Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849

e-ISSN: 2548-1398

Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

ANALISIS STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-KAUTSAR KECAMATAN MEDAN JOHOR

Ahmad Ridwan, Yurmaini

Universitas Al Washliyah Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [email protected], [email protected]

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Yayasan perguruan islam al-Kautsar pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah. hal yang melatar belakangi penelitian ini berawal dari keinginan peneliti untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan dan dan pembiayaan yang dilaksanakan di Yayasan perguruan Islam al-Kautsar. Pembiayaan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh akrenanya membutuhkan konsep standarisasi. Metode penelitian yang dilakukan adalah� tergolong penelitian bersifat kualitatif, karena hanya memusatkan pada kegiatan ontologis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat dan dokumen. sehingga analisanya pun tidak menggunakan angka, tetapi dengan interprestasi terhadap data yang berupa kata-kata atau kalimat ataupun dokumentasi lainnya. Selain itu penelitian ini juga menekankan pada analisis induktif. menyebutkan kehadiran peneliti, subjek dan objek penelitian, cara menggali data penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan, dan pengecekan keabsahan data. Adapun luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola keuangan, dapat meningkatkan pemahaman guru dan masyarakat tentang Standar Pembiayaan Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: Analisi; Standar pembiayaan; Pendidikan

Abstract

This research was conducted at the al-Kautsar Islamic College Foundation at the Madrasah Ibtidaiyah level. The background of this research stems from the researcher's desire to find out how the form of management and financing is carried out at the Al-Kautsar Islamic College Foundation. Financing is an important part of managing educational institutions in achieving educational goals. Therefore, it requires the concept of standardization. The research method carried out is classified as qualitative research, because it only focuses on ontological activities, namely collecting data in the form of words, sentences and documents. so that the analysis does not use numbers, but with the interpretation of the data in the form of words or sentences or other documentation. In addition, this study also emphasizes inductive analysis. mention the presence of researchers, research subjects and objects, how to dig up research data, the location and time of the research conducted, and checking the validity of the data. The outputs targeted in this research are to improve the ability of school principals in managing finances, to increase teacher and community understanding of the Education Financing Standards made by the central and local governments.

Keywords: Analysis; Financing standards; Education

Pendahuluan

Menurut PP. RI. No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah �pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan� oleh (Yeti Heryati & Ummuh Muhsin, 2014) karena itu, peneloloaan keuangan perlu dilakukan dengan transparan atas dasar konsep value for money untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah. (Rusmana, 2018) Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan �ekonomi pendidikan�. bahkan secara tegas Mark Blaugh mengemukakan bahwa �the economic of education is a branch of economic�. Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaugh sebagai the costing and financing of school place, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. pada bagian lain, Mark Blaugh mengemukakan �the economic of education is only part the story of any educational issue�. Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomi pendidikan maupun pembiayaan pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan. (Mulyono, 2010). Oleh akrenanya dalam konteks kekinian sangat penting untuk memahami satandar pembiayaan pendidikan dengan berbagai keunikan yang ada didalamnya. Batapa tidak negara yang begitu besar, luas serta memiliki potensi alam yang sangat baik, namun urutan prestasi pendidikan masih dalam kategori tertinggal.

Metode Penelitian

Adapun komponen Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang bersifat kualitatif, karena hanya memusatkan pada kegiatan ontologis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki makna yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi, sehingga analisanya pun tidak menggunakan angka, tetapi dengan interprestasi terhadap data yang berupa kata-kata atau kalimat ataupun dokumentasi lainnya. Selain itu penelitian ini juga karena menekankan pada analisis induktif. menyebutkan kehadiran peneliti, subjek dan objek penelitian, cara menggali data penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan, dan pengecekan keabsahan data.

Sumber primer penelitian ini adalah data-data serta informasi hasil dari observasi dan wawancara, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan standar biaya Pendidikan yang peneliti temukan di Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar. Sedangkan sumber sekunder nya ada 3 jenis, yaitu: pertama, literatur-literatur yang membahas tentang Standar Pembiayaan Pendidikan, terutama Madrasah. Kedua, literatur-literatur yang membahas tentang Kurikulum Pendidikan. ketiga, literatur literatur yang mengkaji tentang UU yang membahas tentang Standar pembiayaan Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar, yang mempunyai tiga jenjang pendidikan yang berada di bawah pengelolaan nya yaitu jenjang pendidikan tingkat Dasar adalah Madrasah Ibtidaiyah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara observasi dan dokumentasi titik teknik observasi dilakukan pada lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan pendidikan akhlak, Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran riil dan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi kepada akhlak di Madrasah Al Washliyah Sumatera Utara titik teknik studi dokumentasi dilakukan di Madrasah Al Washliyah di Sumatera Utara untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang mengandung informasi tertulis tentang program pelaksanaan pendidikan yang berorientasi kepada akhlak di Madrasah Al Washliyah Sumatera Utara.

Adapun teknik wawancara terhadap sumber data dilakukan kepada: 1). Kepala dan wakil kepala Madrasah Ibtidaiyah. YPI. Al-Kautsar untuk dapatkan data dan informasi mengenai arah kebijakan masing-masing lembaga dalam Standar Pembiayaan Pendidikan, 2). Bidang Kurikulum di setiap jenjang pendidikan untuk mengungkap data dan informasi secara spesifik mengenai program yang berkaitan dengan Satandar Pembiayaan Pendidikan, 3). Guru yang yang merupakan Sabjek dan objek pembiayaan Pendidikan untuk menguraikan secara detail mengenai teknis pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang berorientasi Standar pembiayaan, 4). Orang tua atau wali siswa yang anaknya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Standar Pembiayaan Pendidikan; Yang diamaksud dengan Standar Pembiayaan pendidikan dalam makalah ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional pendidikan (PP SNP). Bab IX Standar Pembiayaan dalam PP SNP menyebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal(Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 2021). Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahanatau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Rusdiana, (Rusdiana., 2015). Standar Pembiayaan pendidikan adalah Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.� Adapun biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan Standar nasional pendidikan secara teratur dan bekelanjutan.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) pasal menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (Arwildayanto, dkk, 2007) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, kalimat wajib perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan makna yang sesungguhnya ketika pada kenyataannya ada anak warga negara yang tidak bersekolah dasar pemerintah turut membarikan teguran dan mengarahkannya untuk sekolah sebagai sanksi ringan yang diberikan pemerintah.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;(Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 2021) jika dana tersebut dikelola dengan SDM yang baik, maka dana itu sudah memadai namun karena yang mengelolanya tidak memiliki SDM yang berkualitas sehingga dana 20% seolah masih kurang dan kuarang. Padahal pemerintah membuat konsep yang baik untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Diperkuat lagi dengan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pasal 11 ayat 2 pemerintah dan dan pemerintah daerah wajib menjamin Tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Lebih lanjut pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik Pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.(Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 2021) Walaupun dalam kontek beasisiwa selalu terjadi kesalahan dalam mementukan Objek penerima beasiswa, sehingga cenderung tidak tepat sasara, hal ini dapat dibuktika ketika mendengar persaksian masyarakat� yang mengaku dan terbukti miskin dan berprestasi tidak mendapatkan basiswa, justru sebaliknya tetangga sebelah yang terkenal mampu secara ekonomi mendapatkan beasiswa miskin. Hal inilah yang membuat sebahagian masyarakat meragukan program beasiswa yang diberikan pemerintah antara ada dan tiada. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Pada BAB VIII. �Wajib Belajar� pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 2021) Kalimat �Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah Pemerintah Daerah dan Masyarakat� juga menjadi kontropersi ditengah masyarakat yang mengalami uang sekolah yang terlalu tinggi, dimana ada sebahagian sekolah yang dikelola oleh masyarakat yang mengatasnamakan �Internasinal School�, Pesantren Modern, seolah-olah tidak tersentuh Peraturan tentang Standar Pembiayaan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga biaya pendidikannya cenderung dibuat sesuka hati pemilik lembaga (Yayasan).

Sehingga ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)� tidak berlaku bagi anak yang miskin jika dikaitkan dengan mahalnya biaya pendidikan di beberapa sekolah yang dimaksud. Padahal dikatakan lebih lanjut bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pemerintah daerah, dan masyarakat. Terlebih-lagi dikatakan bahwa Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan kecukupan dan keberlanjutan. Dan lebih tegas dikatakan bahwa Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Maka untuk memahami standar pembaiayaan pendidikan sebaiknya dimulai dengan mengetahui/memahami seberapa besar alokasi dana yang disubsidi pemerintah pusat maupun daerah uantuk dialolakasikan terhadap pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Secara data penulis menemukan data akurat yang di sebarkan dalam web resmi oleh Pemerintah Pusat yang memuat tentang Peraturan Presiden Nomor 18 2020, Tentang Rencana� Pembangunan Jangka Menengah (RKJM)� Nasional Tahun 2020-2024 atau Projek Prioritas (Major Projek) Presiden Repuklik Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)
1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	245,8
2	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	161
3	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter	317,4
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	226,4
5	Pembangunan Energi Terbarukan, Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	32
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	25
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	30
8	Pembangunan Wilayah Batam � Bintan	69,9
9	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	222,9
10	Ibu Kota Negara (IKN)	466,98
11	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong.	134,6
12	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	27,4
13	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	15,2
14	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	3,4
15	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	187,1
16	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	0,8
17	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	29,1
18	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	406,5
19	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh � Lampung	308,5
20	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta � Semarang dan Jakarta � Bandung)	63,6
21	Kereta Api Makassar-Pare Pare	6,4
22	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	113
23	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	118,8
24	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	637
25	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	1.121,00
26	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	435,2
27	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	54,9
28	18 Waduk Multiguna	92,9
29	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	7,7
30	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	12,4
31	Jalan Trans Papua Merauke � Sorong	15,4
32	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	140,9
33	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	123,5
34	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	397,9
35	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	38,4
36	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	30,9
37	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	36,4
38	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	4,6
39	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	13
40	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	8
41	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	12,2

Dari table di atas terdapat 41 program Tentang Rencana� Pembangunan Jangka Menengah (RKJM)� Nasional Tahun 2020-2024 atau Projek Prioritas (Major Projek) Presiden Repuklik Indonesia. Di antara anggran yang paling tinggi adalah digunakan untuk Pembangkit Listrik 27.000 MW, (Rp. 1.121.00 T), urutan kedua; Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA, (Rp. 637 T), tertinggi ketiga; persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (Rp. 466,98 T). Dan diatara anggaran yang paling rendah adalah; 1). Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT (Rp. 8 T), 2). Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Rp. 13 T), sedangkan posisi anggran untuk Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 berada pada 29,1 T. dari data diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa untuk anggara pendidikan masih dalam kategori urutan yang rendah jika dibandingkan dengan yang lain. Isu utama ekonomi pendidikan menurut Cohn (Syaiful Sagala., 2007) adalah identifikasi dan ukuran nilai ekonomi bagi pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidkan, gaji guru, biaya pendidikan dan perencanaan pendidikan. Beberpa hal yang harus diperhatikan dalam membangun sector pendidkan menurut John dan Morphet yaitu: Tujuan Pendidikan yang akan dicapai, Prioritas program pembangunan pendidikan yang menekankan pada aspek kualitas dan kuantitas, upaya peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, biaya yang dibutuhkan dan alokasi sumber daya dan dana yang agan digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan.

Kaitannya dengan konteks mewujudkan apa yang di keluhkan presiden pada rincian Proyek Prioritas Strategis (major Project) (Lampiran II Rincian;, 2020a) sebagai berikut: 1). Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN (Artikel detikedu, 2021), dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah, 2). Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik, 3). Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja(Lampiran II Rincian;, 2020b).�

Dengan demikian maka untuk Meningkatkan tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0 yang dijembatani oleh pendidikan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk pengelolaan pendidikan, hal di atas juga sekaligus menjadikan gambaran dalam hal penentuan kebijakan tentang Standar Pembiayaan dalam setiap satuan Pendidikan yang ada� di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi yang paling utama� dari 9 misi presiden sebagaimana yang tertuang dalam Renstra adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai bukti bahwa seharusnya prioritas perhatian utama adalah bidang pendidikan, karena dengan pendidikan Indonesia akan mudah menjalankan misi presiden yang lainnya� Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi fokus utama oleh setiap satuan pemerintahan Pusat dan Daerah adalah meningkatkan pengawasan terhadap proses pendidikan, sehingga kalau boleh dikatakan bahwa semua stake holder dalam pemerintahan, turut bekerjasama dengan seluruh komponen lapisan masyarakat dalam mengawasi Pendidikan baik prencanaan, proses dan diluar proses pendidikan.

Untuk memudahkan kita dalam memahami Standar Pembiayaan pendidikan maka pemerintah menetapkan struktur pembaiayaan pendidikan yang menjadi pembahasan berikutnya dalam tulisan ini.

Biaya satuan pendidikan (Fattah. Nanang, 2016)� meliputi:

1. Biaya investasi, meliputi:

a. lahan pendidikan, dan;

b. biaya investasi selain lahan pendidikan

2. Biaya operasi meliputi;

a. biaya personalia, dan;

b. biaya non personalia

1) beasiswa

2) beasiswa prestasi

3) bantuan biaya pendidikan

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan� meliputi;

1. Biaya investasi meliputi;

a. biaya investasi lahan pendidikan, dan;

b. biaya investasi selain lahan pendidikan

2. Biaya operasi meliputi;

a. biaya personalia, dan;

b. biaya non personalia

Biaya personalia (pegawai)� meliputi;

1. Biaya personalia satuan pendidikan yang terdiri dari;

a. gaji pokok,

b. tunjangan yang melekat pada gaji

c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan

d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen

e. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen

f. Tujangan profesi bagi guru dan dosen.

g. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen.

h. Maslahat tambahan bagi guru, dan;

i. Dosen tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

2. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan terdiri dari;

a. gaji pokok

b. tunjangan yang melekat pada gaji

c. tunjangan struktural bagi pejabat structural

d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional,

Biaya non personalia (bukan pegawai)� meliputi;

1. Biaya bukan pegawai terdiri dari;

a. alat tulis sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai

b. rapat-rapat

c. transportasi perjalanan dinas

d. penilaian

e. daya dan jasa

f. pemeliharaan sarana dan prasarana

g. pendukung pembinaan siswa

2. Asumsi-asumsi dalam penentuan standar biaya di sekolah;

a. bentuk satuan pendidikan

b. jumlah siswa

c. jumlah guru

d. jumlah tenaga kependidikan, dan;

e. biaya pegawai

f. biaya bukan pegawai selanjutnya

3. Biaya ini diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun yang meliputi;

a. Pembinaan siswa

1) Pramuka

2) kesenian

3) olahraga

4) bahasa asing

5) lomba atau promosi kompetensi siswa

6) Palang Merah Remaja PMR

7) pokjar dan PSR (pekan seni remaja)

8) peringatan hari besar nasional

9) Widyawisata anak

b. Penyelenggaraan pembelajaran;

1) ATS bahan dan alat habis pakai teori;

2) ATM bahan dan alat habis pakai praktik

3) Pemeliharaan dan perbaikan ringan

� Pemeliharaan gedung (ruang kelas laboratorium dan lain-lain)

� Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah

� Perbaikan gedung (ruang kelas laboratorium dan lain-lain)

� Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah.

c. Penyelenggaraan Non Pembelajaran

1) ATS, bahan dan alat habis pakai

2) Pemeliharaan perbaikan ringan

� pemeliharaan gedung (ruang kelas laboratorium dan lain-lain)

� pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah

� pemeliharaan gedung sekolah ruang kelas laboratorium dan lain-lain

� perbaikan peralatan dan perabotan sekolah.

d. Daya dan jasa

1) Listrik;

2) Telepon

3) Internet

4) air bersih

5) gas dan yang lainnya

e. Pengelolaan

1) perjalanan dinas

2) rapat rapat

3. evaluasi, dan lain-lainnya

Biaya satuan dapat disebut biaya pendidikan untuk satu siswa dalam satu tahun pada jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu biaya satuan setiap siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.�

Menurut Nanang (Fattah. Nanang, 2016) , perhitungan biaya dalam pendidikan akan didasarkan oleh perhitungan biaya nyata (The real cost) sesuai dengan kegiatan menurut Jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost), dan biaya satuan per siswa (unit cost).� Agar lebih jelas tentang satandar pembiayaan satuan pendidikan dapat dilihat pada struktur pembiayaan berikut:

Biaya Satuan SD/MI� (sekolah Dasar)

Secara umum biaya satuan SD/MI cenderung sama biaya satuan SDA Hasil studi Bank Dunia, baik dari sisi komponen biaya yang dibutuhkan maupun biaya satuan untuk masing-masing komponen tersebut. Dengan demikian disajikan standar biaya satuan SD dengan asumsi satu SD terdiri dari 6 rombel rombongan belajar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2