Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN:
2541-0849
e-ISSN:
2548-1398
Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022
SINERGITAS STAKEHOLDERS
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Suci Rahmah Yusrafitri
Universitas Indonesia, Indonesia
Email: [email protected]
Abstrak
Penurunan ekonomi yang
terjadi akibat
pandemi
Covid-19 sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat baik perdesaan maupun
perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jaringan stakeholders
dan peran dari setiap stakeholders dalam program pengetasan kemiskinan. Dalam menanggulangi
kemiskinan di Indonesia saat ini diperlukan keterlibatan lintas sektor dan
membutuhkan sinergi yang intens dalam pelaksanaannya karena masalah kemiskinan
sudah menjadi permasalahan yang multidimensional. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi literatur. Studi sebelumnya menemukan bahwa pola
sinergi yang dibangun sangat memberi keuntungan bagi seluruh komponen baik
pemerintah, lembaga maupun masyarakat. Adanya keterlibatan stakeholders
dan sinegitas menjadi faktor penting dalam proses penanggulangan kemiskinan di masa krisis akibat
pandemi covid-19. Peran stakeholders menjadi salah satu
kunci
keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan karena diperlukan adanya kerja sama dan
komunikasi yang baik antara stakeholders. Saran yang dapat
diberikan perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan stakeholders yang ada dan instansi pemerintah juga
diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data tetapi juga terlibat langsung
dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.
Kata Kunci: analisis stakeholders; sinergi; penanggulangan
kemiskinan;
pandemi covid-19
Abstract
The economic downturn caused by the COVID-19 pandemic has affected all
levels of society, both rural and urban. This study aims to examine the network
of stakeholders and the role of each stakeholder in the poverty alleviation
program. In tackling poverty in Indonesia currently requires cross-sectoral
involvement and requires intense synergy in its implementation because the
problem of poverty has become a multidimensional problem. This research method
uses a qualitative approach with a literature study method. Previous studies
found that the synergy pattern that was built was very beneficial for all
components, including the government, institutions and society. The involvement
of stakeholders and synergy are important factors in the poverty reduction
process during the crisis due to the COVID-19 pandemic. The role of
stakeholders is one of the keys to success in poverty reduction because it
requires good cooperation and communication between stakeholders. Suggestions
that can be given need to improve coordination in existing stakeholder networks
and government agencies are also expected not only as data providers but also
to be directly involved in the implementation of poverty alleviation programs.
Keywords: stakeholder analysis;
synergy; poverty reduction; covid-19 pandemic
Pendahuluan
Kemiskinan
berasal dari kata �miskin� yaitu berarti sebagai kondisi tidak berharta barang
serta serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang
tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum agar hidup
layak (BPS dan Depsos, 2002). Disebutkan lebih lanjut bahwa kemiskinan adalah
suatu keadaan yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik
untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang disebut dengan garis
kemiskinan ataupun batas kemiskinan.
Salah satu
permasalahan kompleks yang menjadi agenda pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Dampak kemiskinan dapat dirasakan mulai
dari level individu, keluarga hingga level masyarakat bahkan sampai pada level
nasional. Angka kemiskinan di Indonesia sempat menunjukkan pencapaian prevalensi
kemiskinan dengan angka satu digit yaitu 9,82% pada tahun 2018 dan 9,22% pada
tahun 2019 namun pada tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan angka
penduduk miskin kembali meningkat dengan mencapai angka dua digit yaitu 10,19%
yaitu Jumlah penduduk miskin pada September 2020, sebesar 27,55 juta orang naik
2,76 juta terhadap September 2019 (BPS, 2020).
Peningkatan
angka penduduk miskin ini juga dirasakan oleh beberapa provinsi di Indonesia salah satunya
Provinsi Riau. Dalam konteks Provinsi Riau, angka penduduk miskin meningkat
lebih cenderung terjadi pada perkotaan, sedangkan beberapa Kabupaten lain telah
mengalami penurunan. Terbukti pada data Badan Pusat Statistik bahwa angka
penduduk miskin di Kota Pekanbaru meningkat pada tahun 2020 seperti pada tabel
berikut (BPS, 2020).
Dengan melihat
angka kemiskinan yang meningkat, pemerintah sudah berbagai upaya melakukan
penanggulangan kemiskinan namun sayangnya pada implementasi seperti bantuan
sosial di masa pandemi Covid-19 masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Padahal adanya penanggulangan kemiskinan di kondisi krisis seperti bantuan sosial merupakan
suatu harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya. Berikut
disampaikan oleh Hastuti et.al (2020) yang melakukan studi pada 10
daerah di pulau jawa bahwa sosialisasi program masih belum efektif karena
sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dan umumnya melalui telekonferensi
dan media daring karena menyesuaikan situasi pandemi.
Dalam studi
Mas�udi dan Astrina (2020) bahwa tingkat responsivitas suatu negara juga dapat
ditentukan dari seberapa mampu suatu negara tersebut dapat menekan laju
penyebaran virus kemudian juga dilihat dari kapasitas mobilisasi dan mengelola
sumber daya secara tepat untuk menangani krisis serta dampak yang terjadi. Apabila suatu negara tidak mampu mengatasi persoalan
sinergi antar stakeholders maka akan berujung pada kegagalan penanganan
pandemi (Mas�udi & Astrina, 2020). Kemudian juga disampaikan
oleh Widaningrum dan Mas�udi (2020) bahwa sistem dan struktur pemerintahan
serta penanganan situasi krisis covid-19 membutuhkan sinergi dan koordinasi
yang kokoh antar stakeholders hal ini dilihat dari masih absennya
koordinasi dan sinergi kebijakan di awal periode krisis yang setidaknya sampai
akhir maret 2020 masih lemah dalam penanganan krisis.
Keterlibatan
aktor-aktor selain di internal pemerintahan juga membutuhkan sinergi mencakup
keterlibatan aktor non-negara dan masyarakat. Apabila tidak adanya sinergi dan
koordinasi antar seluruh aktor maka penanggulangan kemiskinan hanya bersifat fragmented
yang mana tidak akan memperbaiki keadaan (Mas�udi & Astrina, 2020).
Sebagai pelaksana seluruh stakeholders tentu memiliki peran penting
dalam merumuskan, mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap implementasi
program serta kerjasama antar masyarakat sebagai sasaran pada program.
Adanya
implementasi yang kurang optimal tentu menjadi permasalahan baru dalam
penanggulangan kemiskinan, padahal permasalahan kemiskinan yang terjadi saat
ini saja sudah menjadi permasalahan yang multidimensi. Berdasarkan itu maka
kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi tetapi juga
berurusan dengan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kesejahteraan pada
masyarakat tentu merupakan tanggung jawab bersama oleh kelembagaan pemerintah,
dengan permasalahan yang multidimensional maka menyelesaikan masalah kemiskinan
tidak bisa dilakukan dengan dominasi salah satu sektor saja, akan tetapi harus
ada keterlibatan berbagai lintas sektor dan membutuhkan kerjasama atau sinergi
yang intens dalam pelaksanaannya. Berikut juga dengan situasi krisis seperti
pandemi Covid-19 yang turut bersifat multidimensional, karena itu penanganannya
membutuhkan keterlibatan dan sinergi semua unsur pemerintahan (Mas�udi &
Winanti, 2020).
Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti jaringan stakeholders
dan peran dari setiap stakeholders dalam program
pengetasan kemiskinan. Hal ini adalah langkah
baru supaya program �
program pengentasan kemiskinan
yang selama ini hanya berasal dari
pemerintah maka setelah partisipasi stakeholders itu terbangun, diharapkan terjadi sinergisitas antara program pemerintah dengan partisipasi Stakeholder.
Metode Penelitian
Artikel
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan metode literatur
review. Dengan teknik analisis dan interpretasi data milik Miles dan Huberman
(dalam Sugiyono, 2016:246-252) yakni analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu. Kemudian dalam tulisan ini menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan
mengenai topik penelitian, melakukan identifikasi, teori yang digunakan dengan menganalisa hasil penelitian dari beberapa literatur yang sudah dipilih dan disusun menjadi sebuah artikel ilmiah.
Jenis data yang digunakan dalam tulisan ni yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menganalisis kajian dari
beberapa literatur yang membahas tentang peran stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan serta pola sinergi stakeholders dalam penanggulangan
kemiskinan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan seperti
dokumen-dokumen maupun data dari beberapa
instansi berupa angka yang diperlukan untuk
melengkapi data primer.
Hasil dan Pembahasan
1.
Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah
memiliki kewajiban sebagai fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat
menjadi masyarakat dengan fungsi sosial yang dapat menampilkan peran dan
fungsinya. Menurut Mulyadi (2017) pemerintah saat ini dalam menurunkan angka
pengangguran dan kemiskinan sudah harus melepaskan perannya sebagai pengambil
segala keputusan dalam pengembangan program, namun sudah saatnya pemerintah
menjadi fasilitator masyarakat yang harus siap melayani dan menfasilitasi
berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Dengan kemampuan dan pengetahuan
yang dimiliki lebih baik pemerintah menjadi teman, sahabat, mitra dalam
membahas, mendiskusikan dan membantu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan
masyarakat untuk terus dikembangkan dan sebagai fasilitator tentunya diharapkan
dapat memberikan kontribusi pada masyarakat.
Dengan
fasilitator serta stakeholders yang tidak berkerja sama dengan baik, dan
tidak mengetahui terkait peran, tugas dan fungsi hanya akan mengakibatkan
kegagalan dalam meningkatkan pengembangan program kesejahteraan masyarakat.
Berikut oleh Muslim (2017) penyebab dalam kegagalan program pemberdayaan dalam
membangun kemandirian masyarakat terjadi karena buruknya kinerja fasilitator
dan kesalahan stakeholders dalam memahami tujuan program tersebut.
Buruknya kinerja fasilitator dilihat dari melaksanakan kegiatan program tidak
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, bekerja hanya untuk melihat hasil
bukan proses dan peran yang sudah ada tidak dijalankan, tugas dan fungsi
sebagai pendamping masyarakat juga tidak dipenuhi, baik dari perencanaan,
pelaksanaan serta evaluasi program.
Selain
pemerintah sebagai fasilitator yang perlu melibatkan partisipasi dari
masyarakat, hubungan kerja antar institusi atau kelembagaan juga merupakan
sebuah kunci dalam melakukan penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan
berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan berdasarkan (Adam & Dwiastuti, 2016) dengan studi
kasus pada program ketahanan pangan, yaitu: perlu dilengkapi dengan instituasional
framework yang jelas dan tegas untuk mengatur mekanisme peran serta tanggungjawab pada setiap stakeholders.
Kemudian perlu membangun konsesus yang jelas agar bisa mengembangkan sistem
koordinasi dengan blue print yang memuat perencanaan jangka pendek,
menengah dan panjang. Kemudian perlu memiliki kelompok kerja yang dapat meningkatkan
mekanisme sinkronisasi dan sinergi program serta penentuan kedudukan tiap stakeholders
perlu diperhitungkan.
Menurut Suharto (2010) monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang telah selesai atau
minimal telah berjalan selama tiga bulan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atau
yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup mulai dari proses pengumpulan
data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan
evaluasi capaian kinerja. Monev bertujuan untuk membuktikan dan
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola
(prinsip akuntabilitas) dan untuk menginventarisir faktor � faktor pendukung
dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan selanjutnya dapat
lebih berdayaguna dan berhasil-guna (prinsip efektivitas dan efisiensi). Oleh
karena itu, pelaksanaan monev sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang berdasar pada Good Governance.
Salah satu bentuk kegiatan monev adalah monev lapangan yaitu melihat langsung
pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monev lapangan dilaksanakan secara berkala
untuk mengawal kegiatan dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila
terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan.
Dalam
pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak hanya
diperlukan monev yang sifatnya internal program atau proyek, tetapi juga perlu
monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar
kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev. Dalam
pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak hanya
diperlukan monev yang sifatnya internal program atau proyek, tetapi juga perlu
monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar
kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev.
Mengetahui apa saja yang menjadi sasaran monev merupakan hal yang paling penting
dalam melakukan monev. Menurut (Own dan Rogers dalam Suharto, 2010) terdapat 5
sasaran monev yaitu sebagai berikut:
1. Program,
untuk mencapai perubahan diperlukan kegiatan atau aktivitas yang dikenal dengan
kata program.
2. Kebijakan,
sesuatu yang telah tetap berisi prinsip-prinsip dan digunakan untuk mengarahkan
pada pencapaian tujuan.
3. Organisasi,
wadah yang menjadi tempat perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan baru.
4. Produk
atau hasil, hasil yang diperoleh dari kegiatan/program tertentu bisa baik bisa
buruk.
5. Individu,
orang atau manusia yang berada didalam suatu wadah yang disebut organisasi.
Menurut
pendapat Moore dalam Anggara, ( 2014: 187), Stakeholders
yang terlibat dalam suatu kebijakan terbagi atas tiga unsur , yaitu unsur state
atau pemerintah, unsur privat atau swasta, unsur masyarakat (society). Viney
(dalam Suwitri, 2011) berpendapat bahwa stakeholders
dapat dimasukkan ke dalam 4 kategori yaitu :
1. Primer: Stakeholders yang memiliki pengaruh dan
tingkat kepentingan yang tinggi untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara partner. Beberapa
contoh stakeholdersprimer ini adalah 1. Masyarakat, 2. Tokoh
masyarakat, 3. Manajer Publik. Masyarakat menjadi pihak yang akan terkena imbas
langsung dari adanya kebijakan, program atau suatu proyek. Berbeda dengan
tokoh masyarakat, adalah anggota masyarakat yang mampu mengemukakan aspirasi
dari masyarakat. Manajer publik sendiri merupakan pihak yang memiliki tanggung
jawab pada hal penentuan keputusan dan juga penerapannya.
2. Sekunder:
Stakeholders dengan pengaruh yang
tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara
konsultasi. Namun stakeholders primer mempunyai rasa simpati
dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya
yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholders primer serta
keputusan resmi pemerintah. Beberapa contoh stakeholders sekunder
adalah 1. Lembaga Pemerintah, 2. LSM, 3. Perguruan Tinggi, 4. Pengusaha.
3. Tersier,
yaitu Stakeholders dengan pengaruh
yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara
inform;
4. Kwarter,
yaitu Stakeholders dengan pengaruh
dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut Stakeholders
kategori ini dengan cara kontrol.
Dalam hal
ini, juga terdapat beberapa bentuk peran stakeholders yaitu :
1. Policy creator yaitu stakeholders yang mempnyai peran dalam
pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator
yaitu stakeholders yang berperan
mengkoordinasikan stakeholders lain yang
terlibat.
3. Fasilitator
adalah stakeholders yang berperan
memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementor
yakni stakeholders pelaksana
kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran
5. Akselarator
yakni stakeholders yang berperan
mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai
sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya
Berikut
juga penanggulangan kemiskinan di masa krisis seperti pandemi Covid-19 namun
berdasarkan beberapa studi bahwa respon dari stakeholders terhadap
krisis saja masih kurang tanggap. Seperti studi Widaningrum dan Mas�udi (2020)
melihat adanya keterlambatan dalam respon kebijakan penanganan. Dilakukan
dengan kerangka analisis Farazmand bahwa adanya sikap pejabat publik yang
mengabaikan ancaman pandemi, kepemimpinan krisis yang lemah, tidak adanya
kebijakan yang sinergi dan koordinasi antar stakeholders yang
mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kegagalan
respon awal menjadikan penanganan pandemi ini menjadi sulit dengan munculnya
dampak seperti dampak sosial-ekonomi yang nantinya dapat memperburuk kehidupan
masyarakat, dikhawatirkan juga memicu krisis sosial dan politik yang lebih
luas.
Tentunya
dalam penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan peran-peran penting dalam
penentuan sebuah kebijakan khususnya dari pemerintah baik pusat maupun
pemerintah daerah. Dalam penelitian Putri (2020) mengenai analisis stakeholders
dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Madiun dilakukan
identifikasi stakeholders menggunakan konsep Brysson (2004). Dengan
analisis tersebut terdapat hasil identifikasi stakeholders yang terlibat
yaitu Pemerintah Kota Madiun, DPRD kota Madiun, Organisasi Perangkat Daerah dan
Organisasi kemasyarakatan lain seperti KIM. Berdasarkan analisis stakeholders
yang dilakukan, bahwa tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Madiun masih
dinilai tidak berhasil. Hal ini karena stakeholders yang terlibat tidak
mampu memaksimalkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
maupun pengawasan.
Kemudian
Mas�udi & Poppy (2020) menganggap bahwa lemahnya kepemimpinan krisis juga
bisa termanifestasi pada kekacauan koordinasi dan lemahnya sinergi antar
lembaga dalam menghadapi krisis dan situasi ini dapat menyebabkan
ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan yang bersifat dasar seperti
perlengkapan pokok Kesehatan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya
dampak yang ditimbulkan dapat berupa kegagalan dalam peyebaran pandemi dan
berujung pada tragedi kemanusiaan yang mandalam. Dalam studinya juga dikatakan
kalau kelemahan negara ini ditambah dengan solidaritas sosial masyarakat yang
kurang maka berujung pada kecendrungan mengambil tindakan sendiri, rendahnya
kepercayaan terhadap negara dan kepatuhan terhadap otoritas.
Dari
uraian diatas maka mengambarkan keterlibatan stakholders penting untuk menyukseskan pelaksanaan sebuah kebijakan
dari pemerintah. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Adanya kebijakan mengakar pada konteks
yang mengimplementasikan antara pemerintah lokal seperti daerah untuk meraih
tujuan kebijakan seperti kebijakan penanggulangan kemisikinan apalagi disaat
pandemi ini, tingkat kemiskinan naik dikarenakan seperti pemecatan masal, kurangnya
lowngan pekerjaan dll. Sehingga diperlukan
untuk melakukan evaluasi terkait program penanggulangan kemiskinan agar anggaran yang begitu besar tidak disalahgunakan
oleh pihak-pihak yang memiliki
wewenang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi
penanggulangan kemiskinan harus dapat mengidentifikasi harus akurat, tepat
sasaran dan wilayah yang ditargetkan serta koordinasi dari pemangku kepentingan
baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi
yang baik untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan perencanaan
biaya juga harus lebih diperhatikan ketersedian anggaran agar dapat terencana
dengan baik dan tidak adanya tumpah tindih dari anggaran tersebut.
Kesimpulan
Peran stakeholders di masa krisis
akibat pandemi covid-19 merupakan salah satu kunci
keberhasilan dalam program
penanggulangan kemiskinan disaat pandemi ini karena di
perlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara stakeholders. Sinergitas para stakeholders dapat
dilihat dari jaringan sosial yang terbentuk antara pemerintah, lembaga, pihak
swasta dan masyarakat. Pada��
dasarnya�� tidak�� hanya��
sebatas�� pada�� perumusan��
strategi.�� Akan�� tetapi,��
bagaimana kemampuan mengidentifikasi mulai dari karakteristik, kebutuhan
dan permasalahan di tingkat komunitas (Masyarakat, Tingkat Desa/Kelurahan,
Kecamatan) secara komprehensif. Selanjutnya, optimalisasi rumusan�� masalah��
mendasar�� ditingkat�� kota/kabupaten hingga�� provinsi,��
sehingga�� secara �integral��
dapat� menganalisis�� dan�
menetapkan�� strategi
penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Pada�� dasarnya��
tidak�� hanya�� sebatas��
pada�� perumusan�� strategi.��
Akan�� tetapi,�� bagaimana kemampuan mengidentifikasi mulai
dari karakteristik, kebutuhan dan permasalahan di tingkat komunitas
(Masyarakat, Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan) secara komprehensif.
Selanjutnya,�� optimalisasi�� rumusan��
masalah�� mendasar�� di�
tingkat�� kota/kabupaten hingga�� provinsi,��
sehingga�� secara� integral��
dapat� menganalisis�� dan�
menetapkan�� strategi penanggulangan
kemiskinan yang terintegrasi.
Adam, L., &
Dwiastuti, I. (2016). Isu Kelembagaan Dalam Pembangunan Ketahanan Pangan:
Pembelajaran Dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jurnal Kependudukan
Indonesia, 7(2), 55-75.
Afifuddin, A., &
Anadza, H. (2020). Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan
Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Desa
Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar). Respon Publik, 14(2),
11-23.
Akhwan, Mhd. (2020). Data Penerima
Bansos Membengkak. Diakses pada https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/24/04/2020/230075/data-penerima-bansos-membengkak.html.
Arfidiandra, A. C.,
Rahmaningrum, R., & Luthfi, W. Ketahanan Sosial Berbasis Kelompok Peduli
Lingkungan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: Studi pada Gerakan Bersih
Kecamatan Anggana. Journal of Social Development Studies, 1(2),
27-36.
Badan Pustaka Stastitik. (2020). Garis
Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2017-2019. Diakses pada https://riau.bps.go.id/.
Badan Pustaka Statistik. (2020).
Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 persen. Diakses
pada https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,juta%20orang%20terhadap%20September%202019.
Badan Pusat Statistik. (2021).
Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen. Diakses
pada https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,juta%20orang%20terhadap%20September%202019.
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
(2020). Kemiskinan. Diakses pada https://riau.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3.
Bank Indonesia. (2020). Pemulihan
Ekonomi Optimis Terwujud di 2021. Diakses pada https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_229020.aspx.
Bappenas. (2017). Metadata Indikator
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)
Indonesia, Pilar Pembangunana Sosial. Kedupatian Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. Diakses pada http://sdgs.bappenas.go.id/pilar-sosial/.
Blackman, Rachel. (2003). �Peoject
Cycle Management�. Roots: Resourcing Organizations with Opportunities for
Transformation and Sharing. Tearfund.
Booth, Anne., & Firdausy. (1996). The
Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situasion of Rural Communities
and Firm Families. New York: Economic and Social for Asia and Pacific.
Bryson, J. M. (2004).
What to do when stakeholders matter:
stakeholders identification and analysis techniques. Public management
review, 6(1), 21-53.
Bryson, John M. (2005). Perencanaan
Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budi, A., &
Anshari, I. N. (2020). Administration Distancing?
Bungin, Burhan. (2007). Penelitian
Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Checkland, Peter B. & Poulter, J.
(2006). Learning for Action: A short definitive account of Soft Systems
Methodology and its use for Practitioners, teachers and Students. England:
John Wiley& Sons Ltd, The Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex.
Clapp, J., &
Moseley, W. G. (2020). This food crisis is different: COVID-19 and the
fragility of the neoliberal food security order. The Journal of Peasant
Studies, 47(7), 1393-1417.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative
Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. 2nd edn.
California: Sage.
Creswell, J.W. (2008). Educational
Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative
Research, Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore.
Dale, Raedar. (2004). Evaluation
Development Programmes and Project 2nd ed. London: Sage Publications Inc.
Dinkes, Riau. (2021). Update Covid
Provinsi Riau. Diakses pada https://www.halloriau.com/ https://corona.riau.go.id/
Doctoroff, Michael. (1977) Synergistic
Management. New York, Amacom Press
Dzikrulloh, D., &
Permata, A. R. E. (2016). Sinergi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat
Pedesaan. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(2).
Fedryansyah, M.
(2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. Share: Social Work Journal, 6(1).
Freeman, R. E. (1984). Strategic
Management: A Stakeholders Approach. New York: Pitman Publishing Inc.
Goldsmith. (2012). Empowering
Others: Paid to Thinks. Dallas: Benbella Books Inc.
�
Hadi, S. (2020).
Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan
Ketahanan Nasional terhadap Bencana. Jurnal Perencanaan Pembangunan:
The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 177-190.
Hamidi. (2007).
Metode Penelitian dan Teori Komunikasi.
Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
Harisson, Lisa.
(2007). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Herdiawan,
Junanto. (2020). Pemulihan Ekonomi Optimis Terwujud di 2021. Diakses pada https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_235021.aspx
Hulme, David
& Turner M. (1990). Sociology of Development, Theories, Policies and
Practices. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.
Huraerah, A. (2013).
Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu
Kesejahteraan Sosial, 12(1), 3-13.
Barkat, J., Yaping,
S., Ud Din, N., & Nazneen, S. (2021). Do effective public governance and
gender (in) equality matter for poverty?. Economic Research-Ekonomska
Istra�ivanja, 1-17.
Jumiati, I. E.
(2012). Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil (Civil Society)
Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan
Kemiskinan di Kota Cilegon. Jurnal Administrasi Publik, 4(1).
Junaedi, D., &
Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di
Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2),
109-131.
Jones, Charles O. (1996). An
Introduction to Study of Public Policy. Terjemahan Ricky Ismanto. Pengantar
Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kamaluddin, Rustian. (2004). Kemiskinan
Perkotaan di Indonesia: Perkembangan, Karakteristik dan Upaya Penanggulangan. https://www.bappenas.go.id/files/3513/5022/6052/04rustian__20091014131155__2259__0.pdf
Kartasasmita, Ginanjar. (1996).
Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta:
PT. Pustaka CIDESINDO
Kompas.com. (2020). Sri Mulyani
Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen, Siap-siap Resesi. Diakses pada https://money.kompas.com/read/2020/09/22/125539726/sri-mulyani-proyeksi-ekonomi-kuartal-iii-minus-29-persen-siap-siap-resesi?page=all.
Kustiningsih, Wahyu., & Nurhadi.
(2020). Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi Covid-19. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Ma, L., Wang, L., Wu, K.-J., &
Tseng, M.-L. (2018). Assessing co-benefit barriers among stakeholders in
Chinese construction industry. Resources, Conservation & Recycling,
137, 101- 112.
Mas�udi, Wawan., & Astrina, Azifah
(2020b). Dari Krisis Koordinasi menuju Koordinasi Krisis: Penanganan Covid-19
di Indonesia. Policy Brief. Edisi 2. Yogyakarta: Fisipol UGM
Mas' udi, W., &
Winanti, P. S. (2020). Dari krisis kesehatan ke krisis tata kelola. W.
Mas' udi, & PS Winanti, Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia:
Kajian Awal, 3-18.
Mas�udi, W., &
Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian
Awal. Yogyakarta: GajahMada Pers.
Widianingrum, A.,
& Mas�uid, W. (2020). Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan
Penanganan Covid-19. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia:
Kajian awal, 46-63.
Maulana, S. (2019).
Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil
untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional. Diakses pada, 2.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Maulana%2C+S.+%282019%29.+Sinergitas+Pemerintah%2C+Masyarakat+dan+Dunia+Usaha+dalam+Pemberdayaan+Usaha+Kecil+untuk+Mewujudkan+Pembangunan+Nasional&btnG=.
Merriam, S. B., & Tisdel, E. J.
(2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. Fourth
edition. San Fransisco: Jossey-Bass
Muslim, A. (2017).
Analisis kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun
kemandirian masyarakat miskin (studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Jurnal Penyuluhan, 13(1),
79-87.
Mulyadi, M. (2017).
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam
Masyarakat. Kajian, 21(3), 221-236.
Mulyawan, Rahman. (2016). Masyarakat,
Wilayah dan Pembangunan. Bandung: UNPAD Press.
Nazir, Moh. (1998). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Neuman, W. Lawrencen. (2006). Social
Research Methods. Qualiatative and Quantitative Approaches. Pearson
Internatioal Edition.
Ngadi, N., Meliana,
R., & Purba, Y. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Phk Dan
Pendapatan Pekerja Di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia,
43-48.
Patilima, Hamid. (2007). Metode
Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Pedoman Umum Proyek Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) � II. (2011).
Pemko, Pekanbaru. 2020. 40 Ribu KK di
Pekanbaru Bakal Dapat Bantuan. Diakses pada https://www.pekanbaru.go.id/p/news/40-ribu-kk-di-pekanbaru-bakal-dapat-bantuan.
Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
Permadi, Eko. (2020). Survei Potret
Kondisi Tebaru Ekonomi Masyarakat Riau saat Pandemi. Diakses pada https://sumatra.bisnis.com/read/20200925/533/1296431/survei-potret-kondisi-terbaru-ekonomi-masyarakat-riau-saat-pandemi.
Purwanto, Antonius. (2021). Ekonomi
Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021.
Diakses pada https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-
Purwanto, E. A.,
Kumorotomo, W., Widaningrum, A., Mas' udi, W., & Astrina, A. R. (2020).
Problematika Kebijakan Krisis Covid-19 di Indonesia.
Putnam, Robert., Leonardi &
Raffaella Nanetti. (1993a). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Putnam, Robert. (1993b). The
Prosperous Community. The American Prospect, no. 13 (Spring): 35�42.
Putri, D. F.
(2018). Studi Tentang Analisa Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Madiun (Doctoral dissertation,
Universitas Airlangga).
Rappaport, J. (1987).
Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community
psychology. American journal of community psychology, 15(2),
121-148.
Roslinda, E.,
Darusman, D., Suharjito, D., & Nurrochmat, D. R. (2012). Analisis Pemangku
Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas
Hulu, Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 18(2),
78-85.
Saliem, H. P.,
Agustian, A., & Perdana, R. P. (2020). Dinamika harga, permintaan, dan
upaya pemenuhan pangan pokok pada era pandemi Covid-19. Draft makalah Buku
Bunga Rampai Covid-19. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Santosa, S. H.,
Prihatini, D., Purwanto, A., Jumiati, A., & Susilo, D. (2016). Pengembangan
Pola Kemitraan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur. UNEJ
e-Proceeding, 601-611.
Sedarmayanti. (2003). Good
Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Otonomi Daerah Upaya Membangun
Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan.
Bandung: Bandar Maju.
Simanjuntak, A. H.,
& Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada
Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan
Nasional Indonesia. Sosio Informa, 6(2), 184-204.
Najiyati, S., &
Susilo, S. R. T. (2011). Sinergi instansi pemerintah dalam pembangunan Kota
Terpadu Mandiri. Jurnal ketransmigrasian, 28(2),
113-124.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, P. D. (2013). Metode
penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta, CV
Sumodiningrat, Gunawan. (1999). Kemiskinan;
Teori, fakta dan kebijakan. Jakarta: Impac
Suryawati, C. (2005).
Memahami kemiskinan secara multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan
Kesehatan, 8(03).
Syahra, R. (2005).
Koproduksi dan Sinergisme: Pergeseran Paradigma dalam Pelayanan Publik. Jurnal
Masyarakat dan Budaya, 7(1), 67-88.
Tanjung, Hasbullah. (2020). Pandemi
Covid-19 Ganggu Sektor Perekonomian, Begini Curhatan Syamsuar di HUT Riau
ke-63. Diakses pada https://www.goriau.com/berita/baca/pandemi-covid19-ganggu-sektor-perekonomian-begini-curhatan-syamsuar-di-hut-riau-ke63.html.
Tandos, Rosita. (2019). Malaysian
Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Msocialsciense, 4
(1).
Tarigan, H., Sinaga,
J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap
Kemiskinan di Indonesia. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 3,
457-479.
Wakka, A. K. (2014).
Analisis Stakeholders Pengelolaan
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 3(1),
47-55.
Winanti, P. S.,
Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). Komparasi Kebijakan Negara: Menakar
Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID 19.
Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2018).
Evaluation of Family Hope Program (PKH) in Rumbai District, Pekanbaru
City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2),
168-176.
|
Copyright holder: Suci Rahmah Yusrafitri (2022) |
|
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia |
|
This article is licensed
under: |