Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 11, November
2023
PERANCANGAN
APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN MASTERPLAN E-GOVERNMENT
Afifah Nurul Izzati, Candra Adipradana,
Mohammad Saichu Nidom
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kahuripan
Kediri, Indonesia
Email:
[email protected], [email protected], [email protected]
Abstrak
E-government
atau SPBE bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Agar kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, diperlukan adanya masterplan
e-government. Namun dalam penerapan masterplan e-government tersebut,
masih terdapat beberapa tantangan yang muncul yang dapat menghambat keberhasilan penerapan masterplan e-government tersebut.
Sehingga diperlukan
monitoring dan evaluasi terkait
penerapan masterplan e-government yang telah dibuat agar target-target
yang tercantum dalam
masterplan e-government dapat tercapai.
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang
aplikasi monitoring dan evaluasi
penerapan masterplan e-government di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara kepada informan dengan studi kasus di Kabupaten Kediri. Tujuan dibuatnya
perancangan aplikasi ini adalah untuk
memudahkan pengguna yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
masterplan e-government tersebut.�
Kata
Kunci: SPBE, Arsitektur
SPBE, Penerapan Masterplan E-government, Monitoring, Evaluasi
Abstract
E-government
or SPBE aims to organize good governance and improve effective and efficient
public services. In order for e-government development policies to be
implemented systematically and integrated, an e-government master plan is
needed. However, in the implementation of the e-government masterplan, there
are still several challenges that arise that can hinder the successful
implementation of the e-government masterplan. So
monitoring and evaluation related to the implementation of the e-government
master plan that has been made is needed so that the targets listed in the
e-government master plan can be achieved. The purpose of this study is to
design a monitoring and evaluation application for the implementation of the
e-government master plan in Indonesia. The research was conducted using
qualitative methods by collecting data through interview techniques to
informants with case studies in Kediri Regency. The purpose of designing this
application is to make it easier for users, namely the local government of
Kediri Regency to monitor and evaluate the implementation of the e-government
master plan.
Keywords: SPBE, SPBE Architecture,
E-government Masterplan Implementation, Monitoring, Evaluation
PENDAHULUAN
Seiring dengan
pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini juga mempengaruhi sektor pemerintahan. Adanya teknologi yang diterapkan di sektor pemerintahan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya, seperti memberikan kebebasan dan transparansi kepada masyarakat serta menyelesaikan tugas yang semakin kompleks (Susianto
et al., 2022).
E-Government adalah sebuah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah
yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan dan mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya (Twizeyimana
& Andersson, 2019).
Selain itu,
E-government juga dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan (Defriani
& Resmi, 2019). Di
Indonesia, melalui instruksi
presiden nomor 3 tahun 2003, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan
strategi nasional mengenai pengembangan e-government. Sehingga
beberapa daerah mulai menginisiasi implementasi e-government atau disebut dengan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik).
Untuk mengimplementasikan e-government atau SPBE diperlukan adanya masterplan sebagai prasyarat digitalisasi sektor publik yang digunakan untuk memandu pengembangan TIK (Susilowati
et al., 2021) (Ajer
& Olsen, 2019).
Masterplan e-government adalah pendekatan
hierarkis yang digunakan untuk menyelaraskan bisnis dan teknologi informasi (TI) dengan mengintegrasikan sistem informasi, proses, unit organisasi,
dan orang-orang dalam suatu
organisasi yang bertujuan untuk memenuhi visi dan misi pemerintah
menuju penyampaian layanan yang lebih baik (Sallehudin
et al., 2019).
Selain itu,
masterplan e-government juga berpotensi menjadi alat transformatif
bagi pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mengejar kebijakan pro-bisnis dan investasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, berkelanjutan, dan inklusif (Digdowiseiso
et al., 2020). Di
Indonesia, penyusunan masterplan e-government mengacu pada Perpres no.
132 tahun 2022 yang mengatur
tentang arsitektur SPBE.
Penelitian yang dilakukan oleh Anne Kristin S.
Ajer dan Dag H�kon Olsen pada tahun 2019 menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan masterplan
e-government (Ajer
& Olsen, 2019). Tantangan yang ada dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan masterplan
e-government (Dang
et al., 2019). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
masterplan e-government meliputi kebijakan
dan landasan hukum, IT leadership, sponsor, komunikasi, budaya organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia
TI, tata kelola, manajemen,
dan dokumentasi (Ajer
& Olsen, 2019) (Sallehudin
et al., 2019) (Ahmad
et al., 2020) (Afifah
Nurul Izzati, 2019).
Masterplan e-government juga digunakan untuk meningkatkan interoperabilitas (Ramos
et al., 2019) (Gong
& Janssen, 2021). Interoperabilitas didefinisikan sebagai kemampuan sistem informasi dan proses bisnis yang saling mendukung, untuk bertukar data dan memungkinkan berbagi informasi di berbagai tingkatan (Afifah
Nurul Izzati, 2019) (Higman
et al., 2019). Berdasarkan tujuan masterplan
e-government, keberhasilan penerapan
masterplan e-government dapat diukur
dari target program kerja
yang tercantum dalam
masterplan e-government yang telah terealisasi dan layanan
e-government yang telah saling
terintegrasi (Payani
et al., 2020) (Lu
et al., 2020). Sehingga diperlukan adanya monitoring dan evaluasi dengan tujuan agar program yang dijalankan sesuai dengan masterplan yang telah dibuat.
Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah �Bagaimana monitoring dan evaluasi penerapan masterplan
e-government di Indonesia?�. Untuk memudahkan pengguna dalam memantau dan mengevaluasi masterplan e-government, diperlukan
sebuah aplikasi (Noviansyah
& Hudhori, 2022) (Noviansyah
& Fauzi, 2020).
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang
aplikasi monitoring dan evaluasi
penerapan masterplan e-government di Indonesia berbasis aplikasi web.
Studi kasus
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disebut juga e-government. Dengan
adanya perancangan aplikasi ini diharapkan
nantinya aplikasi ini dapat dikembangkan,
sehingga dapat memudahkan pengguna yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
masterplan e-government tersebut.
Untuk melakukan monitoring, terdapat tampilan dashboard yang menampilkan
program kerja yang mengacu
pada peta pandu masterplan
e-government. Sedangkan untuk
melakukan evaluasi digunakan sepuluh faktor, antara lain kebijakan dan legal, kepemimpinan
TI, sponsor, komunikasi, budaya
organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia
TI, tata kelola, manajemen,
dan dokumentasi.
Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan sebagai pedoman oleh peneliti untuk melakukan proses penelitian agar rangkaian proses penelitian dapat dilakukan secara terarah, teratur, dan sistematis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Gambar 1 menunjukkan tahapan penelitian.
Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum memulai penelitian. Tahap persiapan terdiri dari tiga
langkah yaitu melakukan studi penelitian sebelumnya, kemudian mengidentifikasi masalah, dan terakhir melakukan studi literatur terkait penelitian. Langkah pertama yang dilakukan untuk memulai penelitian adalah dengan melakukan
tinjauan pada penelitian-penelitian
sebelumnya terkait penerapan masterplan e-government antara
lain penelitian tentang
masterplan e-government, enterprise architecture di sektor
pemerintahan, cetak biru IT di sektor pemerintahan, enterprise architecture, dan arsitektur SPBE.
Langkah kedua adalah mengidentifikasi
masalah yang akan diangkat dalam penelitian, hal ini akan menjawab
pertanyaan tentang apa yang akan dikaji
dalam penelitian ini (perumusan masalah). Identifikasi masalah dalam penelitian
ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya
yang memiliki gap, sehingga
dapat menjadi celah untuk penelitian
selanjutnya.
Pada penelitian
ini ditemukan adanya permasalahan dan kesenjangan penelitian yaitu mengenai kendala dan faktor yang mempengaruhi penerapan masterplan
e-government. Namun belum ada penelitian terkait bagaimana cara melakukan monitoring dan evaluasi penerapan masterplan
e-government khususnya di Indonesia. Langkah ketiga dilakukan dengan cara mengumpulkan
data-data pendukung mengenai
teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait, yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian
ini. Pemahaman terhadap literatur yang ada bertujuan untuk
menyusun dasar teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Langkah pertama pada tahap kualitatif adalah menentukan lokasi penelitian. Studi kasus pada penelitian ini adalah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang sudah menerapkan e-government atau sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE).
Langkah kedua adalah mengembangkan instrument wawancara.
Instrument wawancara terdiri
dari beberapa pertanyaan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terkait
masalah yang diteliti.
Langkah ketiga adalah melakukan pengambilan data dilakukan melalui teknik wawancara. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Kominfo Kabupaten Kediri.
Tujuan tahap analisis kebutuhan adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis (business need). Aktivitas
yang dilakukan pada tahap ini adalah mendefinisikan
sistem requirement atau apa saja yang dibutuhkan,
memprioritaskan kebutuhan
yang dianggap kritis untuk diprioritaskan dan mengulas kebutuhan dengan pihak stakeholder.
Tahap perancangan adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi
spesifikasi sistem yang riil. Pada tahap ini dilakukan perancangan
program menggunakan UML dan perancangan
user interface.
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan monitoring dilakukan berdasarkan pada peta rencana SPBE yang memuat mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infratruktur SPBE, aplikasi SPBE,
keamanan SPBE, dan audit teknologi
informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk evaluasi penerapan masterplan
e-government terdapat sepuluh
faktor yang digunakan dalam melakukan evaluasi.
Sepuluh faktor ini didapatakan dari studi literatur
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ajer
& Olsen, 2019) (Sallehudin
et al., 2019) (Ahmad
et al., 2020) dan (Afifah
Nurul Izzati, 2019).
Selain itu juga mengacu
pada Perpres no. 132 tahun
2022 yang mengatur tentang arsitektur SPBE, dan diperkuat dengan wawancara kepada informan. Pada Tabel 1 menjelaskan sepuluh faktor yang digunakan untuk melakukan evaluasi.
Tabel 1 Faktor Evaluasi
|
No |
Faktor |
Penjelasan |
|
1 |
Kebijakan dan legal |
Kebijakan dan legal terdiri dari
peraturan nasional dan peraturan daerah yang mengatur terkait e-government atau SPBE. |
|
2 |
Kepemimpinan TI |
Kepemimpinan TI adalah pemimpin yang mampu memimpin
perubahan dan membantu memperbaiki kinerja organisasi yang memiliki pengetahuan terkait teknologi dan motivasi untuk menerapkan masterplan
e-government. |
|
3 |
Sponsor |
Adanya
penunjukkan terhadap seseorang untuk bertangggung jawab terhadap
kelancaran penerapan
master plan e-government. |
|
4 |
Komunikasi |
Penyampaian informasi kepada
seluruh seluruh OPD terkait penerapan master plan
e-government. |
|
5 |
Budaya organisasi |
Partisipasi OPD dalam penerapan master
plan e-government. |
|
6 |
Sumber daya keuangan |
Alokasi biaya untuk
mengembangkan SPBE atau
e-government dan keterserapan anggaran
biaya |
|
7 |
Sumber daya manusia
TI |
Sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan
di bidang TI. |
|
8 |
Tata
kelola |
Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Sehingga dengan adanya tata kelola dapat mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. |
|
9 |
Manajemen |
Manajemen SPBE mencakup manajemen
risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset
TIK, manajemen layanan, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen SDM, dan audit TIK. |
|
10 |
Dokumentasi |
Penyusunan masterplan e-government mengacu
pada Perpres no. 132 tahun 2022 yang mengatur tentang arsitektur SPBE. |
Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil wawancara terkait kebutuhan sistem monitoring dan evaluasi penerapan masterplan e-government dijelaskan
pada Tabel 2.
Tabel
2 Kebutuhan Fungsional
|
Admin |
User |
|
|
1 |
Login |
Login |
|
2 |
Melihat
tampilan dashboard |
Melihat
tampilan dashboard |
|
3 |
Mengelola
(tambah, edit, hapus) data program kerja |
Melihat
tampilan data program kerja |
|
4 |
Mengelola
(tambah, edit, hapus) data pelaksanaan
program kerja |
Mengelola
(tambah, edit, hapus) data pelaksanaan
program kerja |
|
5 |
Mengelola
(tambah, edit, hapus) data user |
Mengisi
form evaluasi |
|
6 |
Mengelola
(tambah, edit, hapus) data pernyataan
evaluasi (poin evaluasi) |
Mencetak
hasil evaluasi |
|
7 |
Mengunduh
form evaluasi yang telah diisi |
|
|
8 |
Mengunggah
penilaian evaluasi |
|
Perancangan UML
Alat yang digunakan
untuk perancangan adalah Unified
Modelling Language (UML). UML menghasilkan
diagram yang menggambarkan detail kebutuhan
sistem (Noviansyah &
Fauzi, 2020).
Diagram UML memudahkan untuk
mengidentifikasi kebutuhan
dan ruang lingkup sistem dengan menyediakan
model visual (Koc et al., 2021). Pada tahap perancangan dalam penelitian ini, menggunakan use case diagram dan class diagram. Use case diagram merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memodelkan interaksi pengguna dengan sistem (Setiyani, 2021). Gambar 2 menggambarkan use
case diagram aplikasi evaluasi
penerapan masterplan e-government.
Gambar 3 Class Diagram
Perancangan User Interface
Halaman login adalah halaman awal saat
sistem dijalankan. Pada halaman ini user dan admin harus memasukkan
username dan password untuk dapat
mengakses sistem. Tombol login digunakan untuk memverifikasi apakah data pengguna yang telah dimasukkan cocok atau tidak
dengan database. Gambar 4 menunjukkan
halaman login.
Gambar
4 Halaman Login
Halaman dashboard menampilkan visualisasi data
program kerja dan status program kerja.
Melalui halaman dashboard ini, pengguna dan admin dapat mengetahui jumlah program kerja dan statusnya. Pada gambar 5 menunjukkan halaman dashboard.
Gambar 5 Halaman Dashboard
Pada halaman
data program kerja terdapat
daftar program kerja, dana yang dibutuhkan,
target penyelesaian program kerja,
dan status program kerja. Status program kerja terdiri dari
tiga status yaitu selesai, sedang berjalan, dan belum berjalan. Pada halaman ini pengguna/ user hanya dapat melihat
data program kerja. Sedangkan
admin dapat menambahkan, mengedit dan menghapus data
program kerja berdasarkan
data program kerja yang tercantum
dalam masterplan e-government.
Pada Gambar 6 menampilkan halaman data program kerja dari sisi
user dan Gambar 7 menampilkan halaman
data program kerja dari sisi admin. Pada halaman data pelaksanaan program kerja, user
dan admin dapat menginput
progress program kerja dan melampirkan
dokumentasi. Hal ini dapat memudahkan pengguna/ user untuk memantau program kerja. Pada
Gambar 8 menunjukkan halaman
pelaksanaan program kerja.
Gambar
6 Halaman Data
Program Kerja (User)
Gambar
7 Halaman Data
Program Kerja (Admin)
Gambar
8 Halaman Pelaksanaan Program Kerja
Pada halaman
formulir evaluasi, beberapa pernyataan harus dijawab oleh pengguna. Pengguna dapat memilih salah satu jawaban pada skala 1 sampai 5. Pada Gambar 9 menunjukkan halaman form evaluasi. Formulir evaluasi yang telah diisi oleh pengguna akan disimpan pada halaman evaluasi. Halaman ini hanya dapat
diakses oleh admin. Kemudian
admin dapat mengunduh form evaluasi yang telah diisi. Pada Gambar 10 menunjukkan
halaman evaluasi.
Gambar
9 Halaman Form Evaluasi
Gambar
10 Halaman Evaluasi
Admin dapat
memberikan penilaian evaluasi dari formulir
yang telah diunduh pada halaman evaluasi. Hasil penilaian berupa dokumen yang berisi skor keseluruhan dan skor masing-masing faktor. Selain
itu, hasil penilaian juga mencantumkan predikat yang diperoleh serta beberapa rekomendasi sebagai bahan perbaikan dalam penerapan masterplan
e-government. Pada Gambar 11 menunjukkan halaman penilaian evaluasi.
Gambar
11 Halaman Penilaian Evaluasi
Jika tombol
tambah dipilih, maka akan muncul
halaman �tambah penilaian evaluasi� seperti pada Gambar 12. Pada halaman
ini, admin dapat mengunggah dokumen hasil evaluasi dan menginputkan predikat hasil evaluasi. Selanjutnya pengguna dapat melihat riwayat
hasil penilaian evaluasi dan mencetak hasil penilaian evaluasi pada halaman hasil evaluasi. Pada Gambar 13 menunjukkan halaman hasil evaluasi.
Gambar
12 Halaman Tambah Penilaian Evaluasi
Gambar
13 Halaman Hasil Evaluasi
Halaman data pengguna digunakan untuk mengisi data pengguna yang dapat mengakses aplikasi evaluasi penerapan masterplan
e-government. Tombol edit digunakan
jika admin akan merubah data user. Tombol hapus digunakan oleh admin jika salah satu pengguna akan
dihapus. Gambar 14 menunjukkan
halaman data pengguna. Jika
ke depan ada pengembangan penelitian baru, maka beberapa data pernyataan dapat ditambahkan seperti pada Gambar
15. Admin juga dapat memperbarui
dan menghapus data pernyataan.
Gambar
14 Halaman Data Pengguna
Gambar
15 Halaman Pernyataan Evaluasi
Kesimpulan
Untuk memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan masterplan
e-government maka dibuatlah
rancangan aplikasi evaluasi penerapan masterplan
e-government. Aplikasi ini memiliki dua fitur utama yaitu fitur
monitoring dan fitur evaluasi.
Pada fitur monitoring, pengguna
dapat melihat data program kerja, progres penerapan program kerja, dan
status program kerja. Sedangkan
pada fitur evaluasi, pengguna dapat mengevaluasi penerapan masterplan
e-government berdasarkan faktor
kebijakan dan landasan hukum, IT leadership, sponsor, komunikasi,
budaya organisasi, sumber daya keuangan,
sumber daya manusia TI, tata kelola, manajemen, dan dokumentasi.
Hasil penilaian
evaluasi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan
untuk melakukan perbaikan dalam penerapan masterplan e-government. Untuk
penelitian selanjutnya, rancangan aplikasi monitoring dan
evaluasi pada penelitian ini dapat dikembangkan
menjadi suatu aplikasi yang dapat diimplementasikan.
BIBLIOGRAFI
Ahmad, N. A.,
Drus, S. M., & Kasim, H. (2020). The
Adoption of Enterprise Architecture by Public Sector Organizations.
https://doi.org/10.1109/ICIMU49871.2020.9243330
Ajer, A. K. S.,
& Olsen, D. H. (2019). Enterprise
Architecture Implementation Is a Bumpy Ride: A Case Study in the Norwegian
Public Sector. Electronic Journal of E-Government, 17(2).
https://doi.org/10.34190/EJEG.17.2.002
Bergstrom, G.,
Hujainah, F., Ho-Quang, T., Jolak, R., Rukmono, S. A., Nurwidyantoro, A., &
Chaudron, M. R. V. (2022). Evaluating the
layout quality of UML class diagrams using machine learning. Journal of
Systems and Software, 192, 111413. https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111413
Dang, D.,
Vartiainen, T., & Pekkola, S. (2019, May). Patterns Of Enterprise Architecture Adoption In The Public Sector: A
Resource-Based Perspective. Twenty-Seventh European Conference on
Information Systems (ECIS2019). Twenty-Seventh European Conference on
Information Systems (ECIS2019), Sweden.
Defriani, M.,
& Resmi, M. G. (2019). E-Government
Architectural Planning Using Federal Enterprise Architecture Framework in
Purwakarta Districts Government. 2019 Fourth International Conference on
Informatics and Computing (ICIC), 1�9.
https://doi.org/10.1109/ICIC47613.2019.8985819
Digdowiseiso, K.,
Sugiyanto, E., & Setiawan, H. D. (2020). Business Licensing And The Indonesia�s Master Plan 2011 � 2025.
International Journal Of Scientific & Technology Research, 9(01).
Gong, Y., &
Janssen, M. (2021). Roles and
Capabilities of Enterprise Architecture in Big Data Analytics Technology
Adoption and Implementation. Journal of Theoretical and Applied Electronic
Commerce Research, 16(1), 37�51.
https://doi.org/10.4067/S0718-18762021000100104
Higman, S.,
Dwivedi, V., Nsaghurwe, A., Busiga, M., Sotter Rulagirwa, H., Smith, D.,
Wright, C., Nyinondi, S., & Nyella, E. (2019). Designing interoperable health information systems using Enterprise
Architecture approach in resource‐limited countries: A literature review.
The International Journal of Health Planning and Management, 34(1).
https://doi.org/10.1002/hpm.2634
Koc, H., Erdogan, A. M., Barjakly, Y.,
& Peker, S. (2021). UML Diagrams in
Software Engineering Research: A Systematic Literature Review. The 7th
International Management Information Systems Conference, 13.
https://doi.org/10.3390/proceedings2021074013
Lu, H., Wang, H., Wang, W., WANG, D.,
& YUAN, J. (2020). An Enterprise
Architecture approach to address health interoperability challenges in the
United States during COVID-19. Enterprise Architecture Professional
Journal.
Noviansyah, B., & Hudhori, I. A.
(2022). Aplikasi Untuk Evaluasi
Implementasi Arsitektur Enterprise Menggunakan TOGAF. JURIKOM (Jurnal Riset
Komputer), 9(3), 770. https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i3.4130
Noviansyah, & Fauzi, C. (2020). Perancangan Aplikasi untuk Evaluasi
Implementasi Arsitektur Enterprise. Jurnal Sains Komputer dan Informatika,
4. https://doi.org/10.30645/j-sakti.v4i2.253
Payani, A. S., Yudha, G. D., Wahyuningsih,
S. D., Kannia, N., Kusapy, D. S., Simanjuntak, D., Bakaru, Y. W., &
Simanullang, S. (2020). Uji Keberhasilan
Implementasi Master Plan Teknologi Informasi dan Manajemen BDPJN Menggunakan
Metode DeLone dan McLean. Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika
(JEPIN), 6(2), 258. https://doi.org/10.26418/jp.v6i2.37757
Ramos, K., Andrade Souza, G., & Rosa,
A. (2019). Literature Review Studies in
Public Sector�s Enterprise Architecture. Proceedings of the 21st
International Conference on Enterprise Information Systems, 642�649.
https://doi.org/10.5220/0007750806420649
Sallehudin, H., Safie, N., Azaliah, N.,
Baker, R., Yahya, F., & Firdause, A. (2019). Modelling the Enterprise Architecture Implementation in the Public
Sector using HOT-Fit Framework. International Journal of Advanced Computer
Science and Applications, 10(8). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100825
Setiyani, L. (2021, September 25). Desain Sistem: Use Case Diagram. Seminar
Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi 2021. Seminar Nasional :
Inovasi & Adopsi Teknologi 2021.
Susianto, D., Ridhawati, E., &
Sucipto, S. (2022). Implementasi
E-Government Berbasis Android Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal
Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi, 7(3), 179.
https://doi.org/10.36722/sst.v7i3.1143
Susilowati, M., Kurniawan, Y., Lenny, C.,
Dewa, W. A., & Ahsan, M. (2021). Master
Plan of Local E-government for Village Office Information System Refer to
Ministerial Regulations on Work Procedures.
https://doi.org/10.21067/smartics.v7i2.5579
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A.
(2019). The public value of E-Government
� A literature review. Government Information Quarterly, 36(2), 167�178.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001
|
Copyright
holder: Afifah Nurul
Izzati, Candra Adipradana, Mohammad Saichu Nidom (2023) |
|
First
publication right: Syntax
Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia |
|
This article is
licensed under:
|
