Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 8, No. 9, September 2023

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BENGLE KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

Cindy Prisilia Agustine, Fista Apriani Sujaya, Ihsan Nasihin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Emai: [email protected], [email protected]

[email protected]

Abstrak

Desa merupakan daerah yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian dan produksi pangan. Di Indonesia, desa adalah unit pemerintahan yang berada langsung di bawah pemerinta kecamatan dalam tingkat kabupaten, dipimpin oleh Kepala Desa. Banyaknya masyarakat belum mengetahui berapa realisasi anggaran pada laporan pertanggungjawabannya. Dalam hal penganggaran penggunaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa belum bisa dikatakan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Desa Bengle Majalaya Karawang pada tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Bendahara Desa sebagai narasumber dan peneliti melakukan pengamat langsung. Pemerintah telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Program pembangunan desa berjalan dengan baik dengan menghasilkan sarana dan prasarana olahraga. Namun program pemberdayaan masyarakat di Desa Bengle tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa; Pembangunan Infrastruktur; Pembangunan Desa.

Abstract

Villages are areas whose main livelihood is agriculture and food production. In Indonesia, a village is a unit of government directly under the subdistrict government at the district level, led by a village head. Many people do not know how much budget realization in the accountability report. In terms of budgeting, the use of village funds in infrastructure development and village community empowerment cannot be said to be transparent. This study aims to explore the management of village funds in community empowerment efforts and infrastructure development in Bengle Majalaya village, Karawang in 2022. The research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by conducting in-depth interviews with the village head, village secretary, village treasurer, village advisory board as resource persons and researchers conducted direct observations. The government has followed the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 on Village Financial Management. The village development program is running well by producing sports facilities and infrastructure. However, the community empowerment program in Bengle Village is not running well, due to the lack of community participation in the village.

Keywords: Village Fund Management; Infrastructure Development; Village Development.

Pendahuluan

Desa merupakan daerah yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian dan produksi pangan. Di Indonesia, desa adalah wilayah administrasi di bawah kecamatan, dalam pemerintahan kabupaten yang dikepalai oleh Kepala Desa (Panjaitan et al., 2019). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa telah resmi diakui oleh negara. Hal ini sangat penting dalam konteks mendefinisikan peran dan tanggung jawab desa.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendefinisikan Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disediakan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Belanja pemerintah, pembangunan, dan masyarakat pada tingkat daerah (kabupaten/kota) di Indonesia, serta bantuan anggaran untuk daerah pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dan peningkatan infrastruktur pembangunan merupakan dua tujuan utama program ini. Dana khusus desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk urusan pemerintahan daerah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat disebut dengan �Dana Desa� dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel 1 anggaran dana desa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada Desa Bengle tahun 2019-2022 terjadi fluktuasi realisasi anggaran setiap tahunnya. Dana desa dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahun 2019 dana yang didapat sebesar Rp. 1.169.426.100, tahun 2020 sebesar Rp. 1.464.735.000, tahun 2021 sebesar Rp. 1.302.560.000, tahun 2022 sebesar Rp. 1.360.652.000. Terjadi penurunan dana yang di transfer dari pusat dimana dana tersebut digunakan untuk keperluan dana bantuan Covid-19.

Karena masih banyak pihak yang belum memiliki gambaran realisasi anggaran yang jelas, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengatasi masalah ini. Penganggaran pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Transparansi dalam pengalokasian uang desa dan sistem akuntabilitas merupakan komponen penting dari pemerintahan desa yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, dan bahwa prinsip-prinsip partisipatif digunakan dalam melaksanakan rencana setelah selesai. Tahun fiskal desa berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Kepala desa dengan bantuan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah penanggung jawab keuangan desa dan wakil resmi pemerintah desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan aset desa yang terpisah. Sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara semuanya adalah penyumbang PTPKD ini. (Lewaru et al., 2020).

Berdasarkan hasil Baining (2023), Desa Simpang Nibung Rawas tidak mempertanggungjawabkan alokasi dana desa tahun anggaran 2020 dengan baik. Desa telah mengikuti aturan dalam hal perencanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal keterbukaan. Sumber daya manusia dan pendidikan yang rendah, kurangnya partisipasi masyarakat, dan terputusnya komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat adalah beberapa masalah yang mungkin muncul ketika mencoba mengelola distribusi dana desa.

Hasil dari Aprilia & Ermayanti Susilo, (2021) Keuangan Desa Ngrimbi telah dikelola sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa semuanya sudah produktif. Namun, uang pembangunan fisik telah dipotong, memperlambat proyek infrastruktur. Namun, pemberdayaan masyarakat desa mengalami peningkatan, terutama melalui pelatihan kewirausahaan dan pembuatan produk UMKM. Pemerintah Desa juga telah menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di dua lokasi yang berbeda, diperoleh hasil yang berbeda pula karena Desa Simpang Nibung Rawas belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2020, meskipun desa tersebut telah memenuhi regulasi yang berlaku. Sedangkan di Desa Ngrimbi pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melihat fenomena tersebut diatas penulis juga tertarik untuk menganalisis tingkat pengelolaan dan penggunaan dana desa pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul �Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang�.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini bermaksud untuk memaparkan peristiwa atau situasi di Pemerintahan Desa yang terjadi akhir-akhir ini dan berpusat pada suatu keprihatinan yang nyata. Metode dan analisis pengumpulan data kualitatif lebih menekankan makna daripada metode kuantitatif (Sugiyono, 2018: 213). Pendekatan penelitian ini didasarkan pada filosofi postpositivis dan digunakan dalam konteks ilmiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen.

Sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, demikian penelitian ini mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Bengle untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Sangat penting untuk memahami bagaimana dana desa dikelola dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber untuk wawancara, dan observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Selama wawancara, seorang peneliti langsung berinteraksi dengan responden dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mendengarkan jawaban mereka. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, semacam wawancara mendalam.

Wawancara semi terstruktur, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017: 233-234), digunakan untuk menemukan persoalan yang lebih terbuka dengan cara menanyakan pemikiran dan perspektif narasumber. Kepala Desa Bengle dan pejabat setempat lainnya diwawancarai untuk penelitian ini untuk memberikan konteks kejadian di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

Menurut (Sugiyono, 2018:229), terdapat ciri-ciri yang membedakan observasi sebagai metode pengumpulan data dibandingkan dengan yang lain. Selain manusia, berbagai bentuk satwa liar dan flora dapat diamati. Peneliti dapat memperoleh wawasan tentang perilaku dan signifikansinya melalui kegiatan observasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan uang desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui observasi lapangan. Penelitian dilakukan di alam desa Bengle.

Menurut (Sugiyono, 2018:467), yang dimaksud dengan �dokumentasi� adalah proses pengumpulan bukti-bukti untuk suatu penelitian melalui penggunaan berbagai media seperti buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen melengkapi metode tradisional seperti observasi partisipan dan wawancara mendalam. Kredibilitas atau reliabilitas penelitian berdasarkan observasi atau wawancara akan meningkat jika temuan didukung oleh gambar atau literatur akademik yang ada. Namun, tidak semua makalah dapat diandalkan.

Dengan mengumpulkan data, melakukan reduksi data, dan mengolah penyajian data melalui penilaian kehandalan data yang telah dimiliki, penelitian ini menggunakan teknik analisis data, pendekatan triangulasi (Nasihin & Retnosary, 2023).

Gambar 1 Triangulasi Data Analisis

Sumber: (Nasihin & Retnosary, 2023)

Hasil dan Pembahasan

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, �asas pengelolaan keuangan desa berpijak pada asas transparan dan akuntabel serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin.� Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui wawancara dan kerja lapangan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Ilmuwan mempelajari seluk beluk pengelolaan keuangan desa dan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk perbaikan dan emansipasi masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Dana Desa terdapat proses perencanaan hingga pertanggungjawaban begitu pula yang terjadi di Desa Bengle. Berikut adalah siklus pengelolaan dana desa:

Presiden memimpin cabang eksekutif pemerintahan dan memiliki kekuasaan yang luas sebagai pemimpin negara. Menyelenggarakan pemerintahan berarti menjalankan fungsi dan kekuasaannya dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kewenangan presiden adalah kekuasaan presiden untuk bertindak secara independen dari otoritas lain (Sihombing & Hadita, 2023). Pemimpin negara modern (raja atau presiden) juga menjabat sebagai kepala pemerintahan, dengan hak prerogatif tertentu yang diberikan oleh konstitusi (Tampubolon, 2022). Presiden dulunya adalah seorang raja, dan itu adalah pengaturan yang sangat berisiko karena kurangnya check and balances.

Gambar 2 Siklus Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Olah Data Peneliti (2023)

Peneliti mengatur pembahasannya tentang data sesuai dengan Gambar 2, yang menggambarkan banyak tahapan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sumber daya lokal digunakan untuk memperbaiki desa dan memberikan lebih banyak hak pilihan bagi penduduk lokal.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 84 Tahun 2014, pemerintah desa mengadakan musyawarah dan musrenbangdes dengan tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat pemerintah desa untuk membahas alokasi dana desa, dengan memperhatikan harapan dan keinginan warga desa juga. sebagai kebutuhan aktual mereka untuk hal-hal seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam hal pengelolaan uang di desa, implementasi berarti melaksanakan rencana tersebut. Anggaran dana desa yang diturunkan dari pusat kurang lebih 1.060.000.000 untuk dialokasikan pada pendidikan, infastruktur dan kesehatan. Proses pencairan dana desa dilakukan melalui giro dengan beberapa tahap, tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dengan melampirkan bukti setelah penerimaan seperti faktur, kwitansi dan bukti penarikan dan pelaksanaan penggunaan dana desa yang dilaporkan kepada Camat/Bupati.

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Kepala Keuangan Desa Bengle bertanggung jawab mengarahkan operasional keuangan desa. Dimana Kepala Keuangan harus melacak semua uang yang masuk dan keluar dengan menjaga buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang akurat. Semua pengeluaran didokumentasikan oleh faktur dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh departemen akuntansi dan penerima.

Setiap akhir bulan, Bendahara Desa bertanggung jawab untuk menutup buku kas umum dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya agar laporan tersebut dapat diverifikasi, dievaluasi, dan dianalisis sebelum diserahkan ke Kas Desa. Kepala Desa untuk mendapat persetujuan. Berikut adalah beberapa format umum untuk buku besar bank, buku besar pembantu pajak:

Gambar 3 Format Buku Kas Umum

Sumber: Buku Kas Umum Desa Bengle (Olah Data Peneliti 2023)

Gambar 4 Format Buku Kas Pembantu Pajak

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Bengle (Olah Data Peneliti 2023)

Gambar 5 Format Buku Bank

Sumber: Buku Bank Desa Bengle (Olah Data Peneliti 2023)

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat tentang rincian penggunaan uang desa dan hasil kegiatan semester pertama. Pemda Membuat Laporan Realisasi Dana Desa untuk semester pertama tahun ini dan menyerahkannya paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan melaporkan kegiatannya kepada camat secara triwulan, semester, dan tahunan. Selain telah sesuai dengan RKPDesa dan undang-undang desa yang telah diputuskan, laporan pertanggungjawaban APBDesa mengikuti Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 89 Tahun 2021 yang merinci tata cara penyusunan APBDesa tahun 2022 untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Karawang.

Tabel 2 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Tercapai/ Tidak Tercapai
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	��������� 54.000.000	������� 54.000.000	������������������������ -��	Tercapai
Pendapatan Transfer
Dana Desa	���� 1.360.652.000	���� 1.360.652.000	������������������������ -��	Tercapai
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	������� 869.379.000	������� 869.379.000	������������������������ -��	Tercapai
Alokasi Dana Desa	������� 931.990.000	������� 930.482.000	����������� 1.507.813	Tidak Tercapai
Bantuan Keuangan Provinsi	������� 130.000.000	������� 130.000.000	������������������������ -��	Tercapai
JUMLAH PENDAPATAN	���� 3.346.021.000	���� 3.344.513.187	����������� 1.507.813
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.487.889.000	1.472.061.612	��������� 15.827.388	Tidak Tercapai
Bidang Pembangunan Desa	318.735.200	318.735.200	������������������������ -��	Tercapai
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	598.066.400	598.066.400	������������������������ -��	Tercapai
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	404.130.400	404.130.400	������������������������ -��	Tercapai
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	547.200.000	547.200.000	������������������������ -��	Tercapai
JUMLAH BELANJA	���� 3.356.021.000	���� 3.340.193.612	��������� 15.827.388

Sumber: Laporan Realisasi Desa Bengle 2022 (Olah Data Peneliti 2023)

Berdasarkan tabel 2 Pemanfaatan dana desa mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa. Terjadi saldo lebih pada Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.507.813 dan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 15.827.388 dana tersebut dialokasikan ke tahun selanjutnya.

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menetapkan bahwa dana dari desa digunakan terutama untuk pembangunan desa, dengan pelaksanaan prioritas menggunakan bahan baku yang bersumber dari lokal dalam upaya memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.� Pemanfaatan dana desa sebesar Rp 318.735.200 digunakan untuk pembangunan desa. Prioritas pembangunan desa sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti embung air dan sarana dan prasarana olahraga menjadi salah satu yang dibutuhkan msayarakat di Desa Bengle.

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat termasuk dari Kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya agar individu menjadi lebih produktif. Pemanfaatan dana desa pada pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 404.130.400 Desa Bengle mempunyai program pemberdayaan masyarakat berupa BUMDes dibidang konveksi. Tetapi program ini juga belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dengan kendala ketidak perdulian masyarakat terhadap pemanfatan BUMDes.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintahan desa Bengle telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keadaan keuangan desa. Sarana olah raga, infrastruktur, dan penampungan air telah berhasil dibangun sebagai bagian dari program pembangunan desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan BUMDes menjadi kendala utama keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bengle.

BIBLIOGRAPHY

Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Technomedia Journal, 6(2), 197�211. https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733

Baining, M. E., Khairiyani, & Wiwindari. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020). JUPUMI, 2(1).

Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. Jurnal MODERAT, 6(1).

Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 8(3), 120-124.

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).

Lestari, T. A., & Merina, C. I. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(5).

Lewaru, T. S., Loupatty, L. G., & Soepriadi, D. N. (2020). Analisis Pengaruh Persepsi Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(10), 113-143.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nasihin, I., & Retnosary, R. (2023). Rantai Pasokan Dalam Strategi Sektor Wisata Kabupaten Karawang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Owner, 7(2), 1226�1236. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1439

Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). In Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Vol. 2). Online. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30

Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Perspektif, 8(1), 32�38.

Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2023). Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial. Reformasi Hukum, 27(1), 14�24.

Tampubolon, I. (2022). Tinjauan Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Copyright holder:

Cindy Prisilia Agustine, Fista Apriani Sujaya, Ihsan Nasihin (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: