How to cite:
Ardhillah, W., Armin A., & Sukri, S. (2021) Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-
Andi Zunnun Armin NH pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia. 6(8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3771
E-ISSN:
2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 8, Agustus 2021
ANALISIS PEMBENTUKAN PASANGAN IRMAN YASIN LIMPO-ANDI
ZUNNUN ARMIN NH PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia
Abstrak
Pemerintahan negara pada hakekatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu
pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang membutuhkan
partisipasi masyarakat. Beberapa negara di dunia sangat mementingkan peran
seluruh masyarakat dalam berpartisipasi penuh dalam politik. Penelitian ini
bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika politik pengaruh Syahrul
Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo
dan Andi Zunnun Armin NH sehingga terbentuk menjadi pasangan calon pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020. Penelitian ini dilaksanankan di Kota Makassar.
Metode yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis
menggunakan perspektif new institutional dan teori elite. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Nurdin Halid (NH) dalam
pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH (Pasangan IMUN),
mempunyai pengaruh. Dalam hal ini ketokohan SYL selaku mantan gubernur,
selaku kakak Irman Yasin Limpo, memberikan pengaruh pada pencalonan
pasangan IMUN tersebut. Namun secara kelembagaan SYL, tidak mempunyai
pengaruh. Berbeda dengan Nurdin Halid, mempunyai peran secara kelembagaan,
karena beliau merupakan wakil ketua umum DPP partai Golkar yang mengusung
Pasangan IMUN tersebut dan partai pengusung (Golkar, PAN dan PKS) tidak
menjadikan wacana ketidakharmonis Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid
sebagai acuan untuk menentang pasangan tersebut terbentuk.
Kata Kunci: dinamika politik; pilkada; peran elite politik
Abstract
Thestate government is essentially a people's government, a government formed by
the people and for the benefit of all the people. Elections are one of the democratic
processes that require public participation. Some countries in the world attach
great importance to the role of the entire society in participating fully inpolitics.
This research aims to illustrate and analyze the political dynamics of the influence
of Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid on the candidacy of Irman Yasin Limpo
and Andi Zunnun Armin NH so that it is formed as a candidate pair in the 2020
Makassar Mayoral Election. This research was conducted in makassar city.
Methods used descriptive analytics with qualitative approach. Data is collected
Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020
Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 4139
through in-depth interviews and literature studies. The data was analyzed using a
new institutional perspective and elite theory. The results showed that Syahrul
Yasin Limpo (SYL) and Nurdin Halid (NH) in the nomination of Irman Yasin Limpo
and Andi Zunnun Armin NH (IMMUNO Pair), had influence. In this case, the
ketokohan SYL as a former governor, as Irman Yasin Limpo's brother, had an
influence on the candidacy of the IMMUNO pair. But institutionally SYL, has no
influence. Unlike Nurdin Halid, has an institutional role, because he is the deputy
chairman of the Golkar party DPP that carries the IMMUNO Pair. And the party
of supporters (Golkar, PAN and PKS) did not make the discourse of disharmony
Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid as a reference to oppose the pair formed.
Keywords: political dynamics; pilkada; role of political elite
Pendahuluan
Salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara yang dipilih oleh rakyat
Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk konstitusi yang mengakui
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan asas ini, pemerintahan negara
pada hakekatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu pemerintahan yang dibentuk
oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Pemilihan umum merupakan salah
satu proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Beberapa negara di
dunia sangat mementingkan peran seluruh masyarakat dalam berpartisipasi penuh dalam
politik. Kesempurnaan partisipasi politik hanya dapat dilihat dengan menyerahkan
pilihan kepada rakyat. Semua demokrat harus membuat pilihan mereka sebanyak
mungkin tanpa halangan apapun.
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud dari sarana demokrasi
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Sepanjang jalan ini,
sistem demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk
hambatan yang kerap menimbulkan ketidakpedulian terhadap masyarakat pada
umumnya.
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan ajang bagi seluruh
masyarakat untuk menjalankan proses penggantian kepemimpinan sehingga sangat
penting bagi masyarakat dalam wilayah setempat. Pada sisi masyarakat inilah
kesempatan untuk mengevaluasi pemimpin sebelumnya dan memilih siapa pemimpin
yang berikutnya. Sedangkan dari sisi partai politik merupakan kesempatan untuk
melakukan seleksi terhadap kader-kader partai terbaik. Serta untuk masyarakat yang
memilih jalur perseorangan, inilah kesempatan untuk menggalang dukungan bagi kader
daerah menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota.
Sistem demokrasi elektoral kaderisasi dan rekrutmen merupakan bagian
terpenting dalam keseluruhan sistem politik. Dalam titik inilah sistem pencalonan
menjadi menarik untuk dikaji bagaimana sistem internal partai dibangun untuk
membina kadernya dan bagaimana partai politik melakukan seleksi kadernya untuk
menjadi calon. Demikian halnya dengan sejumlah orang yang memilih jalur
perseorangan untuk meyakinkan masyarakat untuk menjadi bakalcalon. Fakta
membuktikanbahwa pada tahapan pencalonan begitu banyak persoalan muncul dan
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
4140 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021
menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Dalam periode pemilihan serentaktahun 2015
dan 2017, masalah pencalonan muncul menghiasi halaman media massa dan media
sosial. Bakal pasangan calon dari partai politik yang di calonkan penuh intrik saling
jegal antara kader partai maupun bukan kader partai politik. Demikian pula dengan
proses bakal calon dari perseorangan yang harus merebut simpati masyarakat
(Respationo & Hamzah, 2013).
Dinamika politik dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pemilihan
Makassar 2020, bakal maju empat pasangan calon. Mereka tersebut adalah Moh
Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, Irman Yasin Limpo-
Andi Zunnun Armin NH dan Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Rozikin, 2017).
Dari empat pasangan calon tersebut, salah satunya menarik perhatian penulis.
Yaitu pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH, pada pasangan tersebut
memiliki latar belakang yang berbeda. Irman merupakan adik dari Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo, sedangkan Andi Zunnun merupakan anak dari Politikus Golkar,
Nurdin Halid.
Pada pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH, memiliki kerabat
yang kurang harmonis yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Tapi tidak ada
musuh abadi dalam politik, dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020 berpeluang
menyatukan keduanya. Hal tersebut terjadi setelah Partai Golkar mengusung Irman
Yasin Limpo dan direkomendasikan berpasangan dengan Andi Zunnun Armin NH di
Pemilihan Walikota Makassar 2020 (Syaf, 2017).
Ketidakharmonisan kerabat mereka dapat dilihat dari sejarah pertarungan kedua
kerabat mereka. Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid, keduanya nyaris tidak tak
pernah sehaluan, walaupun sama-sama dibesarkan Partai Golkar. Pada suksesi Gubernur
Sulawesi Selatan tahun 2003 merupakan cerita pembuka ketidakharmonisan Nurdin
Halid dan Syahrul Yasin Limpo. Saat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003,
Partai Golkar mempasangkan HM Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo. Nurdin Halid
yang sejak awal tak respek dengan pasangan ini berbelok haluan. Ia turut mencalonkan
diri dengan menggandeng Iskandar Mandji. Lengkapnya lagi, pria kelahiran Bone ini
merangkul Ilham Arief Sirajuddin, politisi muda partai beringin, untuk mendukungnya
di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2003. Karena ideologi politik yang
sejalan, Ilham Arief Sirajuddin dengan berani turut membangkang pada keputusan
Golkar. Sayang, cerita ini berakhir dengan kekalahan Nurdin. Setelah kalah di suksesi,
Nurdin berlabuh ke kancah politik nasional. Sejak itulah rentetan ketidakharmonisan
dengan Syahrul terus abadi (Lagaligopos, 2017).
Di Pemilihan Walikota Makassar 2013, Nurdin Halid kembali terlibat pertarungan
dengan Syahrul Yasin Limpo. Nurdin Halid menginginkan Supomo Guntur dengan adik
kandungnya (Kadir Halid) menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Makassar 2013. Sementara Syahrul Yasin Limpo menolak keras Kadir Halid sebagai
pasangan calon Supomo, Ia menginginkan mantan Sekretaris Kota Makassar itu
dipasangkan dengan Farouk M Betta. Tapi campur tangan DPP memutuskan
“perkawinan paksa” Supomo-Kadir (Candra, 2014).
Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020
Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 4141
Syahrul Yasin Limpo membuka poros baru ia mendorong adik kandungnya,
Irman Yasin Limpo (None) bertarung di Pemilihan Walikota Makassar 2013. None
maju berpasangan dengan Busrah Abdullah. Poros dadakan ini memutus keseimbangan
Partai Golkar. Misi Syahrul Yasin Limpo mengacak-acak soliditas Golkar Makassar
berhasil. Suara Supomo Guntur-Kadir Halid rendah. Namun sayang poros Syahrul
Yasin Limpo juga harus menerima kenyataan bahwa gagal mengatasi elektabilitas
Danny Pomanto-Syamsu Rizal yang disokong oleh Ilham Arief Sirajuddin, sehingga
memenangi Pemilihan walikota Makassar 2013. Sama-sama mengalami kegagalan tidak
lantas memutus gesekan politik keduanya. Nurdin Halid terus bergerilya di DPP.
Sementara Syahrul Yasin Limpo semakin menancapkan pengaruhnya di Sulawesi
Selatan (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).
Fakta bahwa DPP memecah belah partai Golkar, termasuk kubu Abrisal Bakri dan
Agung Laksono sejak 2014, sekali lagi menimbulkan perselisihan antara Syahrul Yasin
Limpo dan Nurdin Khalid. Puncaknya, ketika Syahrul Yasin Limpo memutuskan maju
di Munas Golkar tahun 2016. Namun karena gagal di munas, Syahrul Yasin Limpo
menghadapi sentimen friksi politik dari kubu Setya Novanto. Setelah Syahrul Yasin
Limpo lengser didoronglah Nurdin Halid menjadi plt Ketua Golkar Sulawesi Selatan.
Pergantian ini terjadi saat Partai Golkar sedang menghadapi dua momen politik krusial,
Musda Golkar Sulawesi Selatan dan Pilgub 2018. Banyak kader menyebut pergantian
itu “kudeta” untuk memutus pengaruh imperium Yasin Limpo di Sulawesi Selatan
(Tella, 2016).
Nurdin Halid dipandang bermanuver untuk mengganggu kepentingan Ichsan
Yasin Limpo, yang disiapkan menjadi penerus Syahrul Yasin Limpo di Pemilihan
Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Benar saja, Nurdin yang sudah mengalkulasi kekuatan
Ichsan Yasin Limpo di DPD II menunda musda sampai waktu yang belum ditentukan.
Misinya untuk membelah soliditas DPD II setidaknya efektif padasaat itu. Golkar
Sulawesi Selatan pelan-pelan ia kendalikan dan para loyalis Syahrul Yasin Limpo mulai
ia rangkul (Jamil, 2016).
Dari sejarah yang diwacanakan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang tidak
harmonis. Namun, .mereka pernah menjalani penerbangan dengan satu pesawat,
mereka juga terlihat akrab saat bertemu. Selain itu, mereka juga berada pada Partai
yang berbeda, Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem dan Nurdin Halid dari Partai
Golkar serta partai dari SYL mendukung kandidat lain. Tetapi dalam Pemilihan
Walikota Makassar 2020, keluarga mereka bersatu dalam pasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota Makassar 2020 (Mubarak, 2019).
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah penulis berusaha untuk menjelaskan dinamika politik yang terjadi dalam
pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH sehingga pasang ini
terbentuk menjadi pasagan calon, dengan batas penelitian pengaruh elite politik dalam
hal ini Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam pencalonan ini. Dalam judul
Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH Pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020.
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
4142 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021
Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode
deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan
dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai
Pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun
Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.
Pada pendekatan penelitian kualitatif ini akan lebih banyak mementingkan segi
proses daripada hasil. Oleh karena itu, akan dilihat dan dianalisis bagaimana pengaruh
Elite politik terhadap proses pencalonan Irman Yasin Limpo di Pemilihan Walikota
Makassar 2020. Pada proses tersebut setiap langkah yang dilakukan untuk menggali
informasi yang berkenaan dengan pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Walikota
Makassar 2020 akan diteliti, sehingga diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap,
lebih mendalam, dan dapat dipercaya serta lebih bermakna.
Adapun jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data
sekunder. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan analisis data bersamaan
dengan proses pengumpulan data berlangsung, akan banyak data dan informasi yang
akan diperoleh selama penelitian di lapangan, peneliti akan melakukan reduksi data dari
hasil wawancara dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada
hal-hal penting bagaimana pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Irman Yasin
Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.
Hasil dan Pembahasan
Masyarakat yang dinamis, selalu ada berbagai kebutuhan dan dukungan spontan.
Tuntutan individu, tuntutan kelompok masyarakat pada instansi pemerintah
(superstruktur politik). Permintaan ini bergantian sesuai dengan preferensi masing-
masing kelompok yang selalu bersemangat untuk permintaan tersebut. Pada tataran
sistem politik nasional, persyaratan berbagai kelompok kepentingan harus ditegakkan
dengan kuat sesuai dengan pedoman konstitusi. Dalam hal ini, gerakan klaim tidak
dimaksudkan untuk mengganggu negara dan menghancurkan tatanan politik, ekonomi,
dan hukum, tetapi klaim tersebut merekonstruksi struktur politik dan ekonomi, hal ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya kerancuan dinamika dalam masyarakat (A Kambo
& Bailusy, 2009).
Jika melihat sejarah, keluarga Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH
(Pasangan IMUN) keduanya hampir tak pernah sehaluan, keluarga mereka hampir
selalu berlawanan politik. Namun pasangan IMUN ini bisa maju sebagai calon walikota
dan wakil walikota, sehingga dalam pencalonan pasangan tersebut melalui kompromi
yang ada. Dari pihak Partai Golkar tidak mempermasalahkan mengenai kabar bahwa
kedua keluarga Pasangan IMUN di wacanakan kurang harmonis. Menurut Nasaruddin
Upel persoalan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang sebelumnya hampir selalu
berlawanan politik tidak menjadikan keduanya bermusuhan (Aswin, 2017).
Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020
Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 4143
Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Selatan juga mengungkapkan dalam
politik apapun bisa terjadi, kapanpun bisa berubah. Dalam politik juga tidak ada kawan
abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Jadi, ketika Irman Yasin
Limpo dan Andi Zunnun Armin NH dibentuk menjadi calon walikota dan wakil
walikota Makassar 2020. Partai tidak menentangnya walaupun sejarah keluarga
pasangan IMUN ini hampir selalu berlawanan politik.
Melihat sejarah Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang hampir selalu
berlawanan politik. Namun kedua figur Sulawesi Selatan sering di wacanakan bertemu,
dari pertemuan-pertemuan mereka adakah membahas tentang strategi pemenangan
setelah kedua keluarga mereka resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon walikota dan
wakil walikota Makassar 2020.
Menurut Farouk M. Betta pertemuan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Nurdin
Halid (NH), tidak pernah membahas strategi Pemenangan Irman Yasin Limpo (None)
dan Andi Zunnun Armin NH pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 setelah resmi
ditetapkan oleh KPU. Meskipun None merupakan adik kandung SYL dan Andi Zunnun
merupakan anak kandung NH. Ketua DPD II Golkar Makassar juga mengungkapkan
Pertemuan-pertemuan kedua figur Sulawesi Selatan hanya sebatas silaturahmi saja
(Sobirin, Nuhuyanan, Maldun, Abdullah, & Sukadar, 2013).
Menurut Nasruddin Upel menyatakan bahwa pada tingkatan ketokohan Syahrul
Yasin Limpo selaku mantan Gubernur, selaku adik Irman Yasin Limpo. Ada
pengaruhnya, partai memberikan dukungannya pada kandidat tersebut, tetapi secara
kelembagaan tidak ada. Karena partai Syahrul Yasin Limpo tidak mengusung Irman
Yasin Limpo. Berbeda dengan Nurdin Halid, partainya mengusung kandidat dan secara
langsung ikut terlibat menentukan calon walikota dan wakil walikota. Karena beliau
adalah wakil ketua umum DPP Partai Golkar.
Menurutnya, kedua figur tersebut adalah Tokoh Politik Nasional Sulawesi
Selatan, tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap apapun yang terjadi di Republik
ini. Bukan hanya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yang mana kita ketahui
keduanya secara politik selama ini tidak bersama. Tetapi di Pemilihan Makassar 2020,
keluarga mereka bersatu di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Namun belum tentu
Syahrul Yasin Limpo menggerakkan instrumen jaringan dan keluargannya untuk
bekerja memenangkan Irman Yasin Limpo dan Nurdin Halid pada Pemilihan Walikota
Makassar 2020. Karena beliau bukan kader partai pengusung walaupun Irman Yasin
Limpo adalah adik kandungnya sendiri.
Perspektif new institutional membuka ruang aspek formal dan informal. Dimana
dalam penelitian ini, terbentuknya pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun
Armin NH (Pasangan IMUN) di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Bukan hanya
disebabkan pada aspek formal saja, akan tetapi ada aspek informal yang ikut
mempengaruhi sehingga Pasangan IMUN tersebut terbentuk.
Karena jika melihat pada aspek formalnya, maka tidak akan ada masalah jika
pasangan ini terbentuk. Baik dari segi UU maupun dari AD/ART Partai Pengusung,
tidak ada aturan yang melarang mereka menjadi pasangan calon. Akan tetapi karena
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
4144 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021
Irman Yasin Limpo merupakan adik kandung dari Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan
Andi Zunnun Armin NH merupakan anak kandung dari Nurdin Halid (NH). Dan kedua
elite politik (SYL dan NH) tersebut sering berlawan politik dan berada pada partai yang
berbeda, SYL dari Partai NasDem dan Partainya mendukung kandidat lain serta NH
dari Partai Golkar.
Selain itu, dimana Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang diwacanakan
kurang harmonis. Akan tetapi mereka pernah menjalani penerbangan dengan satu
pesawat, mereka juga terlihat akrab saat bertemu. Berdasarkan hal tersebut, ada aspek
informal (diluar aturan) yang ikut mempengaruhi terbentuknya pasangan calon ini. Hal
itu dapat dilihat bahwa Irman Yasin Limpo merupakan adik kandung Syahrul Yasin
Limpo. Dari fakta itu dapat mempengaruhi tingkat pemilihan di mata pemilih, walaupun
secara langsung Syahrul Yasin Limpo tidak memberikan arahan-arahan kepada Partai
pengusung Pasangan IMUN tersebut.
Karena ketika pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH
terbentuk, ini dianggap sebagai representasi kekuatan yang ada pada elite dibelakang
mereka sehingga terbentuk menjadi pasangan calon. Dalam aspek formal, Partai
memiliki pertimbangan, kriteria, syarat, mekanisme, tata cara dan penilaian-penilaian
tersediri dalam memberikan dukungannya. Contohnya di partai Golkar. Pada tahapan
awal, Partai Golkar akan membuka pendaftaran bagi para calon yang ingin
mendapatkan dukungan dari Partai untuk Pemilihan Walikota Makassar. Para calon
yang mendaftar akan mengisi dan mengembalikan formulir sesuai dengan ketentuan
Partai.
Para calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran akan di seleksi oleh
tim yang dibentuk oleh DPD II Partai Golkar Makasar. Tim tersebut yang akan menilai
para calon mulai dari kapabilitas, komitmen dan sebagainya. Kemudiaan nama-nama
yang lulus seleksi akan dikirim dan diseleksi lagi ketingkatan selanjutnya. Dalam Partai
Golkar memiliki Juklak (petunjuk pelaksanaan) pada masing-masing tingkatannya. Baik
Golkar Kota Makassar, Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dan Golkar Pusat memiliki
dinamika dan ketentuan tersendiri.
Pada tingkatan kabupaten/kota (DPD II Partai Golkar Kota Makassar) partai
menyeleksi para calon dengan melakukan rapat pleno. Rapat pleno tersebut dilakukan
mulai dari kelurahan, kecamatan dan DPD II Partai Golkar Makassar. Pada rapat DPD
II, Partai akan menyeleksi minimal 3 nama. Nama-nama yang lulus seleksi pada
tingkatan kabupaten/kota akan dikirim ke tingkatan wilayah.
Pada tingkatan wilayah (DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan) para
calon akan melaksanakan fit and proper test berupa tes wawancara, uji kompetensi oleh
para pakar dan akademisi yang ada di Makassar. Dari hasil tes tersebut di scoring,
nama-nama yang lulus seleksi dikirim lagi ketingkatan pusat. Di tingkatan Pusat (DPP
Partai Golkar) yang akan menetukan calon walikota Makassar yang direkomendasikan
oleh Partai Golkar.
Sejalan dengan hal itu Menurut Robert D. Putnam, Kelompok elit dapat
diidentifikasi menggunakan tiga pendekatan. Pertama, analisis terhadap jabatan formal,
Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020
Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 4145
khususnya pada jabatan resmi pemerintah. Yang kedua adalah analisis reputasi yang
lebih informal di masyarakat. Ketiga, perannya dalam analisis keputusan, terutama
dalam membuat atau menolak keputusan politik. Selain memiliki kekuasaan, kelas ini
juga menguasai sebagian besar sumber dayanya, sehingga kelompok elite ini dapat
dianggap sebagai aktor politik utama (Putnam, 2000).
Para ahli sepakat bahwa elite akan menggunakan tiga sumber daya utama untuk
mengkonsolidasikan kekuasaan sebagai aktor politik utama: ideologi, kekuasaan, dan
ekonomi. Dengan ideologi, elite mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan
dan strategi yang diikutinya, memukul massa dan tanpa menggunakan kekerasan.
Seiring dengan ekonomi, elit akan memenuhi kebutuhan massa, dengan demikian
membenarkan kekuatan elite. Dengan sekuat tenaga, para elite menaklukkan massa
yang menolak kepemimpinan mereka (Suwirta & Adam, 2012).
Penelitian yang berjudul “Peran Elite Politik Lokal Terhadap Masyarakat
Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten
Kepulauan Selayar” Oleh Hendra Pratama, Tahun 2014. Masalah dalam penelitian ini
adalah 1) Bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat menjelang Pemilihan
Presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ? 2)
Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal dimasyarakat
menjelang pemilihan presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten
Kepulauan Selayar?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran elite
politik lokal terhadap masyarakat di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan
Selayar, dan persepsi masyarakat terhadap peran elite poltik lokal dimasyarakat
menjelang pemilih presiden tahun 2014. Hasil penelitian ditemukan peran elite politik
lokal (governing elite) terhadap masyarakat yaitu dengan cara memberikan arahan
kepada masyarakat agar pada pemilihan presiden tahun 2014 hak suaranya digunakan
agar terciptanya pemilihan presiden yang sempurna dan tidak golput (golongan putih)
karena menentukan nasib Negara lima tahun kedepan. Adapun persepsi masyarakat
terhadap elite politik lokal adalah adanya kecenderungan dalam memihat calon presiden
yang didukungnya. Cara-cara yang mereka lakukan yaitu membagi-bagikan kostum
kampanye (baju, topi, dan rompi), memberikan arahan kepada pemilih pemula dan
meminta dukungan kepada keluarga dan kerabat agar bisa memilih calon presiden yang
didukungnya pada saat pemilihan presiden tahun 2014.
Sedangkan penelitian penulis, berjudul “Analisis Pembentukan Pasangan Irman
Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020”
Masalah dalam penelitian ini : Bagaimana dinamika terbentuknya Irman Yasin Limpo
dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota
Makassar 2020?. Dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh Syahrul
Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan
Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon pada Pemilihan Walikota
Makassar 2020 yang notebenenya elite politik dibelakang mereka merupakan kerabat
mereka sendiri yang pada sejarah diwacanakan kurang harmonis.
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
4146 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021
Menurut Pareto, setiap masyarakat dijalankan oleh sejumlah kecil orang yang
memiliki kualitas yang mereka butuhkan untuk memiliki kekuatan politik penuh.
Mereka yang telah mampu mencapai pusat kekuasaan adalah yang terbaik. Mereka
mungkin memiliki kekuatan terbesar dalam masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elite
dari berbagai profesi dan tingkat sosial diambil dari kelas yang pada dasarnya sama:
kaya, cerdas, dan lebih menguntungkan daripada masyarakat umum. Jadi, menurutnya,
masyarakat terdiri dari dua kelas: yang pertama adalah kelas atas, elite pemerintah dan
elite non-pemerintah. Sebagai seorang pemuka agama dan seorang pemuda. Pemimpin,
pemilik, dan lain-lain. Kedua, kelas bawah adalah orang-orang bodoh seperti
masyarakat pada umumnya dan kaum tani (Nuzula, 2016).
Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elite satu
dengan yang lainnya. Yaitu kemampuan untuk memimpin dan menjalankan kontrol
politik. Jika elite prestisius dilumpuhkan dan orang-orang di luar kelompok menjadi
kompeten di masyarakat, elite yang berkuasa saat itu dapat digulingkan dan digantikan
oleh elite baru. Hal ini dapat dengan mudah ditumbangkan oleh kelompok baru yang
nantinya akan menjadi elit baru masyarakat, karena dalam kondisi tertentu posisi elite
dapat didiskreditkan di mata masyarakat (Amin, 2017).
Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil penelitian dilapangan
mengenai Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin
NH Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Maka penulis menyimpulkan bahwa
persoalan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang hampir selalu berlawanan
politik tidak menjadikan keduanya bermusuhan. Sehingga Partai Setuju Irman Yasin
Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi calon walikota dan wakil walikota
Makassar 2020. Pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid menurut sekretaris
Tim Pemenang IMUN pada tingkatan ketokohan Syahrul Yasin Limpo selaku mantan
Gubernur, selaku adik Irman Yasin Limpo ada pengaruhnya. Tetapi secara kelembagaan
tidak ada, karena partai beliau tidak mengusung pasangan IMUN tersebut, dan partai
beliau mengusung kandidat lain. Berbeda dengan NH, partai beliau mengusung
pasangan IMUN tersebut dan merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang
ikut terlibat langsung menentukan pasangan IMUN secara kelembagaan. Walaupun
secara langsung Syahrul Yasin Limpo tidak memberikan arahan-arahan kepada Partai
Pengusung Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH.
Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH pada
Pemilihan Walikota Makassar 2020
Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021 4147
BIBLIOGRAFI
A Kambo, Gustiana, & Bailusy, Muh Kausar. (2009). Komitmen Ekologis Pemerintah
Daerah Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Google Scholar
Amin, Khairul. (2017). Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa. Jurnal Sosiologi
USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 11(2), 167–187. Google Scholar
Aswin, Aswin. (2017). Implikasi Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua
Umum DPD SUL-SEL terhadap Eksisten Partai Golongan Karya SUL-SEL.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar
Candra, Akbar. (2014). Kekuatan politik lokal dalam pemenangan Syahrul Yasin Limpo
(SYL) pada pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa.
Doctoral dissertation. Google Scholar
Jamil, Fadly. (2016). Strategi Komunikasi Politik Pilkada Gowa 2015 (Studi Kasus
Kemenangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH dan H. Abd Rauf Malaganni
S. Sos., M. Si). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar
Lagaligopos. (2017). NurdinHalid Vs Syahrul Yasin Limpo, Cerita Panjang Seteru Dua
Orang Kuat Lokal. Retrieved from Lagaligopos.com website:
http://lagaligopos.com/read/nurdin-halid-vs-syahrul-yasin-limpo-cerita-panjang-
seteru-dua-orang-kuat-lokal/. Google Scholar
Mubarak, Dinul Fitrah. (2019). Konstruksi Teks Pemberitaan Calon Gubernur Sulsel
Periode 2018 Pada Harian Fajar (Studi Pada Berita Tentang Penjaringan Cagub).
Jurnal Diskursus Islam, 7(1), 1–20. Google Scholar
Nuzula, Nur. (2016). Politik elite Nahdlatul Ulama (Nu): pemihakan dalam pemilihan
presiden (Pilpres) Tahun 2014. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Syarif Hidayatullah. Google Scholar
Putnam, Robert D. (2000). Bowling alone: America’s declining social capital. In
Culture and politics (pp. 223–234). Springer. Google Scholar
Respationo, H. M. Soerya, & Hamzah, M. Guntur. (2013). Putusan Hakim: Menuju
Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. Yustisia Jurnal Hukum,
2(2). Google Scholar
Rozikin, Mohamad Toufikur. (2017). Implementasi tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan
penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya tahun 2015. UIN Sunan Ampel
Surabaya. Google Scholar
Rusnaedy, Zaldy, & Purwaningsih, Titin. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
4148 Syntax Literate, Vol. 6, No. 8, Agustus 2021
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Jurnal Politik, 3(2),
301–322. Google Scholar
Sobirin, S. S., Nuhuyanan, Reza, Maldun, Syamsuddin, Abdullah, Wawan, & Sukadar,
Yoshi. (2013). Empat Tahun Perjalanan Wakil Rakyat Kota Makassar (Vol. 1).
Sah Media. Google Scholar
Suwirta, Andi, & Adam, Arlin. (2012). Membincang kembali masalah etnisitas,
nasionalitas, dan integrasi nasional di Indonesia. Atikan, 2(2). Google Scholar
Syaf, Edy Junaedy. (2017). Pertarungan Simbol Identitas Etnis Sebagai Komunikasi
Politik Dalam Pilkada Kota Makassar. Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi, 215–224.
Google Scholar
Tella, Rahmat Ilmi. (2016). Respon Elit Partai Golkar Makassar Terhadap Dualisme
Kepemimpinan DPP Pusat: Studi Tentang Kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung
Laksono. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar
Copyright holder:
Wardah Ardhillah, Armin, Sukri (2021)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under:
