Syntax Literate: Jurnal
Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 11, November
2023
DISPARITAS SANKSI
ADMINISTRATIF AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PELAKU
USAHA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Sally Dian Nastity,
Richard C. Adam
Universitas Tarumanagara
Email: [email protected], [email protected]
Abstrak
Penelitian
ini menginvestigasi disparitas dalam penerapan sanksi administratif akibat
keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pelaku usaha berdasarkan
hukum persaingan usaha. Fenomena ini menjadi penting karena dampaknya terhadap
ketertiban persaingan usaha dan keadilan dalam penegakan hukum ekonomi.
Penelitian hukum normatif
merupakan suatu metode
penelitian di bidang hukum
yang menitikberatkan pada analisis teks-teks hukum dan dokumen- dokumen hukum guna memahami, menafsirkan dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur
suatu persoalan atau permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian
menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam penegakan hukum terkait
keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Faktor-faktor seperti
kebijakan regulator, tingkat kesadaran pelaku usaha, dan interpretasi hukum
memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat sanksi yang diberlakukan.
Kata Kunci:
Disparitas Sanksi Administratif; Pelaku Usaha; Pengambilalihan Saham
Abstract
This study investigates disparities in the application of administrative sanctions due to late notification of takeover of business actors based on
competition law. This phenomenon is important because of its impact on business
competition order and fairness in economic law enforcement. Normative legal
research is a research method in the field of law that focuses on the analysis
of legal texts and legal documents in order to understand, interpret and
evaluate the legal framework that regulates a particular legal problem or
problem. The results showed a significant disparity in law enforcement related
to the delay in notification of the takeover. Factors such as regulatory policies, level of awareness of business actors,
and legal interpretation play
a key role in determining the level of sanctions imposed.
Keywords: Disparity in administrative sanctions; Business Actors;
Share Takeover.
Pendahuluan
Secara
umum untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan
hidup, orang cenderung menyelesaikan masalah dengan cara berusaha. Dengan
demikian, hal tersebut mendorong semua orang untuk terlibat dalam berbagai
jenis usaha, baik yang serupa maupun yang berbeda. Dari situasi tersebut,
persaingan bisnis antara para pelaku usaha muncul dan menjadi sesuatu yang umum
terkait dengan persaingan di dalam dunia bisnis.
Masuknya era perdagangan bebas telah memperketat persaingan di antara
perusahaan. Kondisi ini menekankan kebutuhan perusahaan untuk terus
mengembangkan strategi agar dapat bertahan dan tumbuh. Oleh karena itu,
perusahaan perlu merancang strategi yang sesuai untuk mempertahankan
popularitas dan meningkatkan kinerja mereka. Seperti entitas kolektif,
perusahaan akan mengalami berbagai situasi, termasuk pertumbuhan dinamis,
periode statis, dan kemungkinan kemunduran. Untuk berkembang,
perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis dengan memilih antara dua
pendekatan: pertumbuhan dari dalam perusahaan atau pertumbuhan dari luar
perusahaan.
Pertumbuhan internal merujuk pada ekspansi melalui pembangunan bisnis
atau unit bisnis baru dari awal (Digdowiseiso, 2019). Proses ini melibatkan
serangkaian langkah seperti riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli,
uji pasar, serta pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi sebelum produk
dijual ke pasar. Di sisi lain, pertumbuhan eksternal terjadi melalui akuisisi perusahaan
yang sudah ada.
Melalui strategi merger
dan pengambilalihan
(akuisisi), perusahaan dapat dengan
cepat memperoleh akses ke pasar baru dan produk baru tanpa memulai
dari nol (Gustina, 2017).
Dibanding pertumbuhan internal, pertumbuhan eksternal melalui merger dan
akuisisi menghemat waktu secara signifikan. Secara umum, perusahaan cenderung lebih memilih pertumbuhan eksternal melalui merger dan akuisisi (pengambilalihan) daripada
pertumbuhan internal (Sugiarsih, Sholihah, & Sumriyah, 2023).
Akusisi (pengambilalihan) saham
merupakan salah satu pertumbuhan yang dipilih
oleh pelaku usaha untuk mengekspansi keuntungan (Anggraini, 2021). Akan tetapi,
akuisisi atau pengambilalihan dari dari pandangan hukum persaingan usaha,
dampak negatif yang berpotensi timbul dari akuisisi adalah terganggunya
keseimbangan persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan dimana akan
merugikan pelaku usaha lain dan konsumen pada pasar tersebut (Nuha,
2021);(Reeze & Kansil, 2022).
Untuk mengontrol perilaku
pelaku usaha agar tetap dalam persaingan usaha yang
sehat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut
UU Antimonopoli) dan membentuk lembaga dengan kewenangan khusus dalam menjaga
iklim persaingan usaha yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(selanjutnya disebut KPPU) (Hernanda & Njatrijani, 2022).
Sejak berlakunya ketentuan UU Antimonopoli pelaku usaha yang melakukan
akuisisi diwajibkan untuk memberitahukan pemberitahuan (notifikasi) secara
tertulis kepada KPPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi (pengambialihan)
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dalam penelitian ini
permasalahan yang
dibahas adalah keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha oleh PT Cipta Prima Sejati.
Dalam hal ini PT. Citra Prima Sejati melakukan akuisisi beberapa saham
yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Mitra Bisnis Harvest pada 28 November 2013.
Dengan akuisisi ini terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT. Mitra Bisnis
Harvest. Berdasarkan laporan yang
diterima KPPU, pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Cipta Prima Sejati terhadap PT Mitra Bisnis Harvest
telah berlaku efektif sejak 24 Desember 2013. Batas waktu pemberitahuan
pengambilalihan paling lambat tanggal 7 Februari 2014. PT Cipta Prima Sejati
baru memberitahukan akuisisi tersebut pada 26 April 2019.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai ada keterlambatan
pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menyatakan bahwa PT. Cipta Prima Sejati telah melaksanakan ketentuan pasal 29
undang-undang no. 5 Tahun 1999 juncto Pasal
5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (Hikari, 2022). Ketentuan ini
mewajibkan perusahaan untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila
melakukan pengambilalihan
atau akuisisi karena berdampak pada nilai aset dan penjualan perusahaan yang diakuisisi (Julita, 2022).
Jika nilai ini melebihi batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.
57 Tahun 2010 berpotensi menimbulkan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini PT. Cipta Prima
Sejati mengalami keterlambatan laporan pengadaan selama
1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari. Sesuai Pasal
47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha berwenang memberikan sanksi berupa tindakan administratif
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Mengenai pengenaan denda, khususnya pada Pasal 47 ayat (2) huruf g disebutkan
bahwa pengenaan denda paling rendah 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25
miliar rupiah, sedangkan menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2010 mengatur sanksi administratif berupa denda setiap hari (Amalia, 2019).
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan mengenai
pengenaan denda tersebut di ubah menjadi pengenaan denda menjadi paling sedikit
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa menyebutkan batas maksimal.
PT Cipta Prima Sejati berkeberatan atas besaran denda yang dikenakan
KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan memutuskan menghukum
PT Citra Prima Sejati
selaku tergugat dengan
denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (sepuluh
miliar tiga ratus tiga puluh) juta rupiah terutang). Dalam upaya
mengatasi ketidaksepakatan terhadap keputusan tersebut, PT. Cipta Prima Sejati
mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan keberatan
diterima dan meninjau kembali putusan KPPU dengan mengenakan denda kepada PT
Cipta Prima Sejati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang
selanjutnya ditegaskan melalui putusan kasasi Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.
Akan
tetapi, salah satu contoh kasus pengambilalihan saham dalam Putusan KPPU No. 05/KPPU-M/2022 disebutkan bahwa pihak yang memberitahukan PT Lestari
Gemilang Intisawit dengan keterlambatan pemberitahuan selama 1.361 (seribu
tiga ratus enam puluh satu)
hari dikenakan sanksi administratif oleh KPPU jauh lebih kecil yaitu Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah. Hal ini perlu dikaji mengingat untuk
memperoleh kepastian hukum bagi para pelaku usaha, khususnya dalam pengenaan
sanksi administratif.
Metode Penelitian
Penelitian
hukum normatif merupakan suatu metode penelitian di bidang hukum yang menitikberatkan pada analisis teks-teks hukum dan dokumen-dokumen hukum guna memahami,
menafsirkan dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur suatu persoalan atau
permasalahan hukum tertentu. Dalam metode ini, peneliti akan mengkaji peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk
mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, menjelaskan makna dan implikasinya serta merumuskan pandangan atau
kesimpulan hukum berdasarkan landasan hukum yang ada. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber
data berdasarkan buku, jurnal atau dokumen lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Hasil dan Pembahasan
Dasar Mekanisme Pengenaan
Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham
Pelaku Usaha
Ketentuan mengenai persaingan usaha dan pengawasan pengambilalihan
saham untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di
Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Rachmadi Usman,
2022). Salah satu undang-undang yang relevan
dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
disebut “UU Persaingan Usaha Tidak Sehat”).
Pasal 29 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Penggabungan atau Peleburan Badan
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya
Prakrik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kewajiban pelaku
usaha untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada
saat terjadi pengambilalihan saham yang dapat meningkatkan nilai aset dan mempengaruhi penjualan perusahaan diakuisisi
(Muryanto, 2018). Hal ini merupakan upaya untuk menjamin transparansi dalam
penyelenggaraan usaha yang melibatkan pengambilalihan saham, sehingga KPPU
dapat memantau dan mengidentifikasi potensi praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.
Pasal 29 UU Persaingan Usaha
Tidak Sehat mewajibkan setiap pelaku usaha yang
melakukan pengambilalihan atau pengambilalihan wajib
memberitahukan kepada KPPU. Sementara itu, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2010 menegaskan
ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh perusahaan publik yang akan
melakukan pengambilalihan saham. Pemberitahuan ini penting karena dapat
mempengaruhi perubahan komposisi
pemegang saham suatu perusahaan, yang berpotensi mempengaruhi
persaingan usaha di pasar.
Peraturan
ini juga mengatur batas waktu atau tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh
pelaku usaha untuk memberikan pemberitahuan. Dalam kasus pengambilalihan saham,
penting untuk memenuhi tenggat waktu tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan
pembentuk undang-undang untuk
memastikan KPPU dapat segera mengidentifikasi dan mengevaluasi
pengambilalihan saham yang mungkin berdampak signifikan terhadap persaingan
usaha.
Batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2010 adalah pemberitahuan pengambilalihan harus dilakukan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif pengambilalihan saham. Dalam kasus
yang disebutkan yaitu kasus
PT Cipta Prima
Sejati yang mengambil alih saham PT Mitra Bisnis Harvest pada tanggal 28 November
2013, batas waktu penyampaian pemberitahuan berakhir pada tanggal 7 Februari
2014. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan pengawasan. yang menjadi
dasar peraturan ini.
Namun kekhawatiran terbesar
dalam konteks penerapan
sanksi administratif adalah
keterlambatan penyampaian
pemberitahuan pengambilalihan saham.
Untuk PT Cipta Prima Sejati,
pemberitahuan pengambilalihan dilakukan
pada tanggal 26 April
2019 yaitu 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan peraturan. Akibat
penundaan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai PT Cipta
Prima Sejati melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat
memberikan dasar hukum
bagi KPPU untuk menjatuhkan
sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang
ini. Pasal 47 ayat (1) UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa KPPU
berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar
undang-undang ini.
Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha Tidak Sehat
menjelaskan bahwa salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan
oleh KPPU adalah pengenaan
denda. Dalam konteks
kasus PT Cipta Prima Sejati,
denda yang dikenakan KPPU
dalam keputusan KPPU No. 02/KPPU-M/2019 dikenakan sebesar Rp10.330.000.000,00
(sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini merupakan sanksi
yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian pemberitahuan pengambilalihan
saham.
Dasar hukum lebih lanjut
mengenai besaran denda yang dikenakan
dalam rangka pengambilalihan
saham terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal 6 peraturan
ini menyebutkan bahwa pelaku usaha yang terlambat memberikan
pemberitahuan wajib membayar denda. Denda ini dihitung berdasarkan
perhitungan sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan, dengan
batasan maksimal 25 miliar rupiah.
Dengan
merujuk kepada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, besaran denda
yang diatur oleh KPPU dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2019 terlihat sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Denda tersebut dihitung berdasarkan
jumlah hari keterlambatan, yang dalam kasus ini mencapai 1.220 hari, sehingga
besaran denda mencapai angka yang signifikan.
Namun,
penting untuk dicatat bahwa PT Cipta Prima Sejati mengajukan permohonan keberatan terhadap besaran denda
yang dikenakan oleh KPPU. Dalam
upaya mengatasi ketidaksetujuan terhadap
putusan tersebut, PT Cipta Prima Sejati mengajukan permohonan keberatan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menyatakan bahwa permohonan keberatan diterima dan memperbaiki putusan
KPPU dengan menjatuhkan denda kepada PT Cipta Prima Sejati sejumlah Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Selanjutnya, putusan tersebut dikuatkan dengan putusan kasasi Nomor 650
K/Pdt.Sus-KPPU 2020. Dalam putusan tersebut,
besaran denda yang dikenakan pada PT
Cipta Prima Sejati telah mengalami penurunan dibandingkan dengan putusan KPPU,
namun tetap berdasarkan pertimbangan hukum yang relevan.
Namun,
dalam kasus Putusan KPPU No. 05/KPPU-M/2022 yang melibatkan PT Lestari Gemilang Intisawit, meskipun
terdapat keterlambatan pemberitahuan selama
1.361 hari, sanksi
administratif yang dikenakan oleh KPPU jauh lebih kecil,
yaitu sebesar Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam pengenaan sanksi
administratif oleh KPPU pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik
serupa dalam hal keterlambatan pemberitahuan.
Majelis Komisi dalam mengenakan sanksi denda pada kasus pengambilalihan
saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati telah mempertimbangkan
beberapa faktor yang relevan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan
hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan
administratif dalam konteks persaingan usaha tidak sehat,
serta aspek-aspek yang relevan dengan
kasus yang sedang ditangani.
Dalam pertimbangannya, Majelis
Komisi merujuk pada Pasal 36 huruf l dan Pasal 47
ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU Persaingan Usaha Tidak
Sehat"). Pasal- pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini. Oleh
karena itu, Majelis Komisi memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjatuhkan
sanksi administratif dalam kasus ini.
Selanjutnya, Majelis Komisi mengacu pada ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya Prakrik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "PP No.
57/2010"). Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur sanksi administratif dalam
bentuk denda yang dapat dikenakan kepada pelaku
usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57/2010.
Dalam
kasus ini, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham diwajibkan untuk
memberikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU. Keterlambatan dalam memberikan
pemberitahuan dikenakan sanksi berupa denda administratif yang diatur dalam
Pasal 6 PP No. 57/2010.
Majelis
Komisi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang melandasi pengenaan denda administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan
KPPU No. 4/2009 tentang
Pedoman Tindakan Administratif, denda merupakan salah satu bentuk tindakan
administratif yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh
pelaku usaha dari tindakan yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dengan denda ini, pelaku usaha dimotivasi untuk tidak melakukan tindakan serupa
di masa depan, dan juga sebagai
bentuk peringatan kepada
pelaku usaha lainnya
untuk tidak meniru tindakan
yang melanggar hukum.
Dalam kasus PT Citra Prima Sejati, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi
administratif berupa denda. Penetapan lamanya hari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati adalah selama
1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua
puluh lima) hari kerja, yang dihitung dari berakhirnya tenggat waktu yang
diatur oleh peraturan.
Besaran denda yang dikenakan pada PT Citra Prima Sejati dihitung
berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 57/2010, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00
(Satu Miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda
administratif secara keseluruhan paling tinggi
sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Perhitungan ini mencerminkan
tingkat keterlambatan pemberitahuan yang signifikan, yang berdampak pada
besaran denda yang cukup besar.
1)
Ketika mempertimbangkan aspek yang
meringankan bagi Terlapor (PT Citra Prima Sejati), Majelis Komisi memperhatikan
beberapa faktor. Pertama, Terlapor telah mengakui adanya
kesalahan penafsiran terhadap
ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999
jo. Pasal 5 PP No. 57/2010. Hal ini menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran
dalam mengakui pelanggaran.
2)
Kedua, Majelis Komisi mencatat
bahwa Terlapor belum menerima manfaat ekonomi dari PT Mitra Bisnis Harvest
setelah proses pengambilalihan (akuisisi) saham. Hal ini dapat dianggap
sebagai faktor meringankan karena tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Terlapor dari
pelanggaran yang dilakukan.
3)
Ketiga, Terlapor belum pernah
dinyatakan bersalah dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) karena melanggar UU No.
5/1999. Hal ini dapat dianggap sebagai faktor meringankan yang menunjukkan
bahwa Terlapor tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya.
4)
Keempat, Terlapor telah bersikap
baik dan kooperatif selama proses persidangan. Sikap kooperatif ini juga dapat
dianggap sebagai faktor meringankan yang mencerminkan kesediaan Terlapor untuk mematuhi
hukum dan menjalani proses
hukum dengan baik.
Dengan
mempertimbangkan berbagai faktor ini, Majelis Komisi akhirnya menentukan
besaran denda yang lebih rendah daripada yang dijatuhkan dalam putusan KPPU
sebelumnya. Hal ini mencerminkan upaya Majelis Komisi untuk menjatuhkan sanksi
yang seimbang dan adil, dengan memperhatikan aspek yang meringankan bagi
Terlapor. Dalam konteks peraturan dan prinsip hukum, penentuan besaran denda
ini mencerminkan kesadaran akan peran sanksi administratif dalam mendisiplinkan
pelaku usaha, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam
penegakan hukum.
Namun
saat ini terdapat pembaharuan regulasi. Dalam kerangka perundang- undangan yang
terbaru, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang. Pada ketentuan tersebut perhitungan denda dikenakan
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). Sebelumnya, terkait mekanisme perhitungan denda juga
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pelaksananya yaitu PP Nomor 44 Tahun
2021, beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Komisi Nomor 2
Tahun 2021. Sebagai catatan, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dikarenakan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 sudah dicabut. Disisi lain, PP Nomor 57 Tahun 2010 masih
berlaku, sehingga masih menjadi acuan.
Mekanisme
perhitungan sanksi telah menjadi fokus utama dalam menegakkan kepatuhan dan
kedisiplinan. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan hukum yang
kondusif, mempromosikan investasi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam
melaksanakan fungsi ini, terdapat berbagai faktor dan prinsip yang menjadi
dasar perhitungan sanksi administratif.
Selanjutnya, skala pelanggaran juga menjadi pertimbangan dalam
menentukan besaran sanksi administratif. Kasus ini mencatat
bahwa PT Cipta Prima Sejati mengalami
keterlambatan laporan pengambilalihan selama 1.220 hari,
suatu periode yang signifikan.
Oleh karena itu, skala pelanggaran ini dapat dianggap besar dan berpotensi
memberikan dampak serius terhadap nilai aset dan penjualan perusahaan yang
diakuisisi.
Pertimbangan Hukum Dan Penerapan
Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 6 PP No. 57/2010 Dalam KPPU No. 02/KPPU-M/2019
Sehingga Menyebabkan Disparitas Pengenaan Sanksi Administratif
Pengenaan sanksi administratif dalam ranah hukum persaingan usaha merupakan
langkah penting untuk menjaga prinsip persaingan yang sehat, mendorong
kepatuhan terhadap peraturan, dan menjamin transparansi dalam dunia bisnis
(Khoiri, 2017). Namun, penting untuk memahami bahwa pengenaan sanksi administratif harus
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten. Ketika pengenaan sanksi tidak konsisten dan menyebabkan
disparitas, ini dapat mengganggu integritas sistem hukum dan memberikan
konsekuensi yang tidak diinginkan dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Dalam
konteks hukum persaingan usaha, UU Persaingan
Usaha Tidak Sehat dan peraturan terkait, seperti PP No. 57/2010, memberikan
kerangka kerja yang mengatur pengenaan sanksi administratif. Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan
dasar hukum untuk pengenaan sanksi administratif oleh lembaga penegak hukum
persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia.
Pasal ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang
tersebut.
Selanjutnya, pengenaan denda
administratif diatur lebih
lanjut oleh Pasal
6 PP No. 57/2010. Pasal ini mengatur besaran
denda administratif yang dapat dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran dan lamanya keterlambatan
atau pelanggaran tersebut. Dalam banyak kasus, besaran
denda dihitung berdasarkan lamanya pelanggaran, dengan besaran
tertentu yang ditetapkan untuk setiap hari keterlambatan.
Namun, dalam
praktiknya, pengenaan sanksi
administratif tidak selalu
konsisten. Hal ini terkadang menghasilkan disparitas dalam besaran denda
yang dikenakan pada pelaku usaha yang terlibat dalam kasus serupa. Disparitas
ini dapat terjadi karena beberapa faktor.
Pertama, pertimbangan hukum yang digunakan oleh lembaga penegak hukum
dalam menentukan besaran denda dapat bervariasi (Zuniarto, 2020). Faktor-faktor
yang mempengaruhi besaran denda, seperti pengakuan atas kesalahan, manfaat ekonomi yang
diperoleh dari pelanggaran, dan kerjasama selama proses persidangan, dapat
dievaluasi secara berbeda oleh berbagai lembaga penegak hukum (Yuliartini,
2022).
Kedua, perbedaan dalam interpretasi hukum dapat memengaruhi pengenaan
sanksi administratif. Meskipun undang-undang dan peraturan mungkin jelas dalam
ketentuannya, interpretasi mereka dapat beragam. Ini dapat mengarah pada hasil
yang berbeda dalam pengenaan denda administratif.
Ketiga, aspek lain yang dapat menciptakan disparitas adalah pemahaman
dan interpretasi hakim atau Majelis Pengadilan yang menangani kasus. Keputusan
hakim dalam mengurangi atau menambah besaran denda dapat menciptakan perbedaan
dalam pengenaan sanksi antar kasus yang serupa.
Disparitas
dalam pengenaan sanksi administratif adalah masalah yang perlu diperhatikan
karena dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum
persaingan usaha. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh disparitas semacam
itu dapat membuat pelaku usaha kesulitan untuk memahami konsekuensi pelanggaran
hukum dan mengukur risiko yang terlibat dalam tindakan bisnis mereka.
Pengenaan sanksi administratif oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) merupakan langkah penting dalam
menjaga integritas dan transparansi dalam
dunia bisnis serta memastikan
pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Namun, pengenaan sanksi tersebut haruslah
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten. Dalam
kasus KPPU No. 02/KPPU-M/2019 yang melibatkan PT Citra Prima Sejati,
terkait keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT
Mitra Bisnis Harvest, terdapat
perdebatan mengenai besaran
denda yang dijatuhkan oleh KPPU.
Permasalahan ini menciptakan disparitas dalam pengenaan sanksi administratif
yang perlu diperinci dengan cermat.
Pengenaan
sanksi administratif dalam kasus KPPU No. 02/KPPU-M/2019 didasari pada Pasal 47
UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi KPPU
untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi administratif ini termasuk
dalam bentuk denda sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan
persaingan usaha.
Selanjutnya, pengenaan denda diatur lebih lanjut dalam Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP No. 57/2010) tentang Penggabungan,
Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan yang mengakibatkan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 6 PP
No. 57/2010 mengatur bahwa dalam kasus
di mana pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana diwajibkan, pelaku usaha dapat dikenakan denda administratif. Denda ini
dihitung berdasarkan besaran Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara
keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar
Rupiah).
Dalam kasus PT Citra Prima Sejati, penyebab sanksi administratif
dikenakan adalah keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan pengambilalihan
saham PT Mitra Bisnis Harvest, yang berlangsung selama 1.220 (seribu dua ratus
dua puluh) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima)
hari kerja. Besaran denda yang dikenakan oleh KPPU dalam putusan awal adalah
sebesar Rp 10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta
rupiah).
Namun,
ketika PT Citra Prima Sejati mengajukan permohonan keberatan, Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan memutuskan untuk mengurangi besaran denda menjadi Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam putusannya. Putusan tersebut
kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU 2020.
Keputusan ini menciptakan perbedaan yang signifikan dalam besaran denda yang
dikenakan pada kasus PT Citra Prima Sejati dibandingkan dengan putusan
sebelumnya.
Kemunculan disparitas dalam pengenaan sanksi
administratif antara kasus serupa
mengundang pertanyaan tentang prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar
pengenaan sanksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pengenaan
sanksi harus dipahami dan dianalisis secara seksama. Salah satu faktor
yang mempengaruhi disparitas adalah pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Komisi dalam menentukan besaran denda.
Dalam pertimbangan hukum, Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa hal
yang menjadi dasar dalam pengenaan denda. Pertama, Majelis Komisi merujuk pada
Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Persaingan Usaha Tidak Sehat,
yang
memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif.
Hal ini menjadi dasar hukum utama dalam menjatuhkan denda.
Kedua, Majelis Komisi mengacu pada ketentuan Pasal 6 PP No. 57/2010
yang mengatur besaran denda administratif berdasarkan hari keterlambatan.
Besaran denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu
Miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan adalah ketentuan yang sangat jelas dalam
peraturan.
Ketiga, Majelis Komisi mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang
mendasari pengenaan denda administratif. Denda dalam konteks
ini bukan hanya sebagai
sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengambil
keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dari tindakan anti-persaingan dan
untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.
Keempat, Majelis Komisi memperhitungkan lamanya hari keterlambatan
dalam pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Citra Prima
Sejati, yang mencapai
1.220 hari atau setidaknya lebih dari 25 hari kerja. Lamanya
keterlambatan ini menjadi dasar dalam perhitungan besaran denda.
Kelima, dalam pertimbangan hukum, Majelis Komisi
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terlapor (PT Citra Prima
Sejati). Di antara
hal yang meringankan adalah pengakuan Terlapor atas kesalahan penafsiran
terhadap ketentuan hukum, ketiadaan manfaat ekonomi yang diperoleh dari
pengambilalihan saham, riwayat pelanggaran hukum sebelumnya, dan sikap
kooperatif Terlapor selama proses persidangan.
Namun, meskipun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi
cukup jelas, adanya perbedaan yang signifikan antara besaran denda dalam
putusan KPPU awal dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta putusan
kasasi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pengenaan sanksi
administratif. Disparitas ini menciptakan ketidakpastian hukum dan
membingungkan pelaku usaha, serta dapat mengancam
prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten dalam penegakan
hukum persaingan usaha.
Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan disparitas ini dan untuk menjaga konsistensi
dalam pengenaan sanksi administratif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang
berlaku.
Dalam menganalisis disparitas tersebut, perlu mempertimbangkan
faktor-faktor seperti pengakuan atas kesalahan, manfaat ekonomi yang diperoleh
dari pelanggaran, riwayat pelanggaran sebelumnya, dan kerjasama selama proses persidangan (Ani, 2021). Penggunaan faktor-faktor ini dapat membantu memastikan
pengenaan sanksi yang seimbang dan adil bagi pelaku usaha yang terlibat dalam
kasus serupa. Terlebih lagi, langkah-langkah
ini harus diambil
untuk menghindari ketidakpastian hukum dan menjaga integritas penegakan hukum
persaingan usaha.
Dalam menangani disparitas dalam pengenaan sanksi administratif, KPPU
dan instansi terkait harus mempertimbangkan panduan yang lebih rinci dan
konsisten dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran denda. Selain
itu, perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
sanksi
administratif. Hal ini akan
membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih pasti dan adil bagi pelaku
usaha dalam konteks persaingan usaha yang sehat.
Kesimpulan
Pertama,
perlunya reformulasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pentingnya panduan yang lebih rinci dan konsisten dalam menilai faktor- faktor yang mempengaruhi besaran
denda. Panduan ini harus memberikan pedoman yang jelas
kepada lembaga penegak hukum, hakim, dan pelaku usaha tentang bagaimana besaran
denda dihitung dan faktor-faktor apa yang akan dipertimbangkan. Transparansi
dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengenaan
sanksi administratif sangat penting. Keputusan harus didasarkan pada hukum yang
berlaku dan prinsip-prinsip hukum
yang adil.
Kedua,
perlu ditingkatkan pemahaman tentang hukum persaingan usaha di kalangan pelaku
usaha. Dengan pendidikan yang lebih baik tentang ketentuan hukum persaingan usaha,
pelaku usaha akan lebih
cenderung mematuhi peraturan, dan ini
dapat mengurangi insiden pelanggaran hukum yang memicu pengenaan sanksi
administratif.
BIBLIOGRAFI
Amalia, Izmi. (2019). DISPARITAS
SANKSI DENDA KPPU ATAS KETERLAMBATAN
NOTIFIKASI AKUISISI SAHAM (Perbandingan Kasus PT.
JAPFA dengan LG INTERNATIONAL. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Anggraini, Anna Maria Tri. (2021). Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan
Aset Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Law Review, 21(1).
Ani, Evi Nur Fitri. (2021).
ANALISIS IMPLEMENTASI KERJA SAMA TERNAK SAPI DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH. Skripsi.(Pekanbaru: Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, 2021), H, 29–30.
Digdowiseiso, Kumba. (2019). Teori pembangunan. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Gustina, Ira. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah
Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Go Public yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 38–59.
Hernanda, Febrian, & Njatrijani, Rinitami. (2022). KAJIAN YURIDIS
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM PT GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA.
Diponegoro Law Journal, 11(1).
Hikari, Dimas. (2022). Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022
atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham. Jurnal
Persaingan Usaha, 2(2), 138–146.
Julita, Nadaria. (2022). PERTIMBANGAN BESARAN DENDA TERHADAP PERUSAHAAN
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI KEPADA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA. Al-Qisth Law Review, 6(1), 22–51.
Khoiri,
Farid Misdar. (2017). Ketidakjelasan
Prosedur Beracara Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1
Tahun 2010. Universitas Islam Indonesia.
Muryanto, Yudho Taruno. (2018). PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA.
Jurnal Privat Law, 9(2), 258–268.
Nuha,
Ilham Ulin. (2021). Tinjauan Yuridis
Sanksi Administratif Pasal 47 Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat Pada Perusahaan Yang Terbukti Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Rachmadi Usman, S. H.
(2022). Hukum persaingan usaha di
Indonesia. Sinar Grafika. Reeze, Reeze, & Kansil, Christine S. T. (2022).
Analisis Hukum terhadap
Perseroan yang
Mengalami Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.
Syntax
Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 17111–17119.
Sugiarsih, Dewi, Sholihah, Putri Ayu Indah, & Sumriyah, Sumriyah.
(2023). Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham
PT Karya Prima Agro oleh PT Dharma Setya
Nusantara Tbk (Studi
Kasus Putusan Nomor:
34/KPPU- M/2020). Deposisi: Jurnal
Publikasi Ilmu Hukum, 1(3),
95–118.
Yuliartini,
Ni Putu Rai. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban
Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual, 67.
Zuniarto,
Heri. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Denda Bersifat Minimum
Khusus Dalam Delik Narkotika. Lex Renaissance, 5(2), 323–343.
|
Copyright holder:
Sally Dian Nastity, Richard
C. Adam (2023)
|
|
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
|
|
This article is licensed under:
|
