

5) Banyak pesan media yang dikonstruksikan untuk memperoleh keuntungan dan kekuatan. Semua bentuk media, seperti televisi, surat kabar, internet, dan sebagainya memiliki implikasi komersial. Kita harus menyadari, sebenarnya semua produksi media merupakan bisnis dan harus menghasilkan keuntungan.

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Program yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangkaian memberikan literasi digital media sangat bermanfaat melihat perkembangan teknologi saat ini yang berkembang dengan pesatnya.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa khusus di Bidang Aptika terdapat kelemahan yaitu ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dan perlu ada pengembangan-pengembangan terutama terkait masalah sifatnya sertifikasi atau pelatihan bagi tenaga SDM, baik yang terkait masalah jaringan maupun aplikasi. Peneliti berpendapat bahwa keterampilan SDM merupakan salah satu alasan agar sebuah perencanaan dalam organisasi dapat terwujud.

Tujuan keterampilan kerja yaitu untuk dapat memudahkan suatu pekerjaan hingga tuntas serta pekerjaan lebih efektif dan efisiensi tanpa adanya kesulitan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kinerja SDM. Melihat ilmu pengetahuan semakin luas dan berkembang maka penting agar mengembangkan tenaga pekerja serta menambah jumlah SDM yang berperan dalam jaringan dan aplikasi dengan tujuan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Sinambela, 2016).

Hal yang telah dianalisis dalam kelemahan yang terjadi dalam organisasi ini, selain kurangnya SDM seperti yang telah dijelaskan di atas, hal lain adalah kurangnya anggaran dan dukungan dari pemimpin. Untuk menghindari ancaman yang lebih besar maka semestinya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai evaluasi diri untuk berperan dalam mendukung program pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 melakukan komunikasi yang lebih efektif agar persoalan anggaran dapat dituntaskan. Tentu hal tersebut sejalan dengan peran pimpinan untuk memberikan dukungan pada semua bidang.

Pertama, barangkali kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikir (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya serta daya fisik (kecakapan atau keterampilan) yang dimiliki masing-masing individu manusia (Donny Rommy et al., 2022). Menurut Hasibuan, (2000) Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut baik itu sumber daya aparatur atau perlengkapan yang ada atau dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua, telah diusulkan ke pimpinan bahwa optimalisasi perangkat kerja yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat kurang dan membutuhkan lagi tambahan. Baik itu tenaga IT, tim ahli ataupun perlengkapan yang ada.

Cara Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengambil peran yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh bidang, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di sub kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.

Jadi pada masing-masing bidang itu ada program. Program tersebut bisa mendukung seluruh program prioritas yang ada di Pemerintah Sulawesi Selatan dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau Forum Group Discussion setiap satu kali satu bulan terhadap Pranata Humas agar dapat memecahkan hambatan terkait hal kerjasama dengan instansi luar. Hal tersebut sejalan dengan bagaimana mereka menyikapi dan menemani mereka beradaptasi menjalin kerjasama media.

Mengatasi hambatan-hambatan yang ada di bidang Aptika, hal yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ataupun penguatan kapasitas SDM yang ada di bidang Aptika. Nawawi, (2001) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja) (Zhafira et al., 2022).

Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain (Idris, 2016). Maka yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah penambahan dan penguatan SDM yang dimaksud adalah SDM mikro.

Hal tersebut telah dijelaskan oleh Handoko, (2001) bahwa ada beberapa alasan mengapa karyawan harus selalu dibina dan dilatih agar senantiasa mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, diantaranya dan mungkin yang terpenting adalah:

a) Pegawai sering kali kurang memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan.

b) Perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Perubahan-perubahan disini meliputi adanya perubahan teknologi atau munculnya metode kerja baru, dimana perusahaan secara proaktif harus menyesuaikan keterampilan pegawainya untuk dapat menggunakan teknologi tersebut serta menghindari keusangan pegawai (employee obsolescence). Perubahan dalam tenaga kerja seperti semakin beragamnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang keahlian, nilai dan sikap yang berbeda yang memerlukan pelatihan untuk menyamakan sikap dan perilaku mereka terhadap pekerjaan.

c) Meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Sebagaimana dipahami pada saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan asset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan lagi kekuatan daya saing yang langgeng, dan sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk meningkatkan daya saing sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya saing yang langgeng. Selanjutnya dengan meningkatnya kemampuan seseorang, dengan asumsi faktor lain seperti gaji dan lingkungan kerja berada dalam kondisi yang baik, kemampuan akan dapat meningkatkan produktivitas pegawai.

d) Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintahan, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pembinaan karyawan atau SDM Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai evaluasi diri untuk berperan dalam mendukung program pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 sangat penting bagi individu dan organisasi apalagi organisasi yang besar dan juga sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Pembinaan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Yang terakhir yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, menghadirkan layanan aspirasi dan inovasi dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada. Inovasi yang dimaksud ialah aplikasi data yang disebut ï¿½Sulsel Satu Data.ï¿½ Aplikasi tersebut menghimpun segala data yang disusun dan dipergunakan untuk perencanaan Pembangunan.

Kesimpulan

Hambatan mengenai Sumber Daya Manusia disikapi oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dengan peningkatan mutu, baik dengan mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis maupun mendatangkan tenaga ahli kemudian mengadakan pelatihan. Hambatan anggaran yang minim dapat dicover dengan koordinasi yang baik antar bidang dan dengan pimpinan.

Sedangkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan seluruh kinerja bidang, pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang ada pada masing-masing bidang.

Pentingnya kekuatan yang harus dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar terus meminimalisir kelemahan yang saat ini dimiliki. Kekuatan yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian terpenting dalam menunjang dinas untuk menjadi yang terdepan dalam mendukung program gubernur. Komunikasi antar pimpinan, kepala dinas, kepala bidang, maupun seluruh pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan perlu dibangun dan diperkuat.

Hal tersebut akan menjadikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dinas yang unggul dan mendukung dalam memerankan diri sebagai dinas terdepan dalam mengkomunikasikan program pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023.

BIBLIOGRAFI

Ali, N. (1998). Peradaban komunikasi politik: potret manusia Indonesia. PT Remaja Rosdakarya.

Donny Rommy, S. S., Sulistiyana, H. C. S., Dermawan Perangin-angin, S. E., Mubtadi, A. G., SH, M. M., & Muslim Faisal, S. E. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Lakeisha.

Handoko, T. H. (2001). Manajemen personalia dan sumber daya manusia, edisi kedua. Yogyakarta: Bpfe, 200.

Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). Capacity Building. Universitas Brawijaya Press.

Hasibuan, S. (2000). Manajemen sumber daya manusia: pendekatan non sekuler. Muhammadiyah University Press bekerjasama dengan Magister Manajemen ï¿½.

Idris, H. A. (2016). Pengantar ekonomi sumber daya manusia. Deepublish.

Kriyantono, R. (2006). Riset komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Milen, A. (2004). Pegangan dasar pengembangan kapasitas. Diterjemahkan Secara Bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.

Nawawi, H. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif.

Sessions, K. (1993). Building the capacity for change. EPA J., 19, 15.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study, 4(1), 62ï¿½72.

Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.

Soeprapto, H. R. (2003). Riyadi,(2003) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan PadaFakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Winarno, S. (2015). Pemahaman Media Literacy Televisi Berbasis Personal Competences Framework (Studi Pemahaman Media Literacy Melalui Program Infotainment Pada Ibu-Ibu Perumahan Tegalgondo Asri Malang). Jurnal Humanity, 9(2).

Zhafira, N. H., Husen, T. I., Mandaraira, F., Yusnaidi, Y., & Ertika, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry, 2(2), 30ï¿½36.

Copyright holder:

Andi Baso Achmad Pangerah, Hafied Cangara, Arianto (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: