Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 9, September 2024
TATA KELOLA SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS KINERJA PADA
PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
Maria Vianei Hipui
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Email: [email protected]
Abstrak
Sistem penggajian
berbasis kinerja (PBK) merupakan instrumen penting dalam manajemen
kepegawaian sektor publik. PBK yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, serta mewujudkan tujuan organisasi. Kabupaten Mahakam
Ulu, sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, telah
menerapkan PBK untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN) sejak 2018. Penelitian ini menganalisis
tata kelola PBK di Kabupaten
Mahakam Ulu. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tata kelola, efektivitas, dan dampak sistem penggajian
berbasis kinerja (PBK) bagi aparatur sipil
negara (ASN) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan
Timur, yang telah diterapkan
sejak 2018. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh
pemahaman mendalam terkait implementasi PBK di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi
pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa PBK di Kabupaten Mahakam
Ulu telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja ASN, terutama dalam hal disiplin
dan efisiensi kerja. Namun, tantangan masih ditemukan terkait kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja yang perlu diperbaiki untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Sistem PBK sudah mulai berjalan
efektif, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan kondisi lingkungan kerja guna memastikan
keberlanjutan peningkatan kinerja ASN. Penelitian menunjukan pentingnya pelibatan aktif ASN dalam proses pengelolaan kinerja serta perlunya
penyempurnaan tata kelola
PBK untuk mendorong hasil yang lebih signifikan dalam jangka panjang.
Kata
kuinci: Penggajian,
Kinerja ASN, Faktor Disiplin,
Pemerintah Daerah, Kabupaten
Mahakam Ulu
Abstract
Performance-based
pay (PBK) is an important instrument in public sector personnel management.
Effective PBK can improve employee motivation and performance, and realize
organizational goals. Mahakam Ulu District, as one of the districts in East
Kalimantan, has implemented PBK for state civil apparatus (ASN) employees since
2018. This paper analyzes the governance of PBK in Mahakam Ulu District. This
research aims to analyze the governance, effectiveness, and impact of the
performance-based payroll system (PBK) for state civil apparatus (ASN) in
Mahakam Ulu District, East Kalimantan, which has been implemented since 2018.
The research used a qualitative method with a case study approach to gain an
in-depth understanding of the implementation of PBK in the area. Data
collection techniques were conducted through interviews, observations, and
documentation studies, while data analysis was conducted using the Miles and
Huberman model, which includes data collection, data reduction, data
presentation, and conclusion drawing. The results showed that RBF in Mahakam
Ulu Regency has had a positive impact in improving ASN performance, especially
in terms of discipline and work efficiency. However, challenges are still found
related to leadership, compensation, and work environment that need to be
improved to support more optimal performance. The PBK system has started to run
effectively, more integrated efforts are needed by paying attention to various
factors such as leadership, motivation, and work environment conditions to
ensure the sustainability of improving ASN performance. The research shows the
importance of active involvement of ASN in the performance management process
as well as the need to improve PBK governance to encourage more significant
results in the long term.
Keywords:
Payroll, ASN performance, disciplinary factors, local government, Mahakam Ulu
Regency
Pendahuluan
Sistem penggajian berbasis kinerja (PBKS) merupakan instrumen penting dalam manajemen kepegawaian sektor publik
Penerapan PBKS
di Mahakam Ulu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Keinginan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai ASN. Pegawai ASN sering kali dianggap memiliki motivasi yang rendah dan kinerja yang kurang optimal. PBKS diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai ASN dengan memberikan penghargaan yang lebih besar kepada
pegawai yang berprestasi.
(2) Keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. PBKS diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menghubungkan gaji pegawai dengan
kinerja mereka. (3) Keinginan untuk mewujudkan tujuan organisasi. PBKS diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan organisasi dengan meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan efisiensi organisasi
Penerapan PBKS
di Mahakam Ulu diharapkan dapat
membawa manfaat bagi pegawai ASN, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Pegawai ASN diharapkan dapat lebih termotivasi
dan bekerja lebih baik dengan adanya
PBKS
Manfaat Penerapan Sistem Penggajian Berbasis Kinerja
(PBKS) di Kabupaten Mahakam Ulu
Penerapan PBKS
di Mahakam Ulu diharapkan dapat
membawa manfaat bagi pegawai ASN, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat bagi pegawai
ASN meliputi: (1) Meningkatkan
motivasi dan kinerja. PBKS diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai ASN untuk bekerja lebih baik
dengan memberikan penghargaan yang lebih besar kepada pegawai
yang berprestasi. (2) Meningkatkan
rasa keadilan dan kepuasan kerja. PBKS diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan kerja pegawai ASN dengan memberikan gaji yang sesuai dengan kinerja mereka. (3) Meningkatkan peluang pengembangan diri. PBKS diharapkan dapat mendorong pegawai ASN untuk mengembangkan diri mereka agar dapat meningkatkan kinerja mereka.
Manfaat bagi organisasi meliputi: (1) Meningkatkan kinerja organisasi. PBKS diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan kinerja pegawai ASN. (2) Meningkatkan efisiensi organisasi. PBKS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi dengan mendorong pegawai ASN untuk bekerja lebih
efektif. (3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
PBKS diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menghubungkan gaji pegawai dengan
kinerja mereka.
Manfaat bagi masyarakat meliputi: (1) Meningkatkan pelayanan publik. PBKS diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan
kinerja pegawai ASN. (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. PBKS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan mendorong pegawai ASN untuk bekerja lebih efektif.
(3) Meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. PBKS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Tantangan dan
Solusi dalam Penerapan Sistem Penggajian Berbasis Kinerja (PBKS) di Kabupaten
Mahakam Ulu
Penerapan PBKS
di Mahakam Ulu juga menghadapi beberapa
tantangan, yaitu: (1) Perubahan mindset. Penerapan PBKS
memerlukan perubahan
mindset pegawai ASN dari
mindset "gaji buta"
menjadi mindset "gaji berdasarkan kinerja". Hal ini tidak mudah
dilakukan karena membutuhkan waktu dan effort yang
besar. (2) Penentuan indikator kinerja yang tepat. Penentuan indikator kinerja yang tepat dan terukur merupakan salah satu kunci keberhasilan PBKS. Hal ini tidak mudah
dilakukan karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi pegawai ASN. (3) Penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Penilaian kinerja yang objektif dan transparan merupakan hal yang penting dalam PBKS. Hal ini tidak mudah dilakukan
karena membutuhkan sistem dan mekanisme yang baik.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, yaitu: (1) Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi tentang PBKS perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh pegawai ASN. (2) Pembentukan tim yang kompeten. Tim yang kompeten diperlukan untuk menyusun indikator kinerja dan melakukan penilaian kinerja pegawai ASN. (3) Pengembangan sistem dan mekanisme penilaian kinerja yang baik. Sistem dan mekanisme penilaian kinerja yang baik perlu dikembangkan untuk memastikan penilaian kinerja yang objektif dan transparan
Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan penerapan PBKS di Mahakam Ulu dapat
berjalan dengan lancar dan efektif. menghambat pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah
daerah harus memastikan bahwa ASN memiliki disiplin yang baik dalam menjalankan
tugasnya.
Kabupaten
Mahakam Ulu merupakan salah satu
daerah di Indonesia yang menghadapi
tantangan dalam hal disiplin dan kinerja ASN. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tingkat ketidakhadiran ASN masih cukup tinggi, yaitu
sekitar 10% dari total ASN
(BKD Kabupaten Mahakam Ulu, 2022). Selain itu, terdapat
beberapa kasus pelanggaran disiplin, seperti keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dan kurangnya keterampilan dalam melayani masyarakat.
Kondisi tersebut tentunya berdampak pada kinerja pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan
survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh
Ombudsman Republik Indonesia pada tahun
2021, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu hanya
Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tata kelola, efektivitas, dan dampak sistem penggajian
berbasis kinerja (PBK) bagi aparatur sipil
negara (ASN) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan
Timur, yang telah diterapkan
sejak 2018.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dengan model
Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman terdiri dari beberapa langkah,
yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan memeriksa keabsahan data
Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa
langkah, yaitu: Pengajuan proposal penelitian yakni proposal penelitian diajukan ke lembaga
penelitian yang relevan untuk mendapatkan persetujuan. Pengumpulan data yaitu data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yaitu data dianalisis dengan menggunakan model Miles
dan Huberman. Penyusunan laporan
penelitian yakni Laporan
penelitian disusun dengan memuat hasil
penelitian, kesimpulan, dan
rekomendasi. Seminar hasil penelitian yaitu seminar hasil penelitian dilakukan untuk mempresentasikan hasil penelitian dan mendapatkan masukan dari para pakar.
Penelitian ini akan dilakukan
dengan menjunjung tinggi etika penelitian.
Etika penelitian yang akan dipatuhi meliputi:
1) Informed
consent: Informan akan diberitahu tentang tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan hak-hak mereka sebagai informan sebelum mereka berpartisipasi dalam penelitian.
2) Kerahasiaan data:
Data yang dikumpulkan akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian.
3) Objektivitas: Peneliti akan berusaha
untuk objektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data.
4) Kejujuran: Peneliti akan jujur
dalam melaporkan hasil penelitian.
Hasil
dan Pembahasan
Tata Kelola PBKS di Kabupaten Mahakam Ulu
Tata kelola PBKS di Kabupaten Mahakam Ulu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola PBKS di Kabupaten Mahakam
Ulu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas PBKS telah terbentuk dengan jelas, yaitu
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten
Mahakam Ulu. Proses penetapan indikator
kinerja dan penilaian kinerja telah dilakukan
dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hasil penilaian kinerja telah digunakan
untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai ASN. Mekanisme monitoring dan evaluasi
PBKS telah dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan PBKS.
Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Efektivitas PBKS di Kabupaten Mahakam Ulu
Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PBKS di Kabupaten
Mahakam Ulu adalah:
1) Transparansi PBKS
PBKS
di Kabupaten Mahakam Ulu telah
dilaksanakan dengan transparan. Indikator kinerja dan proses penilaian kinerja telah dikomunikasikan
kepada seluruh pegawai ASN. Pegawai ASN mengetahui bagaimana kinerjanya dinilai dan bagaimana gajinya dihitung.
2) Keadilan PBKS
PBKS
di Kabupaten Mahakam Ulu telah
dilaksanakan dengan adil. Semua pegawai
ASN diperlakukan dengan sama dalam proses penetapan indikator kinerja, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan dan sanksi.
3) Akuntabilitas PBKS
PBKS
di Kabupaten Mahakam Ulu telah
dilaksanakan dengan akuntabel. Terdapat sistem yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan terkait PBKS.
4) Komitmen pimpinan terhadap PBKS
Pimpinan organisasi di Kabupaten Mahakam
Ulu berkomitmen untuk menerapkan PBKS secara konsisten dan berkelanjutan.
5) Kompetensi pegawai dalam memahami
dan melaksanakan PBKS
Pegawai ASN di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami dan melaksanakan PBKS.
6) Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan
PBKS
Terdapat sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan
PBKS di Kabupaten Mahakam Ulu, seperti
anggaran, personel, dan teknologi.
Dampak Penerapan PBKS terhadap Motivasi dan Kinerja Pegawai ASN
di Kabupaten Mahakam Ulu
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PBKS di Kabupaten
Mahakam Ulu telah memberikan
dampak positif terhadap motivasi dan kinerja pegawai ASN. Pegawai ASN merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih
baik karena adanya peluang untuk mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Kinerja pegawai ASN juga menunjukkan peningkatan setelah diterapkannya PBKS.
Dampak
Penerapan PBKS terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di
Kabupaten Mahakam Ulu
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PBKS di Kabupaten
Mahakam Ulu telah memberikan
dampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif karena pegawai ASN lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Tingkat korupsi dan penyalahgunaan anggaran juga menunjukkan penurunan setelah diterapkannya PBKS.
Dampak
Penerapan PBKS terhadap Pencapaian Tujuan Organisasi di Kabupaten Mahakam Ulu
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PBKS di Kabupaten
Mahakam Ulu telah memberikan
dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pegawai ASN merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih
baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pencapaian
tujuan organisasi
Rekomendasi
untuk Meningkatkan Efektivitas PBKS di Kabupaten Mahakam Ulu
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas PBKS di Kabupaten
Mahakam Ulu:
1) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang PBKS
Sosialisasi dan edukasi tentang PBKS perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh pegawai ASN.
2) Memperkuat komitmen pimpinan terhadap PBKS
Pimpinan organisasi perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap
PBKS dengan memberikan dukungan yang maksimal dalam pelaksanaan PBKS.
3) Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memahami dan melaksanakan PBKS
Pegawai ASN perlu dibekali dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih baik tentang
PBKS.
4) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi
PBKS
Sistem monitoring dan evaluasi PBKS perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan PBKS.
5) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan PBKS
Penggunaan teknologi informasi dapat
Kesimpulan
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu. Disiplin kerja
yang tinggi dapat mendorong ASN untuk bekerja dengan lebih baik, efisien,
dan produktif, sehingga meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya. Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang efektif, kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang kondusif, peraturan yang jelas, dan pengawasan yang ketat dapat meningkatkan disiplin kerja ASN, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kinerja ASN. Upaya peningkatan kinerja ASN harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada disiplin kerja saja. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu memperhatikan berbagai aspek seperti kemampuan
ASN, motivasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan secara holistik. Pelibatan dan partisipasi aktif dari ASN dalam upaya peningkatan
kinerja dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan
tanggung jawab mereka terhadap program-program
yang dijalankan, sehingga upaya peningkatan kinerja dapat lebih
efektif dan berkelanjutan.
BIBLIOGRAFI
Akib, H., Hatimah, K., & Sakawati, H. (2023). The Effect of Providing Additional
Employee Income on Employee Performance. Pinisi
Journal of Education and Management, 2(1).
https://doi.org/10.26858/pjoem.v2i1.46405
Arianto, D. A. N. (2013). Pengaruh kedisiplinan, lingkungan kerja dan budaya kerja terhadap
kinerja tenaga pengajar. Jurnal
Economia, 9(2), 191–200.
Creswell, J. W., & Creswell, J.
D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.
Deva, R., Fauzi,
A., Kartika Dewi, C., Ramadhani, R., Alianissa, R., Gavirania Maharani, V., & Wulandari,
W. (2022). Pengaruh Motivasi
Kerja, Lingkungan Kerja, dan Budaya Kerja Terhadap Career Path. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(3).
https://doi.org/10.38035/jim.v1i3.96
Dewi, P. K., Hartati,
P. S., & Astrama, I. M. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Widya Amrita : Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata,
3(4).
Ferawati, I., Darna, N., & Suhendi, R. M. (2020). Pengaruh Profesionalisme dan Etiks Kerja terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis (Suatu Studi pada Pegawai ASN Rumah Sakit Umum
daerah Ciamis). Bisnis Management and Enterpreneurship
Journal, 2(3).
Firmansyah, D. (2023). Manajemen
Sumber Daya Manusia: Fungsi dan Peran SDM Perusahaan, Kompetensi
Strategis di Industri 4.0.
Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia (14th ed.). Bumi Aksara.
Jaya, H., Firman,
A., & Hidayat, M. (2020). Pengaruh
Kompensasi Dan Diklat Terhadap Motivasi Kerja Melalui Pengembangan Karir Asn Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barru. AkMen Jurnal Ilmiah, 17(2).
https://doi.org/10.37476/akmen.v17i2.892
Mariana, L. (2020). Faktor Penentu Kinerja Pegawai Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmu Manajemen Profitability, 4(2).
https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3419
Murdih, M., Nuraeni,
N., & Yusuf, M. (2024). Determinan Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kelurahan Di Kecamatan Pondok
Aren Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 5(3).
https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i3.1823
Nitisemito, A. (1993). Manajemen
Personalia. Jurnal Administrasi
Pendidikan Ghalia Indonesia.
Panambunan, F., Machmud,
R., & Bokingo, A. H. (2022). Pengaruh
Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Pegawai Kantor
Dinas Sosial Kota Gorontalo. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 5(1).
Wiwien Jumadil,
Rosdiana, & Muhammad Hi. Hasan. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening
pada Dinas Pertanian Kota Tidore
Kepulauan. Jurnal
Sinar Manajemen, 10(1).
https://doi.org/10.56338/jsm.v10i1.3069
Zulkarnaen, Mulyanti,
D., Faisal, I., & Yussana. (2021). Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018. Journal
of Law, 2(1).
|
Copyright holder: Maria Vianei
Hipui (2024) |
|
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia |
|
This article is licensed under:
|
%204759-4766.fld/image001.jpg){kind=small}