How to cite:

Sulistyowati, D., Yakub, A., & Ariana, A. (2021) Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara

Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah

Indonesia, 6(8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3769

E-ISSN:

2548-1398

Published by:

Ridwan Institute

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

REFLEKSI PARTISIPASI PEMUDA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MENUJU PEMILU 2024

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana

Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [email protected], andy[email protected], ana.[email protected]

Abstrak

Pemilu 2019 merupakan sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia dimana baru

pertama kali melaksanakan pemilihan secara serentak. Penelitian ini bertujuan

menggambarkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten

Sidenreng Rappang dimana partisipasi pemuda masih rendah. Penelitian ini

dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis

Penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat

mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data

dianalisis menggunakan pendekatan new institusional, teori partisipasi politik,

konsep pemilihan umum dan peran pemuda dalam pemilihan umum untuk

menganalisis masalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor

yang mendukung pemuda untuk ikut berpartisipasi yaitu regulasi, sikap

penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda

serta dari sikap pemuda yang ingin terlibat dalam proses pemilu. Sedangkan faktor

yang menghambat yaitu adanya sikap apatis pemuda yang tidak ingin terjun dalam

proses pemilu, kurangnya informasi yang mereka dapatkan serta sikap

penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang tidak memberi kepercayaan

kepada pemuda. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dari Komisi Pemilihan

Umum agar partisipasi pemuda sebagai KPPS meningkat di Pemilu 2024.

Kata Kunci: partisipasi politik inklusif; pemuda; apati politik

Abstract

The 2019 election is the history of the indonesian nation's journey where it was the

first time to hold elections simultaneously. This researcheraims to describe youth

participation as KPPS in the 2019 Election in Sidenreng Rappang Regency where

youth participation is still low. This study was conducted in Kabupaten Sidenreng

Rappang, South Sulawesi Province. This type of research is used qualitatively with

a descriptive approach with the aim of making descriptions, images or paintings

systematically, factually, accurately regarding factors,traits and relationships

between the phenomena investigated. Data is collected through in-depth interviews

and literature studies. The data was analyzed using new institutional approaches,

political participation theory, election concepts and the role of youth in elections to

analyze the issues raised. The results showed that factors that support youth to

Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten

Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024

Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 3773

participate are regulation, the attitude of election organizers at the village / village

level that prioritizes youth and from the attitude of youth who want to be involved

in the election process. While the factors that inhibit the apathy of young people

who do not want to plunge in the election process, the lack of information they get

and the attitude of election organizers at the village / village level that does not

give confidence to the youth. Therefore, maximum efforts are needed from the

Election Commission so that youth participation as KPPS increases in the 2024

election.

Keywords: inclusive political participation; youth; political apathy

Pendahuluan

Pemilu 2019 merupakan sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia dimana baru

pertama kali melaksanakan pemilihan secara serentak. Pemilih baru pertama kali

mendapatkan 5 (lima) surat suara dimana mereka memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta memilih Presiden

dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya ternyata menyisakan catatan yang perlu

menjadi renungan bagi pembuat regulasi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi

(Wahyuningsih & Sakti, 2010).

Banyaknya persoalan yang terjadi pada pemilu 2019 dimana salah satunya yang

terjadi pada petugas penyelenggara pemilu. Banyak Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(PPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) yang menjadi korban

akibat kompleksnya pemilu serentak tahun 2019. Korban yang jatuh berkisar ratusan

orang, baik itu yang meninggal maupun yang sakit. Oleh karena itu, evaluasi secara

keseluruhan harus dilakukan agar kejadian yang serupa tidak terjadi pada pemilu

selanjutnya (Izzi, 2021).

Faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi akibat kelelahan, usia,

riwayat penyakit, tenaga, beban kerja serta prose rekruitmen. Menurut Komnas HAM

ada beberapa persoalan yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Pertama, Tidak adanya

batasan maksimal umur. Kedua, tidak adanya surat mampu secara jasmani dan rohani

serta bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit maupun puskesmas bagi calon

PPK, PPS, KPPS. Namun, yang dilakukan hanya memberikan surat pernyataan bagi

calon yang bersangkutan. Ketiga, Penghitungan panjang yang dilakukan oleh petugas

KPPS menyebabkan semua anggota KPPS kelelahan karena hampir 24 jam tidak

istirahat (Susanto, 2017).

Melihat fenomena yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 dimana banyaknya

penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, maka diperlukan adanya standarisasi yang

dibuat baik, dari segi rekruitmen maupun beban kerja pada saat pemilihan juga harus

dikurangi. Dalam proses rekruitmen harus lebih memperhatikan pemuda karena pemuda

lebih memiliki tenaga dan pikiran yang pastinya akan lebih dibutuhkan pada pemilu

kedepan (Karto, 2020).

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana 
3774                                                              Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 
Selain  itu,  yang  menjadi  masalah  dalam  pemilu  2019  dibeberapa  daerah  yaitu 
susahnya  mendapatkan  KPPS,  kurangnya  minat  masyarakat,  beban  kerja  yang  berat 
serta honor yang rendah menjadikan masyarakat malas untuk mendaftar menjadi KPPS. 
Sebagaimana hasil penelitian dari Perludem pada perhelatan pemilu 2019, khususnya di 
daerah DKI Jakarta, untuk mendapatkan petugas KPPS sangatlah sulit, dengan beban 
kerja yang tinggi dan honor yang cukup sedikit, tekanan yang cukup tinggi dan regulasi 
yang membatasi bahwa KPPS tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) periode. Kesulitan 
dalam  merekrut  KPPS  tidak  hanya  terjadi  di  DKI  Jakarta,  tetapi  daerah  lain  pun 
mengalami kesulitan dalam merekrut KPPS (Azizah, 2014). Sebagiamana yang terjadi 
di Kutai Kertanegara bahwa untuk mencari KPPS yang berumur muda dan masih segar, 
KPU  mengalami  kesulitan,  lebih  banyak  KPPS  yang  berumur  tua,  sedangkan  kerja 
KPPS  dilapangan  saat  pemilu  sangatlah  berat.  Susahnya  merekrut  KPPS  di  Kutai 
Kertanegara bukan hanya terjadi pada saat pemilu legislatif saja tetapi ini terjadi pada 
saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, jadi untuk 
regenerasi petugas KPSS sangat susah, hal ini disinyalir akibat honor KPPS yang begitu 
rendah dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan (Andriansyah, 2020). 
Pemuda  mempunyai  peranan  penting  diperjalanan  bangsa.  Kemerdekaan 
Indonesia yang diproklamirkan tidak lepas dari peran pemuda, Sumpah pemuda pada 
tahun 1928  merupakan  konstribusi pemuda  yang ingin menyatukan nusantara.  Posisi 
pemuda  juga  terus  berlangsung  pada  saat  ini,  dibidang  pemilu  berperan  dalam 
menentukan  kepemimpinan  di  tingkat  daerah  maupun  nasional  baik  memberikan 
suaranya maupun menjadi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu (Sabri, 2020). 
Pemuda merupakan garda depan dan ujung tombak penentu masa depan bangsa 
sehingga  diperlukan  partisipasinya.  Pemuda  digambarkan  memiliki  fisik  yang  kuat, 
pengetahuan    dan  memiliki  inovasi  serta  kreativitas  yang  tinggi.  Pemuda  memiliki 
beberapa peranan yang harus dilakukan sebagai generai penerus bangsa, yaitu agent of 
change  (agen  perubahan),  agent  of  development  (agen  pembangunan),  agent  of 
modernization  (agen  pembaruan),  membangun  pendidikan  dan  memiliki  semangat 
juang yang tinggi (Monica, 2019). Oleh karena itu partisipasi pemuda sangat diperlukan 
disemua sektor sebagai regenerasi agar peran-peran disemua sektor dapat tetap berjalan. 
Tulisan  ini  menggambarkan  partisipasi  pemuda  sebagai  penyelenggara  pemilu 
2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup rendah dimana partisipasi pemuda 
kurang  dari  50  %.  Adapun  penyelenggara  pemilu  yang  dimaksud  yaitu  Kelompok 
Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  yang  merupakan  ujung  tombak  dari 
pelaksanaan pemilu (Pandiangan, 2019). 
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah penulis tertarik untuk 
lebih mendalami apa penyebab pemuda kurang antusias untuk berpartisipasi khususnya 
di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  Sulawesi  Selatan  sedangkan  regulasi  telah 
mendukung  pemuda.  Berdasarkan  keputusan  KPU  Nomor  532  Tahun  2019  “KPPS 
dibatasi oleh umur minimal 17 tahun”, bila dibandingkan pada pemilu tahun 2014, yang 
mengharuskan berumur  25 tahun, maka peluang pemuda untuk berpartisipasi sebagai 
petugas  KPPS  lebih  besar.  Selain  syarat  usia,  pembatasan  keikutsertaan  masyarakat 

Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten

Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024

Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 3775

sebagai penyelenggara pemilu juga dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Diharapkan

dalam penelitian ini agar penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan wewenang

dalam perekrutan KPPS mengetahui faktor penghambat pemuda untuk menjadi KPPS

dan lebih mengutamakan pemuda untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan pemilu

dengan melibatkan sebagai KPPS.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Informan penelitian ini adalah Komisioner KPU Kab. Sidenreng Rappang,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara serta Pemuda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak menjadi

KPPS. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk angka, tulisan dan data

berbentuk kata-kata. Sumber data primer yang berasal dari wawancara terhadap

informan dan sumber data sekunder berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan

dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,

dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan

diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh dan disajikan yang pada akhirnya

ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan (Sugiyono,

2015).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Herbert McClosky dalam (Zulfikar, 2018), partisipasi politik merupakan

kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat di mana mereka mengambil bagian

dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam

proses pembentukan kebijakan umum (Mustofa, Iza, & Mahesa, 2019). Berdasarkan

definisi tentang partisipasi politik menurut Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik

merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat untuk ambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa. Seperti halnya partisipasi politik pemuda untuk ambil bagian

dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik pemuda dalam pemilihan

umum yaitu menjadi anggota KPPS (Atmaja, Sulistyarini, & Dewantara, 2020). Pada

pemilu 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang partisipasi pemuda menjadi KPPS sangat

kurang. Hal ini bisa diihat dari persentase jumlah pemuda yang ikut terlibat pada tabel

berikut ini:

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana

3776 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

Tabel 1

Jumlah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten

Sidenreng Rappang Berdasarkan Umur

Kecamatan

17 – 30

Tahun

Persentase

(%)

˃ 30

Tahun

Persentase

(%)

Panca Lautang

181

47.8

197

52.2

Tellu Limpoe

268

53.9

229

46.1

Watang Pulu

286

43.0

379

57.0

Panca Rijang

218

35.4

398

64.6

Kulo

123

48.8

129

51,2

Baranti

203

31.8

434

68.2

Dua Pitue

227

36.0

403

67.0

Pitu Riawa

250

43.0

331

57.0

Pitu Riase

194

37.9

317

62.1

Maritengngae

370

34.5

701

65.5

Watang Sidenreng

163

42.3

222

57.7

Total

2483

39.9

3740

60.1

Sumber: KPU Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat hanya terdapat 1 (satu) kecamatan yang

memiliki persentase 50% pemuda yang ikut berpartisipasi. Hal ini menjadi pertanyaan

apa penyebab kecamatan Tellu Limpoe bisa melakukan regenerasi KPPS yang selama

ini didominasi oleh orang yang cukup berumur. Sesuai hasil wawancara dengan

Endang, anggota PPK Tellu Limpoe:

“..Di kecamatan Tellu Limpoe, khususnya di desa Polewali dan desa Teteaji

dimana wilayah kerja saya, masyarakat cukup antusias mendaftar menjadi KPPS.

Anggota PPS harus melakukan wawancara karena ada TPS yang pendaftarnya lebih dari

7 orang. Jadi sesuai regulasi yang ada maka PPS harus melakukan wawancara. Untuk

Tellu Limpoe sendiri antusias masyarakat cukup tinggi terutama pemuda. Dibeberapa

desa seperti Massepe dan Teppo partisipasi pemuda sangat tinggi mencapai lebih dari

70%. Sosialisasi dari mulut ke mulut ternyata cukup efektif meningkatkan partisipasi

pemuda..”

Sosialisasi tahapan rekruitmen yang dilakukan KPU, PPK maupun PPS perlu

dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang utuh dan paham terkait

proses pendaftaran KPPS. Walaupun anggaran yang sedikit namun dibutuhkan kretifitas

dari penyelenggara untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait tahapan-

tahapan pendaftaran KPPS.

Sosialisasi dilakukan melalui semua media, baik melalui media online baik dari

website KPU Kab. Sidenreng Rappang, media sosial KPU maupun media sosial dari

penyelenggara pemilu. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan memasang spanduk

ditempat strategis maupun mengoptimalkan media yang ada seperti memasang

pengumuman di kantor desa/kelurahan maupun memberikan pengumuman di masjid-

mesjid. Selain itu untuk menambah partisipasi pemuda sebagai KPPS, PPS melakukan

sosialisasi ke lembaga-lembaga kepemudaan ditingkat desa/kelurahan. Seperti yang

Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten

Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024

Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 3777

dilakukan oleh PPS Desa Teppo sebagaimana yang dikatakan oleh Rusman salah satu

PPS Desa Teppo:

“..Desa Teppo memiliki partisipasi pemuda yang cukup tinggi sebagai KPPS.

Sosialisasi yang kami berikan bukan hanya memberikan pengumuman pendaftaran

tetapi kami juga melakukan pendekatan kepada kelompok/organisasi kepemudaan serta

memberikan pemahaman tentang arti dan pentingnya peran serta pemuda dalam

mensukseskan pesta demokrasi Keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan sebagai garda

terdepan dalam pemilu. Selain memiliki semangat kerja yang kuat dan pekerja keras dan

cenderung tidak terpengaruh dalam mengemban tugas dan amanah karena masih

memiliki sifat idealisime yang ringgi. Oleh karena itu saya lebih memilih pemuda

walaupun tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Pembelajaran teknik kepemiluan dan

penyelenggara berintegritas dapat diberikan melalui bimtek-bimtek yang akan mereka

ikuti, dan penyampaian materi juga lebih praktis karena mereka mudah mengerti dan

memahami...”

Kepercayaan terhadap pemuda sangat dibutuhkan menghadapi pemilu yang

kompleks dimana beban kerja yang berat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Pengalaman bukan menjadi halangan karena yang dibutuhkan sebagai penyelenggara

yaitu integritas.

Sebagaimana menurut (La Palombara & Weiner, 2015), salah satu faktor yang

mempengaruhi partisipasi politik yaitu keterlibatan pemerintah yang meluas sehingga

masyarakat akan lebih melibatkan diri dari dalam partisipasi. aktor-aktor yang terdapat

didalamnya juga mendukung keterlibatan pemuda untuk ikut berpartisipasi sebagai

KPPS.

Regulasi pemilu telah mendukung keterlibatan pemuda dalam pemilu, baik

sebagai penyelenggara, peserta maupun sebagai pemilih. berdasarkan keputusan KPU

Nomor 532 Tahun 2019 “KPPS dibatasi oleh umur minimal 17 tahun”, bila

dibandingkan pada pemilu tahun 2014, yang mengharuskan berumur 25 tahun, maka

peluang pemuda untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS lebih besar (Harahap,

Rumesten RS, & Rannie, 2019). Selain syarat usia, pembatasan keikutsertaan

masyarakat sebagai penyelenggara pemilu juga dibatasi sebanyak 2 (dua) periode.

Pembatasan ini memiliki dampak yang positif dimana KPPS yang belum memiliki

pengalaman akan bekerja sesuai aturan yang ada karena belum ada pengalaman untuk

melakukan upaya-upaya kecurangan dengan mengambil celah berdasarkan pengalaman

yang dimiliki (Sulastri & Handayani, 2017).

Walaupun regulasi telah mendukung namun aktor didalamnya juga sangat

mempengaruhi partisipasi pemuda untuk ikut terlibat sebagai KPPS. Seperti yang terjadi

di kecamatan yang memiliki jumlah partisipasi yang rendah. Panca Rijang,

Maritengngae dan Baranti. Sosialisasi yang diberikan menjadikan faktor penghambat

dari pemuda untuk ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nadrah,

Rahma dan Hasniar yang berdomisili di desa Tanete Kecamatan Maritengngae bahwa

mereka tidak mendapatkan informasi perekrutan KPPS didesa tempat mereka

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana

3778 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

berdomisili, hanya anggota keluarga dari aparat desa yang disuruh mendaftar, andai

mereka mendapatkan kesempatan, mereka ingin juga ikut berpartisipasi sebagai KPPS.

Selain sosialisasi, salah satu penghambat pemuda tidak berpartisipasi yaitu

ketidakpercayaan terhadap pemuda untuk ikut serta dalam pemilu. Seperti yang

disampaikan oleh A. Rifay salah satu PPK di kabupaten Sidenreng Rappang:

“..Kami lebih memilih orang tua dibandingkan pemuda terutama yang telah

memiliki pengalaman dan orang tua lebih cenderung didengar. Tekanan dan beban kerja

yang cukup berat membutuhkan orang yang sudah cukup berpengalaman karena Pemilu

tahun 2019 ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya..”

Faktor lain yang menyebabkan pemuda tidak berpartisipasi yaitu psikologi dari

pemuda sendiri. Faktor yang mempengaruhi prilaku seseorang untuk ikut berpartisipasi

menurut Ramlan Surbakti yaitu struktur kepribadian dan lingkungan (Surbakti, 2018).

Pada tahun 2018, Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat enam daerah darurat

narkoba. Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di

Sulawesi Selatan yang berstatus darurat narkoba selain Kota Makassar, Kota Parepare,

Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone (Rinayanti, 2019). Faktor

lingkungan mempengaruhi pemuda melakukan hal-hal yang negatif. Selain sebagai

pemakai banyak pemuda yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian karena

menjadi kurir maupun bandar narkoba. Sikap hedonisme yang hanya memikirkan diri

sendiri menyebabkan pemuda susah keluar dari penyalahgunaan narkoba sehingga

mereka bersifat eksklusif, tidak mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemilu terutama

sebagai anggota KPPS.

Sikap apatis pemuda yang tidak ingin mengambil bagian dalam proses Pemilu

juga yang menjadikan penghambat dari partisipasi politik. Sebagaimana yang dikatakan

oleh Muhammad Tahir PPK di Kab. Sidenreng Rappang:

“..Kami sangat kesulitan untuk mencari KPPS, selain faktor beban kerja,

kurangnya honor juga menyebabkan masyarakat tidak mau mendaftar menjadi KPPS,

mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.”

Sikap apatis pemuda juga dikemukakan oleh Ari, salah satu pemuda di kabupaten

Sidenreng Rappang

“…Saya tidak terlibat menjadi penyelenggara pemilu karena saya bosan ketika

harus disuruh terus-terus pergi rapat atau mengikuti bimtek, padahal saya ditawari untuk

menjadi KPPS.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada tiga faktor yang

menyebabkan seseorang untuk tidak ingin ikut dalam partisipasi politik menurut

Rosenberg yaitu ketakutan akan aktivitas politik, beranggapan bahwa berpartisipasi

dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan dan tidak adanya perangsang untuk

berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran, 2001).

Faktor-faktor penghambat partisipasi pemuda di kabupaten Sidenreng Rappang

harus menjadi catatan bagi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berbenah menuju

Pemilu 2024. Tidak direvisinya Undang- Undang Pemilu untuk Tahun 2024 menjadi

poin agar proses rekruitmen ditingkat Ad Hoc terutama KPPS menjadi perhatian serius.

Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten

Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024

Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 3779

Kurangnya antusias masyarakat dikhawatirkan tidak adanya regenerasi pada pemilu

2024. Oleh karena itu KPU Kabupaten Sidenreng Rappang harus memaksimalkan

anggaran yang ada untuk melaksanakan kursus-kursus kepemiluan diluar jadwal

tahapan yang ada. Memberikan pemahaman kepada pemuda tentang arti pentingnya

pemilu diharapkan setelah itu pemuda akan menjadi agen-agen sosialisasi ke

masyarakat minimal ke anggota keluarganya untuk meminimalisir potensi pelanggaran

pemilu dan yang utama yaitu agar pemuda mau ikut serta menjadi anggota KPPS pada

pemilu selanjutnya. Selain itu, faktor-faktor pendorong pemuda berpartisipasi harus

tetap dipelihara agar nantinya wilayah yang telah bagus partisipasinya tetap sama pada

pemilu sebelumnya.

Kesimpulan

Partisipasi politik tidak sebatas dimaknai sebagai bentuk menyadari diri untuk

memberikan hak suara pada saat momentum pemilu tiba. Tetapi partisipasi politik yang

pada umumnya merupakan keterlibatan pada prosesnya. Dimana proses yang dimaksud

ialah tidak hanya sebatas pemberian hak suara. menjadi penyelenggara pemilu juga

merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk mensukseskan proses pemilu sehingga

pemilu bukan hanya merupakan prosedural semata dari sebuah demokrasi.

Beberapa hal yang ditemukan mengenai rendahnya partisipasi pemuda sebagai

KPPS pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya

kepercayaan terhadap Pemuda terlebih ketika pemuda tersebut belum memiliki

pengalaman sebagai KPPS, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak

penyelenggara, kurang profesionalnya penyelenggara Pemilu yang melakukan

rekruitmen, dan sikap dari pemuda sendiri yang tidak mau terlibat dalam proses pemilu.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dari keterlibatan pemuda sebagai KPPS

pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang dari institusi

penyelenggara sendiri maupun dari kepribadian pemuda sendiri. Walaupun regulasi

telah mendukung, namun untuk mewujudkan partisipasi yang inklusif dimana semua

orang dapat ikut serta dalam pemilu khususnya pemuda untuk berpartisipasi sebagai

KPPS tidak dapat diwujudkan akibat ketidakpercayaan kepada pemuda. PPS yang

memiliki kewenangan untuk itu tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan terhadap

pemuda karena belum memiliki pengalaman.

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana 
3780                                                              Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 
BIBLIOGRAFI 
 
Andriansyah.  (2020).  KPU  Kukar  Mengaku  Kesulitan  Rekrut  Petugas  KPPS  Muda. 
Retrieved  from  poskotakaltimnews.com  website: 
http://poskotakaltimnews.com/read/1743/kpu-kukar-mengaku-kesulitan-rekrut-
petugas-kpps-muda. Google Scholar 
 
Atmaja, Thomy Sastra, Sulistyarini, Sulistyarini, & Dewantara, Jagad Aditya. (2020). 
Partisipasi Politik Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam 
Pemilihan  Gubernur  Kalimantan  Barat.  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan, 
4(1), 47–58. Google Scholar 
 
Azizah, Siti Nur. (2014). Workplace Spirituality dan Employee Commitment: Penelitian 
Empirik  pada  KPPS  Syariah  Kebumen.  Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian 
Manajemen Dan Akuntansi, 13(2), 107–117. Google Scholar 
 
Harahap, Azwir Fahmi, Rumesten RS, Iza, & Rannie, Mahesa. (2019). Tinjauan Hukum 
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Secara  Serentak  di  Indonesia.  Sriwijaya 
University. Google Scholar 
 
Izzi, Muhammad.  (2021).  Implikasi  Peraturan KPU  Nomor 36  Pasal 36 Tahun  2018 
pada  Pemilu  2019  dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah.  Jurnal  Intelektualita: 
Keislaman, Sosial Dan Sains, 10(1), 83–91. Google Scholar 
 
Karto,  Karto.  (2020).  Pandangan  Islam  Terhadap  Praktik  Money  Politic  Dalam 
Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Universitas Islam Sultan Agung 
Semarang. Google Scholar 
 
La  Palombara,  Joseph,  &  Weiner,  Myron.  (2015).  Political  parties  and  political 
development.(SPD-6). Princeton University Press. Google Scholar 
 
Maran,  Rafael  Raga.  (2001).  Pengantar  sosiologi  politik.  PT  Rineka  Cipta.  Google 
Scholar 
 
Monica,  Hanaway.  (2019).  An  Existential  Approach  to  Leadership  Challenges. 
Routledge. Google Scholar 
 
Mustofa, Lutfi, Iza, Rumesten R. S., & Mahesa, Rannie. (2019). Pemberhentian Kepala 
Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Sriwijaya 
University. Google Scholar 
 
Pandiangan,  Andreas.  (2019).  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS) 
Pemilu  2019:  Tanggungjawab  Dan  Beban  Kerja.  The  Journal  of  Society  and 
Media, 3(1), 17–34. Google Scholar 
 
Rinayanti, Rinayanti. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone 
dalam  Mencegah  Penyalahgunaan  Narkoba  Perspektif  Undang-Undang  No  35 
Tahun 2009. Jurnal Al-Dustur, 1(1). Google Scholar 

Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten

Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024

Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 3781

Sabri. (2020). KPU Akui Regenerasi KPPS Mandek. Retrieved from korankaltim.com

website: https://korankaltim.com/ politik/read/27516/kpu-akui-regenerasi-kpps-

mandek. Google Scholar

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif,

Kuantitatif, dan R&D. Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan

Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Google Scholar

Sulastri, Endang, & Handayani, Nida. (2017). The Recruitment Pattern In The PPS and

KPPS To Get Integrated Election. IMC 2016 Proceedings, 1(1). Google Scholar

Surbakti, Ramlan. (2018). Parpol dan Korupsi di Daerah (Political Party and Corruption

in the Region). Harian Kompas. Google Scholar

Susanto, Andrie. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas

Pemilu. Jurnal Politik Indonesia, 2(1), 11. Google Scholar

Wahyuningsih, Tiesnawati, & Sakti, Sri Wahyu Krida. (2010). Kajian Kompetensi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota Sukabumi, Provinsi

Jawa Barat. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 6(1), 58–73. Google Scholar

Zulfikar, Achmad. (2018). Partisipasi Pemuda Di Tahun Politik. Google Scholar

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana (2021)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: